Penggugat tersebut yang juga didasarkan pada surat Kejaksaan NegeriManado Nomor: Print31/R.1.10/Euh.2/03/2014 tertanggal 28 Maret 2014Perihal Perintah Untuk Melakukan Pemblokiran yang pada pokoknyamemerintahkan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugatluntuk melakukan pemblokiran atas rekening tersebut dan rekeningsimpanan milik Ferny Robert Manopo serta sekening simpanan lainnyakarena diduga terkait Tindak Pidana Pencucian uang dan Tindak Pidanaawal melakukan penampungan uang hasil tindak pidana

perbankan,penggelapan, penipuan dan pemalsuan surat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang(Vide Bukti T31);.

Menyatakan terdakwa Junaedy Mapahena, S.H. yang identitaslengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Junaedy Mapahena, S.H., olehkarena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun sertadenda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukumankurungan selama 1 (satu) tahun kurungan;3.

PDM/PEKAN//2021, tanggal 23 September 2021Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ANDRI SYARYUSMAN, secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan,sebagaimana Dakwaan Keempat melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 TentangPerbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;.

Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:e Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor664/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 14 Oktober 2021 sepanjanglamanya pidana yang dijatunkan sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ANDRI SYARYUSMAN tersebut diatas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana

Perbankan, sebagaimana dalam dakwaan alternatifkeempat;.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok, yang disertakandengan surat penugasan dengan demikian status terdakwa KalvinTomaluweng Alias Kelvin dapat dikategorikan selaku Pegawai Banksebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (OJkK)tentang Memahami dan Menghindarai Tindak Pidana Perbankan halaman 41tentang penjelasan Tindak Pidana Perbankan dalam pasal 47 ayat (2)UndangUndang Perbankan adalah Anggota Dewan Komisaris, direksi,Pegawai Bank atau Pihak Terafiliasilainya, merupkan pihak yang

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok, yang disertakandengan surat penugasan dengan demikian status terdakwa KalvinTomaluweng Alias Kelvin dapat dikategorikan selaku Pegawai Banksebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (OJK)tentang Memahami dan Menghindarai Tindak Pidana Perbankan halaman 41tentang penjelasan Tindak Pidana Perbankan dalam pasal 47 ayat (2)UndangUndang Perbankan adalah Anggota Dewan Komisaris, direksi,Pegawai Bank atau Pihak Terafiliasilainya, merupkan pihak yang

Perbankan sudahmemenuhi modus dan motif Tindak Pidana perbankan dan jika dilihat dariperbuatan yang cukup lama diduga kuat yang bersangkutan sudahmerencanakan hal tersebut sehingga dapat memenuhi unsur kesengajaan.Bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa KALVIN TOMALUWENG alias KEVINsesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara pihak perusahaan penyediatenaga kerja dalam hal ini PT.

Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok, yang disertakan dengan surat penugasan dengan demikian statusterdakwa Kalvin Tomaluweng Alias Kelvin dapat dikategorikan selaku PegawaiBank BRI Cabang Ambon sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Otoritas JasaKeuangan (OJK) tentang Memahami dan Menghindarai Tindak Pidana Perbankanhalaman 41 tentang penjelasan Tindak Pidana Perbankan dalam pasal 47 ayat (2)UndangUndang Perbankan adalah Anggota Dewan Komisaris, direksi, PegawaiBank atau Pihak Terafiliasilainya, merupkan

KARTIKA NOVITA PURNAMASARI binti NONO SUMARNObersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentangperubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dalam dakwaan KESATU PRIMAIR;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EUIS IDA TRESNA DEWI binti H.TOHIRIN dan Terdakwa I.

KARTIKANOVITA PURNAMASARI binti NONO SUMARNO,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan;322 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.

Putusan42Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 407/Pid.Sus/2011/ PN.Tsm. tanggal 10 April 2012,sebab oleh kedua putusan tersebut:abcSebab:Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.Bahwa, dalam perkara yang dimohonkan Kasasi ini, terdakwa didakwa dengantindak pidana Perbankan sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair,sedangkan Dakwaan Kedua dan Dakwaan

TOHIRIN) dan Terdakwa II (KARTIKA NOVITAPURNAMASARI binti NONO SUMARNO);Bahwa, oleh karena permasalahan/kasus/perkara No. 457/Pid.B/2011/ PN.Tsm,adalah sama, akan tetapi disatu pihak terdapat KONTRADIKSI, oleh karenadalam Putusan Perkara No. 457/Pid.B/ 2011/PN.Tsm, tanggal 10 April terdakwadinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana Perbankan Pasal 49 ayat (1) hurufa maupun b UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Pidana Penjara selama 5 (lima

AK Bin ABDULLAH denganidentitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan perbuatan Secara bersamasama melakukantindak pidana Perbankan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketigamelanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undangundang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentangperubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan jo Pasal

AK Bin ABDULLAHdengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama melakukantindak pidana Perbankan;2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 4 (empat ) tahun dan 6 (enam)bulan dan denda masingmasing sebesar Rp.5.000.000.000. (lima milyarrupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan masingmasing 6 (enam) bulan ;3.

Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingkat pertama yang dikuatkan padatingkat banding memutuskan : Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara BersamasamaMelakukan Tindak Pidana Perbankan :Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1688 K/Pid.Sus/20142.

No. 2189 K/PID.SUS/2017Turut serta melakukan beberapa tindak pidana perbankan dipandangsebagai perbuatan berlanjut;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Yunan HE olehkarena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dendasebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jika denda tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Bahwa apabila mencermati dengan seksama formalitas gugatanPenggugat, khususnya menyangkut posita (fundamentum petendi)nomor 26 pada halaman 6, yaitu pada kalimat Hal ini adalah murniTindak Pidana UndangUndang Perbankan yaitu prinsipprinsip kehatihatian dari Pihak Bank (Prudinsial Banking), sehingga dengan demikianPenggugat secara eksplisit telah menyatakan dalam surat gugatannyabahwa dalam perkara a quo telah terjadi tindak pidana perbankan ;Hal tersebut menyebabkan adanya bias/kekaburan pokok permasalahan

oleh karena jabatannya, dipersidangan Majelis Hakim telahmenanyakan apakah terhadap surat gugatan tersebut ada perubahanatau perbaikan dan Penggugat telah memperbaiki sekedar menyangkutsurat kuasa dan menambahkan posita (fundamentum petendi) padanomor 29 dalam surat gugatannya, namun tidak merubah/memperbaikipada bagian lain dalam surat gugatan tersebut, termasuk pada halaman1 gugatan menyangkut surat kuasa, pada halaman 6 gugatanmenyangkut posita (fundamentum petendi) yang menyatakan adanyatindak pidana

perbankan dalm perkara a quo ;.

Erni Warningsihtersebut dibayarkan oleh Terdakwa dengan menggunakan danapribadinya karena deposito tersebut tidak tercatat dalam pembukuandeposito pada PT BPR Mitra Karya sehingga bunga deposito tidak dapatdibayarkan oleh PT BPR Mitra Karya.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10

sesuai dengan prosedurpenempatan deposito di PT BPR Mitra Karya, selain itu Terdakwa tidakmelaksanakan prinsip kehatianhatian sebagaimana tertuang dalam Pasal29 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1998, maupun Pasal 2 dan Pasal 3 PeraturanBank Indonesia No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang BMPK,pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana

Saksi Ria Prastiani Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik; Bahwa benar keterangan Saksi diPenyidik; Bahwa pemeriksaan terhadap dugaantindak pidana perbankan yang terjadi pada PT BPR Mitra Karya DepokJawa Barat adalah tindakan Direktur Utama yang dengan sengaja tidakmelakukan pencatatan pada pembukuan bank atas setoran danadeposito PT.PNM Invesment Management dan awalnya kamimendapatkan laporan dari Kantor Otoritas Jasa KeuanganBandungpada bulan Agustus 2016 dan mulai melakukan Investigasipada

perbankan pasal 49 ayat 1 b bahwa penggurus yangdengan sengaja menggunakan atau tidak membukukan dan tidakmelakukan pencatatan yang benar yang menyebabkan tidak dicatatnyadalam pembukuan atau dokumendokumen bank dapat dikenakan sesuaidengan pasal tersebut dan prosedur yang tidak dilakukan tadi bisadikenakan dalam pasal 49 ayat 2 b dimana atau pengurus yangberwenang tadi dengan sengaja memastikan masalah ketentuan yangberlaku maupun peraturan perundangundangan jadi ada 2 (dua) pasalyang masuk dalam

Oleh karena itu perbuatanatau sikap Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR MITRA KARYADepok Jawa barat periode Maret 2011 s/d Februari 2016 patut didugatelah melakukan Tindak Pidana Perbankan sesuai dengan pasal 49 ayat(1) huruf b dan 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 tahun1992 tentang Perbankan;Atas keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan.Halaman

., telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum melakukan Tindak Pidana Perbankan Secara Bersamasama yang Dilakukan Secara Berlanjut, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaHal. 2 dari 11 hal.

Menyatakan Terdakwa HALIMAN ZETER terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 46 ayat (1) UU No.10 Tahun1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan danterbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Keempat Pasal 3 ayat (1) butir c UU No.15Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003tentang Pencucian Uang, sebagaimana dalam

Menyatakan Terdakwa Haliman Zeter terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana perbankan menghimpun dana darimasyarakat tanpa ijin dari Bank Indonesia ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haliman Zeter dengan pidanapenjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;4.

Menyatakan Terdakwa HALIMAN ZETER terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan" menghimpundana masyarakat tanpa ijin dari Bank Indonesia " dan tindak pidana"pencucian uang" ;Hal. 38 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009.

Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam mengadili dan memutusperkara a quo menyatakan Terdakwa HALIMAN ZETER terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitumenghimpun dana masyarakat tanpa ijin dari Bank Indonesia dan tindakpidana pencucian uang ;. Bahwa putusan Judex Facti tingkat banding tersebut adalah sangat kelirudan salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :a.

Bahwa penerapan undangundang perbankan dalam perkara a quo adalahsangat keliru karena unsurunsur Tindak Pidana Perbankan yang dilakukanoleh Terdakwa tidak terpenuhi, berdasarkan alasan sebagai berikut :a.

Uraian unsur perbuatan tindak pidana perbankan yang didakwa dilakukanterdakwa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Penuntut Umum dalamdakwaanya tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yangdapat dikatagorikan sebagai perbuatan memalsu, dan juga tidakmenguraikan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh terdakwa;2. Uraian tentang locus delictie tindak pidana perbankan yang didakwakandilakukan terdakwa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Mengacu hal tersebut,keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dalam hal surat dakwaantidak dapat diterima tidak beralasan karena tindak pidana perbankan yangdidakwakan kepada terdakwa bukan merupakan delik aduan, tidak nebis inidem, belum dalu warsa dan bukan sengketa perdata; 3. Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan, tidak termasuk dalamruang lingkup eksepsi atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal156 KUHAP.

Seharusnya Judex Factie mempertimbangkan hal tersebutsebagai suatu alasan hukum bahwa tidak terjadi kejahatan perbankan,seharusnya judex factie menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana didakwakanPenuntut Umum; 222 2n on nnn enn nnn nn cnn cee nnn ee neeAtas dasar alasanalasan tersebut terdakwa/ pembanding mohon agar MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan memori banding

yang diajukan olehpembanding/Penasihat Hukum terdakwa H.Akhmad Nizam Iqbal;Membatalkan putusan judex factie Tanjungkarang nomor: 4386/ Pid.Sus/2013/PN.TK tanggal 09 September 2013;Menyatakan bahwa terdakwa H.Akhmad Nizam Iqbal tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan seluruhnya;Page 71 of 76 Nomor:116/Pid./2013/PT.IK.a4.

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILANBahwa sejak Bulan November Tahun 2012 PEMOHON bekerja sebagaiPegawai Bank Arta Graha Cabang Kendari dengan kedudukan sebagai Teller;Bahwa secara fakta hukum, sebagaimana Laporan Polisi NomorLP/257/VV2016/SPKT Polda Sultra, tanggal 7 Juni 2016 atas nama PelaporMARTIN, SE telah melaporkan dugaan tindak pidana Perbankan;Bahwa sebagaimana point No. 2 diatas, kKemudian PEMOHON dipanggil olehTERMOHON untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas TersangkaErwin dan kawan;Bahwa

(Pemohon);Bahwa Ahli yang telah memberikan keterangan yang relevanmembuktikan unsurunsur tindak pidana Perbankan yangdisangkakan kepada Pemohon adalah AMIRUDDIN MUHIDU, SE(Pengawas dan Pemeriksa Bank pada Kantor Otoritas JasaKeuangan Provinsi Sulawesi Tenggara);Bahwa Pemohon sebagai Tersangka telah memberikanketerangan yang pada intinya mengakui perbuatan yangdisangkakan;Bahwa barang bukti yang relevan dalam perkara a quo telah disitasecara sah adalah :1. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur

Pemohontentang bukti permulaan yang cukup dan bagaimana tindak pidana yangHalaman 34 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN KdiPemohon lakukan; kepada Pemohon dalam perkara a quo karena dari alat buktiyang sudah dikumpulkan oleh penyidik tersebut, penyidik dapat mengkonstruksiperbuatan pidananya selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai tersangka;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan berpendapatbahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang didugamelakukan tindak pidana

perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 Jo.

Menyatakan terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH terbukti bersalahmelakukan membantu tindak pidana Perbankan Syariah dan Turut sertamelakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untukmelakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur danHal. 2 dari 67 Putusan No.1319/Pid. Sus/2018/PN. Jkt.

Perbankan perbuatan yangmembuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalampembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen ataulaporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu banksyariah atau UUS ;Bahwa perbuatan NUR RAHMAN ISMAIL selaku Marketing OfficerBRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan dengan statusKaryawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) BRI SyariahKCP Mayestik Jakarta Selatan tersebut merupakan perbuatanHal. 42 dari 67 Putusan No.1319/Pid.

YUSNINAWATI alias MAESAROH yangjuga melakukan perbuatan pelaksanaan yang merupakan elemendalam tindak pidana Perbankan oleh Sdr. NUR RAHMAN ISMAIL ;Bahwa perbuatan Sdri.

Unsur : Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatandilakukan oleh Angota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariahatau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap diPersidangan : Bahwa terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH bukan dewankomisaris, direksi, atau pegawai Bank BRI Syariah KCP Mayestik, namunpada saat terjadi tindak pidana Perbankan yang di lakukan oleh saksi NURRAHMAN ISMAIL selaku Account Officer Bank BRI

Menyatakan terdakwa YUSNINAWATI alias MAESAROH terbuktibersalah melakukan tindak pidana Perbankan Syariah dan Turut sertamelakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untukmelakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 dan Kedua Pasal : 3 UndangUndangNo. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang ;2.

Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD. Jatim KC. Jombang; 16.

Jombang berikut lampirannyaberupa Matrik Dugaan Tindak Pidana Perbankan di PT.

Jombangberikutlampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD.Jatim KC.

Jombang berikutlampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD.Jatim KC.

Agus Salim telah terbuktidan diputus melakukan tindak pidana perbankan bukan tindak pidanakorupsi, sedangkan Dedy Suryawan telah diputus melakukan"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan Drs.Agus Salim, tidak dengan Terdakwa Faisal A.

AgusSalim telah teroukti dan diputus melakukan tindak pidana perbankan bukantindak pidana korupsi, sedangkan Dedy Suryawan telah diputus melakukan"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan Drs.Agus Salim, tidak dengan Terdakwa Faisal A. sehingga Majelis Hakimberpendapat Terdakwa tidak memenuhl unsur ke5 unsur secara bersamasama baik melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan" ;Pendirian Judex Facti ini memperlihatkan bahwa :1) seolaholah Hakim tidak memiliki

No. 2577 K/PID.SUS/2009tanggal 07 April 2004 No. 680IPid.B/2003/PN.Jak.Sel. telah diputus bersalahmelakukan tindak pidana perbankan. Sehingga Hakim berpendapat bahwaunsur ke5 dari dakwaan Subsidair tidak terbukti" ;Pertimbangan Judex Facti memperlihatkan bahwa dengan tidak adanyaDedy Suryawan di Restoran Gandy's sehingga tidak memungkinkan adanyapermufakatan dan Drs.

ANWAR SALIM terbuktibersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dalamHal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1651 K/Pid.Sus/2015Pasal 47 ayat (2) jo Pasal 40 UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998tentang Perbankan;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN ANWAR bin H. ANWARSALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;Denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) subsidair 2 (dua)bulan kurungan;.

AMIR terbukti bersalah secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secaraberlanjut sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu penuntutumum;. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAFIAH BINTI M. AMIRselama 9 (sembilan) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;.

No.16/PID/2014/PT.MTRKUHP tersebut di atas, Karena pada pokoknya kejahatan yang dilakukan terdakwaadalah kejahatan tindak pidana umum ;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuanpasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b Undangundang No. 7 Thn. 1992,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 10 Thn. 1998 TentangTindak Pidana PERBANKAN Jo.

GRAHA NUSA UTAMA padaBank Century Senayan Jakarta Pusat; Kemudian rekening tersebut telah dipergunakanterdakwa untuk menerima atau menguasai penempatan atau pentransferan ataupembayaran danadana yang diketahui atau patut diduga oleh terdakwa adalah danadana dari hasil tindak pidana perbankan, tindak pidana penipuan, tindak pidanapenggelapan (yang masingmasing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah);e Bahwa terdakwa melalui rekening nomor : 10220000221147001 padaBank Century Senayan Jakarta

(empat belas milyar rupiah),yaitu sebanyak 2 (dua) kali transaksi, antara lain :e Tanggal 9 Mei 2006, sebesar Rp. 13.000,000.000 ;e Tanggal 9 Mei 2008, sebesar Rp. 1.000,000.000 ;( Dalam perkara tindak pidana perbankan ini, terdakwa merupakan salahsatu pelakunya dan telah divonis bersalah, terdakwa masih upaya hukum) ;2 Terdakwa selaku Direktur PT.

(empat belas milyar rupiah), yaitu sebanyak 2(dua) kali transaksi, antara lain :e Tanggal 9 Mei 2006, sebesar Rp. 13.000,000.000, ;e Tanggal 9 Mei 2008, sebesar Rp. 1.000,000.000. ;10( Dalam perkara tindak pidana perbankan ini, terdakwa merupakan salahsatu pelakunya dan telah divonis bersalah, terdakwa masih upaya hukum).;Terdakwa selaku Direktur PT. GRAHA NUSA UTAMA, menerima dana dariPT.

Jombangberikut lampirannya berupa matrik dugaan Tindak Pidana Perbankan diPT. BPD Jatim KC. Jombang;16. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabamg Utama dan Seluruh PemimpinCabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab XKredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Pimdiv KreditAgrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi KreditAgrobisnis & Ritel);17.

Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016berikut lampirannya berupa matrik dugaan Tindak Pidana Perbankan diPT. BPD Jatim KC. Jombang;16. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabamg Utama dan Seluruh PemimpinCabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab XKredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Pimdiv KreditAgrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi KreditAgrobisnis & Ritel);17.

Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaantindak pidana perbankan. Bahwa atas temuan tersebut seharusnyakalau Penyidik konsisten dengan peristiwa yang dilaporkan, mestinyaproses seharusnya adalah ranah pelanggaran Perbankan, bukan diproses pidana Tipikor.

Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016bekerja di bawah UndangUndang Perseroan Terbatas (PT), danlebin khusus (spesifik) UndangUndang Perbankan, apabiladitemukan pelanggaran di bidang Perbankan maka penyelesaiannyaseharusnya melalui Tindak Pidana Perbankan, karena jelasusahanya di bidang Perbankan (PT.

Jombangberikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan diPT.

Menyatakan Terdakwa WELLY SYAFRIADI bin SYAFRIADI, secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, sebagaimanaDakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangHal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1770 K/Pid.Sus/2015Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;2.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 413/Pid.Sus/2014/PN Pbr tanggal 11 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa WELLY SYAFRIADI bin SYAFRIADI, secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, sebagaimanaDakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atasUndangUndang