Ditemukan 2039 data
9 — 5
tidak pemah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 28 April 2014,tanggal 19 Mei 2014 dan 19 Juni 2014, Nomor 027/Pdt.G/2014/PA.Mrs.selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuanPasal 149 ayat (1) RBg. joncto
persidangan dan telah memberikan keterangandibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengarketerangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi persyaratan formil.Adapun secara materil kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohonberpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6(enam) bulan.Semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain salingberkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, oleh sebabitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto
SUall oa Je yl 49Artinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahur.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto
13 — 0
yang sah sesuai bukt P1;berdasarkan kondisi rumahtangga pemohon dan termohon telah pisah rumah 6 bulan lebihakibat perselisihan, dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksisaksi;temyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentramseperti maksud ayat 21 surat Arum;karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksudpasal 19 f PP No. 9/1975 joncto
YOSEF SIMBOLON
Terdakwa:
SLAMET MUHASIR als SLAMET bin HARJO SUMARTO
142 — 32
NovitaSunaryati, TTL: Banyumas/07 November 1986;b) 1 (satu) lembar blangko kosong form Akta Kelahiran;c) 1 (satu) lembar blangko kosong form Kartu Keluarga;halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN PwtPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 94 Undangundang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan Joncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;ATAUKETIGABahwa Terdakwa Slamet Musahir Alias Slamet
NovitaSunaryati, TTL: Banyumas/07 November 1986;b) 1 (satu) lembar blangko kosong form Akta Kelahiran;c) 1 (satu) lembar blangko kosong form Kartu Keluarga ARTU;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 263 ayat 1 KUHP Joncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi
8 — 2
Olehkarena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;
ketidakhadirannya itu berdasarkanhalangan yang sah, sedangkan permohonan pemohon sebagaimana telahdipertimbangkan dimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkanketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa, dalil permohonan pemohon telah terbukti, alasanperceraian telah terwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto
9 — 1
berdasarkanPERMA Nomor (1) Tahun 2008 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi,namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkaravoluntair maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;Menimbang, bahwa surat bukti (P.) yang diajukan Pemohon yang dikeluarkanoleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai joncto
agama, karenanya Pemohon Idan Pemohon II mengajukan pengesahan atau isbat nikah guna mendapatkan bukunikah resmi yang akan digunakan untuk melengkapi administrasi untuk mendaftar Hajidan Akta Kelahiran Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat danrukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan denganUndangUndang No.1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan joncto
29 — 0
Olehkarena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang
berdasarkanNaa2087/G/11 CTV 5halangan yang sah, sedangkan permohonan' pemohon sebagaimana telahdipertimbangkan dimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkanketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa, dalil permohonan pemohon telah terbukti, alasanperceraian telah terwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto
8 — 5
silaturrahim denganTergugat begitu juga hubungan silaturahiim Tergugat dengan4L3.14.LS.ketiga buah hatinya Penggugat dan Tergugat serta keluargaTergugat;Bahwa, dikarenakan satu anak masih belum mumayyiz (DzakialiytaAltisya Sunaryo Binti Agus Sunaryo, umur + 8 (delapan) tahun 3(tiga) bulan) maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini juga untuk menetapkan hakhadhonah anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat(sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan huruf c joncto
Menetapkan biaya pengasuhan serta pendidikan kedua buahhati dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menjaditanggungan Tergugat; sebagaimana diatur di dalam Pasal 105huruf c joncto. Pasal 156 huruf d dan huruf f, Kompilasi HukumIslam;5.
44 — 6
Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, olehkarena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama joncto
denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karenarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown),sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 joncto
tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidakdapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto
48 — 0
tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidakbercerai dengan termohon tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto
7 — 4
bahkanTergugat susah dihubungi karena tidak diketahui keberadaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto
berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugattidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harusdinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada,Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto
Pasal116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) harimengirimkan satu helai salinan putusan yang telah
71 — 13
Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto
tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telahpecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan joncto
terbaik;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto
14 — 5
HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepadaPemohon, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara parapihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Joncto
Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayahKabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan AgamaNunukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Joncto Pasal 73 ayat 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telahmelangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumahtangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit
13 — 0
berdasarkan kondisi rumahtangga pemohon dan termohon telah pisahrumah 4 tahun lebih akibat pertengkaran karena termohonselingkuh,, dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi saksi;ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitdisatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram seperti maksudayat 21 surat Arrum;karena itu) pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 f PP No. 9/1975 joncto
22 — 9
Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 joncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat bandingdibebankan kepada Tergugat /Pembanding ;Mengingat Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 joncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutandengan perkara ini ;MENGADILIMembatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Agustus 2007 M.bertepatan dengan tanggal 08 Syaban 1428 H., nomor : 437/Pdt.G/2007
70 — 20
surat dengandemikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugatbercerai dengan Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan penrtengkaran antaraPenggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hinggasekarang tidak pernah datang dan tidak penah mengirim biaya hidup;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf f UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto
rumah, Penggugat tidak diberi biaya hidup, satu sama laintidak saling memperdulikan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat danTergugat telah pisah rumah selama kurang lebih lima belas bulan , tidak salingmemperdulikan satu sama lain, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat telah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membina rumahtangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto
9 — 0
; Joncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 yang berbunyi : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yangsah atau karena hal lain di luar kemampuannya Joncto Pasal 116 huruf.Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2019/PA.WsbHalaman 3 dari 8 halaman(b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Salah satu pihak meninggalkanpihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dantanpa alasan yang sah atau karena
7 — 2
berusaha memberikan saransarandan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugattidak mengajukanjawaaban karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilansecara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto
Sedangkan Tergugat tidakpernah hadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untukmenghadap di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patutsesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto pasal 27 Peraturan Pemeintah Nomor 9Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketaperkawinan antara orangorang yang beragama Islam, oleh
14 — 2
Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi HukumIslam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah,;Menimbang
ketidakhadirannya itu berdasarkanhalangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkandimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut majlisberkesimpulan bahwa, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, alasan perceraian telahterwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 joncto
14 — 3
Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telahberalasan sesuai ketentuan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
11 — 2
sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 13 Januari 2015 dan 22Januari 2015, Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Mrs. selanjutnya Termohon tidak pulamengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiranTermohon tersebut didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, olehsebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. joncto
antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto