No.Put.0109/PP/A/M.III/16/2002 tanggal 26 April 2002;2. No.Put.13657/PP/M.1/16/2008 tanggal 26 April 2008;3.

No.Put.13658/PP/M.1/16/2008 tanggal 26 April 2008);Bahwa betapa pentingnya masalah pembahasan akhir pemeriksaan tentu sudah sama samakita maklumi terutama sejak berlakuknya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007,sehingga pencantuman persetujuan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan harus didasarkanpertimbangan yang sangat hati hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak;Bahwa dalam Lampiran surat Nomor : PHP70/WPJ.19/KP.0305/2010 (Daftar TemuanPemeriksaan Pajak Tahun 2008), hasil pemeriksaan PPN

Keterangan Rp1 Dasar Pengenaan Pajak 10.839.550.7162 Pajak Keluaran yang harus dipungut 1.083.955.0723 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 2. 371.936. 3034 Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar 1.287.981.2315 PPN yang kurang dibayar 6 Sanksi administrasi 8 Jumlah PPN yang Lebih dibayar 1.287.981.231 Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 April 2011 No.Put. 30539/PP/M.V/16/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut :Menolak permohonan Banding Pemohon

Pemohon PK berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put.30539/PP/M.V/16/2011 telah menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastianhukum.8 Bahwa berdasarkan permintaan dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak, PemohonPK Semula Pemohon Banding sudah melakukan Uji Bukti dengan Termohon PK SemulaTerbanding yang hasilnya telah diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak danMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan penelitian atas datadata hasil Uji Buktitersebut.9 Bahwa sengketa yang diajukan

Menguatkan Putusan Pengadilan Militer 04 Palembang No.PUT/02K/PM 104/AD/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 untukseluruhnya ;3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepadaTerdakwa sebesar Rp.7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;4.

No. 148 K/MIL/2009Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, namun khusus mengenai barang buktiperlu diperbaiki tentang statusnya, karena untuk barang bukti tidak cukupdilakukan atau dibuatkan Penetapan Penyitaan semua barang bukti in casutermasuk alat angkutnya, tetapi harus dilanjutkan dengan perampasan untukNegara, oleh karena itu putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/26/K/PMTI/BDG/AD/III/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang menguatkanputusan

Terdakwa.2) 2 (dua) lembar photo copy petikan putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No.Put/16- K/PM1-01/AD/l/2015 tanggal 24 Februari 2015 a.n. Terdakwa.3) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode AMP, 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode MET dan 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode THC.Dilekatkan dalam berkas perkara4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).5.

Laboratorium Kesehatan, PemerintahanAceh No.4.455/116/BLK/II/2016 tanggal 17 Maret 2016, urineTerdakwa dinyatakan positif mengandung zat narkotika jenissabusabu (Amfetamina, Metamfetamina dan marijuana),sebagaimana terdaftar dalam Lampiran No. urut 53, 61 dan 8pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.j) Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindakpidana penyalahgunaan narkotika dan telah divonis 10 (sepuluh)bulan penjara dan dipecat dari dinas TNI AD berdasarkanpetikan putusan No.Put

Suratsurat :a. 1 (satu) lembar surat keterangan analisis urineNo.4.455/1556/BLK/II/2016 tanggal 17 Maret 2016 a.n.Terdakwa.b. 2 (dua) lembar photo copy petikan putusanPengadilan Militer 101 Banda Aceh No.Put/16 K/PM101/AD//2015 tanggal 24 Februari 2015 a.n.

Suratsurat :a. 1(satu) lembar surat keterangan = analisis urineNo.4.455/1556/BLK/II/2016 tanggal 17 Maret 2016 a.n.Terdakwa.b. 2 (dua) lembar photo copy petikan putusanPengadilan Militer 101 Banda Aceh No.Put/16 K/PM101/AD//2015 tanggal 24 Februari 2015 a.n.

Terdakwa.2) 2 (dua) lembar photo copy petikan putusan Pengadilan Militer 101Banda Aceh No.Put/16 K/PM101/AD//2015 tanggal 24 Februari 2015a.n. Terdakwa.3) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Carekode AMP, 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode METdan 1 (satu) buah Rapid test narkoba merk V Care kode THC.Dilekatkan dalam berkas perkara4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500, (tujuh ribu limaratus rupiah).5.

Putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 24Juli 2003 No.Put.01323/PP/HT.V/15/2003 telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2003 ssuai satempel postertanggal 31 Juli 2003, oleh karenanya permohonanPeninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. TatoSakti tidak dapat diterima karena melampaui tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksudpasal 92 UndangUndang No. 14 tahun 2002.

Bahwa Pasal 91 huruf d dan e UndangUndang Pengadilan Pajakmenyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lainberdasarkan alasan sebagai berikut:(d).apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebab sebabnya.dan(e).apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.Put.40572/PP/M.VI/16/2012 tanggal 9 Oktober 2012 suatu bagian dariHalaman 4 dari

Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan banding melaluiPengadilan Pajak dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak wajib memberikanputusan yang adil atas banding tersebut;Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah perbedaan pendapat antaraPemohon Terbanding dan Termohon Banding atas surat Nomor KEP451/WPJ.19/2012 tanggal 18 April 2012 tentang penolakan ataspermohonan koreksi kredit pajak masukan.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula penggugatmembaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak No.Put

=Jumlah sanksi administrasiRp. 47.563.785, Jumlah yang harus dibayar Rp.160.810.895, Menimbang, Bahwa sesudah putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap I.C putusan PengadilanPajak tanggal 28 April 2006 No.Put.08055/PP/M.V1/16/2006 diberitahukan kepadaPemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding padatanggal 29 Mei 2006 kemudian terhadapnya olehpemohon Peninjauan Kembali dahulu) Pemohon Bandingdiajukan permohonan peninjauan kembal i secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengandisertai

Kep073/WPJ.11/BD.0403/2006 tanggal 27 Juni 2006 danmenerima permohonan Banding Pemohon Banding ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 22Mei 2007 No.Put. 10711/PP/M.V/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor.

Alamat: JI.Tambak Aji II/810 Tambak Aji, Ngaliyan, Semarang;Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembalisudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan PutusanNomor 633/B/PK/PJK/2012, tanggal 25 Maret 2013, yang amar putusannyasebagai berikut:Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 19 Agustus 2011 No.Put

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 51.707.878 Jumlah yang masih harus dibayar 103.415.756 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak tanggal 8 Maret2006 No.Put:07756/PP/MV/16/2006 yang telah berkekuatan tetap tersebutadalah sebagai berikut :Membatalkan Keputusan Tebanding Nomor: S307/WPJ.07/BD.05/2005tanggal 7 Maret 2005 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2002 Nomor : 00120/207/02/056/04 tanggal 24

September2004, atas nama : PT Atlas Copco Indonesia, NPWP: 01.832.342.8056.000,alamat : Cilandak Commercial Estate Gd. 203, Cilandak Timur, Pasar Minggu,Jakarta Selatan.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 8 Maret 2006 No.Put.07756/PP/MV/16/2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Terbanding pada tanggal 17 April 2006 kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonanpeninjauan

Barangbarang :Ganja seberat 1,6 (satu koma enam) kilo gram, dirampas untukdimusnahkan,1 (satu) buah rangsel korea warna hijau, dikembalikan kepadapemiliknya,Uang sebanyak Rp.1.675.000, (satu juta enam ratus tujuh puluhlima ribu rupiah), dirampas untuk Negara.Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B24K/AD/PMTI/IV/2007 tanggal 10 April 2007

No. 03 K/MIL/2008SODRI, Koptu Nrp.534681 tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B24K/AD/PMTI/IV/2007 tanggal 10 April 2007 sekedar mengenai kualifikasisehingga berbunyi sebagai berikut :1.3.Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :Terdakwa : IDHAM SODRI Koptu Nrp.534681.TerdakwalIl : YUNAN HELMI Kopka Nrp.534720.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Secara bersamasama tanpa hak dan melawan hukum menjual NarkotikaGolongan yang

Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak yang telah DiterbitkanSebelumnyaHalaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1249 B/ PK/PJK/2016Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010 danPut.39593/PP/M.1I/16/2012 Pengadilan Pajakseluruhnya permohonan banding atas kasus yang sama;Nomor telah mengabulkanBahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa produk unitlink adalah nama jenis produk asuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilanyang dihasilkan dari produk unit

manfaatpertanggungan risiko kematian alami.Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwapembebanan biaya pengelolaan investasi merupakan bagian daripenetapan premi dalam polis asuransi jiwa unit link yang tidak terpisahkanberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang merupakan penyerahanjasa asuransi yang tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan MahkamahAgung yang telah Diterbitkan SebelumnyaBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put

.22004/PP/M.V/16/2010dan No.Put.39593/PP/M.II/16/2012 Majelis Hakim mengabulkan seluruhnyapermohonan banding atas kasus yang sama.Dalam putusan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa unit link adalah nama jenis produkasuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilan yang dihasilkan dariproduk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yang seharusnya tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai.Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1249 B/ PK/PJK/2016Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217/B/PK

/Pjk/2012 atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010, MahkamahAgung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanseluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapatputusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Unit Link adalah nama jenisproduk asuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilan yang dihasilkandari produk Unit Link adalah Penghasilan Jasa Asuransi yang

menambah objek pajak sehingga pajak yang masih harusdibayar (termasuk sanksi bunga) bertambah menjadi sebagai berikut : Semula Rp. 3.374.826.491, Bertambah Rp. 5.002.317.423,Ketetapan Menjadi Rp. 8.377.143.914,Bahwa pada tanggal 31 Agutus 2006, Pemohon PK mengajukan Banding melaluiSurat Banding Nomor: 153/CCDI/TAXNII/2006 yang diterima oleh PengadilanPajak pada tanggal 06 September 2006 dengan nomor sengketa 120254322003;Bahwa pada tanggal 8 Juli 2008, Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusandengan No.Put

.:14566/PP/M.VI/12/2008, yang pada intinya memutuskanMENOLAK permohonan banding dari Pemohon PK;Bahwa baru pada tanggal 21 Juli 2008, Termohon PK mengirimkan salinanPutusan Pengadilan Pajak tersebut di atas kepada Pemohon PK;PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI AQUO TELAH MEMENUHISYARATSYARAT FORMIL1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put.:14566/PP/M.VI/12/2008, tertanggal8 Juli 2008, baru dikirimkan kepada Pemohon PK pada tanggal 21 Juli 2008,karenanya pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan

Pajak aquo, yang diajukan pada tanggal 20 Oktober 2008, adalah masih dalamtenggang waktu yang ditentukan oleh Undang undang;2 Bahwa setelah membaca dan mempelajari Salinan Resmi Putusan PengadilanPajak No.Put.:14566/PP/M.VI/12/2008, tertanggal 8 Juli 2008 yang barudikirimkan kepada Pemohon PK pada tanggal 21 Juli 2008, sesuai denganketentuan Pasal 91 UndangUndang Republik Indonesia No.14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya dalam Memori Peninjauan Kembali inidisebut sebagai "UU Pengadilan

Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 21 Maret 2002 No.Put.0188/PP/A/M.1V/16/2002 diberitahukan kepada Pemohon' Bandingsekarang Pemohon Peninjauankembali yang dikirim melalui Kantor Pos JakartaPusat cappos tanggal 14 Juni 2002, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauankembali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2002diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis

sebagimana dari akte permohonan peninjauankembaliNo. 16/PP/PK/AB/IX/2002 tanggal 16 September 2002 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Pajak Jakarta permohonan mana kemudian disusul dengan memori /risalah peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan PajakJakarta tersebut pada tanggal 16 September 2002 ;Menimbang, bahwa = permohonan peninjauankembali diterimaKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 September 2002, padahalputusan yang dimohonkan peninjauankembali, yaitu. putusan No.Put

./2009, tanggal 23Desember 2009 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 18459/PP/M.1/99/2009, tanggal 10 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat denganposita perkara pada pokoknya

Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 18459/PP/M.1/99/2009, tanggal 10 Juni 2009diberitahukan kepada Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirimmelalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap Pos tanggal 18 Agustus 2009, kemudianterhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Desember 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 November 2009 sebagaimanadalam Akta Permohonan Peninjauan Kembali

Memerintah kepada Terbanding untuk menerbitkan surat bahwaPembanding telah melunasi pajak terhutang untuk tahun 2000 Subsidair :Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakartatanggal S September 2003 No.PUT.01509/PP/HT.VI/14/2003 yang telahberkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut Menyatakan Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep108/WPJ.O6W/BD.03/2003

~JMenimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 5September 2003 No.PUT.01509/PP/HT.VI/14/2003 diberitahukan kepadaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauankembali yang dikirimmelalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap pos tanggal 16 September 2003,kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauankembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Desember 2003sebagaimana ternyata dari akte permohonan Peninjauankembali

Mochtar Karuwin Komar yang beralamat di Wisma Metropolitan II,Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920, sesuaidengan Surat Kuasa Khusustanggal 05 Maret 2007.Termohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauankembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 03 Oktober 2006 No.Put

21.205.174.508.00Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar Rp. 29.126.187,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp. 158.075.787,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp. 128.949.600,00Sanksi Administrasi :Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 28.368.912,00Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp. 128.949.600,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 286.268.112,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 03 Oktober 2006 No.Put

Pendapatan lainlain (potongan harga) sebesar Rp. 2.866.964.858.Bahwa putusan Pengadilan Pajak No.Put. 09149/PP/M.III/16/2006 tanggal 3Oktober 2006 nyatanyata tidak sesuai atau melanggar peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku yaitu tidak sesuai Pasal 1A ayat (1) hurufd danpenjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN.Bahwa halaman 41 alinea 7 putusan Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan.Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas faktafakta dan buktibukti dalam persidanganHal. 15 dari 18 hal.

Bahwa berdasarkan kedua alasan tersebut diatas (butir 2 dan 3), maka harga barang FOBhanya dibebankan kepada part yang telahdiganti saja, bukan total harga FOBkeseluruhan ;bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,mohon agar banding Pemohon Banding dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa amar putusan PengadilanPajak Jakarta No.Put 14697/PP/M.111/19/2008tanggal 18 Juli 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut Menolak permohonan bandingPemohon Banding terhadapKeputusan Direktur

No. 133/C/PK/PJK/2007Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 09276/PP/M.VII/12/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang telahberkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak No. KEP190/WPJ.01/2006 tangal 6 Juni 2006mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2002 No. 00057/203/02/122/05tanggal 23 Maret 2005, atas nama : PT.

No.Put.0109/PP/A/MIII/16/2002 tanggal 26 April 2002;2. No.Put.13657/PP/M.1/16/2008 tanggal 26 April 2008;3. No.Put.13658/PP/M.1/16/2008 tanggal 26 April 2008);Bahwa betapa pentingnya masalah pembahasan akhir pemeriksaan tentu sudahsama sama kita maklumi terutama sejak berlakunya Undang Undang Nomor 28Halaman 3 dari 22 halaman.