Ditemukan 312 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-03-2019 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 April 2019 — Pemohon:
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
Termohon:
RADIUS WIBOWO
30164
  • Bahwa saksi kenal dengan bukti P.5.a s/P.8 yang diajukan oleh Pemohon ini,yakni berupa Surat Pencairan kredit yang diajukan oleh Termohon kepadaPemohon dan Surat Akseptasi yaitu surat yang maksudnya Pemohonmengakui telah menerima pencairan kredit dari Pemohon ; Bahwa saksi menyaksikan pembubuhan tanda tangan Termohon pada buktiP.5.a s/d P.8 tersebut di Kantor Termohon, dan dalam penanda tanganantersebut Termohon tidak ada paksaan ; Bahwa sedangkan proses pencairannya sendiri uang sejumlahRp35.000.000.000
Register : 14-05-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 151/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 27 Februari 2013 — PT. NATRUSTPARADIGMA LISTRIK MANDIRI lawan DEUTZ ASIA PACIFIC, Pte. Ltd kemudian berubah menjadi DEUTZ POWER SYSTEM ASIA PACIFIC, Pte.Ltd dan terakhir berubah menjadi MWM ASIA PACIFIC, Pte. Ltd Cs
22274
  • Setelah pembayaran DP dalam masa konstruksi itu juga dibagi,konstruksi sudah selesai 30% dibayar 30% dan lainlain, tapi pada saatpengetesan itu ada porsi yang biasanya di retaint untuk nanti dipegangselama masa waranty periode/selama masa garansi ;Bahwa dari kontrak antara Penggugat dan Tergugat ahli melihat ujimuatan mesin tersebut sepertinya dilakukan di shop ;Bahwa maksud pengertian Akseptasi pengujiannya maksudnya adalahpada saat diuji dinyatakan diterima ;Bahwa pada saat mesin itu di test, ada
    test report yang disiapkan olehjasa sertifikasi pihak ketiga yang independent;Bahwa hubungannya test report dengan akseptasi adalah begitu simanufacture atau kontraktor sudah menyatakan equipment sudah siap,bahan bakar ada dan equipment siap di test silahkan pihak ketigamelakukan pengetesan, pembeli dan penjual menyaksikan.
Register : 08-02-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 26-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/PDT.GA2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Oktober 2013 — INDRA GUNAWAN >< PT. BANK ICB BUMIPUTRA Tbk
538
  • ;Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi(accept atie). ; Jadi pertemuan kehendak dari pihak yang meliawarkan dan kehendakdari pihak yang akeptasi itulah yang disehut sepakat dan itu yangmenimhulkan melahirkan persetujuan.; TMPersetujuan prinsip nilai pembelian asset dilakukan dalam kondisi as isBahwa Tergugat Konpensi menolak secara tegas daiildalilPenggugat Konpensi selebinnya dalam angka 7. 8. 9 yang berupayamemutarbalikkan fakta hukum yang terjadi sehingga seakanakan terkesantanopa
Putus : 23-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Oktober 2013 — MAULINA VS Tuan ALEX YONK ANDI RIVAI
125100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akta Persetujuan Kredit Nomor 22, tanggal 5 Juli 1995, berupa pinjaman1.3.akseptasi/demand loan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah), dengan kewajiban bunga 22,5% pertahun, dan kredit tersebutharus dibayar kembali paling lambat tanggal 5 Juli 1996;Akta Pengakuan Hutang Nomor 21, tanggal 5 Juli 1995 sebesarRp678.484.591,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratusdelapan puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah),dengan kewajiban bunga sebesar 22% tahun, dan diangsur
Putus : 09-08-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 871 K/Pid/2012
Tanggal 9 Agustus 2012 — Ir. Frans Tunggono
6337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,dalam bukunya yang berjudul "Hukum Dagang tentang SuratSuratBerharga", pada halaman 177 dikatakan: "Surat cek sebagai alatpembayaran tunai tidak mengenai lembaga akseptasi, setiap waktudiperlinatkan kepada banker, ia harus dibayar."
Register : 06-11-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Tjt
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
KENDANG Bin MUDEK Alm
6846
  • Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebihtersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakat)untuk melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas,perbuatan terdakwa menjual 6 (enam) paket seharga 100 ribu per paketnyadilakukan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagai penjual dalam jual beliNarkotika Golongan yang juga dilakukan seorang diri oleh Terdakwa tanpaHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020.
Register : 15-09-2015 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 47/Pdt.G/2016/PN CBN
Tanggal 14 Juni 2017 — Perdata Penggugat: - PT. Anugerah Lancar Indo Makmur Tergugat: - PT. Citra Alamanda Lestari
18137
  • Franco Tarorehsebagai Quality Control dalam proses pengapalan di Pelabuhan muatKalimantan Selatan pada tanggal 3 Februari 2016 (Bukti P11)berdasarkan shipping Instruction tanggal 2 Februari 2016 (Bukti P10, P12);bahwa tanggal 29 Januari 2016, dilakukan pendebetan rekening Tergugatatas biaya akseptasi wesel impor yang ditarik berdasarkan SKBDN yangTergugat terbitkan (Bukti T6);bahwa tanggal 2 Februari 2016, Tergugat kembali menerbitkan ShippingInstruction (Bukti P12 dan Bukti T9);bahwa tanggal 10
Register : 01-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pwt
Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
GUNTORO JANGKUNG WISNU MURDIYANTO, S.H
Terdakwa:
SATRIO WIONO ALS SATRIO BIN MUJIHARJO
5720
  • Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebutpada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untukmelakukan tindak pidanaMenimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukumdimaksudkan bahwa tindakantindakan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yangberlaku dalam hal mana tindakantindakan tersebut secara limitatif dan sahhanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan
Register : 03-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 460/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Penggugat : DAVID TANGMAR
Terbanding/Tergugat : PT Bank Permata
11759
  • Usance/Sight Letter of Credit (ULC/SLC): Limit : Rp. 2.300.000.000, (dua milyar tiga ratus jutaRupiah); Jangka waktu : dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampaitanggal 7 November 2013 dan sekaligusdiperpanjang dari tanggal 7 November 2013 sampaltanggal 7 November 2014; Denda : 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun; BiayaFasilitas : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per 3 (tiga)bulan; BiayaDokumentasi: USD. 10 (Sepuluh Dollar Amerika Serikat) flat; Biaya Akseptasi(ULC) : 0,125% (nol koma
Putus : 15-09-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 PK/Pdt/2014
Tanggal 15 September 2014 — PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY, Tbk., ; PT. ANTARNIAGA NUSANTARA,
185513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • harus berdasar adanyaperjanjian jual beli;2.Bahwa perjanjian pada umumnya menurut BW (BurgerlijkeWetboek) adalah bersifat konsensual yang mengandung pengertiantelah adanya atau tercapainya kesepakatan atau kesesuaiankehendak para pihak, lebin jauh Mariam Darus Badrulzamanmelukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yangdisetujul (overeenstemenae wilsverklaring) antar pihakpihak.Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte)pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi
Register : 23-01-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Dgl
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat:
1.Hi. ASWAN ALWI LAMAGANGKA alias ASWAN
2.AMINAH ALWI LAMAGANGKA alias AMINAH
3.TAZIM ALWI LAMAGANGKA alias TAZIM
4.ASWAR ALWI LAMAGANGKA alias ASWAR
Tergugat:
1.ABD. RAHMAN ADAM, S.Ag.
2.Ny. FATMA LARUTI alias ETA RUSTAM A.IROTH
3.IRMAYANTI IROTH, S.Ag.
4.OKTAVIANI IROTH
5.MOH. RISKAN
6.NINIK IKE PUSPITAWATI, S.H. Notaris PPAT
7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA,Cq.Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sulawesi Tengah,Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi
8.Pimpinan PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk.KCP.PALU DEWI SARTIKA
Turut Tergugat:
KEPALA DESA KABOBONA Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah
6641
  • Sepakat tersebut sebagai pernyataan kehendakyang disetujui antara pihakpihak, yang mana pernyataan pihak yang menawarkandinamakan tawaran (offerte) dan pernyataan pihak yang menerima tawarandinamakan akseptasi (acceptatie).
Register : 08-12-2011 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 653/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Mei 2013 —
5833
  • Bahwa dalil butir 1 Gugatan Penggugat mencantumkan pengakuan Penggugatmengenai adanya pemberian fasilitas kredit yang telah diberikan olehTergugat I kepada Penggugat, yaitu berupa Faslitas Akseptasi RekeningKoran (selanjutnya disebut Fasilitas Kredit) yang telah disetujuiberdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Akseptasi Rekening Koran Nomor0096/SPKBEI/KPO/VII/09 tanggal 23 Juli 2009 dan disepakati olehPenggugat dan Tergugat I dalam Perjanjian Kredit Nomor 100 tanggal 24 Juli2009 yang dibuat di hadapan
Register : 26-09-2001 — Putus : 13-06-2002 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 486/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Juni 2002 — ASRIL ANWAR >< PT. BANK EKSEKUTIF INTERNATIONAL, dkk
17456
  • Supra Intanjaya kepada Terlawan dengan fasilitas kreditberupa : pinjaman rekening koran (PRK) sebesar Rp. 500.000.000, (limaratus ribu rupiah), Kredit Akseptasi Anggaran (KAA) sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah).Bahwa ternyata sejak awal pinjaman sampai dimajukannya gugatanperlawanan aquo, Marhamah Djambek tidak pernah menyicilhutangnya, yang menurut perhitungan sampai bulan Oktober 2000berjumlah Rp. 990.064.383, dan akan bertambah terus sampaiSaat mana Marhamah Djambek melunasinya, sementara
Register : 02-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 443/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
Chandra Hendrawan
Tergugat:
1.Theresia Titi Endiwahjuni
2.Edward Dwi Trestanto
11767
  • Pernyataanpihak yang menerima tawaran disebut akseptasi (acceptatie).. Penerimaantersebut mengindikasikan bahwa tidak ada unsur paksaan maupun penipuandalam suatu perjanjian. Dengan demikian apabila ada unsur paksaan maupunpenipuan dalam perjanjian, maka perjanjian batal demi hukum.2.
Register : 10-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Pwt
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AFRI ERAWATI, SH.
Terdakwa:
AFRI ANDRI alias CAWIK bin SUYANTO
444
  • Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebihtersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati)untuk melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandengan ikutnya Terdakwa menemani Saksi Mansyur untuk mengambil / membeliganja di Karawang dan kemudian Terdakwa oleh Saksi Mohamad MansyurArifan dikasih 3 (tiga) paket ganja sebagai ongkos menemani di Karawangkemudian Saksi Mohamad Mansyur Arifan mengatakan kalau ada yang maubeli
Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2830 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. HARIYONO, AAAI-K bin WISNU SAMAIN
14773 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Persero) ASEI Nomor 19/032/KEP.DIR/SHK tanggal 20 Agustus 2004tentang Uraian Tugas Pekerjaan, yaitu : Penetapan dan pencapaian target kantor cabang baik pemasaranmaupun hasil underwriting seluruh produk arusansi; Monitoring dan pengendalian atas resiko penutupan seluruh produkasuransi kantor cabang; Melakukan koordinasi penangan survey resiko / on the spot dan back upreasuransi; Analisa, rekomendasi, serta memutuskan akseptasi seluruh produkasuransi Sesuai dengan kewenangan; Membantu kantor pusat
    dijabat oleh Pemohon Kasasi ;Pada Nomor urut 8, Kepala Cabang berwenang menyetujui under writtingsheet (lembar analisa) yang dibuat oleh Kepala Bagian Teknik danPemasaran Kantor Cabang, namun tidak berwenang memberikanpersetujuan penjaminan karena Limit persetujuan limit penjaminan yangmenjadi kewenangan Kepala Cabang hanya sebatas Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) sedangkan permohonan dalam perkara a quomencapai Rp18.000.000000,00 (delapan belas miliar rupiah) sehinggapersetujuan dari proses akseptasi
    IK.AK.01.02 tanggal24 Oktober 2004, yang berlawanan dengan pertimbangan Judex Facti,maka nyata Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, salahorang dalam jabatan yang harusnya melaksanakan akseptasi ataupemrosesan atas permohonan penjaminan, dan salah tentang adanyakewenangan Kepala Cabang untuk memeriksa secara materil kebenaranatas data permohonan penjaminan yang disampaikan ;3. Salah Memahami dan Menerapkan Instruksi Kerja PT.
Putus : 09-11-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 9 Nopember 2011 — BASRI alias BAH ;SYUKRI ;
2921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Pemohon KasasiBASRI als BAH dan SYUKRI didalam dugaan tindak pidana perbuatanmelawan hukum materiel dan bukan aturan hukum formil, yang manaterhadap perbuatan melawan hukum formiel lebih menitikberatkan padakonsistensi dari asas legalitas dalam Hukum Pidana, sedangkan ajaranperbuatan melawan hukum materiel lebih mengarah kepada asas keadilansehingga permasalahannya, penerapan ajaran perbuatan melawan hukummateriel ini menjadi lebih polemistis mengingat pengakuan asas keadilan inimenjadi suatu akseptasi
Register : 25-08-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 365/PID.SUS/2020/PT SMG
Tanggal 25 September 2020 — Pembanding/Terdakwa I : MOH RIDWAN Bin SURADI Diwakili Oleh : MOH RIDWAN Bin SURADI
Terbanding/Penuntut Umum I : K. AGUNG PRABOWO, S.H.,M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : ANNY ASYIATUN, S.H.
19566
  • Pada tanggal 24 Oktober 2018, saksi PRAMONO selaku KetuaTim Pengembangan TSI (Teknologi Sistem Informasi) Bank JatengKontor Pusat yang diminta bantuan oleh bagian Sub devisi pelayananTSI terkait dengan adanya dugaan kesalahan sistem akseptasi transferdana melalui jaringan ATM, dan dari hasil pengecekan melalui sistemjaringan mesin production ditemukan adanya transaksi keuanganyang mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa MOH RIDWANdan terdakwa Il NANIK SUPRIYATI sebesar Rp. 11.843.850.000.
    Pada tanggal 24 Oktober 2018, saksi PRAMONO selaku KetuaTim Pengembangan TSI (Teknologi Sistem Informasi) Bank JatengKontor Pusat yang diminta bantuan oleh bagian Sub devisi pelayana TSIterkait dengan adanya dugaan kesalahan sistem akseptasi transfer danamelalui jaringan ATM, dan dari hasil pengecekan melalui sistem jaringanmesin production ditemukan adanya transaksi keuangan yangmencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa MOH RIDWAN danterdakwa Il NANIK SUPRIYATI sebesar Rp.11.843.850.000, (Sebelasmilyar
    Pada tanggal 24 Oktober 2018, saksi PRAMONO selaku KetuaTim Pengembangan TSI (Teknologi Sistem Informasi) Bank JatengKontor Pusat yang diminta bantuan oleh bagian Sub devisi pelayana TSIterkait dengan adanya dugaan kesalahan sistem akseptasi transferdana melalui jaringan ATM, dan dari hasil pengecekan melalui sistemjaringan mesin production ditemukan adanya transaksi keuangan yangmencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa MOH RIDWAN danterdakwa II NANIK SUPRIYATI sebesar Rp. 11.843.850.000, (Sebelasmilyar
Putus : 16-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2208 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juni 2015 —
12576 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2208 K/Pdt/2014Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 mengenaiPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan hal ini Turutpemohon meminta kepada Pemohon sebagai perusahan Asuransi untukmemberikan Jaminan SuretyShip Jasa Kontruksi dan berdasarkanhasilevaluasi yang dilakukan Pemohon pada Turut Pemohon serta hasil evaluasitersebut dituangkan pada Surat Akseptasi Nomor 206/SRTINT/RIBDG/XII/2008tertanggal 12 Desember 2008, maka Pemohon sebagai Perusahaan Asuransi/Penjamin
Register : 15-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Pwt
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
ERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
SUDARTO alias BAWAL Bin SUDARSIM
483
  • Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebutpada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untukmelakukan tindak pidanaMenimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukumdimaksudkan bahwa tindakantindakan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yangberlaku dalam hal mana tindakantindakan tersebut secara limitatif dan sahhanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan