Ditemukan 2070261 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak penggugat Hak milik Hak tanah Hak cipta Hak terkait Pendaftaran hak Perselisihan hak Pembayaran hak-hak pekerja Hak paten ; hak cipta Penyalahgunaan hak Hak hadhonah
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN MAUMERE Nomor 10/PDT.G/2013/PN.MMR
Tanggal 29 Agustus 2013 — Penggugat:
DAVID CHANDRA
Tergugat:
1.JOHANIS MILA
2.LINDAWATI LIE
3.HARTANTO TANU WIJAYA
4.ROSALIA KUKI NURAK,S.H.MKn.
5.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka
93 — 44
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Upload : 01-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/PID.SUS/2011
Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari; Yurmayni Pgl May
260 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu hak cipta merupakan hak eksklusif bagipencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyakciptaannya berupa VCD, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaandilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, TerdakwaYurmayni Pgl.May dan Suaminya Indra
    No. 646 K/Pid.Sus/201 1Menyatakan Terdakwa Yurmayni Pgl.May bersalah melakukan TindakPidana Hak Cipta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Suratdakwaan kesatu Pasal 72 ayat (1) Undangundang No. 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan dakwaan keduaPasal 72 ayat (2) Undangundang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta joPasal 53 ayat (1) KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yurmayni Pgl.May berupa pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan
    No. 646 K/Pid.Sus/201 1diperhatikan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta masihtergolong rendah. Terbukti bahwa perbuatan orang yang melakukan jual bellibarangbarang bajakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang rendah atauhina, penjual barangbarang bajakan tidak dianggap sebagai musuh masyarakatPadahal, pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produkprodukberhak cipta jelasjelas telah melanggar hak ekonomi Pencipta.
    Namun dampak sebenarnya sangat merugikan dalam jangka panjang.Membiarkan pembajakan hak cipta merajalela adalah sama denganmembiarkan masyarakat tidak sadar hukum atas hak cipta dan tidak tahu caramenghargai karya dan jerih payah orang lain.
    Dengan demikian kitasebagai aparat penegak hukum harus mampu mengakomodir keinginanmasyarakat tersebut khususnya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.
Pengadilan PN TAKENGON
Putus : 01-04-2010 — Upload : 12-09-2013
Putusan PN TAKENGON Nomor 22/PDT.G/2009/PN.Tkn
Tanggal 1 April 2010 —
191 — 107
  • untukdipisahkan.DALAM PROVISI : Bahwa PENGGUGAT mengkhawatirkan ketiga anak yang dihasilkan dariperkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sekarang ini berada dalampengasuhan TERGUGAT tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan patutseperti anakanak pada umumnya karena TERGUGAT tidak mempunyaipenghasilan yang tetap serta tidak tersedianya tempat tinggal untuk berteduhyang layak bagi ketiga anak tersebut, untuk itu mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sela untukmemberikan hak
    anggota Polri.Bahwa tuntutan penggugat dalam gugatannya dalam provisi yang mengkhawatirkanketiga anak yang dihasilkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini beradadalam pengasuhan Tergugat tidak mendapatkan pendidikan yang layak patut seperti : anakanak pada umumnya dengan alasan karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yangtetap serta tidak tersedianya tempat tinggal untuk berteduh yang layak makaPemohon agar memohon kepada Pengadilan Negeri agar memberikan putusan sela untukmemberi hak
    sedikit dibanding dengan Ibu yang nota bene ibukandungnya (Tergugat) selalu mengantar dan menyemput ketiga anak dimaksudkesekolah ; Bahwa seandainya Pengadilan Negeri Takengon dalam permohonan gugatan Penggugatdalam perkara ini dapat dikabulkan maka Tergugat juga memohon agar pengasuhan anaktetap berada dibawah pengawasaan dan pengasuhan Tergugat, hingga ketiga anak dimaksudbenarbenar telah dewasa dan selanjutnya Pengadilan Negeri Takengon berkenanmemutuskan agar Penggugat dan Tergugat mempunyai hak
    maka Majelis berpendapathubungan perkawinan antara19/PenggugatPenggugat dan tergugat sangat tepat dikabulkan Penceraian atau memutuskan perkawinanPenggugat dan tergugat, sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undangundang Nomor tahun1974 dan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentangPeraturan pelaksana Undangundang Nomor tahun 1974; Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tentang Provisi yaitu ketiga anak hasilperkawinan antara Penggugat Tergugat, memohon memberikan hak
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 30-05-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN Niaga Mdn
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penggugat:
Hendra Nasri
Tergugat:
Pemerintah Republik indonesia cqGubernur Sumaterabarat
12 — 7
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 31-05-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Smg
Tanggal 30 Agustus 2022 — Direktur Hak Cipta Dan Desain Industri
277 — 247
  • Direktur Hak Cipta Dan Desain Industri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 14-05-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Tanggal 14 Mei 2019 — PT AKMANINDO LEGIAN VS PT INTER SPORT MARKETING
947 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 408 K/Pdt.SusHKI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:PT AKMANINDO LEGIAN, diwakili oleh Johadi Akman,Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Legian Nomor 91, Kuta,Kabupaten Badung, Provinsi Bali 80361, dalam hal ini memberikuasa kepada Nyoman Samuel Kurniawan, S.E., S.H., M.H.
    Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 hanyamengikat bagi pihakpihak yang membuatnya;Menyatakan hukum Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadudan Rahasia Dagang, Nomor HKI.2HI.01.0439, tertanggal 6 April 2015,Hal: Pencatatan Perjanjian Lisensi adalah sah dan mengikat dengansegala akibat hukumnya;Menyatakan hukum Perjanjian Lisensi antara PT Inter
    Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 telahmelangar ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002Tentang Hak Cipta dan karenanya tidak mempunyai daya laku, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyadan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, dalam hal initerhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam KonvensiHalaman 5 dari 11 hal. Put.
    dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal24 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Kasasi memohon agar: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT AkmanindoLegian, tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 9/Pdt.SusHKI/Hak
    Nomor 408 K/Pdt.SusHKI/2019dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah pemegang hak eksklusif lisensi Hak Ciptayang bersumber dari PerjanjianPerjanjian Lisensi antara Penggugatdengan Federation International de Football Association (FIFA) yangmenyatakan Penggugat adalah satusatunya penerima lisensi dari FIFAuntuk Media Rights, untuk menyiarkan tayangan Piala Dunia
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 20-08-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 83/PDT/2014/PTSMDA
Tanggal 16 September 2014 — Pembanding/Tergugat : Hj. DG. TABUNGA Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : Hj. NURBAETI Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : H. SUKIRMAN Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : MARTHA Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : MARWA Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : SUHARDI Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : ACHMAD MULIADI Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : YAMAN Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANJUNG REDEB Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Terbanding/Penggugat : NOOR IDAH
Turut Terbanding/Tergugat : NUR AL JUFRI
Turut Terbanding/Tergugat : JUBAIR
Turut Terbanding/Tergugat : M. ZAKY
Turut Terbanding/Tergugat : JAKARIA
Turut Terbanding/Tergugat : ALWIYAH
Turut Terbanding/Tergugat : SAID
Turut Terbanding/Tergugat : SAID ALKAFF
Turut Terbanding/Tergugat : DALIMA Binti CALA
23 — 8
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 23-04-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Mad
Tanggal 8 Juli 2019 — Penggugat:
1.SUHERMAN
2.SINJAYA
Tergugat:
DJIE KIAN SIOE
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA MADIUN cq WALIKOTA MADIUN cq CAMAT MANGUHARJO
2.PEMERINTAH KOTA MADIUN cq WALIKOTA MADIUN cq CAMAT MANGUHARJO cq KEPALA KELURAHAN NAMBANGAN LOR
40 — 18
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 27-05-2022 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 82/PDT/2022/PT SMR
Tanggal 23 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : VINSENSIUS
Terbanding/Tergugat : Lynda Widiastuti, S.Pd
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Kecamatan Barong Tongkok, cq. Camat
53 — 18
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 15-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 18-10-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 47/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 3 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat IV : RIDWAN, S. Pd.
Pembanding/Penggugat II : MUHAMMAD NATSIR
Pembanding/Penggugat V : SOPIATUN
Pembanding/Penggugat III : RAHMAH
Pembanding/Penggugat I : HJ. HALIMAH
Terbanding/Tergugat IV : FAIZAH
Terbanding/Tergugat II : MAHSUN
Terbanding/Tergugat V : MAHRUS
Terbanding/Tergugat III : SEMAH, INAQ TOHRI
Terbanding/Tergugat I : NASRUDIN
36 — 0
Pengadilan PN SINTANG Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Stg
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
1.PT. PRIMA MULIA KARYA
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DAERAH WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT, SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
4.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DAERAH WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
5.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
67 — 23
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 14-02-2013
Putusan PA MALANG Nomor 1097/Pdt.G/2012/PA. Mlg
Tanggal 20 Nopember 2012 — PEMOHON Vs TERMOHON
185 — 78
  • Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama:a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON bin SUCIPTO, lahir di Malang tanggal 26 Nopember 2002; ----------------------------------------------------------------------------------------b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHONbinti SUCIPTO, lahir di Malang tanggal 10 Nopember 2004;4.
    Bahwa, Surat Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama sangat Pemohonperlukan secara hukum dan khususnya untuk mengambil hak asuh terhadap keduaanak tersebut yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON,, umur 9tahun 7 bulan dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON,, umur 7 tahun 7bulan yang sekarang berada dalam asuhan kakak kandung Termohon di KabupatenSumenep, Madura; 8.
    ibunya; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islamtersebut di atas oleh karenanya petitum gugatan Pemohon pada point 2 beralasan untukdikabulkan; === =o nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa perlu ditegaskan hak hadlanah diberikan hanya sematasebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam hal keselamatan, mendidik/memelihara, mengatur dan merawat dirinya hingga ia mencapai Mumayyiz, tanpamengurangi hak Termohon sebagai ayahnya, apalagi memutus hubungan anak denganorang
    tuanya; Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa baik ibu atau bapakberkewajiban memelihara dan mendidik anakanak mereka dengan sebaikbaiknya,sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sematamata berdasarkankepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telahputus/bercerai; Menimbang, bahwa hak hadlanah hanya merupakan hak asuh, memelihara danmendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan
    asuhatas anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON,dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, (Pasal 156 huruf c Kompilasi HukumMenimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits RasulullahSaw. yang artinya; 'Barang siapa memisahkan anak dengan ibunya, maka Allahakan memisahkan ia diakhirat nanti dengan kekasihnya" (riwayat Muslim) :Menimbang, bahwa sekalipun hak hadlanah ini berpindah kepada Pemohon,maka tidak mengurangi hak dan kewajiban Termohon sebagaimana Pasal 41 dan Pasal45
    Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap kedua anakPemohon dan Termohon yang bernama:a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON bin SUCIPTO, lahir di Malangtanggal 26 Nopember 2002;b. ANAK IIT PEMOHON DAN TERMOHONbinti SUCIPTO, lahir di Malangtanggal 10 Nopember 2004;4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kedua anak tersebut (pada point 3diatas) kepada Pemohon; 5.
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Bit
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat:
ADRI GLEN SOMPOTAN
Tergugat:
FIEN SOMPOTAN
84 — 103
  • Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik 6 (enam) Dotuyang tidak termasuk tanah yang dijual kepada PT.PELINDO tetapihalaman 16 dari 23Putusan Nomor 89/Pat.G/2018/PN Bitkemudian tanah objek sengketa tersebut tanpa hak telah diserobot dankuasai oleh PT.
    hukum antara lain dialinkan/dijual kepada TERGUGAT Iil,TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, dan sebagian tanah objeksengketa saat ini dikuasai TERGUGAT dan TERGUGAT VI secara tidaksah, padahal sekalipun Tergugat dan Tergugat VI masih keturunan 6(enam) Dotu tetapi tanah objek sengketa tidak serta merta dikuasai secarasepihak oleh ahli waris melainkan harus ada persetujuan dari seluruh AhliWaris 6 (enam) Dotu ;halaman 17 dari 23Putusan Nomor 89/Pat.G/2018/PN Bit10.Bahwa menurut hukum peralihan hak
    dari TERGUGAT Il kepadaTERGUGAT Ill, TERGUGAT VI, TERGUGAT V dan TERGUGAT VII adalahtidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT IItidak diberikan hak oleh Para Ahli Waris 6 (ernam) Dotu untuk menjualtanah objek sengketa dan pula tanah objek sengketa bukanlah tanahwarisan TERGUGAT Il dari CORES SOMPOTAN karena CORESSOMPOTAN hahyalah diberi kuasa oleh Para Ahli Waris 6 (enam) Dotuuntuk mengurus tanah objek sengketa, sehingga sekalipun TERGUGAT IIadalah anak dari CORES SOMPOTAN
    enam) Dotu Tanjung Merah ;Menyatakan menurut hukum Tanah Objek sengketa seluas kurang lebih 8(delapan) Ha., yang terletak di Kelurahan Pateten Satu, KecamatanAertembaga, Kota Bitung atau yang di kenal dengan Padang Pasir denganbatasbatas :Utara : Pemukiman PendudukSelatan : Dengan JalanBarat : Dengan JalanTimur : Dengan selokan Airhalaman 19 dari 23Putusan Nomor 89/Pat.G/2018/PN Bit10.Adalah harta peninggalan 6 (enam) Dotu yang belum dibagi waris olehAhli Waris 6 (enam) Dotu ;Menyatakan Peralihan hak
    dari mereka untukkeluar dan mengosongkan tanah objek sengketa beserta dengan barangbarangnya dan orangorangnya dan menyerahkan kembali kepadaPenggugat selaku Kuasa Ahli Waris 6 (enam) Dotu Tanjung Merah untukkemudian dibagi menurut hak masingmasing dan dipakai secara bebasdan aman apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusanini ;Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bitungterhadap objek tanah sengketa adalah sah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-12-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538K/PHI/2007
Tanggal 7 Desember 2007 — PT. TELUK LUAS ; NURHAYATI
146 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugattersebut adalah tidak sah menurut hukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 21-12-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1258 K/PID/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — ABDUL RAHMAN alias BEDUL bin AHMAD (almarhum)
59 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konsep dasar dari lahirnya pemberian putusanbebas pada Terdakwa yang dianggapnya sebagai suatu hak yang prinsip,tidak dapat diganggu gugat lagi oleh karena dianggap sebagai hak kodratimanusia (Terdakwa).
    Namun pandangan tersebut di atas sematamatahanya memandang dari 1 (satu) pihak saja, yaitu dari kepentingan/posisiTerdakwa sehingga belum melahirkan unsur keseimbangan akanpemenuhan hak pada pihak lainnya dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umumselaku pemegang hak untuk memperjuangkan keadilan bagi kepentingankorban dalam hal ini masyarakat pencari keadilan dan hal ini bertentangandengan asas equality before the law;Oleh karena itu dilakukan penerobosan untuk memposisikan keadilan dalambentuk awalnya yaitu
    Sehingga pertimbangan MajelisHakim tersebut sematamata hanya memandang dari 1 (satu) pihak saja,yaitu dari kepentingan/posisi Terdakwa sehingga belum melahirkan unsurkeseimbangan akan pemenuhan hak pada pihak lainnya dalam hal iniJaksa/Penuntut Umum selaku pemegang hak untuk memperjuangkanHal. 23 dari 34 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2021 — LIFERE AGRO KAPUAS
Tergugat:
DHANU WIJAYA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
593 — 291
  • Menyatakan permohonan pencatatan ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 dilakukan dengan itikad tidak baik;
    4. Menyatakan surat pencatatan ciptaan yang tercatat di daftar umum ciptaan dengan nomor pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit melanggar ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Hak
    pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit atas nama Tergugat tidak seharusnya tercatat karena memiliki kesamaan secara esensial dengan objek kekayaan intelektual lainnya, yang dalam hal ini pendaftaran merek dan/atau Merek Terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000796711 atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) dan (3) UU Hak
    LIFERE AGRO KAPUAS
    Tergugat:
    DHANU WIJAYA
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
    49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 12-08-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 180/Pid.Sus/2013/N.Kdi
Tanggal 17 Oktober 2013 — ABD MALIK Bin RAMELAN
323 — 116
  • Menyatakan terdakwa ABD MALIK Bin RAMELAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkanmemamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau baranghasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 72 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No. 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam surat dakwaan Penuntut Umum.2.
    Kediri dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaranHak Cipta atau Hak Terkait..
    Saksi TRI RIYONO, SH yang merupakan saksi ahli, keterangannya dalam BAPPenyidik dibacakan yang menerangkan pada pokoknya : Bahwa hak Cipta adalah Hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak lainuntuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi ijinuntuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut undangundang yang berlaku.Bahwa cakram optic adalah segala macam media rekam berbentuk cakramyang dapat diisi atau berisi data informasi berua suara, musik, film, atau datalainnya
    yang data dibaca dengan menakisme teknologi pemindahan (scaning)secara optic menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.Bahwa kualifikasi pihak yang dilarang oleh undangundang yakni terkaitdengan kegiatan usaha komersial baik itu. memperbanyak dan/ataumengumumkan suatu ciptaan (produk cakram isi Karya Rekam Lagu/Musik)adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memperoleh ijin dariPemegang Hak Cipta / Lembaga profesi Resmi dimaksud (Lisensi Hak Cipta)yang dalam perkara
    Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cita atau Hak Terkait.Ad. 1.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 05-06-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 79/Pdt/2018/PT DPS
Tanggal 5 Juni 2018 — I NYOMAN SABIT; I NYOMAN LEMUN; I WAYAN SELEMANTARA sebagai Pembanding M e l a w a n : I KETUT WARKA sebagai TERBANDING
334 — 247
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 06-01-2022 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Smg
Tanggal 5 April 2022 — Penggugat:
Feybe Fince Goni
Tergugat:
PT PURA NUSA PERSADA
529 — 354

  • MENGADILI:

    Dalam eksepsi

    • Menolak eksepsi Tergugat

    Dalam pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Hak Cipta yang Sah secara Hukum atas Ciptaan Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok dengan Pencatatan Ciptaan nomor permohonan : EC00201947543 tertanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-09-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 13-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 440/PDT/2012/PT BDG
Tanggal 11 Desember 2012 — Pembanding/Penggugat : EDI SUWITO Diwakili Oleh : EDI SUWITO
Pembanding/Penggugat : ERLIN HANIF KUSRINI Diwakili Oleh : EDI SUWITO
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Jabar Banten Cabang Kuningan
Terbanding/Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
51 — 14