Ditemukan 945524 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peningkatan pengangkatan penanganan pinangkaan
Penelusuran terkait : Penangkapan ikan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 01-05-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Ptk
Tanggal 23 Maret 2021 — Pemohon:
DERBI ANANDA PUTRA Alias Derbi Bin Hermansyah Alias Frengki
Termohon:
Kepala kepolisian pontianak kota
3 — 4

  • Dalam Pokok Perkara

    • Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
    • Menyatakan sah penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Derbi Ananda Putra Alias Derbi Bin Hermansyah Alias Frengki;
      • Membebani biaya perkara Praperadilan ini kepada Pemohon sebesar Nihil;
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Khusus
Register : 08-02-2023 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Krs
Tanggal 27 Februari 2023 — Pemohon:
1.SUMINAH
2.LUTFI WALIDANI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
31 — 1
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus
Register : 18-07-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Pbu
Tanggal 26 Juli 2022 — Pemohon:
SRI HARYATI
Termohon:
PEMERINTAH RI Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN BARAT
147 — 24
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-03-2021 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 16 April 2021 — Pemohon:
TASLIM DJAMALUDDIN
Termohon:
Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara
132 — 45
  • Indonesiadengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka suratperintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka danmenyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yangdipersangkakan serta tempat ia diperiksaBahwa pada saat penangkapan terjadi, termohon sama sekali tidakmemperlihatkan surat penagkapan tersebut yang dimaksud oleh pasal pasal 18ayat (1) KUHAPBahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.
    Kap / 50 / Il / 2021 /Ditresnarkoba tertanggal 28 Februari 2021 yang tidak memperlihatkan suratpenangkapan tersebut kepada pemohon pada saat penangkapan, tidakmenyebutkan alasan penangkapan, serta tidak memuat uraian singkat perkarakejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa telah bertentangandengan pasal 18 ayat (1) KUHAPBahwa termohon telah melanggar pasal 18 ayat (3) KUHAP tembusan suratperintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelahpenangkapan dilakukanHalaman
    Menyatakan penangkapan yang dilakukan termohon adalah tidak sahdan batal demi Hukum;3. Menyatakan tindakan termohon yang merekayasa penangkapan danmelakukan penjebakan adalah Perbuatan Melawan Hukum;4. Menyatakan segala Berita Acara Pemeriksaan Pemohon tidak sah danbatal demi Hukum;5. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon tidak sah dan bataldemi Hukum;6.
    TENTANG PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH DAN PELANGGARANYANG DILAKUKAN TERMOHONDalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknyayaitu:> Bahwa pada saat penangkapan terjadi, Termohon sama sekallitidak memperlihatkan surat penangkapan sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP;> Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/50/II/2021/Ditresnarkoba tertanggal 28 Februari 2021 tidakmemperlihatkan surat penangkapan tersebut kepada Pemohon padasaat penangkapan, tidak menyebutkan
    alasan penangkapan serta tidakmemuat uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dantempat ia diperiksa telan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1)KUHAP;> Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohonlebih terkesan dengan tangkap tangan dan seperti telah melakukanpenjebakan terhadap Pemohon;> Bahwa keluarga Pemohon menerima Surat Penangkapantersebut secara resmi pada tanggal 2 Maret 2021;> Bahwa Termohon juga telah memukul dan mengintimidasiPemohon pada saat penangkapan, pemohon
Pengadilan PN LUWUK Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Lwk
Tanggal 8 April 2019 — Pemohon:
1.Randi Jafar
2.Abd. Rahman Tuna
Termohon:
Polrest Banggai
32 — 15
  • Bahwa alasan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan kepada PemohonAbd. Rahman Tuna adalah tidak diketahui karena surat penangkapan maupunsurat penahanan tidak disampaikan kepada keluarga Pemohon;5. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Banggai kepadaPemohon Randi Jafar dan Abd.
    kemudian Termohon memperlihatkanSurat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/1/2019/Reskrim tanggal 27Januari 2019 yang dibaca langsung oleh Pemohon RANDI JAFAR kemudianTermohon membawa Pemohon RANDI JAFAR membawa ke kantor Polres Banggaidi Bukit Halimun guna dilakukan pemeriksaan dan pada hari itu juga Termohonmenyerahkan surat perintah penangkapan pada Pemohon RANDI JAFAR yangjuga menanda tangani bukti penerimaan surat perintah penangkapan dan padamalam harinya Tembusan surat perintah penangkapan
    Rahman Tuna ditangkap serta ditahan tidak disertai suratpenangkapan dan penahanan, sedangkan pemohon Randi, kuasa pemohon jugamenyatakan dalam petitumnya bahwa tidak sah penangkapan dan penahanannya,namun diawal dalil permohonannya kuasa pemohon telah menuliskan Nomor dantanggal Surat Penangkapan dan Penahanan atas nama Randi Jafar. Untuk ituHakim hanya akan memeriksa Surat penangkapan dan surat penahanan atas namaAbd.
    Terhadap dalil tersebut telah dibantah olehTermohon dengan menyatakan surat penangkapan serta penahanan atas Abd. RahmanTuna ada, namun yang bersangkutan tidak mau bertanda tangan;Menimbang, bahwa oleh karena dalil mengenai surat penangkapan dan penahananatas nama Abd.
    Berdasarkan hal tersebut maka dalil pemohonmengenai tidak adanya surat penangkapan dan penahanan atas nama Abd.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Kis
Tanggal 4 Juni 2020 — Pemohon:
Harianto
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara cq Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Asahan
25 — 5
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN PEMALANG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pml
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
WALUYO Bin SUDARYANTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resor Pemalang
93 — 13
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 29-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Srg
Tanggal 29 Maret 2023 — Pemohon:
MOCH. IIM ROHIMUDIN BIN NENDI ARIYADI
Termohon:
KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SERANG KOTA Cq KEPALA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES SERANG KOTA
48 — 6
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 04-01-2024 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Jap
Tanggal 22 Januari 2024 — Pemohon:
Esteli Agustinus Wetipo
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Keerom
12 — 0
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 06-11-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 12/Pid.Pra/2023/PN Bks
Tanggal 4 Desember 2023 — Pemohon:
FADHILAH AZMI FAUZAN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METRO BEKASI KOTA POLRES METRO BEKASI KOTA
39 — 13
    1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan bahwa Penangkapan, Penetapan Tersangka, Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dan Penyitaan yang dilakuakn oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

    Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Nihil

Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Khusus
Register : 31-01-2023 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krs
Tanggal 14 Februari 2023 — Pemohon:
SUMINAH
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BANTARAN
45 — 1
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Khusus
Register : 23-07-2018 — Putus : 03-08-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sgr
Tanggal 3 Agustus 2018 — Pemohon:
Charles George Albert
Termohon:
Kemenhumkam, Cq. Dirjen Imigrasi RI, Cq Kadiv Imigrasi Kanwil Kum Ham, Cq. Imigrasi Kelas II Singaraja
92 — 42
  • dantanpa status hukum yang jelas kepada PEMOHON;Catatan:Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/P Sgr.33.34.35.36.Surat Perintah Penangkapan No: Sprint.Kap/01/V/2018/DIKKIM, tertanggal2 Mei 2018 baru diberikan pada tanggal 19 Juli 2018 atas permintaankuasa hukum PEMOHON, padahal sesuai dengan KUHAP, TERMOHONpada saat melakukan penangkapan wajib memberikan kepada PEMOHONsatu salinan surat perintah penangkapan tersebut.
    (akan dibuktikan dalampembuktian);Bahwa setelah Surat Perintah Penangkapan No: Sprint.Kap/01/V/2018/DIKKIM, tertanggal 2 Mei 2018, diterima pada tanggal 19 Juli 2018ditemukan adanya cacat hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukumyang ada;Bahwa pada diktum pertimbangan Surat Perintah Penangkapan No:Sprint.Kap/01/V/2018/DIKKIM, tertanggal 2 Mei 2018 disebutkan yaitu:bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanakeimigrasian, perlu. dilakukan tindakan hukum berupa penangkapanterhadap
    Salinan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan;58.2. Salinan Surat Perintah Penyitaan dan Salinan Berita AcaraPenyitaan;58.3. Salinan Surat Perintah Penetapan Tersangka dan Berita AcaraPenetapan Tersangka;58.4. Salinan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP);58.5. Salinan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanantermasuk pula Salinan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan danBerita Acara Perpanjangan Penahanan;58.6. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;58.7.
    Kemudian jikaPEMOHON mempermasalahkan Surat Perintah Penangkapan maka perluTERMOHON sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) KUHAPdisebutkan bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukanHalaman 29 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/P Sgr.tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segeramenyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidikatau penyidik pembantu terdekat.
    Dari penjelasan tersebut makaTERMOHON telah melaksanakan prosedur sesuai dengan apa yang telahdiperintahkan oleh KUHAP, ditambah juga TERMOHON telah melengkapipenangkapan tersebut dengan surat perintah Penangkapan, oleh karenaitu penangkapan yang telah dilakukan oleh TERMOHON adalah tindakanyang sah, sesuai dengan hukum, memiliki kekuatan hukum danberdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penangkapan telahjelas disebutkan bahwa PEMOHON telah tertangkap tangan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 27-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 22 Januari 2020 — Pemohon:
TRIADI BUDI SETIJONO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
184 — 752
  • Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan,penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukandengan melanggar peraturan perundangundangan pada dasarnya merupakansuatu tindakan perampasan hak asasi manusia.
    Berdasarkan pada nilai itulah penyidik ataupenuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka,penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agarlebih mengedepankan asas danprinsip kehatihatian dalam menetapkanseseorang menjadi tersangka.b.
    Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan, penetapantersangka, penyitaan dan penggeledahan.b.
    Pgl/2043/XI I/Res. 1.9/2019/Reskrim, tanggal 9Desember 2019 (Bukti T26);Surat panggilan ke2 No: S.Pgl/2057/Xil/Res. 1.9/2019/Reskrim, tanggal 23Desember 2019 (Bukti T27);Surat perintah membawa Tersangka (Bukti T28);Surat perintah penangkapan (Bukti T29);Surat perintah penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya (BuktiT30);Laporan hasil pelaksanaan tugas pencarian Tersangka (Bukti T31);Laporan hasil pelaksanaan tugas penangkapan tersangka a.n Triadi BudiSetijono (Bukti T32);Surat bantuan pencarian
    Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan danpenyitaan;e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi;h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannyadengan pemeriksaan perkara;i. Mengadakan penghentian penyidikan;j.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-06-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Pbr
Tanggal 4 Juli 2019 — Pemohon:
EDI SURYANTO Bin SOFIANTO
Termohon:
Polda Riau, Cq. Dir Reskrimum Polda Riau
70 — 37
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mtr
Tanggal 23 September 2020 — Pemohon:
1.ADI CAHYADI BIN AMINUDDIN Alias ADI
2.ERWIN SUBIYANTARA Alias ERWIN
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat KAPOLDA NTB
62 — 43
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-11-2022 — Putus : 19-12-2022 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Blb
Tanggal 19 Desember 2022 — Pemohon:
DIAH VITALOKA Binti RUHYIAT
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA BARAT Cq KAPOLRESTA BANDUNG Cq KAPOLSEK BOJONG SOANGKAPOLSEK BOJONG SOANG
73 — 13
Pengadilan PN Mukomuko Pidana Khusus
Register : 25-10-2022 — Putus : 09-11-2022 — Upload : 10-11-2022
Putusan PN Mukomuko Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Mkm
Tanggal 9 Nopember 2022 — Pemohon:
Ebick Hasbullah
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Mukomuko Cq Kepala Satuan Resnarkotika Polres Mukomuko
60 — 10
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Liw
Tanggal 23 Januari 2018 — Pemohon:
YONO Alias MBAH YONO
Termohon:
Polsek Bengkunat
42 — 17
  • Oleh karenaitu, Surat penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1x24 jamatau 1 hari setelah penangkapan itu dilakukan.M.
    Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal.159) mengatakan bahwa kalau tidak ada surat tugas penangkapan,tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan,karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif.Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yangtidak bertanggung jawab.Dari definisi penangkapan di atas dapat kita bisa ketahui bahwa tindakanpenangkapan dilakukan oleh
    Selain itu, penangkapan dilakukan guna kepentinganpenyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.Soal penangkapan, M. Yahya Harahap dalam bukunya PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal.158) mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapantersirat dalam Pasal 17 KUHAP:1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;2.
    Melakukan penangkapan tidak sewenangwenangPasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapatdilakukan dengan sewenangwenang, tetapi ditujukan kepada merekayang betulbetul melakukan tindak pidana.bahwa kewajiban polisidalam melakukan penangkapan adalah tidak berlaku sewenangwenang terhadap terduga/tersangka tindak pidana. M. Yahya jugamengatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut caracarayang telah ditentukan dalam KUHAP (hal. 157).
    Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapanPelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisiannegara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas sertamemberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yangmencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasanpenangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yangdipersangkakan serta tempat ia diperiksa.Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa suratperintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN Kis
Tanggal 11 Februari 2019 — Pemohon:
Dedi Desmawan
Termohon:
KEPALA SATUAN NARKOTIKA KEPOLISIAN RESOR ASAHAN
113 — 11
  • TENTANG ANALISA YURIDISBahwa tindakan penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohonternyata dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas pada saat itu dantidak memberikan surat perintah penangkapan dan atau serta tembusanSurat perintah penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluargaPemohon, oleh karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggarketentuan :1.
    Pasal 18 ayat (2) KUHAPTembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksudkan ayat(1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapandilakukan;2.
    No. 12 Tahun 2009)Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 2 Tahun 2009Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi surat perintah tugas dansurat perintah penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasanpenyidik yang berwenangPasal 75 huruf a Perkap No. 12 tahun 2009Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan setiap petugas wajib :a.
    Memahami peraturan perundang undangan, terutama mengenaikewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan sertabatasanbatasan kewenangan tersebut;Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 tahun 2009Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan setiap petugas wajib :c.
    penangkapan, petugas wajibmempertimbangkan halhal sebagai berikut : b.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 01-04-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Plg
Tanggal 5 Mei 2020 — Pemohon:
Lina Wati Binti Nang Jahri
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolri Resort Kota Palembang Cq Kapolsek IB II Palembang
50 — 15