• Kepala BPKH Wil XXII Kdi Prov. Sulawesi Tenggara;

• Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 200.K/70/DJB/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan batubara Nomor 256.K/70/DJB/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Inspetur Tambang;
• 1 (satu) lembar surat Plt. Kadis ESDM Prov. Sultra Ridwan Botji, ST.

  Toshida yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP Jabatan Staf ISDH Instansi BPKH XXII; Disetujui dengan syarat;

240a. 1 (satu) lembar Saran / Masukkan atas Dokumen RKAB Tahun 2020 PT. Toshida Indonesia yang ditandatangani oleh SUDIRMAN, SP. dari BPKH Wilayah XXII Kendari dengan saran RKAB Tahun 2020 PT.

+ 20 miliyar lebih; lsi Lembar saran dari BPKH yang dihadiri oleh saudara SUDIRMAN tersebutyaitu setujui dengan syarat;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksitersebut.2.

tidak hadir;Alasan kenapa BPKH tidak hadir dalam RKAB tahun 2021 saksi tidak tahu;Sepengetahuan saksi IUP PT.

Namun setelah berubah menjadi BPKH XXII Kendari,belum ada informasi sejak 2014 s.d sekarang sudah dilakukan verifikasi atautidak.

Toshida Indonesia pada setiap tahun terkait kewajibanpembayaran PNBP PKH;Untuk perpanjangan tangan dari Dirjen PKTL di daerah adalah BPKH dimanadi wilayah Prov. Sultra, adalah BPKH Wilayah XXII Kendari dimana surat baiktagihan pembayaran PNBP PKH 1,2 dan 3, surat peringatan pembayaranPNBP PKH 1, 2 dan 3 sampai dengan surat Rencana Pencabutan IPPKH an.PT. Toshida Indonesia dari Dirjen PKTL kepada PT.

Itu yang mau saya garis bawahi.169 Dalam Kepmen 1806 Lampiran Vdinyatakan bahwa mengakomodasi saran dan pendapat dari instansi terkait,khusus mengenai saran dari BPKH yang didalamnya itu tidak disetujui menjadidisetujui dengan syarat.

• Bahwa tanggal 12 April 2011 sebagai PNS Penggugat dan Tergugatsecara sendirisendiri mengajukan ijin untuk bercerai kepada atasannyadi Balai BPKH Wilayah X Jayapura (terlampir1).13.2. Bahwa pada bulan Mei 2011 Tergugat mengajukan Permohonan ceraitalak ke Pengadilan Agama Surakarta, tetapi tidak jadi (terlampir2).13.3.

  Fotokopi permohonan ijin Pengajuan Perceraian yang dibuat olehPenggugat dan Tergugat kepada Kepala Balai Besar KSDA Papuadan Kepala Balai BPKH Wil. X Jayapura, bermaterai cukup dansudah dicocokkan, dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti. Asli Surat Permohonan Cerai Talak yang dibuat oleh Tergugatterhadap Penggugat (Bukti. Asli Berita Acara Pemanggilan yang dikeluarkan oleh KementrianKehutanan kepada Sekretaris Dirjen Planologi Kehutanan (Bukti.

• O1/NAL/IV/2020 tanggal O03 April 2020 dan1 (Satu) lembar Daftar Kayu Olahan No. 01/DKO/IV/2020 tanggal 03 April2020 yang masingmasing ditandatangani oleh saksi YULIANTI berisidata Jenis Kayu Rimba Campuran berjumlah 116 (Seratus enam belas)batang dengan volume 11,9080 (Sebelas koma sembilan nol delapan nol)M3;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH) Orong Telu, ternyata muatan kayu yangdiangkut dengan Truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi EA 8541

  O1/NAL/IV/2020 tanggal O03 April 2020 dan1 (Satu) lembar daftar kayu Olahan No. 01/DKO/IV/2020 tanggal 03 April2020 yang masingmasing ditandatangani oleh Saksi YULIANTI berisidata Jenis Kayu Rumba Campuran berjumlah 116 (Seratus enam belas)batang dengan volume 11,9080 (Sebelas koma sembilan nol delapan nol)M3.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH) Orong Telu, ternyata muatan kayu yangdiangkut dengan Truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi EA 8541

  Bahwa Terdakwa dapat kayu rajumas tersebut dari Desa Mungkin ; Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penebangan tidak ada krosing darpetugas Kehutanan; Bahwa ada kayu batu yang Terdakwa jual kepada saudari Yulianti dankayu batu tersebut dari Lenangguar ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Suratsebagai berikut :Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2020/PN SbwBahwa berdasarkan Berita Acara Lacak Balak Nomor : 090/59/BKPHOT/2020 tanggal 8 April 2020 yang dilakukan oleh TIM BPKH

  ditunjukkan dengan masih terdapatnya balokbalokkayu dengan volume dan jenis seperti point 6;Untuk barang bukti jenis kayu RAJUMAS/RIMAS, pemilik yangbersangkutan tidak dapat menunjukkan lokasi tebangan ataupengambilan;Berdasarkan hasil pengecekan lokasi dengan setifikat atas namaTOTO SUBIANTORO No. 01576 dan sertifikat atas nama MAKASAUELAK No. 01673 berada di luar kawasan hutan.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Lacak Balak Nomor : 5221/68/BKPHOT/2020 tanggal 20 April 2020 yang dilakukan oleh TIM BPKH

  dari 59 Putusan Nomor 243/Pid.B/LH/2020/PN Sbwjuga menunjukkan 1 (satu) lembar Nota Angkutan Lanjutan No.01/NAL/IV/2020 tanggal 03 April 2020 dan 1 (satu) lembar Daftar KayuOlahan No. 01/DKO/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yang masingmasingditandatangani oleh saksi YULIANTI berisi data Jenis Kayu RumbaCampuran berjumlah 116 (Seratus enam belas) batang dengan volume11,9080 (Sebelas koma sembilan nol delapan nol) M3;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH

• ., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh Penyidik Polri PolresTanah Karo yaitu sehubungan dengan permintaan tertulis Kapolres TanahKaro kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan dengan Surat Nomor : B/313/IV/2016/Reskrim tanggal 30 April 2016,perinal Menghadirkan Ahli di Bidang Pemetaan dan Titik Koordinat, untukmemberikan keterangan sebagai Ahli di Satreskrim Polres Tanah Karo sesuaidengan keahlian yang

  ahli miliki;Bahwa benar Riwayat Pendidikan Non Formal ahli, yaitu: (1) KursusPengawasan Timber Crusing Selama 2 (dua) bulan tahun 1986 di BLKPematang Siantar; (2) Kursus Pengukuran Terristris selama 6 (enam) bulanpada tahun 1991 di BLK (Balai Latihan Kehutanan ) Kadipaten Jawa BaratRiwayat pekerjaan / Jabatan : Pada tahun 1985 bekerja di DepartemenKehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan pada BIPHUT Wilayah Medan dan sekarang BPKH Wilayah Medan sampai dengan sekarang ini,dan jabatan ahli sebagai

  Karo pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016,sekira pukul 12.30 Wib Ahli melaksanakan tugas Pengambilan titik koordinattersebut berdasarkan surat Kapolres Tanah Karo kepada Kepala BalaiPemantapan Kawasan Hutan ( BPKH) Wilayah Medan dengan SuratNomor : B/313/IV/2016/Reskrim tanggal 30 April 2016, perihal MenghadirkanAhli di Bidang Pemetaan dan Titik Koordinat dan ahli pengambilan titikkoordinat berdasarkan surat Perintah Tugas dari Kepala Balai PemantapanKawasan Hutan ( BPKH ) Wilayah Medan Nomor : LP

  .101 /IIl / BPKH 12 /2016 tanggal 27 Mei 2016 Sewaktu melakukan tugas pengukuran tersebutahli telah didampingi oleh 4 (empat) Personil Satreskrim Polres Tanah Karo,4 (empat) personil dari UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan, 1 (Satu) personildari Dinas Kehutanan Kab.

  LP : 101/III/BPKH I2/2016) dan juga peta hasilpengambilan titik koordinat 1 : 50.000 di lokasi areal Jalan Tembus Karo Langkat tepatnya didusun Jahe Desa Kutarayat Kec. Naman Teran Kab.

• Pasar No. 36 Desa Sukorejo RT.O7 RW.01, KecamatanSukorejo, Kabupaten Kendal;Pekerjaan > WIASWAS1A; 222 n nnn nn owen en nn nn nn nn nn nn nnn nn en nn nesBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/Suku/BPKH/JT/I/2018 tertanggal16 Januari 2018, memberikan kuasa kepada 1) MUHARSUKO WIRONO, S.H.

  ., Semuanya kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Badan Pembelaandan Konsultasi Hukum (BPKH)MKGR Jawa Tengah, beralamat di Jalan HOSCokroaminoto No. 23 SeMarand; 22222 nn nn nn nn nn nn nn nn nen enn nace ne ne anneSelanjutnya GISCDUt SCDAQAL ..........ceceecccccecseeeceeeeeeaeeeeeeeeeeeeseeeseeeeesaeeneees PEMOHON;MELAWANNama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENTEMANGGUNG:>Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No. 150, Kowangan

• ;Bahwa tanah/lahan yang Terdakwa buka tersebut buka tersebut berada pada titik koordinatX=0367558 dan Y=9727495 yang masuk kedalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa DangkuKecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor : 425/kptsII/1991 tentang luas lahan sebanyak 31.752 ha, Berita Acara tat bataskawasan hutan suaka margasatwa Dangku Reg.37 tanggal 24 Maret 1986, padahal sebelumnyapetugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Sumatera

  Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.Bahwa tanah/lahan yang terdakwa buka tersebut berada pada titik koordinat X = 0367558 danY=9727495 yang masuk ke dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan TungkalJaya Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/kptsII/1991 tentang luas lahan sebanyak 31.752 ha, Berita Acara tata batas kawasan hutan suakamargasatwa Dangku Reg.37 tanggal 24 maret 1986, padahal sebelumnya petugas dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH

  Taman BuruDalam Bab II Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 68 Tahun 1998 tentang KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam disebutkan bahwa Kawasan Suaka Alam terdiridari Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka MargasatwaBahwa kasus yang terjadi pada Terdakwa dan kawankawan adalah melakukanperubahan kelestarian alam dengan cara melakukan perusakan suaka margasatwa :Bahwa kegiatan tata batas masuk ke dalam bagian penyuluhan.Bahwa peta dibuat oleh BPKH, saat dilakukan pemeriksaan, saksi ditunjukkan

  Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temantemannyakemudian dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang oleh BPKH terhadap kawasan HutanKonservasi SM. Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, ternyata titiktitikkoordinat tempat terdakwa dan temantemanya berkebun dihutan tersebut masuk dalam kawasanHutan Suaka Marga Satwa Dangku, yang telah ditetapkan berdasarkan SK.

• 2,10 M yang tidak dilengkapi bersamasama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan, dengan caracara sebagai berikut :Bahwa awalnya SUYONO Bin MUHAHIDIN memerlukan kayu untukmengganti dapur rumah yang telah rusak, selanjutnya pada hari Kamis tanggal27 November 2008 sekitar pukul 18.00 WIB SUYONO bersamasama anaknyayaitu MAKSUM Bin SUYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)dengan membawa gergaji tangan jenis gongsrang dan kampak berjalan kakimenuju hutan milik Negara masuk Wilayah RPH Picung BPKH

  No. 406 K/Pid.Sus/2010yang dilakukan oleh SUYONO Bin MUJAHIDIN dan MAKSUM Bin SUYONOdengan caracara sebagai berikut :Bahwa awalnya SUYONO Bin MUHAHIDIN memerlukan kayu untukmengganti dapur rumah yang telah rusak, selanjutnya pada hari Kamis tanggal27 November 2008 sekitar pukul 18.00 WIB SUYONO bersamasama anaknyayaitu MAKSUM Bin SUYONO (Terdakwa dalam berkas perkaraterpisah)dengan membawa gergaji tangan jenis gongsrang dan kampak berjalan kakimenuju hutan milik Negara masuk Wilayah RPH Picung BPKH

• ., M.H. dan kawankawan, Para Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Advokat Badan Pembelaan danKonsultasi Hukum (BPKH) MKGR, Jawa Tengah, beralamat diHOS Cokroaminoto, Nomor 23, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanLIA FATMAWATI, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, DesaTangkis, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, dalam hal inimemberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H. dan kawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada KantorLembaga

• pohon jati tersebut roboh, dibuat persegi olehsaudara KUNADI dengan cara di pacok menggunakan perkul atau kampak danHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2021/PT SMGsetelah pohon jati tersebut sudah menjadi persegi lalu kayu jati teresebut ditinggalkan untuk diambil pada keesokan harinyaKemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa bersama Saudara SUTARDI Als SIMON(DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) masuk ke hutan Petak 77 D RPHNgareanak BPKH

  jati yang telah dipilih sebanyak 2 pohon selanjutnya setelah pohon jatitersebut roboh, dibuat persegi oleh saudara KUNADI dengan cara di pacokmenggunakan perkul atau kampak dan setelah pohon jati tersebut sudahmenjadi persegi lalu kayu jati tersebut di tinggalkan untuk diambil padakeesokan harinyaKemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020sekira pukul 14.00 Wib Para Terdakwa bersama Saudara SUTARDI Als SIMON(DPO) dan Saudara KUNADI (DPO) masuk ke hutan Petak 77 D RPHNgareanak BPKH

• perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara2271/Pdt.G/2015/PA.Tng antara:lis Musliha binti H Bahruroji, umur 29 tahun, agama Islam,pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jalan MualimAhmad rumah orang tua Bpk H Bahruroji RT.001 RW. 002 No. 18Kelurahan Sangiang Jaya Kecamatan Periuk, Kota Tangerang.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanNur Abni bin H RUsin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMApekerjaan Polri, tempat tinggal di Kp Cayur rumah orang tua BpkH

• Suriyanto Bin Giman menerima upah dari Terdakwa sebesarRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik.Bahwa Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi telah menyuruhsaksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untukmelakukan penebangan pohon di hutan wilayah Atar Puan Pekon Pahmungankecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat tanoa ada izin dari pejabatyang berwenang dan berdasarkan keterangan Ahli Teja Sutra Utama Bin CahyaSukmana dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

  Suriyanto Bin Giman menerima upah dari Terdakwa sebesarRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkubik.Bahwa Terdakwa Albadawi Alias Ujang Bin Jalal Efendi telah menyuruhsaksi Ali Fahmi Bin Ahmad Tarmizi dan saksi Suriyanto Bin Giman untukmelakukan penebangan pohon di hutan wilayah Atar Puan Pekon Pahmungankecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat tanpa ada izin dari pejabatyang berwenang dan berdasarkan keterangan Ahli Teja Sutra Utama Bin CahyaSukmana dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

  melakukanpenebangan di hutan Atar Puan Pekon Pahmungan; Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan HPT adalah hutannegara yang berfungsi sebagai hutan produksi yang dapat ditebangdengan adanya perizinan dari Kementerian Kehutanan; Bahwa HPT merupakan program Kementerian Kehutanan yangpengelolaannya dapat dilakukan oleh pihak ketiga seperti koperasiLebuay Lestari yang telah memiliki perizinan dalam pengelolaan kawasanHPT; Bahwa di kawasan HPT ada batasbatasnya dan yang melakukanpengecekan dari BPKH

  Ahli TEJA SUTRA UTAMA Bin CAHYA SUKMANA, dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli memberikan keterangan selaku Ahli dari BPKH (BalaiPemantapan Kawasan Hutan) XX Lampung setelah ditunjuk olehpimpinannya dengan surat perintah tugas NomorPT.61/BPKH.XX.3/2016; Bahwa Ahli telah beberapa kali ditunjuk dari kantor BPKH XX Lampunguntuk menjadi Ahli dalam perkara kehutanan; Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan pengukuran telistris di Bogor yaitupengukuran dataran hutan kawasan

• Tergugat tanah terperkara adalah termasuk dalamkawasan hutan yang telah diberikan hak pengusahaannya kepada Tergugat ;Bahwa Penggugat mencoba menelusuri kebenaran jawaban Tergugat dengan mempertanyakan atau meminta klarifikasi kepada instansi yangberwenang, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang,yaitu melalui surat Penggugat Nomor: 012/KI/KOPIND/VI/2012 tanggal 06 Juni2012, di mana berdasarkan surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIlTanjung Pinang Nomor: S.397/VII/BPKH

  Berdasarkan Peta Perkembangan Perijinan yang ada, areal yang dimintakanklarifikasi seluas 14.852 Ha berada pada areal Ijin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Tergugat sesuai denganKeputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.208/Menhutll/2007 tanggal 25 Mei2007;Bahwa dari jawaban atau klarifikasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan WilayahXIl Tanjung Pinang melalui Surat Nomor S.397/VII/BPKH XIl1/2012 tanggal 10Agustus 2012 tersebut, dapat diberikan tanggapantanggapan tentangpelanggaran

  pernahmenyebutkan hal yang demikian, yang benar adalah tanah terperkara barudiketahui Pemohon Kasasi/Penggugat, bukan anggota masyarakat anggotaPemohon Kasasi/Penggugat setelah adanya surat dari Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah XIl Tanjung Pinang, yaitu ketika Penggugat melaluisurat Penggugat Nomor 012/KI/KOPIND/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012mempertanyakan status tanah yang dikerjakan Penggugat, di manaberdasarkan surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIl TanjungPinang Nomor: S.397/VII/BPKH

• Kabupaten Bangka Tengah tersebut,terdakwa sedang melakukan kegiatan penggalian tahan membuat lubangcamoy menggunakan alat berat/PC merek Kobelco warna hijau;Bahwa lubang camoy yang terdakwa buat tersebut adalah berukuranpanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan lebar 20 (dua puluh)meter dan kedalaman 10 (sepuluh) meter;Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekirajam 10.30 WIB, dilakukan pengecekan oleh Astrivo Hardiansari, AMd(PNS Departemen Kehutanan Direktorat Planologi BPKH

  Kabupaten Bangka Tengah tersebut,terdakwa sedang melakukan kegiatan penggalian lahan membuat lubangcamoy menggunakan alat berat/PC merek Kobelco warna hijau; Bahwa lubang camoy yang terdakwa buat tersebut adalah berukuranpanjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan lebar 20 (dua puluh)meter dan kedalaman 10 (sepuluh) meter; Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekirajam 10.30 WIB, dilakukan pengecekan oleh Astrivo Hardiansari, AMd(PNS Departemen Kehutanan Direktorat Planologi BPKH

• DEKOPIN WIL NTB);Bahwa berturutTurut upaya Penggugat bersama BPKH DEKOPIN WIL NTBuntuk aktif menyelesaikan permasalahan telah melakukan langkahlangkahhukum melalui formalitas Suratsurat sebagai berikut:a.

  Tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum (BPKH DEKOPIN WILNTB)mengirim surat kepada Tergugat (Il) dua dengan nomor surat:216/BPKHNTB/05/2016 tentang Permohonan Penghentian Auto Debit.

  Pada tanggal 16 Juni 2016 diadakan musyawarah di Selong KabupatenLombok Timur antara pihak kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPINWILNTB) dengan Para Terguat dan Turut Tergugat tertuang dalamBERITA ACARA MUSYAWARAH.

  Tanggal 27 Desember 2017, kuasa hukum Penggugat (BPKH DEKOPINWILNTB) mengirim surat kepada Tergugat (Ill) tiga, kepala cabangAsabri di Mataram dan direktur Bank umum Koperasi cabang Mataram(Tergugat (II) dua) dengan nomor surat:430/BPKHNTB/XII/2017 PrihalPemblokiran Gaji Pensiunan.

  Tanggal 23 Mei 2019, OJK mengirim surat kepada BPKH DEKOPIN WILNTB dengan nomor surat:SR62/X/KO.0801/2018 Perihal TanggapanPengaduan. Yang intinya bahwa OJK meminta kehadiran Penggugatuntuk mengambil dokumendokumen secara langsung pada Tergugat (II)dua.

• PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkasterpisah) seharusnya Terdakwa meminta petugas dari Balai PemetaanKawasan Hutan (BPKH) Provinsi NTT yang mempunyai kwalifikasi dansertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi saksiCAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut(Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan lapangan danHal. 5 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa Sillu, KecamatanFatuleu.

  PARATUAN,S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan petugas dari Balai PemetaanKawasan Hutan (BPKH) turun melakukan rechek / melihat Kembali hasilsurvey yang sudah ada sebelum mengambil keputusan membuatPertimbangan Teknis kepada Bupati, apalagi Dokumen Hasil Survey danSket Lokasi Rencana Penebangan sebagai bukti hasil pemeriksaanHal. 7 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013lapangan tidak terlampir dalam laporan. Namun hal tersebut tidakdilakukan oleh saksi Ir.

  No. 665 K/Pid.Sus/2013ukuran 23 meter sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) batang,volume 9.250 M38, sedangkan sisanya masih tersisa di hutan selanjutnyadiangkut dengan menggunakan 6 (enam) buah truk yang tidak diketahuiidentitasnya ke Kawasan Hutan Hapit di Takari untuk disimpan ;Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh saksiANDERIAS FILMON TAEK selaku Ahli dari Balai Pemetaan KawasanHutan (BPKH) Provinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan danmelakukan perhitungan dengan menggunakan

  PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkasterpisah) seharusnya Terdakwa meminta petugas dari Balai PemetaanKawasan Hutan (BPKH) Provinsi NTT yang mempunyai kwalifikasi dansertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi saksiCAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut(Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan lapangan danuji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa Sillu, KecamatanFatuleu. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir.

  PARATUAN,S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan petugas dari Balai PemetaanKawasan Hutan (BPKH) turun melakukan rechek / melihat Kembali hasilsurvey yang sudah ada sebelum mengambil keputusan membuatPertimbangan Teknis kepada Bupati, apalagi Dokumen Hasil Survey danSket Lokasi Rencana Penebangan sebagai bukti hasil pemeriksaanlapangan tidak terlampir dalam laporan. Namun hal tersebut tidakdilakukan oleh saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si.

• mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan perkara Cerai Talak antara :Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Ill, pekerjaanKaryawan Swasta (Pelaut), bertempat tinggal di KotaSemarang, Propinsi Jawa Tengah, sekarang bertempattinggal di Perumahan Ayodya, Kabupaten Grobogan,Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepadaKuasa Pemohon dan Konsultan Hukum yang berkantorpada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH

  ) MKGR Jawa Tengah, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomorxxx/Suku/BPKH/JT/XII/2018, tertanggal 5 Desember 2018(terlampir), yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Semarang Nomor xx/Kuasa/12/18/PA.Smg. tanggal19 Desember 2018, sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PegawalNegeri Sipil (Guru SMA VIII), bertempat tinggal di KotaSemarang, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang

• ARUTMIN INDONESIA di Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 10 September 2008 yang diterbitkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru pada Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan;- Laporan singkat hasil pelaksanaan pengambilan titik koordinat di PT.

  ARUTMIN INDONESIA diKabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 10September 2008 yang diterbitkan oleh Balai PemantapanKawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru pada BadanPlanologi Kehutanan Departemen Kehutanan; Laporan singkat hasil pelaksanaan pengambilan titik koordinat diPT.

  MalindojayaDiraja dengan peta lampiran SK Kepmehutbun No.453/KPTSI/1999tanggal 17 Juni 1999 oleh BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan)Wilayah V Banjarbaru dan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatanmenyatakan bahwa sebagian areal HGU PT. Malindo Jaya Diraja masukdalam kawasan hutan produksi.Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan PropinsiKalimantan Selatan dan BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan)Wilayah V Banjarbaru.

  Malindo JayaDiraja dengan peta lampiran SK Kepmehutbun No.453/KPTSI/1999tanggal 17 Juni 1999 oleh BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan)Wilayah V Banjarbaru dan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatanmenyatakan bahwa sebagian areal HGU PT.

  Malindo Jaya Diraja masukdalam kawasan hutan produksi.Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalseldan BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah V BanjarbaruPT.Malindo Jaya Diraja tidak memiliki lin Pelepasan Kawasan Hutandari Departemen Kehutanan tanpa ada ljin Pelepasan Kawasan Hutandari Departemen Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesiasebagai syarat mutlak dapat diterbitkan sertipikat apabila areal/objeknyaterdapat kawasan hutan.29Bahwa berdasarkan pasal 4

  ASFIANSYAH AS.Bahwa jabatan ahli adalah sebagai pengelola GIS (Gistim InformasiGeografis) pada seksi PKH (Pemolaan Kawasan Hutan) di BalaiPemolaan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V di Banjarbaru. yang meliputiwilayah kalimantan selatan dan Kalimantan Tengah ;Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku staf di seksi PemolahanKawasan Hutan, Pengelola GIS (Sistim Informasi Geografis) di BPKH WilV di Banjarbaru ialah menelaah peta dan membuat peta tentang kawasanhutan di wilayah meliputi wilayah Kalimantan

• ., M.H. dan kawankawan, Para Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan Konsultan Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan HOSCokroaminoto, Nomor 23, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 September 2019;Pemohon Kasasi:LawanALFINA DESI IMANSARI, bertempat tinggal di RT 008, RW 001,Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dalam hal inimemberi kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H. dan kawankawan,Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LembagaBantuan

• Banyuasin oleh BPKH Wilayah II Palembang.Tetap terlampir dalam berkas perkara.4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telan menjatuhkan putusannyaNomor 430/Pid.B/ LH/2020/PN Pkb tanggal 28 Desember 2020, yang amarselengkapnya sebagai berikut:1.

  Banyuasin oleh BPKH Wilayah II Palembang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

• Saksi IGOR HERMANSYAH, kemudianSaksi IWAN SETIAWAN juga menunjukkan 1 (satu) lembar NotaAngkutan No. 01/NAL/IV/2020 tanggal 03 April 2020 dan 1 (satu) lembarDaftar Kayu Olahan No. 01/DKO/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yangmasingmasing ditandatangani oleh Terdakwa YULIANTI berisi dataJenis Kayu Rimba Campuran berjumlah 116 (seratus enam belas)batang dengan volume 11,9080 (sebelas koma Sembilan nol delapannol) M3 ; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH

  milik Saksi IGOR HERMANSYAH, kemudianSaksi IWAN SETIAWAN juga menunjukkan 1 (satu) lembar NotaAngkutan No. 01/NAL/IV/2020 tanggal 03 April 2020 dan 1 (satu) lembarDaftar Kayu Olahan No. 01/DKO/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yangmasingmasing ditandatangani oleh Terdakwa YULIANTI berisi dataJenis Kayu Rimba Campuran berjumlah 116 (seratus enam belas)batang dengan volume 11,9080 (sebelas koma Sembilan nol delapannol) M3Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH

  Bahwa benar kayu kayu tersebut milik TerdakwaMenimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Suratsebagai berikut : Bahwa berdasarkan Berita Acara Lacak Balak Nomor : 090/59/BKPHOT/2020 tanggal 8 April 2020 yang dilakukan oleh TIM BPKH Orong Teludi wilayah Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa diperoleh hasilsebagai berikut :Bukti kepemilikan copy sertifikat No. 01576, koordinat 50L 0536813,9034672 atas nama TOTO SUBIATORO dan Bukti kepemilikan copysertifikat No. 01673, koordinat 50L

  Saksi IGOR HERMANSYAH, kemudian Saksi IWAN SETIAWANjuga menunjukkan 1 (Satu) lembar Nota Angkutan No. 01/NAL/IV/2020tanggal 03 April 2020 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan No.01/DKO/IV/2020 tanggal O3 April 2020 yang masingmasingditandatangani oleh Terdakwa YULIANTI berisi data Jenis Kayu RimbaCampuran berjumlah 116 (Seratus enam belas) batang dengan volume11,9080 (sebelas koma Sembilan nol delapan nol) M8 ;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM dari Balai KesatuanPengelolaan Hutan (BPKH