menyerahkan iuran sebesar Rp.250.000,dimana uang iuran yang terkumpul tersebut diserahkan kepada almarhumYohanis Todung Bua untuk biaya pembangunan pondok tersebut ;Bahwa dari uraian fakta yang dijadikan dasar putusan tersebut tidakdidasarkan pada fakta dan data sehingga sangat banyak yang tidaksesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana fakta tersebut JudexFacti hanya mengadopsi keterangan saksi A De Charge dan keteranganTerdakwa sehingga arah pertimbangannya tidak lagi mencerminkan rasakeadilan yang berimbang

Yahya Harahap, SH. dalambukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua,Sinar Grafika, pada halaman 340341 yang pada pokoknya menyatakanbahwa putusan harus benarbenar akomodatif dan proporsional denganhukum dan undangundang yang berlaku ;Bahwa penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan sematamata uraian diskriptif, tetapi harus memuat pertimbangannya secaraargumentatif sebelum sampai pada kesimpulan/pendapat, bahwa suatuputusan wajib menguraikan secara berimbang mengenai

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang :Bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap putusan a quo yang tidakmenerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksisecara berimbang, seksama dan sebaikbaiknya sebagaimana ketentuanPasal 184 ayat (1) KUHAP ;Bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut banyak yang tidak sesuaidengan fakta yang sebenarnya dimana fakta tersebut Judex Facti hanyaHal. 8 dari 10 hal. Put.

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Tteadalah Harta Bersama, maka sangat jelas dan tepat menurut Hukum jikaPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate CqMajelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut, HartaKekayaan yang di Peroleh sejak perkawinan dapat di bagi %( Setengah ) bagian untuk hak Penggugat dan bila harta bersama tidakbisa dibagi secara Natura, maka terlebin dahulu Di jual / di Lelangmelalui Perantaraan Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi dua secara berimbang;8.

Menyatakan bahwa Harta Bersama yang tidak dapat dibagi secaraNatura sebagaimana diuraikan diatas, terlebih dahulu harus di Jual / diLelang melalui perantaraan Kantor Lelang Negara danhasilnya,kemudian dibagi dua secara berimbang;6. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat di Laksanakan terlebihdahulu walaupun terhadapnya diajukan bantahan, banding ataupunkasasl;7. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan sebagian HartaBersama tersebut diatas kepada Penggugat;8.

dst..dan ternyata suami PENGGUGAT tidak pernah dihubungi olehTERGUGAT II, dan dalam rekaman telpon hanya ada telpondari wartawan Radar Mojokerto, sehingga dengan demikianTERGUGAT II tidak menempuh cara cara yang profesionaldalam melaksanakan tugas jurnalistik yaitu telah melakukanplagiat dengan menyatakan hasil Jliputan wartawan lainsebagai karyasendiri ; Bahwa TERGUGAT II yang pemberitaannya disetujui olehTERGUGAT I, telah membuat pemberitaan yang tidakindependen, bukan berita yang akurat dan berimbang

Seharusnya TERGUGAT IImelakukan cross check tentang kebenaran berita tersebutkepada PENGGUGAT sebelum berita dimuat sehingga beritanya~ 11 ~menjadi berimbang, tidak mencampuri fakta dan opini yangmenghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalahterutama melakukan pengecekan terhadap apakah memang benarada tanah dan bangunan yang dijadikan obyek jual belitersebut, bukan dengan cara memuat' berita yang tidakakurat dan tidak berimbang secara secara sepihak denganpemberitaan yang sangat merugikan

Seharusnya TERGUGAT II melakukancross check tentang kebenaran berita tersebut kepadaPENGGUGAT sebelum berita dimuat sehingga beritanya menjadiberimbang, tidak mencampuri fakta dan opini yangmenghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalahterutama melakukan pengecekan terhadap apakah memang benarada tanah dan bangunan yang dijadikan obyek jual belitersebut, bukan dengan cara memuat' berita yang tidakakurat dan tidak berimbang secara secara sepihak denganpemberitaan yang sangat merugikan PENGGUGAT

kesusilaanmasyarakat serta Azas Praduga Tak bersalah Penjelasan Pasal 5 ayat 1 berbunyieePers Nasional dalam menyiarkan informasi ; tidakmenghakimi atau membuat' kesimpulan kesalahan seseorang ,terlebih lagi untuk kasus kasus yang masih dalam prosesperadilan , serta dapat mengakomodasikan kepentingan semuaoepihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut : Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 3 Kode EtikJurnalistik menyebukan bahwa : Wartawan Indonesia selalumenguji informasi , memberitakan secara berimbang

menggelapkan uang klien , padahal belum ada satupunputusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetapyang telah menyatakan bahwa Notaris Katarina Dyanawati telahbersalah melakukan perbuatan penggelapan dan seharusnyaTergugat I dan tergugat II mengedepan dan menjunjung tinggiAzas Praduga Tak Bersalah dengan cara Tergugat I dan TergugatII menguji informasi tersebut dengan pihak yang berkaitandalam hal ini Pihak Penggugat dengan jalan wawancara ataukonfirmasi sehingga pemberitaannya menjadi berimbang

yang kemudian telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihantersebut, oleh Panitia dan para Calon Kepala Desa dikonsultasikan dengan pihakPMPD Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kemudian mendapat petunjuk daripihak PMPD Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa jika pemilihan dilaksanakanhanya pada 1 (satu) TPS, maka Tabung Kotak Suara harus lebih dari satu.Menurut pihak PMPD Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlunya Tabung Kotak Suaralebih dari satu adalah untuk mengantisipasi jika terjadi perolehan suara yang sama/berimbang

Bahwa berdasarkan petunjuk dari pihak PMPD Kabupaten Ogan Komering Ilirtersebut, maka pada tanggal 20 Juli 2015, Panitia Pemilihan kembalimengadakan rapat dengan ke 5 (lima) Calon Kepala Desa dengan dihadiri pulaoleh Tim Sukses masingmasing Calon dan juga masyarakat umum.Dari rapat tersebut telah dihasilkan kesepakatan bersama tentang penentuanpemenang jika terjadi perolehan suara yang sama/berimbang.

Kesimpulannya adalahbahwa : jika terjadi perolehan suara yang sama/berimbang maka penentuanpemenangnya ditentukan dengan cara sebagai berikut : 1. Pemenang ditentukan oleh salah satu tabung yang paling banyak isinya dariketiga tabung ;2. Yang mendapat suara terbanyak pada tabung tersebut adalah yang menjadipemenang Pemilihan Kepala Desa ;6.

Bahwa dari hasil perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Sungai Pasiryang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 tersebut,ternyata ada 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyakyang sama/berimbang yaitu Penggugat (Calon Nomor Urut 3/Azisko) dan Sdr.Deli Alapa (Calon Nomor Urut 2) yang samasama memperoleh 636 (enam ratustiga puluh enam) suara.Dengan demikian, pemenangnya harus ditentukan antara 2 (dua) Calon yaitu antaraPenggugat dan Sdr.

/sama yangdiatur di Pasal 55 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11Tahun 2015 (vide Bukti T8) ;Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala DesaSungai Pasir pada tanggal 20 Juli 2015, disepakati pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSungai Pasir diadakan dengan satu TPS yang berisi tiga tabung surat suara, denganketentuan apabila calon Kepala Desa mendapat suara berimbang/sama yang keluarHalaman 57 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 58/G/2015/PTUNPLGsebagai pemenang

Bahwa dari uraianfakta yang dijadikan dasar putusan tersebut tidak didasarkan pada fakta dandata sehingga sangat banyak yang tidak sesuai dengan fakta yangsebenarnya dimana fakta tersebut Judex Facti hanya mengadopsiketerangan Terdakwa sehingga arah pertimbangannya tidak lagimencerminkan rasa keadilan yang berimbang hal mana bertentangandengan keterangan saksisaksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaanperkara yang dibuat oleh Penyidik maupun keterangan saksi yangdisampaikan dibawah sumpah di depan

Dalambukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua,Sinar Grafika, pada halaman 340341 yang pada pokoknya menyatakanbahwa putusan harus benarbenar akomodatif dan proporsional denganhukum dan undangundang yang berlaku;Bahwa penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan sematamata uraian deskriptif, tetapi harus memuat pertimbangannya secaraargumentatif sebelum sampai pada kesimpulan / pendapat, bahwa suatuputusan wajib menguraikan secara berimbang mengenai pembelaanPenasehat

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang.Bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap putusan a quo yang tidakmenerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksisecara berimbang, seksama dan sebaikbaiknya sebagaimana ketentuanPasal 184 ayat (1) KUHAP ;Bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut banyak yang tidak sesuaidengan fakta yang sebenarnya dimana fakta tersebut Judex Facti hanyamengadopsi keterangan saksi a de charge

dan keterangan Terdakwasehingga arah pertimbangannya tidak lagi mencerminkan rasa keadilanyang berimbang hal mana bertentangan dengan keterangan saksisaksiyang disampaikan dibawah sumpah di depan persidangan ;Jelaslah bahwa putusan a quo telah keliru dan tidak mempertimbangkansama sekali fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksisaksidibawah sumpah sehingga putusan a quo tidak memenuhi syarat suatuputusan.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat : Alasanalasan kasasi

padapokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor15/Pdt.G/2015/PN Bgl, tanggal 15 Oktober 2015, tentang halhal yang pada pokoknyasebagai berikut :1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu salah menerapkanhukum pembuktian karena tidak secara sepatutnya meletakkan bebanpembuktian kepada masingmasing pihak sesuai dengan dalil gugatandandalil bantahan, juga salah menerapkan hukum karena pembebanan pembuktianyang dilakukan bertentangan dengan prinsip pembagian yang berimbang

keseluruhan fakta hukum yang terkait uraianposita gugatan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 178 ayat(2) HIR;Menimbang, bahwa pihak Tergugat/sekarang Terbanding dalam KontraMemori Bandingnya tanggal 23 Nopember 2015, menyatakan menolak dan menyangkalseluruh keberatankeberatan yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Pembanding, yangpada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sudahtepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pembebanan pembuktian yang adildan berimbang

padaintinya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 15/Pdt.G/2015/PNBgl, tanggal 15 Oktober 2015, bahwa keberatan Penggugat/sekarang Pembandingsebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu salah menerapkan hukumpembuktian karena tidak secara sepatutnya meletakkan beban pembuktian kepadamasingmasing pihak sesuai dengan dalil gugatan dan dalil bantahan, juga salahmenerapkan hukum karena pembebanan pembuktian yang dilakukan bertentangandengan prinsip pembagian yang berimbang

ADI SAPUTRA Als PUTRA Bin SUPU, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan;

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 2 (dua) Tahun;Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahFe 9Rp.5.000, (lima ribu rupiah) bersamasama secara berimbang;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 oleh kami R.YOES HARTYARSO, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NUGRAHINIMEINASTITI, SH dan BUDI

Membebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya akibat perkara ini secara berimbang atau tanggung renteng sebesar Rp. 5.521.000,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

ADI SAPUTRA Als PUTRA Bin SUPU, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan;

sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;

verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara berimbang

strong>Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;

Koto Kenagarian Silantai Kecamatan Sumpur KudusKabupaten Sijunjung, pada saat itu. di tempat tersebut juga ada Anak SaksiDisamarkan dan Anak Saksi Disamarkan, saat itu Anak Korban Disamarkantelah memegang sebuah potongan kayu, kemudian Terdakwa Kaldo Hendrapanggilan Ikal bin Katarudin juga mencari sepotong kayu, kemudian berkataApa masalahmu dengan adik saya tetapi tidak dijawab oleh Anak KorbanDisamarkan melainkan ianya berkata Tidak akan mungkin berkelahi lagidengan adikmu, dengan kamu saja biar berimbang

Sijunjung, pada saat itu. di tempat tersebut juga ada Anak SaksiHalaman 12 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN SwiDisamarkan dan Anak Saksi Disamarkan, saat itu Anak Korban Disamarkantelah memegang sebuah potongan kayu, kemudian Terdakwa Kaldo Hendrapanggilan Ikal bin Katarudin juga mencari sepotong kayu, kemudian berkataApa masalahmu dengan adik saya tetapi tidak dijawab oleh Anak KorbanDisamarkan melainkan ianya berkata Tidak akan mungkin berkelahi lagidengan adikmu, dengan kamu saja biar berimbang

yang mana Anak Korban tidakmenjawab melainkan berkata Tidak akan mungkin berkelahi lagi denganadikmu, dengan Kamu saja biar berimbang ketika itu Terdakwa hanya diamsaja, kemudian Anak Korban kembali berkata Kesinilah Kamu kalau lakilakiHalaman 22 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Swidijawab oleh Terdakwa Buang kayu Kamu dan Saya juga buang kayu Sayasetelah itu sama sama maju berdua, setelah berdekatan langsung saja AnakKorban memukul Terdakwa dengan tangan kanannya dan mengenai bibirnyasehingga

Bahwa setelah orang tua Penggugat/ ParaTergugat meninggal dunia, Penggugat barumengetahui bahwa orang tua Penggugat/Para Tergugat telah membuat surat wasiatdalam bentuk AKTA NOTARIS pada tahun2011 dan dalam wasiat tersebut semua anakHal.5 dari 16 hal.Put.No.0437/Pdt.G/2014/PA.Sel.anak almarhum mendapat bagian kecuali ibutiri Penggugat/ Para Tergugat tidak disebutkan dalam akta wasiat tersebut,di samping itu pula bagian masingmasing ahliwaris sangat tidak berimbang terutamamasalah nilai dari bagian

Bahwa oleh karena bagian ahli warissebagaimana dimaksud akta wasiat almarhumsangat tidak berimbang dari segi nilai dan jugasebuah akta wasiat sesunggunya harus ataspersetujuan seluruh ahli waris, maka menurutPenggugat akta wasiat tersebut mengandungcacat hukum karena merugikan ahli warisyang lain.. Bahwa oleh karena akta wasiat yang dibuatpada tahun 2011 mengandung cacat hukum,maka seluruh harta peninggalan dari orangtua Penggugat/ Para Tergugat (H.

hak milik para penerimawasiat (ahli waris) sesuai dengan bagianya masingmasing yang ditunjuk dalam aktewasiat tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 194, 195 dan 196 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 6 dan 7 yangintinya dalam surat wasiat tersebut yang mendapat bagian harta hanya anakanakH.Mamoen Amien sedangkan Baiq Mariatun tidak disebutkan dalam akte wasiat danHal.17 dari 16 hal.Put.No.0437/Pdt.G/2014/PA.Sel.pembagiannya dirasa sangat tidak berimbang

nilainyapembagian itu menurut al marhum sudah sangat adil, wasiat itu tidak perlu persetujuanahli waris dan disitu tidak ada pihak yang dirugiakan dan wasiat itu sudah sah dan final.Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tidak dimasukkan Baiq Mariatun dalam suratwasiat terlepas dari jawaban para Tergugat (sudah dibicaraka sebelum dan sesudahmenikah dan P sendiri tidak mempermasalahkan) karena perkawinan BaiqMariatun secara formil tidak terbukti, sedangkan alasan Penggugat mengenai pembagiantidak berimbang

tindak pidana Penganiayaan Ringan; Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir; Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang

., tertanggal 5 Januari 2012, telah pulamembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu kami melihatMajelis Hakim banding tersebut selaku Judex Facti telah melakukan kesalahandalam menerapkan beban pembuktian dalamperkara ini;19Bahwa seharusnya Judex Facti dalam menentukan beban pembuktian maupunmenilai alatalat bukti haruslah lebih berimbang baik alat bukti yang diajukan olehpihak para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi maupun alat bukti yangdiajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding

/ Termohon Kasasi, tetapi tidak halnyadalam putusan terhadap perkara ini temyata Majelis Tingkat Banding tidakmelakukan penilaian yang berimbang terhadap alatalat bukti yang diajukan olehkedua belah pihak yang berperkara dipersidangan yaitu Majelis Hakim Bandingtelah Ialai dan mengabaikan penilaian terhadap alatalat bukti yang diajukan olehkedua belah pihak yang berperkara terutama oleh kami Tergugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi;Bahwa seharusnya Judex Facti yang fungsinya menggali fakta hukum dipersidangan

No.1615 K/Pdt/20122020bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keseluruhanalat bukti dalam perkara perdata ini secara berimbang dan adil;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya sebagaiberikut:Nomor: 94 K/Sip/1956, tanggal 10 Januari 1957 dengan kaidah hukumnya yangberbunyi sebagai berikut:"apabila) para pihak yang ~ berperkara masingmaing tidakmenyatakan dalildalinya maka apabila dalildalil tersebut tidak secara tegasdibantah oleh pihak lawan, maka Majelis

Hakim harus memberikan bebanpembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk membuktikandalildalinya";Nomor: 50 K/Sip/1962, tanggal 7 Juli 1962 dengan kaidah hukumnya yangberbunyi sebagai berikut:"dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isisuratsurat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Judex Facti tidakmelakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang, makaputusannya harus dibatalkan";Bahwa karena putusan Majelis Hakim Banding

Putusan Majelis Hakim Banding kurang pertimbangan hukum:Bahwa sehubungan dengan apa yang telah kami kemukakan pada KontraMemori kami maka kami menilai Majelis Hakim Banding tidakmempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secaramenyeluruh dan berimbang, maka kami Pemohon Kasasi berpendapat bahwaputusan Hakim Banding tersebut merupakan putusan yang kurang dalampertimbangan hukurnnya (onvoel deonde gemotired) karena tidakmembuktikan dalidalil dari kedua belah pihak secara keseluruhan

OTHNIEL NGATIYUS, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/CS.T/2008 tanggal 12 April 2008 adalah sah menurut hukum;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkarabersamasama secara berimbang sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Masamba pada hari Senin tanggal 19 September 2016 olehkami, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. sebagai Hakim Ketua Maijelis,RENO HANGGARA, S.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H. masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);