Sulawesi Tengah Nomor 28/593.82/II/83 tanggal14 Februari 1983 (vide Bukti T3 = T.II.Int4), dan oleh Bupati Donggala melaluiSurat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.Il Donggala Nomor 395/AG100/X1/83 tanggal 14 Oktober 1983 tentang Penataan Tanah Negara seluas 200Ha dengan perincian Pemerintah Daerah 10 Ha, Proyek KesejahteraanMasyarakat Suku Terasing (PKMST) seluas 18,6 Ha, Petani Penggarap 58 Ha,Yonif 711/Rks 109 Ha serta prasarana jalan 4,4 Ha (vide Bukti T4 = T.II.Int4B).Oleh karena itu dalam rangka

Berita Acara Musyawarah Harga tanah Nomor 593.82/11/VII/2010 tanggal 22 November 2010;6). Berita Acara pembayaran Ganti Rugi tanah No. Pem.593.83/11/XI/2010 tanggal 13 Desember 2010; 7). 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Kupang TA.2010; 8). 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Kupang Tentang Penjabaran APBD Kota Kupang TA. 2010; 9). Kwitansi Nomor BKU: 1113 senilai Rp.750.000.000,- tertanggal 30 Maret 2010; 10).

Sekda Kota Kupang Nomor Pem.593.82/178/2008 tanggal 22 Agustus 2008;68). 1 (satu) jepitan foto copy Surat Plh. Sekretaris Daearah Kota Kupang (an.

Berita Acara Musyawarah Harga tanah Nomor 593.82/11/VII/2010tanggal 22 November 2010;6). Berita Acara pembayaran Ganti Rugi tanah No. Pem.593.83/11/XI/2010tanggal 13 Desember 2010;7). 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KotaKupang TA.2010;8). 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Kupang Tentang Penjabaran APBDKota Kupang TA. 2010;9). Kwitansi Nomor BKU: 1113 senilai Rp.750.000.000, tertanggal 30 Maret2010;10).

Sekda Kota KupangNomor Pem.593.82/178/ 2008 tanggal 22 Agustus 2008; Halaman9 dari 189 putusan No.62/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg 68).1 (satu) jepitan foto copy Surat Plh.

Sekda Kota KupangNomor Pem.593.82/178/ 2008 tanggal 22 Agustus 2008; 68).1 (satu) jepitan foto copy Surat Plh. Sekretaris Daearah Kota Kupang (an.

Berita Acara Musyawarah Harga tanah Nomor 593.82/11/V 11/2010 tanggal22 November 2010;6). Berita Acara pembayaran Ganti Rugi tanah No. Pem.593.83/11/XI/2010tanggal 13 Desember 2010;7). 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD KotaKupang TA.2010;8). 1 (satu) buah buku Peraturan Walikota Kupang Tentang Penjabaran APBDKota Kupang TA. 2010;9). Kwitansi Nomor BKU: 1113 senilai Rp.750.000.000, tertanggal 30 Maret2010;10).

Sekda Kota KupangNomor Pem.593.82/178/2008 tanggal 22 Agustus 2008; 68). 1 (satu) jepitan foto copy Surat Plh.

tanggal 05 April 2012;

/ 3032 / SKPT / DO / IV / 2012 atas nama Naharudin;

exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1058 / DO / 2013 atas nama Nurhayati K., tanggal 10 Maret 2013;

/ 3026 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Hasbia;

Rehan Maulana;

menyampaikan dupliknyabertanggal 21 Mei 2012 ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah menyampaikan suratsurat bukti berupa foto copy yang telahdibubuhi meterai secukupnya dan telah dileges, sebagai berikut :1.Sertifikat Hak Guna Bangunan No.56/Nambo Ilir, sesuai dengan aslinyadan diberi tanda Bukti P 1;2.Sertifikat Hak Guna Bangunan No.57/Nambo llir, sesuai dengan aslinyadan diberi tanda Bukti P 2;3.Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat Jawa barat, Nomor :593.82

CBU) in casu Penggugatdengan luas tidak lebih dari 200 M2 (dua ratus meter persegi) ;Menimbang, bahwa disisi lain dalam bukti P1 yaitu Sertifikat HakGuna bangunan No. 56, bukti P2 yaitu Sertifikat Hak Guna bangunan No. 57dan bukti P3 yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaBarat No. 593.82/SK.2255Pem.Um/91 tanggal 18 Nopember 1991 tentangPersetujuan Lokasi dan Izin Pembebasan Tanah seluas + 30 Hektar, terletak diDesa Nambo llir Kecamatan Cikande Kabupaten Daerah Tingkat II Serang

Tidak ada alasan Pembenar maupun Pemaaf ;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akanmemprtimbangkan apakah dalam pembangunan jaringan transmisi SUTT 150KV Cikande Puncam melintasi tanah milik Penggugat dan apakah Tergugattelah terlebin dahulu mendapat izin atau persetujuan dari Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu Sertifikat Hak Gunabangunan No. 56, bukti P2 yaitu Sertifikat Hak Guna bangunan No. 57 danbukti P3 yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratNo. 593.82

Bahwa di Desa Mekarjaya telah dilakukan tahapan pengadaan tanahberdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.139 PPT/2014. Tanggal 30 September 2014 dengan perincianklasifikasi sebagai berikut :a. Zoning 1A/Tanah Pemukiman/Pekarangan yang memiliki akses langsungdengan jalan Mekarjaya (Jalan Kabupaten) yang meliputi dusunPanyirapan dengan nilai Rp. 835.000,/m2b.

Bahwa di Desa Jatimulyatelah dilakukan tahapan pengadaan tanah berdasarkan Keputusan PanitiaPengadaan tanah Nomor : 593.82/Kep.312PPT/2015 tanggal 28 Juli 2015 danselanjutya dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Wakil BupatiSumedang No : 590/KEP.409HUK/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan realisasipembebasan lahan sebesar 70,43 % ;Menimbang, bahwa Termohon Ill juga telah menjelaskan dalam daliljawabannya bahwa Termohon Ill telah melaksanakan segala prosedur yangtelah diamanatkan Perundangundangan

/II/SKPT/AKM/198 tanggal Juni 1998;

Sehingga berdasarkan Surat Keputusan Menteri DalamNegeri tersebut, Gubernur menata ulang kembali peruntukan tanah tersebutsesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat Sulawesi TengahNomor 28/593.82/II/83, tanggal 14 Februari 1983. Selanjutnya oleh BupatiHalaman 10 dari 13 halaman.

Bahwa di Desa Mekarjaya telah dilakukan tahapan pengadaan tanahberdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.139PPT/2014. Tanggal 30 September 2014 dengan perincian klasifikasisebagai berikut :Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor9/Pdt.Sus/2016/PN.SMDa. Zoning 1A/Tanah Pemukiman/Pekarangan yang memiliki akseslangsung dengan jalan Mekarjaya (Jalan Kabupaten) yang meliputidusun Panyirapan dengan nilai Rp. 835.000,/m2b.

Bahwa di Desa Jatimulyatelah dilakukan tahapan pengadaan tanah berdasarkan Keputusan PanitiaPengadaan tanah Nomor : 593.82/Kep.312PP1/2015 tanggal 28 Juli 2015 danselanjutya dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Wakil BupatiSumedang No : 590/KEP.409HUK/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan realisasipembebasan lahan sebesar 70,43 % ;Menimbang, bahwa Termohon Ill juga telah menjelaskan dalam daliljawabannya bahwa Termohon Ill telah melaksanakan segala prosedur yangtelah diamanatkan Perundangundangan

Bahwa Penggugat dalam menjalankan Maksud dan Tujuan nyatersebut sudah memperoleh ijin sebagaimana tercantum dalam: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratNomor 593.82/SK.1231Pem.Um/92 tentang Persetujuan LokasiPenggunaan dan Izin Pembebasan Tanah seluas +500 Ha terletak diDesa Kelapa dua dan Bencongan Kec. Curug Kab.

Daerah Tingkat IlTangerang, untuk pembangunan perumahan lengkap denganfasilitasnya, atas nama PT Tunggal Reksakencana tertanggal 4 Agustus1992, yang diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Jawa Barat Nomor 593.82/SK.03Pem.Um/94 tentangPerpanjangan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaBarat Nomor 593.82/SK.1231Pem.Um/92, tentang Persetujuan LokasiPenggunaan dan Izin Pembebasan Tanah seluas +500 Hektar terletak diDesa Kelapadua dan Bencongan Kecamatan Curug Kabupaten

BuktiP9 : Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.1231Pem.Um/92 tanggal 4 Agustus 1992 Tentang PersetujuanLokasi Penggunaan dan Izin Pembebasan Tanah seluas + 500Hektar terletak di Desa Kelapadua dan Bencongan KecamatanHalaman 71 dari 121. Putusan No. 7/G/2018/PTUNSRGCurug Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, PembangunanPerumahan lengkap dengan fasilitasnya, atas nama PT TunggalReksakencana (fotokopi Sesuai asli);10.

BuktiP10 : Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Jawa Barat Nomor: 593.82/SK 03Pem.Um/94tanggal 3 Januari 1994 Tentang Perpanjangan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Nomor : 593.82/SK.1231Pem.Um/92 Tentang Persetujuan Lokasi dan Izin PembebasanTanah seluas + 500 Hektar, di Desa Kelapadua dan BenconganKecamatan Curug Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang,untuk Pembangunan Perumahan dan Lapangan Golf lengkapdengan fasilitasnya, atas nama PT Tunggal Reksakencana(fotokopi Sesuai asli

AHU3533943.AHA.01.11.TAHUN2015 tanggal 15 Juli 2015 dan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT LIPPO KARAWACI, Tbk No. 565tanggal 15 Desember 2017;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Barat No. 593.82/SK.1231Pem.Um/92, Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No. 593.82/SK.03Pem.Um/94 dan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No.648/SK 254Bappeda /92 tanggal 16 Nopember 1992, Penggugatmelakukan pembangunan

Sebidang tanah yang berukuran 360 m2 yang terletak di RT.Vil, Desa Timbau, kecamatan Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara sesuai dengan Surat Pelepasan Tanah oleh KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor95/593.82/PHAT/TGR/X/1999, tanggal 07 Oktober 1999;I.

Kutai Kartanegara, bermeterai cukup,berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya,kemudian diberi kode (P.2); Surat pernyataan berlaku adil tanggal 23 Desember 2018 bermeteraicukup bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.3); Surat pernyataan tidak keberatan menjadi isteri kedua, tanggal 4 Juli2018, bermeterai cukup, kKemudian di beri kode (P.4); Surat pernyataan tidak keberatan di madu, bermeterai cukup,kemudian di beri kode (P.5); Surat Keterangan penguasaan tanah, Nomor:593.82

dan yang dijadikan dasar oleh PanitiaPengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah ganti rugi pembebasanlahan TPA Sampah Manggar adalah hasil penilaian appraisal dari KJPPDWI HARYANTO AGUSTINUS TAMBA yaitu sebesar Rp. 198.542/M2selanjutnya hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Nomor :591/24/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan Berita AcaraNomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014 tanggal 13 November 2014dengan rincian sebagai berikut : No.

dan yang dijadikan dasar oleh PanitiaPengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah ganti rugi pembebasanlahan TPA Sampah Manggar adalah hasil penilaian appraisal dari KJPPDWI HARYANTO AGUSTINUS TAMBA yaitu sebesar Rp. 198.542/M2selanjutnya hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Nomor :591/24/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dan Berita AcaraNomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014 tanggal 13 November 2014dengan rincian sebagai berikut : No Namayg Luasdi Luasdi Selisi Luas yg Harga

Foto copy dokumen berita acara panitia pengadaan tanahbagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umumpengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuanganakhir sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timurnomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014, tanggal 13 November2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;34.

Foto copy dokumen berita acara panitia pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umumpengadaan/pembebasan tanah untuk perluasan tempat pembuanganakhir sampah di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timurnomor : 593.82/54/PPT/300.64.71/XI/2014, tanggal 13 November 2014yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;34.

150.000,/m2 danlangsung menawar sebesarakhirnya disepakati bersama sebesar Rp. 145.000,/m2 dan yang dijadikandasar oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan musyawarah gantirugi pembebasan lahan TPA Sampah Manggar adalah hasil penilaianappraisal dari KJIPP DWI HARYANTO AGUSTINUS TAMBA yaitu sebesarRp. 198.542/M2 selanjutnya hasil musyawarah dituangkan dalam BeritaAcara Nomor : 591/24/PPT/300.64.71/VII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 danBerita Acara NomorNovember 2014 dengan rincian sebagai berikut :593.82

FAJAR MARGA PERMAI.Bahwa, peruntukan penggunaan tanah yang diberi izin sebagaimana SKGubernur Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 593.82/SK.2484BPN/90tanggal 28 Desember 1990 tentang Persetujuan Lokasi dan = IzinPembebasan tanah seluas + 1,300 Ha. Terletak di Desa Babakan Madang,Sumur Batu, Cijayanti, Karang Tengah, Citaringgul dan Bojong KonengKecamatan Citeureup Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, untukpembangunan proyek Agro Tourism (Ranch Agro Tourism Development),atas nama PT.

Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.BDG3 Bahwa atas larangan dan keharusan yang dimuat dalam SK GubernurDaerah Tingkat Jawa Barat Nomor 593.82/SK.2484BPN/90 tanggal 28Desember 1990, nyatanyata sudah dilanggar oleh Pihak PT.

Azas Profesionalitas: Bahwa Tergugat yang telah memperpanjang dan menerbitkan Keputusanberupa Sertipikat Hak Guna Bangunan telah bententangan dengan SuratKeputusan Gubernur Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 593.82/SK.2484BPN/90 tanggal 28 Desember 1990 tentang Persetujuan Lokasi dan IzinPembebasan tanah seluas + 1,300 Ha. Dimana peruntukan tanah yangdiberikan izin kepada PT. FAjar Marga Permai sekarang PT.

telahmengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaBarat Nomor: 593.82/SK.2484BPN/90 tanggal 28 Desember 1990Hal. 60 dari 171 hal.

Cult Mij PasirKaret berdasarkan Peta Verponding tahun 1926; Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor : 593.82/SK.2484BPN/90 tanggal 28 Desember 1990tentang Persetujuan Lokasi dan Ijin Pembebasan tanah seluas + 1.300 Ha,terletak di Desa Babakan madang, Sumurbatu, Cijayanti, Karang Tengah,Citaringgul dan Bojongkoneng, Kecamatan Citeureup, Kabupaten DaerahTingkat Bogor untuk pembangunan proyek tourism atas nama Tergugat IIHal. 70 dari 171 hal.

Kalla IntiKarsa ;d) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Ujung Pandang Nomor:120/S.Kep/593.82/97, tanggal 10 Mei 1997, TENTANG PELEPASANHAK ATAS TANAH/BANGUNAN TERMINAL PANAIKANG MILIKPEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TK.Il U3UNG PANDANGYANG TERLETAK DI KELURAHAN PANAIKANG, KECAMATANPANAKKUKANG, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il UJUNGPANDANG ;e) Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 593.53947, tanggal20 agustus 1997, TENTANG PENGESAHAN PELEPASAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN TERMINAL YANG DIKUASAIPEMERINTAH

No. 433/PDT/2017/PT MKS 13.T.113Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II UjungPandang Nomor :120/S.Kep/593.82/97, tanggal 10 Mei1997, TENTANG PELEPASAN HAK ATASTANAH/BANGUNAN TERMINAL PANAIKANG MILIKPEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TK.II UJUNGPANDANG YANG TERLETAK DI KELURAHANPANAIKANG, KECAMATAN PANAKKUKANG,KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il UJUNG PANDANG ;Asli Ada 14.T.L 14Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 593.53947, tanggal 20 agustus 1997, TENTANG PENGESAHANPELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANTERMINAL

pengganti sebesar Rp.1.835.000.000, (satu milyarddelapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) Subsidair J (satu) tahunpenjara dan Denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)Subsidiair6 (enam) bulan kurungan; 3 MenyatakanBarang Bukti berupa: 1 14 (empat belas lembar) lembar Berita Acara2 3 (tiga) lembar Surat Keterangan; 3 2 (dua) lembar Kwitansi; 4 5 (lima) lembar Cek (Cheque) Bank BRI, 5 Surat TPT tanggal 17 Desember 2010 dan TanggalO01 Pebruari 2011; 6 Surat P2T Berita Acara Rapat No.593.82

Cek yang lainnya tandatangan tersebut tidak benar danTerdakwa tidak pernah menandatanganinya; Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telahmengajukan barang bukti yang dapat dipergunakan untuk memperkuatpembuktian dalam perkara ini, seperti terdapat dalam berkas perkara yaitu: 14 lembar Berita Acara UGR;3 Lembar Surat Keterangan;2 lembar Kwitansi; 5 (ima) lembar cek (cheque) Bank BRI; Surat TPT tanggal 17 Desember 2010 dan tanggal O1Pebruari 2011; Surat P2T Berita Acara Rapat No.593.82

digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan,5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 7 Menetapkan barang bukti berupa:14 (empat belas lembar) lembar Berita Acara UGR; 3 (tiga) lembar Surat Keterangan; 2 (dua) lembar Kwitansi; 5 (lima) lembar Cek (Cheque) Bank BRI; Surat TPT tanggal 17 Desember 2010 dan tanggal 01 Pebruari 2011; Surat P2T Berita Acara Rapat No.593.82

Balik Nama Surat Pernyataan Tidak Sengketa dengan Nomor :593.82/235/TD/II/2007, dengan luas + 800 M22 (delapan ratus meterpersegi) yang terletak di jalanSamarinda Bontang KM. 38 KelurahanTanah Datar Kota Kutai Kartanegara dengan batasbatas : Utara : H. Tare Timur : H, Tare Selatan : H. Kasiadi Barat : Jin. Samarinda Bontangd.

Il Musi Banyuasin Nomor : 593.82/688/ST/V1999 tanggal 19 Februari 1999 tentang Penugasan TimPemerintah Daerah Tk. ll Musi Banyuasin dan Instansi Terkait untukmelakukan Inventarisasi Lapangan ;b. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan / Inventarisasi TerhadapPermohonan Izin Pembebasan untuk Lapangan Suban 4 tanggal 13Februari 2009 ;c.

Il Musi Banyuasin Nomor:593.82/688/ST/V1999 tanggal 12 Februari 1999 tentangPenugasan Tim Pemerintah Daerah Tk. Il Musi Banyuasin danInstansi Terkait untuk Melakukan Inventarisasi Lapangan; (BuktiTE5) ;Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan / Inventarisasi TerhadapPermohonan lizin Pembebasan untuk ke Lapangan Suban 4(Suban 5) tanggal 13 Februari 2009 ; (Bukti TI6), dan ;Halaman 21 dari 42 Pts.

Kukar tahun 2014;

tanggal 05 April 2012;

/ 3032 / SKPT / DO / IV / 2012 atas nama Naharudin;

exemplar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593 / 637 / 1058 / DO / 2013 atas nama Nurhayati K., tanggal 10 Maret 2013;

/ 3026 / SKPT / DO-IV / 2012 atas nama Hasbia;

Rehan Maulana;

Penggugat Rekonpensi;