PP 143/2000 yang sampai saat inimasih berlaku, memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada PMK11/2005, sehingga lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan;Beberapa Ketentuan dalam PMK 11/2005 tidak dapat dilaksanakan dari segipraktek usaha bagi Kontraktor Pernanjian Kerasama PengusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi umumnya dan Penggugat khususnya;Bahwa berikut ini adalah isi dari ketentuan PMK 11/2005 yang tidak dapatdilaksanakan dari segi praktek usaha:Bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS

), termasuk Penggugat tidakberstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak;Bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat 1 PMK 11/2005 mengharuskan Penggugatsebagai KKKS untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Dengan demikian, bilamana terjadi pertentanganantara PP dan peraturan lainnya yang lebih rendah, maka PP yang harusdiikuti;e KKKS adalah bukan PKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 PMK11/2005, sehingga tidak seharusnya diperlakukan sebagai PKP padaumumnya dalam hal melakukan kewajiban pemungutan, khususnyamengenai ketentuan saat pemungutan PPN;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar MajelisHakim membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP884/WPJ.02/Halaman 9 dari

S145/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008 perihalStatus PKP dan Saat Pemungutan PPN oleh KKKS (Kontraktor KontrakKerja Sama) kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas (BP Migas) (Bukti PK7) yang menyatakan:Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 079/BPC0000/2008/S4 tanggal14 Februari 2008 hal Tindak Lanjut Atas Usulan Perubahan PeraturanMenteri Keuangan No. 11/PMK.03/2005, dengan ini disampaikan halhalsebagai berikut:1.

Saat pemungutan PPN oleh KKKS sebagaimana ditetapkan dalamPasal 6 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dan bertentangan denganketentuan yang diatur dalam Peraturan yang lebih tinggitingkatannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000.c.

liquefaction tersebutadalah sebagai berikut: INPUT: PROSES: OUTPUT:Pasokan Gas Alam Pemohon Hasil produksi berupaang diberikan oleh IES CUSEI, JAS LNG, LPG dan .yang Pag om) untuk melakukan kondensat gas (hasilroeusen proses liquefaction pemisahan cairan dari(mengubah Gas Alam proses liquefaction)menjadi LNG dan dikembalikan kepadaLPG) Produsen Sebagaimana telah dijelaskan di dalam proses persidangan, Pemohonmerupakan suatu entitas non profit karena pendirian perusahaan Pemohondidasari oleh kebutuhan KKKS

prosespenagihan ini akan dilakukan berupa adanya laporan berkala atas seluruhbiayabiaya yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukan jasaliquefaction tersebut, dan kemudian Pemohon akan menerima pembayaran(Sesuai instruksi Produsen) dari agen pembayaran yang telah ditunjuk;Mengingat bahwa seluruh hasil alam (termasuk LNG, LPG, dan kondensatyang telah diproduksi oleh Pemohon) berada pada kepemilikan PemerintahIndonesia sampai dengan titik bagi hasil antara Pemerintah dan KontraktorKontrak Kerja Sama (KKKS

untukmenjalankan proses liquefaction tersebut kepada Produsen at cost(tanpa markup); Sebagaimana dijelaskan dalam Processing Agreement bahwa prosespenagihan ini akan dilakukan berupa adanya laporan berkala atasseluruh biayabiaya yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukanjasa liquefaction tersebut, dan kemudian Pemohon akan menerimapembayaran (sesuai instruksi Produsen) dari agen pembayaran yangtelah ditunjuk; Yang dimaksud dengan Produsen' berdasarkan ProcessingAgreement adalah Pertamina dan KKKS

Putusan Nomor 1836/B/PK/PJK/2017 Mengingat bahwa seluruh hasil alam (termasuk LNG, LPG, dankondensat yang telah diproduksi oleh Pemohon) tetap berada padakepemilikan Pemerintah Indonesia sampai dengan titik bagi hasilantara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), makadapat dikatakan bahwa penyerahan hasil jasa liquefaction yangdilakukan Pemohon sepenuhnya diserahkan kepada PemerintahIndonesia (melalui Pertamina sebagai pihak yang terikat dalamperjanjian Processing Agreement tersebut

Di samping itu, KKKS tidak melakukan usaha yangterutang PPN yang tidak memiliki kKewajiban atas penerbitan FakturPajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4A ayat (2) UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto

Disamping itu, KKKS tidak melakukan usaha yang terutang PPN yangtidak memiliki kewajiban atas penerbitan Faktur Pajak, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4A ayat (2) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto

Disamping itu, KKKS tidak melakukan usaha yang terutang PPN yangtidak memiliki kewajiban atas penerbitan Faktur Pajak, dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4A ayat (2) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto

Sehingga pada prinsipnya costrecovery, biaya operasi yang dapat dikembalikan bukanlah merupakanbiaya (beban) sekaligus bukan penghasilan (sebagai tambahankemampuan ekonomis sesuai definisi penghasilan di dalam UU PPh)bagi kontraktor KKKS. Dengan demikian Cost Recovery akan berdampaknetral karena mengganti biaya talangan yang dilakukan kontraktor KKKSsesuai dengan nilai yang telah dikeluarkan terlebih dahulu olehkontraktor dan telah mendapat persetujuaan SKK Migas.

Kegiatan Kelompok Kepala Sekolah (KKKS) ;21. Kegiatan Kelompok Guru (KKG) ;22. Kegiatan Kelompok Guru Agama (KKGA) ;23. Kegiatan Kelompok Guru Olahraga (KKGOR) ;24. Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP).Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 terdakwa membuat danmenandatangani surat keputusan (SK) Kepala UPTD sebanyak enamkeputusan dengan nomor yang sama yaitu nomor : 420/19/Disdik2011tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Lomba terdiri dari :1.

Kegiatan Kelompok Kepala Sekolah (KKKS) ;21. Kegiatan Kelompok Guru (KKG) ;22. Kegiatan Kelompok Guru Agama (KKGA) ;23. Kegiatan Kelompok Guru Olahraga (KKGOR) ;24. Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP).Bahwa pada tanggal 13 januari 2011 terdakwa membuat danmenandatangani surat keputusan (SK) Kepala UPTD sebanyak enamkeputusan dengan nomor yang sama yaitu nomor : 420/19/Disdik2011tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Lomba terdiri dari :1.

pertanggung jawaban kegiatan lomba dokter kecil;1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan lomba UKS;1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan lomba paduan suara;1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan lomba jagoan MTK;1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan lomba olahraga usia diniSD;1 (satu) bundel pertanggung jawaban rapat kerja guru SD;1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan UUB SD;1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan EBTADA;1 (satu) bundel pertanggung jawaban kegiatan KKKS

Sehingga cost of tax harus dijadikanparameter utama dalam menghitung biaya operasi KKKS yang dapatdikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan Pajak Penghasilansebagaimana diatur dalam PP 79 Tahun 2010;bahwa Pemohon Banding harus membayar Pajak Penghasilan, termasukpajak final atas keuntungan setelah dikurangkan pajak yang dikenakansesuai dengan ketentuan UU PPh dan Kontraktor juga harus taat padaketentuan UU Perpajakan yang berlaku, terutama yang berhubungan denganpenyampaian surat laporan pajak

Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Turut Tergugatdiberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yang utamanyauntuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumiNasional. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini, Turut Tergugatsecara khusus diberi mandat untuk melakukan eksplorasi (pencarianHal. 11 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT.DKIcadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksi danmelakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi).

mensvaratkan keoada Gatramas untukmemperoleh Polls Asuransi Peniamin/Suretv Bond dalam bentukKontra Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) punameniamin hasil pelaksanaan pekerjaan Gatramas atas ProvekPekernjaan;Hal ini dikarenakan: Berdasarkan PO Pengadaan Separator Test, yang wajib diserahkanoleh PT Gatramas Internusa adalah jaminan pelaksanaan, bukan PolisAsuransi Penjamin/Surefy Bond dalam bentuk Kontra Bank GaransiJaminan Pelaksanaan (Performance Bond); Mengingat Turut Tergugat adalah KKKS

Berdasarkan ketentuan point 3.4.1 Bab IX Buku Kedua PTK 007,syarat penerbit Jaminan Pelaksanaan:Jaminan Pelaksanaan harus diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasukBank Perkreditan Rakyat/BPR) yang berstatus BUMN/D atau diterbitkanoleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Exim Bankyang beroperasi di wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak masukdalam kategori bank yang bermasalah dalam pencairan jaminan KKKS;Dengan demikian dalil angka (4) Gugatan a quo adalah dalil yang sangatkeliru

Putusan Nomor 1839/B/PK/PJK/2017 INPUT:Pasokan Gas AlamPROSES:Pemohon memberikanjasa untuk melakukan OUTPUT:Hasil produksi berupaLNG, LPG dan openikan oleh proses liquefaction kondensat gas (hasilrogue (mengubah Gas Alam pemisahan cairan darimenjadi LNG dan proses liquefaction)LPG) dikembalikan kepadaProdusen Sebagaimana telah dijelaskan di dalam proses persidangan, Pemohonmerupakan suatuentitas non profit karena pendirian perusahaan Pemohondidasari oleh kebutuhan KKKS dan Pemerintah Indonesia untuk

prosespenagihan ini akan dilakukan berupa adanya laporan berkala atas seluruhbiayabiaya yang dibutuhnkan oleh Pemohon untuk melakukan jasaliquefaction tersebut, dan kemudian Pemohon akan menerima pembayaran(Ssesuai instruksi Produsen) dari agen pembayaran yang telah ditunjuk;Mengingat bahwa seluruh hasil alam (termasuk LNG, LPG, dan kondensatyang telah diproduksi oleh Pemohon) berada pada kepemilikan PemerintahIndonesia sampai dengan titik bagi hasil antara Pemerintah dan KontraktorKontrak Kerja Sama (KKKS

diperlukan untukmenjalankan proses liquefaction tersebut kepada Produsen at cost(tanpa markup);Sebagaimana dijelaskan dalam Processing Agreement bahwa prosespenagihan ini akan dilakukan berupa adanya laporan berkala atasseluruh biayabiaya yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukanjasa liquefaction tersebut, dan kKemudian Pemohon akan menerimapembayaran (sesuai instruksi Produsen) dari agen pembayaran yangtelah ditunjuk;Yang dimaksud dengan Produsen berdasarkan ProcessingAgreement adalah Pertamina dan KKKS

;Mengingat bahwa seluruh hasil alam (termasuk LNG, LPG, dankondensat yang telah diproduksi oleh Pemohon) tetap berada padakepemilikan Pemerintah Indonesia sampai dengan titik bagi hasilantara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), makadapat dikatakan bahwa penyerahan hasil jasa liquefaction yangdilakukan Pemohon sepenuhnya diserahkan kepada PemerintahIndonesia (melalui Pertamina sebagai pihak yang terikat dalamperjanjian Processing Agreement tersebut mewakili PemerintahRepublik Indonesia

Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatanusaha hulu minyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannyaberdasarkan Kontrak Kerja Sama tanggal 17 September 2005 yangditandatangani antara Tergugat dengan BPMIGAS (Badan PelaksanaKegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, sekarang Satuan Kerja KhususHalaman 11 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLGPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS))atau disebut juga sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).Selain sebagai

KKKS, PT Pertamina EP juga merupakan anakperusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang diberi tanggung jawaboleh Negara Republik Indonesia yang utamanya untuk menyediakankebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi Nasional.

Pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BPMIGAS(sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagaimanajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut danposisi PT PERTAMINA EP adalah sebagai operator atau dapatHalaman 26 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG30.31.dibaratkan bahwa BPMIGAS (sekarang SKK Migas) adalah majikan danPT PERTAMINA EP adalah buruhnya.

Peraturan MenteriKeuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BarangMilik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Samayang pada intinya seluruh aset KKKS (dalam hal ini termasukTergugat I) merupakan aset Barang Milik Negara.Surat menteri ESDM No.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara YangBerasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah diatur bahwaPenggugat Rekonvensi, selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),berkewajiban untuk melakukan pengamanan atas Barang Milik Negarayang berada dalam penguasaannya.Bahwa berdasarkan ketentuan SK Mentamben No. 732 jo.

pada butir 13mengenai Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT, karenabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada.Bahwa permohonan peletakan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGATatas asetaset bergerak berupa hasil minyak dan gas bumi, alatalatpengeboran minyak dan gas bumi dan alatalat pendukungnya di blok2626pengeboran minyak dan gas di Sungai Gelam, Jambi, haruslah ditolak dandikesampingkan oleh Majelis Hakim karena TERGUGAT II adalah KontraktorKontrak Kerja Sama (KKKS

), sehingga TERGUGAT II bukan pemilik atasasetaset tersebut, dan yang memiliki aset tersebut adalah Negara RepublikIndonesia melalui SKK Migas.Hal tersebut sejalan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan No.165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKeuangan No. 135/PMK.06./2009 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraYang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang berbunyi : Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat KKKS adalahBadan Usaha atau

Bentuk Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenanguntuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerjaberdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari KontraktorKontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara adalahseluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yangsecara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu.Ketentuan mengenai Barang Milik Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal

KlNomor32 : Data dan informasi terkait jenis, rincian,nilai, dan lokasi aset KKKS/PKP2B, besertadokumen pendukungnya. KlNomor34 : Data dan/atau informasi perhitungan biayaterkait pemanfaatan, penetapan faktorpenyesual, insentif/disinsentif, dan ataukeekonomian aset.

30 Desember 2019 dan telah dilakukan pengujian konsekuensi termuatdalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK9/PPID.KK/2019 tanggal 1November 2019 terhadap Informasi Publik Direktorat Jenderal Kekayaan Negarauntuk Tahun 2020;Menimbang, bahwa dalam lembar pengujian konsekuensi disebutkansebagai berikut: Daftar yang memuat data BMN (daftar BMN) berikut dokumenpendukungnya, Daftar Aset BMN eks Pertamina, beserta dokumen pendukungnya,Data dan informasi terkait jenis, rincian, nilai, dan lokasi aset KKKS

16, 32, 70 dan 78);Menimbang, bahwa Bahwa di dalam Lembar Pengujian Konsekuensi NomorLPK9/PPID.KK/2019 tanggal 27 Juli 2020 disebutkan apabila informasi yangdikecualikan diberikan dan/atau dibuka kepada orang lain dapat menimbulkankonsekuensi sebagai berikut:1) Dapat menimbulkan sengketa antara negara sebagai pengeloladan/atau pengguna BMN dengan pihak ketiga;2) Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan asetvital milik negara;3) Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN KKKS

Putusan Nomor 1923/B/PK/PJK/2017 INPUT: PROSES: OUTPUT:Pasokan Gas Alam Pemohon memberikan Hasil produksi berupaane diberikan oleh jasa untuk melakukan LNG, LPG danyang Prod ) proses liquefaction kondensat gas (hasilromesen (mengubah Gas Alam pemisahan cairan darimenjadi LNG dan proses liquefaction)LPG) dikembalikan kepadaProdusen Sebagaimana telah dijelaskan di dalam proses persidangan, Pemohonmerupakan suatu entitas non profit karena pendirian perusahaan Pemohondidasari oleh kebutuhan KKKS dan

prosespenagihan ini akan dilakukan berupa adanya laporan berkala atas seluruhbiayabiaya yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukan jasa /iquefactiontersebut, dan kemudian Pemohon akan menerima pembayaran (sesuai instruksiProdusen) dari agen pembayaran yang telah ditunjuk.Mengingat bahwa seluruh hasil alam (termasuk LNG, LPG, dan kondensat yangtelah diproduksi oleh Pemohon) berada pada kepemilikan Pemerintah Indonesiasampai dengan titik bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak KerjaSama (KKKS

diperlukan untuk menjalankan proses /iquefactiontersebut kepada Produsen at cost (tanpa markup) .Sebagaimana dijelaskan dalam Processing Agreement bahwa prosespenagihan ini akan dilakukan berupa adanya laporan berkala atas seluruhbiayabiaya yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk melakukan jasaliquefaction tersebut, dan kemudian Pemohon akan menerimapembayaran (sesuai instruksi Produsen) dari agen pembayaran yangtelah ditunjuk.Yang dimaksud dengan Produsen berdasarkan Processing Agreementadalah Pertamina dan KKKS

(dalam hal ini Mobil Oil Indonesia Inc. atausekarang dikenal dengan nama BUT ExxonMobil Oil Indonesia Inc.)Mengingat bahwa seluruh hasil alam (termasuk LNG, LPG, dan kondensatyang telah diproduksi oleh Pemohon) tetap berada pada kepemilikanPemerintah Indonesia sampai dengan titik bagi hasil antara Pemerintahdan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maka dapat dikatakan bahwapenyerahan hasil jasa liquefaction yang dilakukan Pemohon sepenuhnyadiserahkan kepada Pemerintah Indonesia (melalui Pertamina

KKKS dapat juga hanya mengundang melalui surat kepadaPeserta Tender lama yang telah lulus penilaian kualifikasiapabila jumlah Peserta Tender yang lulus penilaiankualifikasi sekurangkurangnya tiga;Bahwa dalil Termohon Keberatan yang menyatakan PT ENSCO tidakbersedia mengikuti tender ulang adalah bentuk rekayasa fakta, karena PTENSCO bukan nyatanyata tidak bersedia, berdasarkan alat bukti yang sahPT ENSCO berkenan ikut tender ulang sebagaimana diterangkan saksiListiyana Dewi, Rizal Kamal dan Wahyudi

Nomor 952 K/Pdt.SusKPPU/201718.19.bahwa penyampaian permintaan untuk persetujuan hasil pelaksanaantender kepada SKK Migas dari KKKS dapat diterima apabila telahmemenuhi kelengkapan dokumen yang telah ditentukan.

Ariaz selaku Ahli PTK 007 dari SKK Migas,dalam pemeriksaan ahli di persidangan sudah menjelaskan bahwa: Penyatuan atau pemisahaan paket pekerjaan di dalam tender itulebih kepada strategi pelaksanaan tendernya dan tergantung padapertimbangan KKKS masingmasing.

PTK 007 hanya mensyaratkan agarkontrak harus memuat kondisi apa yang dapat menyebabkanterminasi dini, jadi penilaian maupun batasan jangka waktuterminasinya diserahkan kepada pertimbangan KKKS;Bahwa Sdr. Dino Andrian selaku Saksi dari Kasubdin Pengadaan SKKMigas dan Sdr. DrIng Bonar TH.

Ariaz selaku Ahli PTK 007 dari SKK Migas,dalam pemeriksaan ahli di persidangan sudah menjelaskan bahwa: PTK 007 tidak mengatur secara rinci mengenai sistem penilaianmaupun teknis penilaian suatu pengadaan, karena KKKS dianggaplebih tahu halhal apa saja yang perlu dinilai untuk mencapai suatuhasil dimana dapat dipastikan bahwa apa yang ditawarkan sesuaidengan standar yang diharapkan.

821.2/556/BKD2015TENTANG MUTASI JABATAN KEPALA SEKOLAH SD, SMPSMA/SMK PENGAWAS DAN KEPALA UPTD di JAJARAN DINASHalaman 7 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/2015/PTUNPDGPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIRSELATAN Tanggal 06 Maret 2015 tersebut yang diberi tahu kepada paraPenggugat oleh RUSMA YUL ANWAR .M.Pd ,Kepala Dinas PendidikanKabupaten Pesisir Selatan , telah melakukan tindakan kesewenangwenangan, tindakan semena mena dan pennzaliman kepada kami parapenggugat dimana pada rapat KKKS

Sesuai dengan PSC Rokan blokbahwa PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) adalahKontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mempunyaitugas untuk melakukan eksplorasi, pengembangan danproduksi minyak dan gas pada wilayah kerja yang diberikan.Sebagai perusahaan KKKS, minyak dan gas, PT CPImenghasilkan minyak bumi (crude oil).Landasan hukum berdirinya Kontrak Bagi Hasil adalahUndangUndang Nomor 8 Tahun 1971 ("UU Nomor 8/1971")tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi("Pertamina").

cost yang tidak dikenakan pajak.Berdasarkan Rapat di Direktorat Penerimaan Negara BukanPajak pada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)s 26 November 2009 yang dihadiriDirektorat PNBP, Ditjen Anggaran, Direktur PotensiKepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak, KPP WP BesarSatu, Kantor Pengendalian Keuangan BP Migas dan KantorPerwakilan BPKP DKI Jakarta Il yang membahasTenyelesaian Pajak Terutang (PPh Pasal 26 dan PPN) atastransaksi Technical services dan Biaya Overhead dari KantorPusat KKKS

dapat di lakukanbersamasama antara kontraktor Minyak dan Gas Bumi yang telah ditetapkanoleh menteri ESDM untuk mengelola suatau wilayah kerja dan telahmendapatkan kontrak kerjasama dari SSK Migas dengan BU atau BUT lainnyadengan mekanisme yang telah di atur oleh peraturan perundangundangan ataupedoman yang telah di terbitkan oleh SSK Migas diantaranya melalui penawaranparticipating interest, kerja sama operasi (KSO), membentuk konsorsium danlainlain;Bahwa dalam hal kontraktor kontrak kerja sama (KKKS

Sepengetahuan Ahli, tidak terdapat lokasi sumur tua di Desa LubukNapal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;Bahwa berdasrkan Pasal 1 Angka 2 peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi padaSumur Tua, sumur tua adalah sumursumur minyak bumi yang di bor sebelumtahun 1970 dan pernah diproduksikan serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan padfa wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS

CPI sebagai salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama(KKKS) dengan BP MIGAS dalam eksplorasi minyak bumi di Indonesiasehingga dalam kegiatannya disamping menghasilkan minyak bumi jugamenghasilkan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi olehminyak bumi. Dalam upaya membersihkan tanah terkontaminasi olehlimbah minyak bumi secara biologis (bioremediasi) PT.

CPImemperhitungan biayabiaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme Cost Recovery yaitu KKKS (PT. CPI)mendapatkan kembali biayabiaya yang telah dikeluarkan sebagaimanadiatur dalam Pasal 56PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa,Jl. Gatot Subroto Kav. 3234, Jakarta Selatan, dengan FQR ke1 Tahun2012 sebesar US$ 486 ribu;Bahwa perbuatan terdakwa selaku General Manager Sumatera LightSouth (SLS) PT.

CPImemperhitungan biayabiaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme Cost Recovery yaitu KKKS (PT. CPI)mendapatkan kembali biayabiaya yang telah dikeluarkan sebagaimanadiatur dalam Pasal 56PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi di Kantor BP MIGAS, Gedung Patra Jasa,JI. Gatot Subroto Kav. 3234, Jakarta Selatan dengan FQR ke1 Tahun 2012 sebesar US $ 486 ribu;Bahwa perbuatan terdakwa selaku General Manager Sumatera LightSouth (GM SLS) PT.

CPImemperhitungkan biayabiaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme Cost Recovery yaitu KKKS (PT. CPI)mendapatkan kembali biayabiaya yang telah dikeluarkan danberdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Nomor: SR1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012 atas DugaanTindak Pidana Pelaksanaan Proyek Bioremediasi PT.

Banding selama tahun 2005 mengeluarkan DebitMemorandum/penggantian biaya kepada Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak PusakoPertamina Hulu atas penggantian biaya operasi Pipeline, Terminalling Storage dan sparepartsebesar USD 1.802.488,32 atau setara dengan Rp 17.468.203.885,00, yang seharusnyadikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas sengketa dan keterangan yang diperolehdalam persidangan, diperoleh keterangan sebagai berikut :bahwa Pemohon Banding merupakan KKKS