Ditemukan 307 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364/B/PK/Pjk/2011
Tanggal 2 Agustus 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BHUM MULIA PRIMA CAB. SURABAYA
4920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.17 Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa keagenan) menggunakan terminology penyerahandipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPN dan mekanismepemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakanpendapat para ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case of Value AddedTax in The European
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 618/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
3015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitujuga dokumentasi pendukung atas ekspor jasa Sulitpembuktiannya;Bahwa menurut Ben Terra dalam buku A Guide to European VATDirective, dinyatakan tempat terutangnya VAT atas jasa mengikutipurchase principle dan expenditure yang dianggap mewakilikonsumen terjadi pada saat pembelian.
Putus : 19-02-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SUNG WON INDONESIA
3523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebuttetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%;Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN sertanature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapatpara ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
14831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanadiatur dalam UndangUndang dan Peraturan Pemerintah.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan)menggunakan terminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagaifaktor diantaranya /egal character dari PPN dan mekanismepemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the caseof Value Added Tax in The European
Putus : 16-08-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 Agustus 2011 —
7236
  • Industri Lift Indo Nusantarayang berdasarkan SNI 0365732001 dan European Standard EN81 yang merupakandokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. Dalam faktapersidangan terungkap fakta Terdakwa Ir. GATOT SUHARTO telah menghubungiAULIA FITRIATI, ST. pada tanggal, 5 Januari 2010 untuk mencairkan uang pekerjaanpengawasan yang ditransfer ke rekenng CV.
    Industri Lift Indo Nusantara ; Foto copy (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Trasportasi Vertikal DalamGedung (Lift) berdasarkan SNI0365732001 ; Foto copy 1 (satu) European Standart (EN81) bendel Safety Rules for theConstruction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift ; Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, Shipper Name :Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT.
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IL JIN SUN GARMENT
18262 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 979/B/PK/PJK/2014Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple in determining its consequences and not just the lebel, or thename of a tax.Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
    Putusan Nomor 979/B/PK/PJK/2014nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapatpara ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple in determining its consequences and not just the lebel, or thename of a tax.Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
Putus : 23-10-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165/B/PK/PJK/2014
Tanggal 23 Oktober 2014 — PT. MUSTIKA ALAM LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5732 Berkekuatan Hukum Tetap
  • U.S.A.S995/MK.04/1990Surat Menteri Keuangan Nomor: S995/MK.04/1990 tanggal 20 Agustus1990 (terlampir di dalam Bukti Pemohon 8) yang ditujukan kepada TheDirector General of The Commission of The European Communities diJakarta memberikan pengecualian PPN terhadap semuaJasaKepelabuhanan untuk kapalkapal dalam jalur pelayaran internasional(kecuali jasa persewaan tanah dan bangunan dalam lingkunganpelabuhan) tanpa membedakan negara asal dari kapal yang melakukanpelayaran tersebut.
Register : 28-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1731 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION;
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barang dan Jasadan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (Jasa Riset dan Development)menggunakan terminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagaifaktor diantaranya /egal character dari PPN dan mekanismepemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : thecase of Value Added Tax in The European
Putus : 11-12-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 828/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PajakPertambahan Nilai sebesar Tarif Normal atau Tarif 10 % (sepuluhpersen);Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan terminologypenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dariPPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itusendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya: Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the case of ValueAdded Tax in The European
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED VS 1. BUDIMAN SUGIARTO
302250 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah melayani klien skala besar yangberbasis di beberapa benua, yaitu India, Asia Tenggara, TimurTengah, Eropa, Afrika dan Amerika Serikat;Bahwa badan hukum ELECTROSTEEL CASTING LIMITED milikPenggugat telah memiliki cabang pembantu di Negara Francis,Spanyol, Italia, Brasil, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Singapura,Algeria, LebelAli, Qatar, Bahrain, dan kantor cabang di Abu Dhabi;Bahwa produk ELECTROSTEEL CASTING LIMITED telah diakuikualitasnya dan memenuhi Standart Bureau Indian Standard (BIS),European
Putus : 28-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149/B/PK/PJK/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
13939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • semulaPemohon Banding) menyerahkan jasanya di dalam daerah pabean.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan)menggunakan terminologi penyerahan dipengaruhi oleh berbagaifaktor diantaranya legal character dari PPN dan mekanismepemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : The Case ofValue Added Tax in The European
Putus : 19-02-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUNG WON INDONESIA
7443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakan terminologypenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal characterdari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksijasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan,diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers
Putus : 05-05-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125/B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MATTEL INDONESIA
21212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nilai sebesar Tarif Normalatau Tarif 10 % (sepuluh persen).Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para abhliperpajakan, diantaranya :* Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 967/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
15034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legalcharacter dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature daritransaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahiperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers
Putus : 28-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150/B/PK/PJK/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK\ VS PT NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
16846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 150/B/PK/PJK/2014itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan,diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: TheCase of Value Added Tax in The European Community, DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7,menyatakan:Basically it means that the intrinsic nature of tax should be theguiding principle in determining its consequences and not just thelebel, or the name of a tax;Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
Putus : 17-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 B/PK/PJK/2011
Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SHINHWA
2631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan terminologipenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dariPPN dan mekanisme pemungutan PPNserta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat paraahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation: the case of ValueAdded Tax in The European Community", DeventerBoston, Kluwer Law andTaxation Publishers
Register : 18-03-2024 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PN SURAKARTA Nomor 4/Pid.C/2024/PN Skt
Tanggal 18 Maret 2024 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BAMBANG SETIAWAN
Terdakwa:
SIXTUS PRIMA SETIA K,Amd Bin CRISTOPORUS SARDJONO SETIANTORO
220
  • >
  • 1 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - botol merk white royal
  • 1 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - botol merk green royal
  • 1 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - botol merk drum whiskey
  • 1 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - botol merk anggur putih
  • 1 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - botol merk newport passion blue
  • 1 botol minuman beralkohol minuman keras (miras) - botol merk european
Putus : 16-08-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 17/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 Agustus 2011 — IR HARIYANTO
8134
  • Foto copy 1 (satu) European Standart (EN-81) bendel Safety Rules for the Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift ; 73. Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, Shipper Name : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT. Industri Lift Indo Nusantara ; 74. Foto copy Commercial Invoice PT. Industri Lift Indo Nusantara kepada Mueller & Mico Elevator Tecnology Co.
    Industri Lift Indo Nusantara ; e Foto copy (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Trasportasi Vertikal DalamGedung (Lift) berdasarkan SNI 0365732001 ; e Foto copy 1 (satu) European Standart (EN81) bendel Safety Rules for theConstruction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift ; e Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, ShipperName : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT.
    Industri Lift Indo Nusantara ; e Foto copy (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Trasportasi VertikalDalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 0365732001 ; e Foto copy 1 (satu) European Standart (EN81) bendel Safety Rules for theConstruction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift ; e Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, ShipperName : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT.
    Industri Lift Indo Nusantara yang berdasarkan pada SNI0365732001 dan European Standard EN81 yang merupakan dokumen yang tidakterpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, hal tersebut berdasarkan hasilpemeriksaan ahli yang menyatakan bahwa benar terdapat penyimpangan terhadapspesifikasi teknis yang ada dalam Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiranlampirannya (termasuk dalam Rencana Kerja dan171Syaratsyarat, dan SNI No. 0365732001 tentang Tata Cara Perencanaan
    Industri Lift Indo Nusantara yang berdasarkan SNI0365732001 dan European Standard EN81 yang merupakan dokumen yang tidakterpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan hal tersebut sesuaidengan keterangan ahli HENDRO NURHADI, Ph.D yang dituangkan dalam buktisurat berupa : =1 Laporan Pemeriksaan Permasalahan Teknis Pada Lift(Elevator) bulan Agustus 2010 dari Institut Teknologi SepuluhNopember (ITS) yang dibuat, disusun oleh Ir.
    Industri Lift Indo Nusantara ; Foto copy 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Trasportasi Vertikal DalamGedung (Lift) berdasarkan SNI 0365732001 ; 20172 Foto copy 1 (satu) European Standart (EN81) bendel Safety Rules for theConstruction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift ; 73 Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, Shipper Name :Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT.
Register : 17-04-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN SINGARAJA Nomor 91 / Pid.Sus / 2014 / PN.Sgr
Tanggal 18 Juni 2014 — KADEK SUMERTA Alias SAMPRUNG
6733
  • penyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, hanya sajamemisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar ataupenjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melalui Kebijakan HarmReductionnya ;Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep programyang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negative yangberkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik.Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza Sedangkanmenurut European
Putus : 05-05-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129/B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MATTEL INDONESIA
3211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan terminologypenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya /egal character dariPPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itusendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :* Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers