Sebagai tindak lanjut keduasurat tersebut, pada 15 Januari 2018 Sekretaris Ditjen P2Pmenerbitkan surat Nomor KP.04.01/4/469/2018 tentang PencabutanSurat Fasilitasi Hak Sebagai Bekas Istri PNS dan Anak PNS.Keberadaan surat ini menjadi penting karena menunjukkan bahwaHalaman 16 dari 87 halaman.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT20.21.22.Penggugat tidak terdapat permasalahan tentang fasilitasi hak sebagaibekas istri PNS dan anak PNS;Bahwa pada pelaksanaan penyelesaian permasalahan kepegawaianberdasarkan surat undangan Sekretaris Ditjen P2P NomorKP.04.01/4/5825/2017, selain dibahas tentang fasilitasi hak sebagaibekas istri PNS dan anak PNS, juga dibahas tentang izin cerai.

Dalil Penggugat pada halaman 12 angka 19 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Sekretaris Ditjen P2P menerbitkan surat NomorKP.04.01/4/469/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang PencabutanSurat Fasilitasi Hak Sebagai Bekas Istri PNS dan Anak PNS, surattersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak terdapatpermasalahan tentang fasilitasi hak sebagai bekas istri PNS danPNS;Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:a.

Bahwa pada akhirnya tuduhanPenggugat tidak pernah terbukti karena Sekretaris Ditjen P2Pselaku pejabat yang menerbitkan SuratNo.KP.04.01/4/4869/2017 tanggal 20 November 2017,menerbitkan surat keterangan Nomor KP.04.01/4/1907/2018tanggal 9 Mei 2018 terkait surat Fasilitasi Hak sebagai bekasister!

(Fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Sekretaris Ditjen Nomor: KP.04.01/4/469/2018tentang Pencabutan Surat Fasilitasi Hak Sebagai BekasIstri PNS dan Anak PNS. Tanggal 15 Januari 2018.(Fotokopi sesuai Scan);Surat Panggilan Nomor: KP.04.01/2/443/2018 tanggal 10April 2018.

Bandung Baratuntuk Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran2013 dengan nilai anggaran Rp 250.000.000 ;Bahwa saksi tidak mengetahui pencairannya yang lebih tahu terdakwasebagai Kades Situwangi dan Bendahara Desa (Sdr. Sun SunSuntana).

yang membuat proposal Bantuan Keuangandari Provinsi Jawa Barat untuk Fasilitasi Peningkatan InfrastrukturPerdesaan Tahun Anggaran 2013 dengan nilai anggaran Rp250.000.000 adalah Sdr.

Cibadak Rw. 04 ;Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang sumber anggarannyadan saat itu saksi langsung membantu mengangkut barang material.Bahwa saksi tidak tahu Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Baratkepada Pemerintah Desa untuk Fasilitasi Peningkatan InfrastrukturPerdesaan Tahun Anggaran 2013, salah satu penerimanya adalahDesa Situwangi Kec. Cihampelas Kab.

Cibadak Rw. 04.Bahwa saksi tidak mempunyai proposalnya karena proposal tersebutsudah diserahkan ke Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat.Bahwa proposal tersebut yang saksi bantu fasilitasi ke Banggar DPRDProvinsi Jawa Barat.Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan pengaspalan jalan CicaparPasirkalapa dan Kp. Cibadak Rw. 04 tersebut.Bahwa saksi tidak tahu menghabiskan anggaran berapa untukpengerjaan pengaspalan jalan CicaparPasirkalapa dan Kp.

Deden;Bahwa saksi fasilitasi dengan menelepon terdakwa dan dipanggil olehKades Situwangi (Sdri. Nunung Nurjanah) untuk bertemu di rumahnyasupaya ada komunikasi antara terdakwa dengan Sdr. Deden supayaada pemberian salah satu kegiatan dari program Bangub untukdikerjakan Sdr. DedenBahwa terdakwa tidak menyetujui tapi Karena sudah tahu ada uang Sdr.Deden yang keluar sehingga terdakwa mau memberikan uang Rp25.000.000 kepada Sadr.

/2017 tanggal.10 Agustus 2017 tentang PerubahanPembentukan Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan Cibogo Kab.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan danpengelolaan ;Bahwa Tim Fasilitasi Dana Desa tingkat Kecamatan Cibogo tidakmembuat laporan penggunaan Dana Desa TA 2017 ;Bahwa Tim Fasilitasi Dana Desa tingkat Kecamatan Cibogo memeriksaphisik bangunan yang menggunakan Dana Desa ;Bahwa kelengkapan berkas persyaratan pengajuan pencairan Dana Desa darimasingmasing Desa yang diterima Tim Fasilitasi Kecamatan adalah :1. Menyerahkan surat pengajuan pencairan dana desa tahap 2.

administrasi, pengelolaan keuangan danbarang daerah desa,Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kinerja aparat pemerintah desa /keluarahan dalam administrasi umum desa,Pembinaan tata cara administrasi pemerintahan desa / kelurahan dalampengelolaan keuangan desa termasuk proses dana des, alokasi danadesa,Pembinaan peningkatan kinerja aparat pemerintah desa/ kelurahandalam pengelolaan barang daerah desa, fasilitasi dalam pembuatanRPJMDes, RKPDes dan APB Des,Pelaporan dan evaluasi kegiatan administrasi

Subang apabilahasilpemeriksaan administrasi pengajuan pencairan Dana Desa Tahap TA 2017yang dilaksanakan Tim Fasilitasi Kecamatan Cibogo telah dinyatakan lengkapsebagaimana Surat Camat Cibogo No.141.1/249/Pem.

Fasilitasi dandalam melaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Tenaga Abhlitingkat Kabupaten dalam Program Pemberdayaan dan PembangunanMasyarakat Desa;Bahwa tugas saksi pada saat menjadi fasilitasi di tingkat KecamatanCibogo Kab Subang adalah :a. Memberikan penjelasan terhadap penyelenggaraan musyawarah DesaHalaman 45 darl 160 Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgdalam menentukan RKP Des dan APB Des sesuai dengan peraturan yangberlaku;b. Memberikan penjelasan tentang musrenbangdes;c.

BAHARUDDIN
Tergugat:
1.Direktorat Jalan Tol Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
BAMBANG EDI SUPRAYITNO

Direktorat Jenderal Bina Marga C/q.Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi JalanDaerah Satuan Kerja (Satker) Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Il,Pengadaan Tanah Jalan Tol MedanBinjai) untuk terlebin dahaludilakukan penundaan (tot nader) dan sekaligus menunda (totnader) Pelaksanaan isi Penetapan Penitipan Ganti Kerugian(Consignatie) Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan Binjai tersebuthingga sampai dengan adanya putusan dalam perkara yang diajukanPenggugat ini memperoleh kekuatan hukum

Lahan Pengembangan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus,tercermin dari keputusan tersebut Terggugat III menyatakan mendukung danmemfasilitasi pelaksanaan Kontrak Sewa antara Tergugat dan Tergugat II.Berdasarkan dalil yang dinyatakan Para Penggugat tersebut, makaPengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara iniadalah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sah atau tidak sahnyaKeputusan Bupati Tanggamus Nomor:B/16040/11/2013 pada tanggal 16 April2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi

GugatanPenggugat kabur (obscuur libel), karena Tergugat Ill tidak pernahmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus nomor: B/16040/11/2013pada tanggal 16 April 2013 dan Para Penggugat dalam Gugatan telahmenggabungkan Gugatan perbuatan melawan Hukum dengan Gugatanperbuatan ingkar janji (wanprestasi).Penggugat Salah Mengajukan Gugatan (error in objecto)Bahwa Para Penggugat terhadap terbitnya Keputusan Bupati Tanggamusnomor: B/16040/11/2013 pada tanggal 16 April 2013 tentang pembentukanTim Terpadu Fasilitasi

Penyiapan Lahan Pembangunan Industri MaritimKabupaten Tanggamus, juga telah menggugat Bupati Tanggamus selakuTergugat III dalam Perkara a quo, dalam hubungan ini Para Penggugat telahmenyebutkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B/16040/11/2013 padatanggal 16 April 2013, sedangkan Keputusan Bupati Tanggamus tentangPembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Penyiapan Lahan PembangunanIndustri Maritim Kabupaten Tanggamus adalah Keputusan BupatiTanggamus Nomor: B.160/19/11/2013 tanggal 16 April 2013, maka GugatanPenggugat

Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 6 dan 7 dalam Gugatan yangmenyatakan Para Penggugat mengetahui adanya Kontrak Sewaantara Tergugat dan Tergugat II terhadap Tanah Milik ParaPenggugat sebagai Objeknya melalui Surat Keputusan BupatiTanggamus Nomor: B/16040/11/2013 pada Tanggal 16 April 2013tentang Tim Terpadu Fasilitasi Penyiapan Lahan PembangunanIndustri Maritim Kabupaten Tanggamus, tercermin dari Keputusantersebut Tergugat Ill menyatakan mendukung dan memfasilitasipelaksanaan Kontrak Sewa antara

Bahwa Tergugat III tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan BupatiTanggamus Nomor: B/16040/11/2013 pada Tanggal 16 April 2013tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Penyiapan LahanPembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus sebagaimanayang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat, Keputusan BupatiTanggamus tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi PenyiapanLahan Pembangunan Industri Maritim Kabupaten Tanggamus dalamPerkara a quo adalah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor:B.160/19/11/2013 tanggal

Bandung yang berwenang memeriksa danmengadilinya, melakukan perbuatan secara melawan hukummelakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasiyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negarayaituterdakwa dalam melaksanakan Tupoksi sebagai kepala sekolan SMAN 3Depok telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan SekolahJo.Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2012 Tentang PedomanPenggunaan Dana Fasilitasi

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 TENTANG PEDOMANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, dalam hal ini terdakwa sebagaikepala sekolah SMA Negeri 3 Depok pada tahun 2013 tidak membentukdan menetapkan Tim Manajemen Fasilitasi Pelaksanaan PendidikanSekolah Menengah Atas / Kejuruan (FP2SMAKk) di tingkat sekolah gunamengawasi penggunaan dana FP2SMAK di Sekolah SMAN 3 Kota Depokserta menggunakan dan membuat pertanggungjawaban

Sukmajaya Kota Depok mendapatkan anggaran danaFP2SMAK (Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan SMA / SMK) yangmerupakan Program Pemerintah kota Depok dalam bentuk PendanaanHalaman 3 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.Biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan SMA/SMKNegeri sebagai pelaksana program pendidikan sampai dengan jenjangpendidikan SMA/SMK sebesar Rp. 2.508.800.000,.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 tahun 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH, dalam hal ini terdakwa sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3Depok pada tahun 2013 tidak membentuk dan menetapkan TimManajemen Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas /Kejuruan (FP2SMAK) di tingkat sekolah guna mengawasi penggunaandana FP2SMAK di Sekolah SMAN 3 Kota Depok serta menggunakan danmembuat pertanggungjawaban

Sukmajaya Kota Depok mendapatkananggaran dana FP2SMAK (Fasilitasi Pelaksanaan PendidikanSMA / SMK) yang merupakan Program Pemerintah kota Depokdalam bentuk Pendanaan Biaya operasional non personalia bagiHalaman 14 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.satuan pendidikan SMA/SMK Negeri sebagai pelaksana programpendidikan sampai dengan jenjang pendidikan SMA/SMK sebesarRp. 2.508.800.000,.

No. 2352 K/Pid.Sus/20152011 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan Surat Keputusan BupatiLampung Utara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang UnitPengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat

Mayang KabupatenLampung Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor300 Tahun 2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Penetapan Lokasi danUnit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, Surat KeputusanBupati Lampung Utara Nomor : B/100/29LU/HK/2011 tanggal 17 Maret 2011tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola KegiatanSementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27Januari 2012 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun2012, ditetapbkan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK

No. 2352 K/Pid.Sus/2015Masyarakat Mandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun 2011 dan SuratKeputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/22/29LU/HK/2012 tanggal 27Januari 2012 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Dengan Kecamatan Tahun2012, ditetapbkan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan BungaMayang

Kecamatan Kebasen telahmenanggapi hal itu dalam rapat terbuka dengan PanitiaPemilinan Kepala Desa Cindaga tanggal 12 Oktober 2011 yangdihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan Kebasen, BadanPermusyawaratan Desa Cindaga , Panitia Pemilihan, PanitiaPengawas serta RT, RW dan Tokoh Masyarakat termasukSaudara Joko Purnowo sendiri;Bahwa rapat tersebut antara lain memutuskan agar keberadaanPanitia Pemilinan Kepala Desa Cindaga dilanjutkan sehinggaadalah tidak benar jika dikatakan Badan PermusyawaratanDesa

Cindaga dan Tim Fasilitasi Kecamatan Kebasen tidakmenghiraukan keberatan Para Penggugat dan warga yangmerasa keberatan dengan pembentukan dan susunan PanitiaHal. 27 dari 89 hal.

Saksi SUYATNO ADI WIBOWO menerangkan; Bahwa saksi adalah warga Desa Cindaga RT.03RW.07, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dandalam Pilkades tersebut saksi sebagai Koordinator SaksiPerhitungan Suara dari salah satu Calon Kades dan saksipernah ikut rapat di Balai Desa dalam rangka penyusunanDPS dan dalam rapat tersebut Pak Joko Setyono selakuKetua Tim Fasilitasi Kecamatan memberitahukan bahwaSdr.

Saksi SIGIT PRIYATMONO menerangkan; Bahwa saksi sebagai warga Desa Cindaga RT. 02 RW. 13,Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas dan dalamPilkades Desa Cinadaga tanggal 21 Nopember 2011, saksisebagai Ketua Panitia ; Bahwa Proses pembentukan Panitia di Balai Desa tanggal 20September 2011, dihadiri oleh Tim Fasilitasi dari Kecamatan,Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan WargaHal. 62 dari 89 hal.

Saksi DJOKO SETYONO menerangkan;Bahwa pada saat ada Pilkades di Desa Cindaga, KecamatanKebasen, Kabupaten Banyumas pada tanggal 24 Nopember2011 saksi menjabat sebagai Sekcam, Kecamatan Kebasen,Kabupanten Banyumas dan saksi juga yang menjadi KetuaTim Fasilitasi dalam Pilkades tersebut ;Bahwa Tim Fasilitasi dari Kecamatan telah bertugas untukmemfasilitasi Pembentukan Panitia, Penghitungan Suara danmenerima aduan dari masyarakat ;Bahwa pada saat pembentukan Panitia tidak ada yangmempermasalahkan SIGIT

Sedangkansebagian besarnya lagi dana bantuan tersebut Terdakwa gunakanuntuk kepentingan pribadinya serta Terdakwa bagibagikan kepadaPerangkat Desa Sukamukti, dengan dalih sebagai uang operasionalatas Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa Fasilitasi PeningkatanHalaman 27 dari 148 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2014/PN.

Namun berdasarkan data yang kami terimabahwa desa sasaran/calon penerima bantuan untuk wilayah Kab.Garut baru 251 desa.Bahwa mekanisme pengajuan proposal awal untuk memperolehBantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa Fasilitasi PeningkatanInfrastruktur.

Garut yaitu sebanyak 251 Desa, haltersebut berdasarkan data yang kami terima dari Biro KeuanganSetda Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Penjabaran APBDPropinsi Jawa Barat.Bahwa mekanisme/sistem pelaporan atas penggunaan danaBantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa Fasilitasi PeningkatanInfrastruktur.

tentang BantuanKeuangan Ke Pemerintah Desa Fasilitasi PeningkatanInfrastruktur Perdesaan TA. 2013.Bahwa yang menjadi kriteria agar suatu desa dapat memperolehdana Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa FasilitasiPeningkatan Infrastruktur Perdesaan dari Pemerintah PropinsiJawa Barat Tahun 2013 tersebut bila mengacu pada juknisnya(poin 1.1.2.d.

Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi asli dokumen berupaSurat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Keuangan KePemerintah Desa Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Perdesaandari Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 untuk Pembangunan KantorDesa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut saksi tidakmengetahui apakah SPJ tersebut sesuai dengan yang sebenarnyaatau tidak karena saksi sudah mutasi jabatan dan saksi tidak ikutlangsung melakukan pengecekan terhadap SPu tersebut.

Berdasarkan permohonan tersebut, Bupati melalui SekretarisDaerah selaku penanggungjawab Tim Fasilitasi Penggunaan,Pelepasan Mutasi dan peralihan kekayaan / Aset Desasebagaimana telah dibentuk dengan keputusan Bupati SumedangNomor : 143 / Kep151BPMPD / 2009 untuk melakukan :> Melakukan klarifikasi administrasi atas berkasberkaspermohonan, konfirmasi dengan pihakpihak terkait di tingkatdesa serta pengecekan lapangan.> Membuat berita acara hasil penelitian dilapangan yang antaralain berisi Kesimpulan

Apabila tim fasilitasi berkesimpulan/ berpendapat permohonandimaksud dapat disetujui maka kami akan memberikan SuratPersetujuan Bupati.vi. Berdasarkan Surat persetujuan Bupati Tersebut, maka KepalaDesa mengajukan Surat permohonan Pencairan atas uang ganti /Rugi / Jasa bank / Giro / Bunga Kepada Bupati melalui Camat.vii.

serta diketahui olehkepala Desa dan BPD.Setelah Perdes ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD,selanjutnya Kepala Desa membuat surat permohonan PersetujuanPenggunaan Uang Ganti Rugi / Jasa Bank / Giro / Bungadimaksud Bupati melalui Camat dengan melampirkan PeraturanDesa tersebut, Keputusan Kepala Desa tentang pembentukanPanitia kegiatan serta dokumendokumen lainnya sebagaimanadimaksud pada huruf (a) di atas; Berdasarkan permohonan tersebut, Bupati melalui SekretarisDaerah selaku penanggungjawab Tim Fasilitasi

SumedangNomor : 143 /Kep151BPMPD / 2009 untuk melakukan :> Melakukan klarifikasi administrasi atas berkasberkaspermohonan, konfirmasi dengan pihakpihak terkait di tingkatDesa serta pengecekan lapangan:;> Membuat berita acara hasil penelitian dilapangan yang antaralain berisi kKesimpulan atas permohonan dari Kepala DesaHalaman 63 dari 108 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdguntuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan Bupati untukmenyetujui atau menolak permohonan Kepala Desa dimaksud;o Apabila Tim Fasilitasi

. ; 4.Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masalah Hukum ; Sorta Delima Tobing, Bc.IP.,S.H.,M.Si ; Kepala Bagian Pemberhentian, Pensiun dan Disiplin Pegawai;5. Deswati, S.H.,M.H.; ono nnn nnn nnn nnn ncn ence nce10.11.Kepala Sub Bagian Pengaduan Masalah Hukum ; Muslim Alibar, S.Sos.

Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, telah dibuat BeritaAcara Fasilitasi Pertemuan, yang dibuat oleh Kades Pagar Negara,Bambang Irawan, bahwa Penggugat tidak pernah hadir dua kali kamiundang untuk mengadakan musyawarah penyelesaian masalah tersebut;Masalah pemagaran dengan cor beton adalah betul kami yangmelaksanakan, karena tanah tersebut adalah hak milik kami;Berdasarkan pengakuan Penggugat dirugikan oleh kami secara material,maupun moral itu tidak benar, karena tanah tersebut adalah hak milik

Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, telah dibuat BeritaAcara Fasilitasi Pertemuan, yang dibuat oleh Kades Pagar Negara,Bambang Irawan, bahwa Penggugat tidak pernah hadir dua kali kamiundang untuk mengadakan musyawarah penyelesaian masalah tersebut;Halaman 8 dari 33.

Fotocopy Surat dari Kepala Desa Pagar Negara Nomor 140/61/PGN/II/2016tanggal 19 Februari 2016, Perihal Undangan Fasilitasi Pertemuan, diberitanda T.1.6;. Fotocopy Berita Acara Fasilitasi Pertemuan tanggal 22 Pebruari 2016, diberitanda T.1.7;. Fotocopy Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Libasni Bin Tiasimtanggal 12 Agustus 1984, diberi tanda T.1.8;.

Fotocopy Surat dari Kepala Desa Pagar Negara Nomor 140/61/PGN/II/2016tanggal 19 Februari 2016, Perihal Undangan Fasilitasi Pertemuan, diberitanda T.2.6;. Fotocopy Berita Acara Fasilitasi Pertemuan tanggal 22 Pebruari 2016, diberitanda T.2.7;Halaman 18 dari 33. Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Lht10.11.12.13.14.15.16.17.18.. Fotocopy Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Libasni Bin Tiasimtanggal 12 Agustus 1984, diberi tanda T.2.8;.

RITA KUSTANTI RAHAYU; Jabatan :Kepala Sub Bagian Fasilitasi KeanggotaanDPRD pada Biro Administrasi Pemerintahandan Otonomi Daerah;ENDAH PURWATININGSIH, S.H; Jabatan:Staf Bagian Bantuan Hukum, pada BiroHal. 2 Putusan. No.259/B/2018/PT.TUN.SBY.10. HADID MANGGALA SHOFWAN, S.H;Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, padaBir@ HUKUM js2e2s

Putusan Nomor 402 K/TUN/2016Bahwa, perselisihan batas wilayah antara Pemohon Kasasi ( KabupatenKediri ) dengan Termohon Kasasi II ( Kabupaten Blitar ) telah terjadi sejaktahun 2003 yang telah dilakukan dialog, rapat fasilitasi, rapat kordinasisetidaknya sebanyak 12 (dua belas ) kali, baik difasilitiasi oleh TermohonKasasi, maupun difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan acarapengumpulan atau tukar menukar data / dokumen, bukti, pendapatmasing masing pihak dan pihak terkait, serta peninjauan

Menteri Dalam Negeri telah meminta Gubernur Provinsi JawaTimur, agar melaporkan hasil fasilitasi guna proses penyelesaiansebagaimana dimaksud pasal 31 Permendagri nomor 76 Tahun 2012tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, maka Tergugat /Pembanding menerbitkan objek sengketa ............:.::::::00 ;Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian adalahpertimbangan hukum yang sesat dan sangat menyesatkan, karena suratdari Direktur Jendral Pemerintahan Umum kepada Termohon kasasihanya meminta laporan

hasil fasilitasi saja yang telah dilakukan bukanmerupakan perintah untuk menerbitkan objek sengekta yang mecabutkeputusan nomor : 188/113/KPTS/013/2012 tertanggal 28 Pebruari 2012,tentang PenyelesaianPerselisinan Batas Daerah Antara Kabupaten BlitarDengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud diProvinsi Jawa Timur ( T 2 ) yang telah ditetapkan ;Justru dengan surat dari Direktur Jendral Pemerintahan Umum tersebut,seharusnya Termohon Kasasi melaporkan apabila perselisihan batasdaerah

Keberatan KetigaBahwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan atau melanggarhukum yang berlaku karena objek sengketa diterbitkan oleh TermohonKasasi dengan sewenang wenang;Bahwa, perselisihan batas daerah yang terjadi antara Pemohon Kasasi(Kabupaten Kediri dengan Termohon Kasasi II ( Kabupaten Blitar ) terjadisejak tahun 2003 dan telah dilakukan dialog, rapat fasilitasi, rapatkordinasi setidaknya dilakukan 12 (dua belas ) kali, baik difailitiasi olehTermohon Kasasi, maupun difasilitasi oleh

Keberatan keempatBahwa Judex Facti telah melanggar hukum dan menabrak azas kepastianhukum ;Bahwa perselisihan batas daerah yang terjadi antara Pemohon Kasasi(Kabupaten Kediri) dengan Termohon Kasasi II (Kabupaten Blitar) terjadisejak tahun 2003 dan telah dilakukan dialog, rapat fasilitasi, rapatkordinasi setidaknya dilakukan 12 (dua belas) kali, baik difasilitasi olehTermohon Kasasi, maupun difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeridengan acara pengumpulan atau tukar menukar data / dokumen, bukti

Nomor 10 K/Pdt.SusBPSk/2018Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hakmilik secara fidusia yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakatibersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukumdan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraanyang ("barang jaminan") atas fasilitasi pbembiayaan yang telah diberikan olehPelaku Usaha

Negeri yaitu dengan cara mengajukangugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi);3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administarsi dan TeknisPengadilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku Il, edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, Halaman 9394tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia karenaPelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unitkendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitasi

Bahwa berdasarkan Surat Camat lakea nomor 140/130.1.217/Camtanggal 09 Desember 2019 mengirimkan surat kepada Bupati Buol perihalpenghentian tahapan pemilihnan Kepala Desa Ngune.Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL Bahwa berdasarkan hasil fasilitasi sengketa Pilkades di Desa ngunetahun 2019 yang tertuang dalam berita acara yang dikirim kepada KepalaDPMDP3A kabupaten Buol pada tanggal 12 Desember 2019 dengan nomorsurat pengantar :045.2/121.1138/kasubag Kepeg yang ditanda tangani olehCamat

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melalui fasilitasi pelaksanaan Pemilinan kepala desa;3. Apabila hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka camat mengusulkan kepadaBupati untuk menghentikan tahapan Pemilihan Kepala desa;4. Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berdasarkan kajian dari panitia pemilinan kepala desa tingkat kabupaten;5.

Bukti T.12 : Surat Pengantar Camat Lakeakepada Kepala Dinas DPMDP3A, Kabupaten Buol Nomor:045.2/121.1138/Kasubag Kepeg, tanggal 12 Desember 2019tentang Pengiriman Berita Acara Fasilitasi Gugatan SengketaPilkades Desa Ngune Tahun 2019;13.

dan Para Calon Kepala Desa, untukmenetapkan DPT; Bahwa saksi baru mengetahui jika 10 warga tersebut mencoblossetelah pemungutan suara dilakukan dan adanya gugatan /keberatan; Bahwa ada Berita Acara mengenai Penetapan Hasil Pilkades; Bahwa Berita Acara tersebut diserahkan tanggal 5 Dersember 2020kepada BPD; Bahwa saksi pernah hadir di Kantor Camat untuk pertemuan/fasilitasiguna membahas mengenai pelanggaranpelanggaran dan keberatan yangdiajukan oleh salah seorang warga masyarakat; Bahwa pertemuan/fasilitasi

Kepala Desa; Bahwa karena ada laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitiaterkait Pilkades Desa Ngune, maka Bupati tidak melantik calon kepaladesa terpilih; Bahwa saksi menerima surat dari Ketua BPD pada tanggal 7Desember 2019; Bahwa yang hadir pada pertemuan/fasilitasi di Kantor Camattersebut adalah Tim pembinaan dan Pengawasan Pilkades 5 orang,Panitia Pilkades Desa Ngune 5 orang, dan dari BPD 4 orang; Bahwa pada saat itu Panitia Pilkades sudah mengakui kesalahannyadalam pelaksanaan Pilkades

melakukan teror untuk melakukan pengambilan/menarik unit kendaraanmelalui pencurian dan kekerasan dan atau perampasan yang menjadi(BarangJaminan), maka Penggugat berupaya melakukan melalui gugatan perdatatentang Perbuatan Melawan Hukum aquo = atas ancaman danterorsebagaimana tindak pidana Pencurian dan Kekerasan dan atauPerampasan atas 2 (dua) unit tersebut diatas sehingga Penggugat merasamengalami kerugikan mental dan telah dicemarkan namanya, yang sejatinyaTergugathanya sebagai Pelaku Usaha atas fasilitasi

telahdiberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen/Penggugat yang mana nantinyaHalaman 5 Putusan Nomor 43/PDT/2022/PT SBY10.akanada pengambilan secara paksa terhadap 2 (dua) unit yang telah diberikankepada Penggugat;Bahwa, yang menjadi persoalan dalam gugatan ini adalah tindakan Tergugatdengan itikad buruk yang telah sengaja melakukan ancaman dan teror untukmelakukan penarikan atas 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi (BarangJaminan) melalui caracara Pencurian dan Kekerasan dan atau Perampasanatas fasilitasi

Jetis, Mojokerto Merk Hino, Jenis MobilBarang, Model Trk Droop Side, tahun pembuatan 2014, isi silinder 7684 CC No.Rangka MJEFG8JLKEJG29592, Nomor Mesin JO8EUGJ444001, Warna Putih,bahan Bakar Solaratas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh PelakuUsaha (Tergugat) kepada Konsumen (Penggugat);Bahwa, Penggugat melihat fakta hukum tersebut diatas yang sudah jelasdirugikan oleh Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara aguo, menghukum Tergugat untuk melakukan prosedurReschedule

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk diprosespencairannya.Bahwa kemudian saksi RIN EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH selaku PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) telah menandatangani SuratPerintah Membayar (SPM) padahal Saksi mengetahui terhadap Belanja BantuanKeuangan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati TA.2012 tersebut tidak sesuaidengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut : NO TANGGAL SPM NOMOR SPM JUMLAH 1. 03 Juli 2012 0673/SPM Rp 30.000.000,LS/SETDA/2012Biaya fasilitasi

Bahwa selanjutnya Saksi RIN EKA PUTRI, SE selaku Bendahara Umum Daerahjuga telah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) denganperincian sebagai berikut : NO TANGGALNomor SP2DJUMLAH 1. 04 Juli 20122066/SP2DLS/SETDA/2012Biaya fasilitasi konflikpertanahanRp30.000.000, 2. 28 Desember 20125947/SP2DLS/SETDA/2012Study KelayakanPembangunan RSUDRp43.584.000, 3. 28 Desember 20125972/SP2DLS/SETDA/2012Study Kelayakan Pembangunan Prasarana AirBersihRp43.538.618, 4. 28 Desember 20125971/SP2DLS/SETDA

CabangMukomukoRp 17.500.000, Biaya tagihan media surat kabar harian RakyatBengkulu Tahun 2011, masuk ke nomor rekening :354901009683533 pada Bank BRI Unit BandarRatu Arga MakmurRp 56.000.000, Biaya tagihan media surat kabar Harian BengkuluExpress Tahun 2011, masuk ke nomor rekening :005.02.04.020669 pada Bank Bengkulu CabangMukomukoRp 36.000.000, Biaya tagihan media surat kabar harian RadarUtara Tahun 2011, masuk ke nomor rekening :110101001170536 pada Bank BRI CabangMukomukoRp 8.250.000, Biaya fasilitasi

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk diprosespencairannya.Bahwa kemudian saksi RIN EKA PUTRI, SE Binti JAILANI SYAH selaku PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) telah menandatangani SuratPerintah Membayar (SPM) padahal Saksi mengetahui terhadap Belanja BantuanKeuangan Khusus Sesuai Kebijakan Bupati TA.2012 tersebut tidak sesuaidengan peruntukannya dengan perincian sebagai berikut : NO TANGGAL SPM NOMOR SPM JUMLAH1. 03 Juli 2012 0673/SPMLS/SETDA/2012 Ro 30.000.000,Biaya fasilitasi

media surat kabarHarian Radar Utara 5. 03 Maret 2012 0230/SPM Rp 37.650.000,LS/SETDA/2012Kegiatan pembinaan danpenertiban penghunirumah nelayan 6. 28 Mei 2012 0479/SPM Rp 33.000.000,LS/SETDA/2012Festival Pesisir WisataPantai Panjang ProvinsiBengkulu Bahwa selanjutnya Saksi RIN EKA PUTRI, SE selaku Bendahara Umum Daerahjuga telah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) denganperincian sebagai berikut : NO TANGGAL Nomor SP2D JUMLAH1. 04 Juli 2012 2066/SP2D Rp 30.000.000,LS/SETDA/2012Biaya fasilitasi

Jumlah alokasi dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PUAP tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus jutarupiah) per Gapoktan/Desa, bersumber dari APBN Tahun 2011 melaluiKementerian Pertanian RI ;Bahwa program BLMPUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modalusaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruhtani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN).

Bab Pendahuluan sub bab 1.1 Latar Belakang disebutkan PUAPmerupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota,baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumahtangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani(Gapoktan) ;2.

Jumlah alokasi dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PUAP tersebut sebesar Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) per Gapoktan/Desa, bersumber dari APBN Tahun 2011 melaluiKementerian Pertanian RI ; Bahwa program BLMPUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modalusaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruhtani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN).

Nomor 2315 K/Pid.Sus/2015Bahwa program BLMPUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modalusaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruhtani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN).

Jumlah alokasi dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PUAP tersebut sebesar Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) per Gapoktan/Desa, bersumber dari APBN Tahun 2011 melaluiKementerian Pertanian RI ;Bahwa program BLMPUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modalusaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruhtani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN).

Operasional RT/RW 24.600.000,002.2.2 Kegiatan Pendataan Desa 939.028.863,002.2.3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 616.316.000,00Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 73.070863,002.2.42 Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa 15.582.000,00Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan 234.060.000,002.2.76 PosyanduKegiatan Pengadaan Tambahan Peralatan 65.113.006,002.4 Kesehatan emergency 39.465.900,002.4.1 Bidang Pemberdayaan MasyarakatKegiatan Pendidikan, Pelatihan dan 25.647.106,00Penyuluhan Kepala Desa2.4.56 Kegiatan Fasilitasi

Kegiatan Fasilitasi KelompokKelompok Masyarakat/RumahIbadahBahwa untuk Kegiatan Fasilitasi KelompokKelompokMasyarakat/Rumah Ibadah Desa tahun 2017 Saksi BAHARUDIN BinDARMAJI (Alm) Bersama dengan terdakwa ENDANG MARYATI BintiSUKARMAN Membuat Cek yang dipergunakan untuk melakukanpenciran berdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendaharaHalaman 17 dari 97 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT BJMpengeluaran PPKD ke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru0310011051300, kemudian Terdakwa ENDANG MARYATI

Kegiatan Fasilitasi KelompokKelompok Masyarakat/RumahlbadahBahwa utuk Kegiatan Fasilitasi KelompokKelompok Masyarakat/RumahIlbadah Desa tahun 2016 saksi BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm)bersama dengan terdakwa ENDANG MARYATI Binti SUKARMANMembuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciranberdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKDke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300,kemudian Terdakwa ENDANG MARYATI membuat Surat PermintaanPembayaran dokumen pencairan tanpa

Kegiatan Fasilitasi KelompokKelompok Masyarakat/RumahlbadahBahwa utuk Kegiatan Fasilitasi KelompokKelompok Masyarakat/RumahIbadah Desa tahun 2017 Saksi BAHARUDIN Bin DARMAJI (Alm)Bersama dengan terdakwa ENDANG MARYATI Binti SUKARMANMembuat Cek yang dipergunakan untuk melakukan penciranberdasarkan SP2D yang di transfer oleh bendahara pengeluaran PPKDke Rekening mandiri Kas Desa Panggung Baru 0310011051300,kemudian Terdakwa ENDANG MARYATI membuat Surat PermintaanPembayaran dokumen pencairan tanpa didukung

YAROPY, BendaharaENDANG MARIATI dan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.31) 1 (Satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban BidangPelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pengadaan tambahanperalatan kesehatan emergency Poskesdes tahun anggaran 2016dengan jumlah total Rp190.050.000,00 yang ditandatangani olehPelaksana Kegiatan ROKHMAN, Bendahara ENDANG MARIATIdan disetujui oleh Kepala Desa BAHRUDDIN.32) 1 (Satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban BidangPemberdayaan masyarakat Kegiatan fasilitasi