UtrBahwa dari hasil pemeriksaan kemudian ditemukan jika kapal KM Miayang dinakhodai oleh terdakwa ternyata kapal tidak memiliki Surat Olah GerakKapal, Alat labuh jangkar rusak, alat navigasi radar rusak, kapal tidak memilikidaftar manifest, kapal tidak memiliki daftar crew list, ABK tidak di Sijil, kapaltidak memiliki Delivery Order, kapal tidak memiliki Surat Izin PengangkutanBarang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Izin Bongkar Muat BarangBerbahaya, kapal tidak memiliki Surat Penunjukan Pengawasan

BarangBerbahaya, tidak ada tim pengawas pada saat bongkar, dan tidak ada suratasalusul barang sehingga kemudian KM Mia dibawa ke Pondok DayungTanjung Priok Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa terdakwa selaku nakhoda KM Mia adalah pimpinan tertinggi danmempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundangantentang pelayaran serta pertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABKdan muatan kapal termasuk membawa kapal dengan selamat sampai tempattujuan.

dari hasil pemeriksaan kemudian ditemukan jika kapal KM Miayang dinakhodai oleh terdakwa ternyata kapal tidak memiliki persyaratan ataustandar keselamatan kapal dimana pada kapal KM Mia yang dinahkodaiterdakwa tidak memiliki Surat Olah Gerak Kapal, alat labuh jangkar rusak, kapaltidak memiliki daftar manifest, kapal tidak memiliki daftar crew list, ABK tidak diSijil, kapal tidak memiliki Delivery Order, kapal tidak memiliki Surat IzinPengangkutan Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Izin Bongkar

MuatBarang Berbahaya, kapal tidak memiliki Surat Penunjukan Pengawasan BarangBerbahaya, tidak ada tim pengawas pada saat bongkar, dan tidak ada suratasalusul barang sehingga kemudian KM Mia dibawa ke Pondok Dayung,Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa terdakwa selaku nakhoda KM Mia adalah pimpinan tertinggi danmempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundangantentang pelayaran serta pertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, ABKdan muatan kapal termasuk

Muat Barang Berbahaya, kapal tidak memiliki SuratPenunjukan Pengawasan Barang Berbahaya, tidak ada tim pengawaspada saat bongkar, dan tidak ada surat asalusul barang sehinggakemudian KM Mia dibawa ke Pondok Dayung, Tanjung Priok, JakartaUtara untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa benar terdakwa selaku nakhoda KM MT Mia adalah pimpinantertinggi dan mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan peraturanperundangan tentang pelayaran serta pertanggungjawab penuh ataskeselamatan kapal, ABK dan muatan

Perihal tarif Bongkar muat peti kemas yang berstatus antar pulaumenggunakan kapal berbendera Indonesia pada terminal petikemas pada butir 1 itema ditetapkan bahwa terhadap petikemas yang berstatus antar pulau yang dibongkardan dimuat dari/ke kapal bendera Indonesia melalui dermaga terminal petikemasdilingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II lI, dikenakan tarif dalam matauang dollar Amerika Serikat (US Dollar) sebesar 50% (lima puluh prosen) dari tarifyang berlaku.8 Bahwa selanjutnya tarif bongkar

No. 1422 K/PDT/2011619 Bahwa tindakan Tergugat yang telah melanggar hukum mengenaipemberlakuan dan pengenaan tarif bongkar muat petikemas antar pulau yangditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan/Surat Direktur, Jendral perhubunganlaut bernomor : KN.42/1/4/DJPI06 mengenai pemberlakukan Tarif Bongkar muatuntuk Angkutan laut Kontainer tanggal 4 September 2006, yang pada item 2menetapkan bahwa tarif bongkar muat petikemas dalam US$ dan bila dapatdibuktikan dengan B/L (Konsumen) bahwa Kontainer tersebut

muat petikemas antar pulau secara sewenangwenang terhadap Penggugat ;a Memerintahkan Tergugat untuk tarif bongkar muat petikemas antar pulausebesar 50% dari tarif dalam mata uang US Dollar (US$) terhadap Penggugatberdasarkan besaran tarif yang berlaku untuk aktifitas muat petikemas antar pulau/domestik;4 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan memperlakukan tarif 50% dari tarif US Dollar berdasarkan suratkeputusan yang sudah tidak berlaku lagi untuk aktivitas bongkar

No. 1422 K/PDT/201112terhitung mulai Juli 2005 Pengenaan tarif bongkar/Muat PetikemasOcean going (disertai dokumen PES) dengan tarif bongkar muat petikemas yang dimiliki dokumen PES dari Juli 2005 sampai denganFebruari 2009 dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif mata uang USDollar, sehingga penggugat mengklaim telah terjadi kelebihanpembayaran dan menuntut pengembalian kelebihan pembayarantersebut.Bahwa meskipun Penggugat tidak secara eksplisit menuntutpembatalan putusan TUN yang bersifat konkrit

Budi Prasetyo,yang menurut Saksi dengan adanya penurunan TARIF DASARpelayanan bongkar muat petikemas dalamSurat Keputusan Direksi No.

Tandan Buah Sawit (TBS)antara dua organisasi SPSI yang memperebutkan lahan bongkar di PT.GAS namun saksi bersama rekanrekan security yang berjumlah kuranglebih 11 (sebelas) orang berupaya menghalangi masuknya massa SPSIdengan cara menutup pintu gerbang utama dan pos security;Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016.

/PN.Sak Bahwa para terdakwa tergabung dalam SPSI lama yaitu sebagai buruhbongkar muat;Bahwa para terdakwa bersama massa yang merupakan anggota SPSIingin masuk ke perusahaan untuk menjumpai Manager Operasional PT.GAS guna membicarakan masalah bongkar Tandan Buah Sawit (TBS)antara dua organisasi SPSI yang memperebutkan lahan bongkar di PT.GAS namun saksi bersama rekanrekan security yang berjumlah kuranglebih 11 (Sebelas) orang berupaya menghalangi masuknya massa SPSIdengan cara menutup pintu gerbang

GAS; Bahwa SPSI ingin menaikkan harga bongkar namun PT. GAS tidakmenyetujuinya padahal selama ini upah bongkar dibayar oleh pihak yangmembongkar TBS yaitu petani atau kelompok tani yang memasukkan TBS kePT. GAS;Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016.

GAS; Bahwa SPSI ingin menaikkan harga bongkar namun PT. GAS tidakmenyetujuinya padahal selama ini upah bongkar dibayar oleh pihak yangmembongkar TBS yaitu petani atau kelompok tani yang memasukkan TBS kePT. GAS; Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015 diadakan SPSI tandingan oleh PT.GAS untuk menggantikan SPSI sehingga memicu kemarahan SPSI yangterdakwa ikuti bersama terdakwa BUNTIHON SIANTURI;Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016.

/PN.Sak Bahwa benar terdakwa merupakan anggota SPSI yang selama beberapatahun terakhir melakukan bongkar TBS di PKS PT. GAS tepatnya sejakberdirinya PT. GAS; Bahwa benar SPSI ingin menaikkan harga bongkar namun PT. GAS tidakmenyetujuinya padahal selama ini upah bongkar dibayar oleh pihak yangmembongkar TBS yaitu petani atau kelompok tani yang memasukkan TBS kePT. GAS; Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2015 diadakan SPSI tandingan olehPT.

Menyatakan terdakwa SUTRIMANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda yang melakukan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; . 2.

REZQINA 09 menuju perairan MuntokSelat Bangka, hingga pada tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa sampai di LautCupat Luar dan berlabuh jangkar, selanjutnya sekira pukul 08.00 WibTerdakwa melakukan kegiatan bongkar muatan bahan berbahaya JenisSolar (HSD) ke Kapal Isap Produksi (KIP) XII milik PT.

Timah sebanyaksebanyak + 30 (tiga puluh) kilo liter dan pada sekira pukul 10.00 Wibmelakukan kegiatan bongkar muatan bahan berbahaya Jenis Solar (HSD) keHalaman 4 dari 19 ; Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2016/PN SelKapal Isap Produksi (KIP) XV milik PT. Timah sebanyak sebanyak + 40(empat puluh) kilo liter. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan Pelayaran Kapal MT.

PANAH/P207 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal MT.REZQINA 09 yang sedang melakukan kegiatan bongkar muatan berbahaya(bunker) berupa minyak HSD ke kapal KIP 12 timah di laut cupat di wilayahperairan muntok selat bangka pada koordinat 0211'156LS/10537495BT. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi telah diketahui dandidapati bahwa dokumen atau sertifikat kapal MT.

Bahwa pada saat yang bersamaan saksi juga mendapatkan kapal MT.REZQINA 09 sedang melakukan kegiatan bongkar muatan supply ataubangker bahan bakar minyak solar (HSD) untuk kapal kapal Timah diwilayah perairan muntok dari kapal MT. REZQINA 09 + 115MA tanpadilengkapi dengan Surat Pengawasan Olah Gerak Kapal (SPOGK) dan tanpamemiliki suratijin banker, dan tanpa surat ijin berlabuh. Bahwa Posisi penangkapan oleh kapal Patroli KN.

REZQINA 09 yangmempunyai tanggungjawab membantu membawa selang saat loading.Bahwa yang melakukan permohonan ijin kegiatan bongkar muatan barangberbahaya dan ijin olah gerak kapal itu biasanya adalah Nahkoda/captenkapal MT. Rezqina 09 dalam hal ini adalah SUTRIMANTO kepadaSyahbandar setempatBahwa saksi mengetahui bahwa Nahkoda telah memerintahkan awak kapalMT.

angkut;Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/20176/PN PwkFORM 01/SOP/01.12/2016 Pada awal bulan Februari 2017 mendapatkan uang masing masingsebesar Rp300.000,00 dan sisanya untuk makan dan rokok dan jugamembayar kuli bongkar angkut; Pada bulan Februari 2017 mendapatkan uang masing masingsebesar Rp300.000,00 dan sisanya untuk makan dan rokok dan jugamembayar kuli bongkar angkut.

angkut; Pada awal bulan Februari 2017 mendapatkan uang masing masingsebesar Rp300.000,00 dan sisanya untuk makan dan rokok dan jugamembayar kuli bongkar angkut; Pada bulan Februari 2017 mendapatkan uang masing masingsebesar Rp300.000,00 dan sisanya untuk makan dan rokok dan jugamembayar kuli bongkar angkut.

kuli bongkar mengurangkan pupuk SP 36 dengan cara mencolokmenggunakan paralon dan kemudian memindahkan pupuk yang telahdicolok tersebut kedalam karung yang baru sebanyak 40 (empat puluh)karung atau 2 (dua) Ton, dengan rincian 1 (satu) Ton disimpan sebagaistock dan 1 (satu) Ton dijual kepada Saksi Lili Rojali dengan hargaRp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Bahwa benar pada sekitar bulan Februari 2017 Terdakwa bersama SaksiErwin Kustiwa dan para kuli bongkar mengurangkan pupuk SP 36 dengancara mencolok

Erwin Kustiwa dan para kuli bongkar yaituSaksi Ahmad alias Abah, Saksi Dede, Saksi Sarnudi alias Nudi dan SaksiEman Suherman mengurangkan pupuk SP 36 dengan cara mencolokmenggunakan paralon dan kemudian memindahkan pupuk yang telah dicoloktersebut kedalam karung yang baru sebanyak 40 (empat puluh) karung atau 2(dua) ton;Menimbang, bahwa selain pupuk SP 36, pada bulan Februari 2017Terdakwa juga memerintahkan Saksi Erwin Kustiwa dan para kuli bongkar yaituSaksi Ahmad alias Abah, Saksi Dede, Saksi

No. 886 K/Pid/2007pelabuhan sebagai sarana untuk menurunkan (bongkar muat) material bangunandan alatalat berat yang didatangkan dari Tanjungpandan, maka Terdakwakemudian menemui SAHANI SALEH selaku Camat Selat Nasik gunamemperoleh izin bongkar muat material bangunan dan alatalat berat tersebutmelalui dermaga pelabuhan pasir ex. PT.

PT.Selat Nasik Indokwarsa guna menurunkan bongkar muat material bangunan danalatalat berat.

Berhubung untuk melaksanakan proyek tersebut diperlukan adanyapelabuhan sebagai sarana untuk menurunkan (bongkar muat) material bangunandan alatalat berat yang didatangkan dari Tanjungpandan, maka terdakwakemudian menemui SAHANI SALEH selaku Camat Selat Nasik gunamemperoleh izin bongkar muat material bangunan dan alatalat berat tersebutmelalui dermaga pelabuhan pasir ex. PT.

Retribusi bongkar : Rp. 78.284.067,muat4. Retribusi : Rp. 78.284067,penumpukanGrand Total : Rp. 166.681.634,kemudian pihak PT.

Retribusi bongkar : Rp. 78.284.067,muat4. Retribusi : Rp. 78.284067,penumpukanTotal : Rp. 166.681.634,e Bahwa kemudian pihak PT.

Retribusi bongkar : Rp. 78.284.067,muat4. Retribusi : Rp. 78.284067,penumpukanTotal : Rp. 166.681.634,. Bahwa kemudian pihak PT.

Retribusi bongkar : Rp. 78.284.067,muat4. Retribusi : Rp. 78.284067,penumpukanTotal : Rp. 166.681.634, Bahwa kemudian pihak PT.

Retribusi bongkar : Rp. 78.284.067,muat4. Retribusi : Rp. 78.284067,penumpukanTotal : Rp. 166.681.634,56. Bahwa kemudian pihak PT.

Jika Judex Facti(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) maupun Judex Juris(Mahkamah Agung R.I) konsisten mempermasalahkan kewenanganTergugat dalam menerbitkan Surat Perintah Bongkar (objek sengketa)dan demi adanya kepastian hukum, seharusnya fokus pada objek ataupermasalahan pokok dari Surat Perintah Bongkar (objek sengketa) yaknikeberadaan bangunan milik Para Penggugat, BUKAN mengenai tanahnya ;.

Jelasnya, pokokpermasalahannya atau objek Surat Perintah Bongkar a quo adalahbangunan yang berada di atas tanah Kaveling DKI, sekali lagi BUKANmengenai kepemilikan tanahnya (Bukti T7) ;b.

Tergugat tidak berwenangmenerbitkan Surat Perintan Bongkar atas bangunan Penggugat karenakepemilikan tanah tersebut masih disengketakan secara perdata denganTergugat II Intervensi ;Yang kemudian Amar Putusannya Amar menyatakan Menyatakan tidaksah Surat Perintah Bongkar dari Walikota Jakarta Barat adalahpertimbangan hukum yang rancu bahkan keliru Karena selain salahmenerapkan hukum juga tidak sejalan dengan Asas Penalaran Hukum(legal reasoning) yang jelas dalam isi putusannya dari AsasAsas UmumPeradilan

Bahwa dari uraian singkat di atas, terbukti bahwa secara absolut Tergugatberwenang menerbitkan Surat Perintah Bongkar (objek sengketa) dan SuratPerintah Bongkar (objek sengketa) a quo adalah sah menuruthukum karena telah diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yangberlaku, dalam arti tidak bertentangan dengan peraturan periundangundangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).7.

Putusan Nomor 164 PK/TUN/2015(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) maupun Judex Juris(Mahkamah Agung R.1) konsisten mempermasalahkan kewenanganTergugat dalam menerbitkan Surat Perintah Bongkar (objek sengketa) dandemi adanya kepastian hukum, seharusnya fokus pada objek ataupermasalahan pokok dari Surat Perintah Bongkar (objek sengketa), bukansengketa kepemilikan tanahnya;Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata pertimbangan Judex Jurisyang mengabulkan gugatan Para Termohon Peninjauan

Berkat Sabar dengan memperlihatkan 3 (tiga) lembar surat jalan yangmana akan dicap oleh karyawan DO yang menyerahkan uang DO setelahmendapatkan uang jalan barulah muatan batubara dibawa ke tempatbongkar di Jambi, kemudian sesampainya di tempat bongkar lalu Terdakwamenyerahkan 4 (empat) lembar surat DO kepada petugas bongkar kemudian3 (tiga) surat bongkar ditinggal sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu)lembar dan 1 (satu) lembar kertas hasil timbangan di tempat bongkar,barulah kertas tersebut diberikan

Berkat Sabar memberikan uang jalankepada saya dan memberikan cap DO di dua lembar yang Terdakwaperlihatkan, setelah itu barulah muatan dibawa ke Jambi untuk dibongkar,sesampainya di Jambi pada petugas bongkar surat DO/surat jalan sebanyak3 (tiga) lembar diperlinatkan kepada petugas bongkar dan dua dari suratjalan yang ada cap DO CV. Berkat Sabar diambil oleh petugas bongkar,sedangkan kertas putih diserahkan kepada DO yang berada di Jambi yaknike Pasaribu sebagai perwakilan CV.

Berkat Sabarmemberikan uang jalan kepada saya dan memberikan cap DO di dua lembaryang Terdakwa perlihatkan, setelah itu barulah muatan dibawa ke Jambi untukdibongkar, sesampainya di Jambi pada petugas bongkar surat DO/surat jalansebanyak 3 (tiga) lembar diperlihatkan kepada petugas bongkar dan dua dariHalaman 26 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Srlsurat jalan yang ada cap DO CV.

Berkat Sabar memberikan uang jalankepada saya dan memberikan cap DO di dua lembar yang Terdakwaperlihatkan, setelah itu barulah muatan dibawa ke Jambi untuk dibongkar,sesampainya di Jambi pada petugas bongkar surat DO/surat jalan sebanyak 3(tiga) lembar diperlihatkan kepada petugas bongkar dan dua dari surat jalanyang ada cap DO CV. Berkat Sabar diambil oleh petugas bongkar, sedangkankertas putih diserahkan kepada DO yang berada di Jambi yakni ke Pasaribusebagai perwakilan CV.

Pembanding/Penggugat I : DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASSOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA LAMPUNG (DPW APBMI), DKK
Terbanding/Tergugat : PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) Cabang Panjang
Turut Terbanding/Penggugat XVII : PT. Tebar Jala Samudera
Turut Terbanding/Penggugat VI : PT. Sinar Gunung Mukti
Turut Terbanding/Penggugat XV : PT. Guna Sampurna Utamindoraya
Turut Terbanding/Penggugat IV : PT. Ilham Jaya Samudera
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : PT.

Bahwa Para Penggugat adalah Assosiasi Perusahaan Bongkar MuatIndonesia Lampung dan anggota Assosiasi Perusahaan Bongkar MuatIndonesia Lampung yang aktif beroperasi di Terminal D Pelabuhan PanjangBandar Lampung.

Bahwa dalil atau keterangan Penggugat dalam gugatan point 9 yangmenyatakan bahwa setiap Perusahaan bongkar muat yang tergabung dalamAsosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Penggugat), apabilamelakukan kegiatan bongkar muat barang telah mengeluarkan biayabiayasesual dengan Undangundang dan Peraturan yang berlaku antara lain :Hal 15 dari 30 hal. Puts No. 15/Pdt/2016/PT. Tjka. Uang Dermaga ;b. Uang Penumpukan Barang ;c. Uang Kebersihan ;d.

Bahwa sebelum para Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam point 9gugatan aquo, seharusnya Para Penggugat (Perusahaan bongkar muat)harus memahami terlebih dahulu kedudukan Para Penggugat di dalamkegiatan bongkar muat tersebut sebagai apa?

Bahwa di dalam Pasal 1 butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor : PM 60 tahun2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang daridan ke kapal disebutkan secara tegas bahwa Perusahaan Bongkar Muat(PBM) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan bongkar Muat barangdari dan ke kapal di Pelabuhan.

(persero) dapat bekerja sama denganPerusahaan Bongkar Muat yang memperoleh penunjukan dari pemilik barangdengan prinsip saling menguntungkan dengan memperhatikan saranaprasarana, dan keahlian serta pengalaman perusahaan bongkar muat yangbersangkutan.

KURNIA ILAHIdengan penjualan pertama kali pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 didermaga bongkar muat pupuk perkebunan sawit PT.

Alalak Utara Kec.Banjarmasin Kota Banjarmasin Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah)sebanyak 200 (dua ratus) butir.Bahwa terdakwa sudah sempat menjual jenis Carnophen tersebutkepada buruh bongkar muat pupuk seharga Rp. 50.000. (lima puluh riburupiah) per kepingnya dan ada juga yang sudah terdakwa konsumsisendiri sebanyak 37 (tiga puluh) butir.bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut yang pertamapada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 di Dermaga bongkar muat pupukperkebunan sawit PT.

Kurniallahi dengan penjualan pertama kali pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 didermaga bongkar muat pupuk perkebunan sawit PT.

OBJEK GUGATAN;Bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah Sikap Diam Tergugatterhadap Surat Nomor: 08/II/Perm.Blok/2016 Perihal Permohonan Blokirdan Bongkar yang diajukan oleh Penggugat tanggal 13 Juni 2016 ;B.

Bahwa selain surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo,Tergugat juga telah beberapa kali menerima surat tembusanPermohonan Blokir dan Bongkar dan surat Permohonan PerlindunganHukum yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat langsung suratsurat tersebut yaitu ; 222m nnn nn nn nnn ne nnn nnn nnn nen Tanggal Surat Nomor Surat Perihal Surat 10 Feb 2016 03/II/Perm.Blok/2016 Permohonan blokir dan bongkar 10 Feb 2016 Tanda Terima Surat Bupati Kab.

Kep.Mentawai11 Feb 2016 Tanda Terima Surat Camat Sipora Utara21 Apr 2016 05/II/Perm.Blok/2016 Permohonan blokir dan bongkar22 Apr 2016 Tanda Terima Surat Bupati Kab KepMentawai.22 Apr 2016 Tanda Terima Surat Camat Sipora Utara.21 Apr 2016 Tanda Terima Surat Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu.02 Mei 2016 06/II/Perm.Blok/2016 Permohonan blokir dan bongkar.02 Mei 2016 Tanda Terima Surat Bupati Kab. Kep.Mentawai.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 30/G/2016/PTUNPDG 02 Mei 2016 Tanda Terima Surat Camat Sipora Utara.02 Mei 2016 Tanda Terima Surat Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu. 25 Mei 2016 07/Il/Perm.Blok/2016 Permohonan blokir dan bongkar.25 Mei 2016 Tanda Terima Surat Bupati Kab.

Blok/2016perihal Permohonan Blokir dan Bongkar tanggal 13 Juni 2016 yangditujukan kepada Tergugat jelas bahwa objek yang dimohonkandalam surat Penggugat dimaksud adalah permohonan bongkar danblokir atas sebuah bangunan yang bukan hak milik penggugat danjuga tidak berada/berdiri di atas lahan atau tanah milik Penggugatoleh sebab itu Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenangpununtuk menetapkan pembongkaran atau pemblokiran atasbangunan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak serta mertadiwajibkan untuk

VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013,Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, SuratPernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti LaporKeberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalamrangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;13) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor1044/22. XI/B/2013 tanggal 22 November 2013 kapal KM.

Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor KeberangkatanKapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangkaPemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;21)1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktotebr 2013 kapal KM.

Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor KeberangkatanKapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangkaPemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;27)1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013 kapal KM.

Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat PernyataanTidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor KeberangkatanKapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangkaPemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;30) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor140/20.11/B/2013 tanggal 20 Februari 2013 kapal KM.

Putusan Nomor 2128 K/Pid.Sus/2019(SPB) Nomor 940/26.X/B/2013 tanggal 26 Oktober 2013, SuratPernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat PernyataanTidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor KeberangkatanKapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangkaPemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;Dikembalikan kepada ERIK LESMANA;4.

Di pelabuhan bongkar : lamanya waktu muat adalah48 jam sejak kapal sandar di pelabuhan (Bertehingtime) kelebihan waktu pada saat bongkar muatandikenakan Demurrage ;bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 2 di atas, tarif untuk penagihandikenakan Demurrage berdasarkan perjanjian jasa tentang pekerjaan jasaangkutan Batubara dengan tongkang dari pelabuhan Muat Satui Kalimantan kepelabuhan bongkar Tarahan (PAKET 05011) Nomor : 10/34828/K/PTBAMP.JL/2005, dan Addendum Nomor : 07/ADD/PTBAMPJL/2006, untukTongkang

Nomor : 1823 K/Pdt/2008ratus ribu rupiah) ; Total Tagihan di Pelabuhan Bongkar Muat adalah sebesarRp.1.111.000.000, (satu milyar seratus sebelas juta rupiah) ;bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 7 di atas, Penggugat telahberkalikali menagih atas tagihan Demurrage tersebut dengan mengirimkanSurat Tagihan Demurrage pertama kali adalah Surat Nomor : 029/MPJL/IX/2005tanggal 9 September 2005 yang berisikan penagihan Demurrage di PelabuhanMuat dan Bongkar pada periode 1 Maret 2005 s/d 31 Mei 2005 yang

SatuiBara Tama tidak terkait dan tidak terikat dalam suatu hubungan hukumberupa perjanjian kerja maupun kontrak kerja ; Memisahkan tagihan demurrage antara demurrage yang terjadi dipelabuhan muat dan pelabuhan bongkar.

demurrage di Pelabuhan Bongkar namun akan dibicarakandahulu dalam internal Penggugat, Rapat akan dilaksanakan kembalitanggal 25 Oktober 2005, bertempat di Kantor Tergugat namun rapatbaru terealisasi pada tanggal 27 Oktober 2005.

iniberkaitan dengan pihakpihak yang terkait dengan muat dan bongkar.

HBKdan Terdakwa SELVY berlangsung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.Selanjutnya pada tahun 2020 yaitu sekira bulan Juni 2020 sampai dengan bulanNovember 2020 terdakwa SELVY ada mengajukan biaya pekerjaan dooring(bongkar muat) kemudian PT.

Dari uang yang diterimaterdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 13.377.600, (tiga belas juta tiga ratustujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tidak digunakan untuk kegiatandooring (bongkar muat) atau kegiatan dooringnya tidak ada (fiktif) sesuaidengan penolakan tagihan invoice yang Saksi Rika ajukan ke PT. MEGA,dan PT. KECE yang ternyata tidak ada pengiriman barang dari agen/JPTPT.

HBK dan Terdakwa SELVY berlangsung dari tahun 2017sampai dengan tahun 2020.Selanjutnya pada tahun 2020 yaitu sekira bulan Juni 2020 sampaidengan bulan November 2020 terdakwa SELVY ada mengajukan biayapekerjaan dooring (bongkar muat) kKemudian PT.

INTAN DAYA tidak pernah ada bongkar/muatbarang di TPK IPC Pelabuhan Pontianak sesuai dengan invoicepenagihan dan Rincian Pengambilan Uang kegiatan Dooring PT. HBKpada bulan Juni 2020 s.d Nopember 2020;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;4.

di dalam Kota Pontianakmaupun luar Kota Pontianak;Bahwa dokumen yang Terdakwa urus adalah dokumen di Kantor Pelayarandan Pelindo berupa dokumen Bill Of Loading dan SP 2 (tarif kKontainer) danHalaman 118 dari 156 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN PtkSPPS /Striping (bongkar muat dalam pelabuhan), sedangkan pengawasanpekerjaan di lapangan adalah pada saat bongkar muat kontainer dipelabuhan menuju gudang;Bahwa Terdakwa yang mengeluarkan biaya pengawasan pekerjaan dipelabuhan dan gudang dan biaya Truking

Setelah sekitar dua jam lamanya bongkar muatbarang dari kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B9016SQA ke kendaraanTruk Nomor Polisi F8583SJ, saksi Usman Yusuf dan saksi RatmanBudiman alias Bule pergi melihat ke lokasi bongkar muat barang, namunternyata saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Bule merasakaget karena barang yang sedang di bongkar muat tersebut adalah daunGanja kering dalam karung plastik, sehingga saksi Usman Yusuf marahkepada saksi Iman Firmansyah alias Emen karena kendaraan

kendaraan Truck yang sedang bongkar muat Narkotikajenis Ganja dan sewaktu kembali ke lokasi bongkar muat, ternyata keduakendaraan Truck yang sedang memindahkan Narkotika jenis Ganja sudahtidak ada lagi di tempat semula.

Setelah sekitar dua jam lamanya bongkar muatbarang dari kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B9016SQA ke kendaraanTruk Nomor Polisi F8583SJ, saksi Usman Yusuf dan saksi RatmanBudiman alias Bule pergi melihat ke lokasi bongkar muat barang, namunHal. 7 dari 20 hal. Put.

saksi Mardi Sumardi seorang anggota Kepolisian yang ditugaskandi Kantor BNNK Cianjur dan melaporkan adanya bongkar muat Narkotikajenis Ganja di tempat penggalian pasir, dan saksi Mardi Sumardimemerintahkan saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budiman alias Buleuntuk mengawasi kendaraan Truck yang sedang bongkar muat Narkotikajenis Ganja, dan sewaktu kembali ke lokasi bongkar muat, ternyata keduakendaraan Truck yang sedang memindahkan Narkotika jenis Ganja sudahtidak ada lagi di tempat semula.

Setelah sekitar dua jamlamanya bongkar muat barang dari kendaraan Truk Fuso Nomor Polisi B9016SQA ke kendaraan Truk Nomor Polisi F8583SJ, saksi Usman Yusufdan saksi Ratman Budiman alias Bule pergi melihat ke lokasi bongkar muatbarang, namun ternyata saksi Usman Yusuf dan saksi Ratman Budimanalias Bule merasa kaget karena barang yang sedang di bongkar muattersebut adalah daun Ganja kering dalam karung plastik, sehingga saksiHal. 11 dari 20 hal. Put.

RAPP,setelah mengambil uang jalan tersebut selanjutnya Terdakwaberangkat untuk rnengangkat kayu dari lokasi PT NWR.e Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 15.00 WIBselesai bongkar muatan di PT. RAPP Pangkalan Kerinci, kernudiansetelah rnelakukan bongkar muat selanjutnya mobil truck tersebutdiparkirkan oleh Terdakwa di pinggir Jalan di KM 4 Jl. LanggamPangkalan Kerinci sampai tanggal 15 Juli 2015.

Cahaya Surya Mas;Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil uang jalan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dua trip perjalanmuat dan bongkar kayu untuk PT.

BK 9504 BU milik saksi Sukiman Als Lay;Bahwa truk tersebut dipergunakan untuk bongkar muat kayu di PT. RAPP dibawah pengawasan PT. Cahaya Surya Mas ;Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 Terdakwa meminta uangjalan untuk dua trip perjalanan muat dan bongkar kayu untuk PT. RAPPkepada kasir PT. Cahaya Surya Mas, saksi Rudi Rahman Als Asun, sebesarRp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);11Bahwa Terdakwa lalu pergi bongkar muat dan selesai pada tanggal 13 Juli2015.

Truk tersebut digunakanuntuk operasional bongkar muat kayu PT.

Unilever Cibitung tetapi di sampai di Jalan barangtersebut di bongkar kemudian dijual tanpa seijin Pihak Perusahaan danterdakwa sebagai Sopir Expedisi di PT. KURNIA JABAR RAYA untuk muatbarang berupa sabun mandi tidak sampai dan di ketahui kendaraan JenisTreler/Contenir No. Pol, B 9063 TEI warna putih yang memuat barang ditemukan di Jalan tol PalimananKanci tepatnya di Desa Setu Patok Kec.Mundu Kab.

UnileverCibitung berangkat Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 Sekitar Jam13.50 Wib diperkirakan Muatan tersebut sampai di tempat tujuan Pada hariSenin tanggal 14 September 2015 ternyata sampai sekarang belum sampaidan di ketahui muatan tersebut sudah di bongkar diu tempat lain tanpa seijinpihak perusahaan dan kendaraan di temukan di area Tol PalimananKancitepatnya di Desa Setu Patok Kec. Mundu Kab.

Unilever Cibitung tetapi di sampai di Jalan barangtersebut di bongkar kemudian di jual tanpa seijin Pihak Perusahaan;Bahwa terdakwa sebagai Sopir Expedisi di PT. KURNIA JABAR RAYA untukmuat barang berupa sabun mandi tidak sampai dan di ketahui kendaraanJenis Treler/Contenir No. Pol, : B 9063 TEI warna putih yang memuat barangdi temukan di Jalan tol PalimananKanci tepatnya di Desa Setu Patok Kec.Mundu Kab.

Lokasi tempat bongkar muat barang tersebut di Jl. Semanggudidalam gudang bekas pabrik rattan PT.

dari saksi PEPEN EFFENDI binMAMAN (alm) dan dengan orang yang bongkar muat tersebut bahwaongkos/jasa bongkar muat tersebut sebesar Rp 2.500.000,(dua juta lima ratusribu rupiah).Bahwa saksi PEPEN EFFENDI menyerahkan langsung uang jasa/ongkosbongkar muat tersebut kepada Saksi USIN JUNEDI.Bahwa saksi menerima uang dari saksi PEPEN EFFENDI bin MAMAN sebesarRp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu sebelum barangdijual biaya operasional menggunakan uang pribadi milik saksi sendiri senilaiRp

Soleh menghampirikapal MV BAORUN yang saat itu sedang bongkar muat gula curah yangdilakukan oleh pihak perusahaan bongkar muat yaitu PT.

Listas Bintang Katulistiwa yang bertanggungjawab dalam bongkar muat gula curah tersebut dari Kapal kePelabuhan ;Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan interogasi kalau merekamengambil gula di dermaga V dengan cara menyapu gula yang tumpahke areal dermaga pada saat bongkar dari kapal dan hal tersebut tidakdiperbolehkan di ambil dan akan dikumpulkan lagi oleh pihakperusahaan bongkar muat ;Bahwa pada saat ditangkap mereka bertiga menggunakan motor masingmasing yaitu M.

MSoleh menghampiri kapal MV BAORUN yang saat itu sedang bongkarmuat gula curah yang dilakukan oleh pihak perusahaan bongkar muatyaitu PT.

Solehmenghampiri kapal MV BAORUN yang saat itu sedang bongkar muat gulacurah yang dilakukan oleh pihak perusahaan bongkar muat yaitu PT.

yang melakukankegiatan bongkar muat (stevedoring, cargodoring dan receiving/delivery) dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)dan peralatan bongkar muat";Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, maka stevedoring adalahserangkaian kegiatan bongkar muat yang melibatkan baik tenaga kerjamaupun penggunaan peralatan (antara lain derek kapal atau derekdarat);Bahwa dengan demikian, penggunaan peralatan merupakan satukesatuan dengan penggunaan tenaga kerja untuk melakukan kegiatanstevedoring;Bahwa

biaya bongkar muat batubara (stevedoring, akun nomor585040) sebagai objek PPh Pasal 23.

Putusan Nomor 1136/B/PK/Pjk/2017tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palkakapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat;Lebih lanjut, Pasal 1 angka 17 dari Keputusan Menteri PerhubunganNomor 14 tahun 2002 (KM 14/2002) mendefinisikan penyedia jasabongkar muat sebagai berikut:Penyedia Jasa Bongkar Muat adalah Perusahaan yang melakukankegiatan bongkar muat (stevedoring, cargodoring dan receiving/delivery) dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)dan peralatan bongkar

Dengan demikian mengingat kegiatanjasa bongkar muat/ stevedoring merupakan penyerahan jasa melaluikombinasi pengerahan tenaga kerja dan penggunaan alat yangdilakukan vendor, maka kegiatan bongkar muat/stevedoring bukanlahpenyewaan alat;Oleh sebab itu, kami berpendapat bahwa koreksi Termohon PK (dahuluTerbanding) yang mengaitkan jasa bongkar muat dengan persewaanalat adalah tidak tepat dan seharusnya dibatalkan;Biaya bongkar muat tidak dikenai PPh Pasal 23;Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh

Sedangkan pengertianPenyedia Jasa Bongkar Muat adalah Perusahaan yang melakukan kegiatanbongkar muat (stevedoring, cargodoring dan receiving/delivery) denganmenggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan peralatan bongkarmuat (vide Pasal 1 angka 17 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14Tahun 2002).