Pasal 2 Peraturan Meneteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan(1). Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau diluar negeri/ wilayah ekstra teritoiral Indonesia ternyata tidakmempunyail wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapatdilangsungkan dengan wali Hakim.(2).

Bahwa Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tidak dapat diperjualbelikan,diedarkan, dimiliki atau dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupunorganisasi dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian denganjumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ktat dari Meneteri Kesehatan RIdan terdakwa dalam melakukan penjualan serta menyerahkan kepada oranglain berupa Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tidak memiliki ijin dari yangberhak.nonn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana

di Kantor Polda Papua Barat.wonnn Bahwa berdasarkan keterangan ahli HASURA MULYANI, AMd barang buktiberupa batang daun, biji yang berasal dari sdr RIZAL adalah NarkotikaGolongan 1 jenis Ganja yang berasal dari tanaman ganja.n Bahwa Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tidak dapat diperjualbelikan,diedarkan, dimiliki atau dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupunorganisasi dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian denganjumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Meneteri

berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1(satu ) bungkus plastik bening berisolasi bening berisikan kristal putihdengan berat netto 0,3679 gram dengan sisa setelah pemeriksaan LabKrim 0,3481 gram adalah benar Mengandung Metamfetamina terdaftardalam Golongan (Satu ) Nomor Urut 61 lampiran UndangundangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa pada saat terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ashabushabu terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenangCq meneteri

atasnama Irin S Kategori A ;Bahwa sebenarnya dahulu Irin S mengambil uang ganti rugi dampak sosialPembangunan Waduk Jatigede atas nama Orangtuanya yang berada diDesa Jatiluhur ;Bahwa sudah jelas Penggugat berhak menerima uang santunan / uangkerohiman dengan Nomor ID 9050 atas nama Irin S yang beralamat diDusun Nangkod RT 04 RW 02 Desa Leuwihideung Kecamatan DarmarajaKabupaten Sumedang yang tergolong Kategori B sebagaimana PeraturanPesiden RI Nomor 1 tahun 2015 dan pelaksaannya diatur denganKeputusan Meneteri

Pasal 2 Peraturan Meneteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan(1). Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau diluar negeri/ wilayah ekstra teritoiral Indonesia ternyata tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapatdilangsungkan dengan wali Hakim.Hlm 12 dari 17 hlm Penetapan No. 2791/Padt.P/2019/PA.Sby.(2).

Bahwa Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tidak dapat diperjualbelikan,diedarkan, dimiliki atau dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupunorganisasi dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian denganjumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ktat dari Meneteri Kesehatan RIdan terdakwa dalam melakukan penjualan serta menyerahkan kepada oranglain berupa Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tidak memiliki ijin dari yangberhak.nonn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana

di Kantor Polda Papua Barat.wonnn Bahwa berdasarkan keterangan ahli HASURA MULYANI, AMd barang buktiberupa batang daun, biji yang berasal dari sdr RIZAL adalah NarkotikaGolongan 1 jenis Ganja yang berasal dari tanaman ganja.n Bahwa Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tidak dapat diperjualbelikan,diedarkan, dimiliki atau dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupunorganisasi dan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian denganjumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Meneteri

menggunakan faktafakta hukumyang sah sebagai dasar dalildalilnya melainkan hanya menggunakan asumsiasumsi terhadap tindakan yang belum dilakukan oleh Tergugat II sehingga telahjelas dansecara terang benderang bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatanmelawan hukum;Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa berdasarkan Surat PernyataanPembatalan yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang Kelas yang menyatakanbahwa pelelangan Objek Gugatan dalam perkara a quo dibatalkan mengingatPasal 27 huruf Peraturan Meneteri

Foto copy Keputusan Meneteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Nomor : AHU5568.AH.01.02.Tahun 2010 Tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 26 Nopember 2010, telah diberimaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P.7);. Foto copy Surat Persetujuan Pinjam Uang, Nomor : 24, tanggal 29 April 2011antara pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kuala Tungkaldengan pihak PT.

LaboratorisNomor : LAB 1887/NNF/2019 tanggal, 24 Jului 2019, yang ditanda tangani olehpemeriksa EDHI SURYATO, S, Si, Apt. yang diketahui oleh KepalaLABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH berkesimpulan bahwa, serbuk Kristal putihyang diduga Narkotika jenis sabu pada BB 1 dan Urine BB 2 yang disita daritersangka atas nama AGUS INDRA WIJAYA BIN EFENDI, Positif mengandungMETAMFETAMINA yang terdaptar sebagai ( Narkotika Golongan Nomor urut61 Lampiran Peraturan Meneteri

TPL arealSiharbangan Desa Tapian Nauli HI Kecamatan Sipahutar KabupatenTapanuli Utarasewai dengan SK Meneteri Kehutanan No. SK.58/MenhutII/2011 tanggal 28 februari2011. Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dari pemeriksaan saksisaksi yaknisaksi Sarman Siregar als Pak Ricky dan saksi Dawes Hutasoit als Ama jelita dandiketahui bahwa yang memerintahkan saksisaksi tersebut melakukan pengambilan kayudari areal konsesi PT.

TPL arealSiharbangan Desa Tapian Nauli HI Kecamatan Sipahutar KabupatenTapanuli Utarasewai dengan SK Meneteri Kehutanan No. SK.58/menhut11/2011 tanggal 28 februari2011. Bahwa adapun kayu pinus sebanyak 64 (enam puluh empat) batang yangsepenuhnya milik konsesi PT.

Beng Guat yang dikeluarkanoleh Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil untuk Golongan Tionghoa diBagansiapi api tanggal 18 Pebruari 1959,sesuai dengan aslinya (P11);Halaman, 5 dari 17 Penetapan No. 247/Pat..P/2018/PN Smg12.Foto Copy Surat Kewarganegaraan Indonesia atas nama Beng Guat ,yangdikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal. 11 Mel1964,sesuai dengan Aslinya (P12);13.Foto Copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas namaHok Seng (paman Pemohon) yang dikeluarkan oleh Meneteri

Menyatakan Bahwa Sertipikat Hak Milik No.375/Sakatiga di Keluarkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir telah sesuai denganProsedur yang berlaku. bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Selaku KetuaPanitia Pengadaan Tanah pembangunan Jalan Tol Inderalaya MuaraEnim telah sesuai dengan Peraturan Meneteri Agrariadan tata RuangNomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan KBPN nomor5 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat

MenteriKesehatan Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika, bahwa Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan danteknologi.Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkotika hanyadapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalamUndangundang ini dan harus mendapat izin khusus dari Meneteri

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukumyang bertentangan dengan kewajibannya dan juga bertentangan denganPeraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 44/PERDJPB/2015Maret 2015 juncto Peraturan Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 130/PERDJPB/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Meneteri Kelautan dan PerikananNomor 17/PERMENKP/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Penyaluran BantuanPemerintan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan demikian unsurmelawan hukum telah

bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika, bahwa Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuandan teknologi.Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 UU No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika, penyaluran Narkotika Golongan hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang inidan harus mendapat izin khusus dari Meneteri

Urut 8 Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Meneteri KesehatanNomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dari pasal 111ayat (1) maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secarasah dan meyakinkan .Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN RBIMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mengatur dan menetapkan hubunganhubungan hukum antaraorang dengan hutan, serta mengatur perbuatanperbuatan hukummengenai kehutanan;Pasal 81 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananmenyebutkan: Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sebelumberlakunya undangundang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkanundangundang ini;Pasal 56 Peraturan Meneteri Kehutanan RI P.44/Menhutll/2012tentang Pengukuhan Kawasan Hutan menyebutkan:

Pemetaan kawasan hutan yang dilaksanakan sebelumditetapkannya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku danselanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini;Berdasarkan Pasal 81 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 danPasal 56 Peraturan Meneteri Kehutanan RI P.44/Menhutll/2012, jelasbahwa objek penetapan a quo yang bukti penguasaannya berupa:e Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 34, tanggal 16Desember 1916 tentang Penunjukan Kawasan Hutan GunungTjantajan Timur;e Berita Acara

dengan tegas dailildalil parapenggugat dan Il yang menyatakan bahwa dalam penerbitan obyeksengketa telah melanggar peraturan yang berlaku,hal tersebut adalahsangat keliru, sebab dalam penerbitan obyek sengketa tersebut telahsesuail serta memenuihi peraturan Perundangan yang berlaku sertamemenuhi asasasas umum pemerintahan yang baik,asas kepastianhokum serta asasasas pemberihan hak atas tanah dan pendaftarantanah dimana dalam proses telah memenuhi Peraturan Pemerintah No:24 Tahun 1997, Peraturan Meneteri

Pada saat tersebutdijelaskan hanya untuk masyarakat hukum adat masyarakat yangdiperbolehkan membuka dengan cara membakar lahan sebagai tambahanpemerintah malalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutananmenerbitkan Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan denganP.34 /menlk/setjen/kum.1/5/2017 tentang pengakuan dan perlindungankearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup.Pada pasal 19 ayat (1) berbunyi berdasarkan berita acara sebagaimanadimaksud dalam pasal 17 ayat

Foto copy Peraturan Meneteri Keuangan No.170/PMK.01/2012 isurat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai denganaslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya,diberi : tanda dengan : TT. .1b ;3. Foto copy Keputusan Meneteri Keuangan RI No.139.KMK.08/2001, surat bukti tersebut tidak dapatdicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhimaterai secukupnya, diberi : tanda dengan : TT. 2 ;4.

Sukses LogindoAlam.Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2017 dan Pasal 44 ayat (3) huruf a Peraturan Meneteri ESDM Nomor11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan danPelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimamana juga disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya padaangka 5 (lima) halaman 6 (enam) menyebutkan bahwa Perpanjangan IzinUsaha Pertambangan (IUP) sudah harus disampaikan kepada GubernurPaling cepat 5 (lima

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/968/DPE/2016 tanggal 25 Oktober 2016 menyebutkan bahwaJangka Waktu Tahap Kegiatan produksi sampai dengan tanggal 6 Juni2018 dan hal ini juga di akui dan disebutkan Penggugat dalam suratgugatannya pada angka 3 (tiga) halaman 5 s.d 6, dan sesuai ketentuanPasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan Pasal 44ayat (3) huruf a Peraturan Meneteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentangTata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan

Jika di hitung, Penggugat mengajukanpermohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 9 (Sembilan)bulan sebelum berakhirnya Pemberian Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi secara Afiliasi.Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan Pasal 44 ayat (3) huruf aPeraturan Meneteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang TataCara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan PadaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana juga disebutkan oleh Penggugat dalam suratgugatannya

Bahwa, Tindakan Tergugat telah sesuai UndangUndang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lampirannyajo UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 jo UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 jo ketentuan Pasal 45 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan Pasal 44 ayat (3) huruf aPeraturan Meneteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang TataCara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan PadaKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.11.Bahwa, menanggapi dalil Penggugat dalam surat gugatannya padaangka