ML.Denny Tewu, SE..MM masih KetuaUmum nonaktif dan sudah diberhentikan sementara karena ada beberapa halyang membuat DR. ML.Denny Tewu, SE.,MM d Umum1. Bahwa Beliau telah menelantarkan segala tugas dari Partai DamaiSejahtera dengan pergi ke luar negeri dan meninggalkan SK PLH KetuaUmum Partai Damai Sejahtera yang akhirnya menimbulkan permasalahandalam internal Partai Damai Sejahtera antara lain yang terjadi di Kupang Saat ini ;2. DR. ML.Denny Tewu, SE.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPendidikan Tinggi;Konkret, hal yang diputuskan dalam objek sengketa tidak abstraktetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu secara khususmengubah status Para Penggugatdari mahasiswa aktif menjadimahasiswa nonaktif maupun pemberhentian (drop out) masingmasing sebagai berikut:i.

MoestafaSuradilaga maupun Tergugat Ill diberhentikan untuk sementara (nonaktif) oleh Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal, 12 Agustus 2009,dengan alasan atas permintaan Anggota Koperasi Karyawan Sosro(Kopkar SOSRO) karena Laporan Keuangan Kopkar Sosro yang tidakup to date atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai(matching) antara laporan keuangan dengan data pendukung danlaporan tersebut juga tidak didukung dengan penjelasan yang akuratatau lampiran pendukung tidak lengkap;.

., MSc, TERMOHON II dan dr.AHSANUDIN ATTAMIMI, Sp.OG(K), M.Med.Ed, tanpa mendapat suratapapun yang berkaitan dengan status sebagai mahasiswa nonaktif (off);.

Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah berstatus sebagai mahasiswi nonaktif (off), PEMOHON kembali diaktifkan sebagai mahasiswi Obstetri danGinekologi FK KMK Universitas Gadjan Mada tanpa adanya suratketerangan yang menerangkan bahwa PEMOHON sudahberstatussebagai makasiswi aktif, informasi tersebut PEMOHON terima dari dr.Adhyanovic Hadi Pradipta selaku Ketua Kelompok Angkatan yang manamenurut keterangannya bahwa informasi tersebut didapat dari dr.Primadian Atnaryan;Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni

Oleh karenanya dalilPemohon yang menyatakan Pemohon mendapat informasi sebagaimahasiswa nonaktif (off), dan Pemohon kembali diaktifkan kembalisebagai mahasiswi patut dibuktikan.

/UN26.17/KM/2019 tanggal 9Januari 2019 sehingga pada posita angka 8 gugatan a aquo,Penggugat menyatakan dengan sendirinya kepesertaan telahaktif kembali.Oleh karena Surat Keterangan Kuliah berlaku hanya 1 Tahunsesuai dengan BAB Romawi IV angka 30 jo BAB III Romawi Huruf C Peraturan Direksi Nomor 52 Tahun 2019 tentangPedoman Administrasi Kepesertaan dan Basis DataKepesertaan, maka pada tanggal 16 Maret 2020 AyahPenggugat kembali datang dengan ke Kantor Tergugat denganalasan kepesertaan Penggugat nonaktif

mungkindilanjutkan; Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuanHalaman 188 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.Pasal 146 ayat (1) huruf c UndangUndang No.40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Pemohon sebagai salah satupemegang saham dan Direktur PT Bika Jaya Foodmendalilkan telah mengajukan permohonan pembubaran PTBika Jaya Food dengan alasan sejak bulan Januari 2012sampai sekarang perseroan sudah tidak beroperasi lagi (nonaktif

Terbatas,sehingga Pemohonmempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonanpembubaran PT Bika Jaya Food ke Pengadilan NegeriCibinong; Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Penetapan 165sebagaimana tercantum dalam Penetapan 165 pada halaman25 menyatakan,Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9telah terungkap fakta bahwa benar ada laporanpertanggungjawaban Direksi untuk tahun 2007, 2008, 2009,2010, 2011, dan tahun 2012 yang menyatakan sejak tahun2012 sampai sekarang 2013 sudah tidak beroperasi lagi (nonaktif

saham,direksi atau dewankomisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkindilanjutkan; Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuanPasal 146 ayat (1) huruf c UndangUndang No.40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Pemohon sebagai salah satupemegang saham dan Direktur PT Bika Jaya Foodmendalilkan telah mengajukan permohonan pembubaran PTBika Jaya Food dengan alasan sejak bulan Januari 2012sampai sekarang perseroan sudah tidak beroperasi lagi (nonaktif

permohonanHalaman 198 dari 206 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt/2019/PT.BDG.pembubaran PT Bika Jaya Food ke Pengadilan NegeriCibinong; Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Penetapan 165sebagaimana tercantum dalam Penetapan 165 pada halaman25 menyatakan,Menimbang bahwa berdasarkan bukti P9telah terungkap fakta bahwa benar ada laporanpertanggungjawaban Direksi untuk tahun 2007, 2008, 2009,2010, 2011,dan tahun 2012 yang menyatakan sejak tahun2012 sampai sekarang 2013 sudah tidak beroperasi lagi (nonaktif

berdasarkan bukti P10telah ternyata telah dilangsungkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang telah dihadiri/diwakili oleh sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari saham yang telah dikeluarkanperseroan atau seluruhnya sejumlah 3500 (tiga ribu limaratus)lembar saham oleh karena itu Sesuai anggaran dasarrapat sah susunannya dan dapat mengambil keputusan yangsah dan mengikat,dan agenda rapat tersebut adalah:1.perubahan komisaris dari Tuan Wong Ngar kepada TuanNasir 2.Menyatakan PT Bika Jaya Food dalam keadaan nonaktif

hukum, yangmelaksanakan pemilihan pengurus Kosti Jaya melalui Rapat Anggota LuarBiasa (RALB) Kosti Jaya, secara tidak sah, melanggar UU Nomor 25 Tahun1992, AD dan ART Kosti Jaya, sehingga Pengurus yang dihasilkan adalah tidaksah, dan batal demi hukum; maka gugatan ini perlu minta Putusan Provisi,sebelum pokok perkara ini diperiksa dan diputus agar Pengadilan :" Membuatputusan sela, dan memutuskan agar pengurus hasil RALB Kosti Jaya tanggal 7September 2005 yang dipimpin oleh Tergugat Ill dinyatakan nonaktif

PENGGUGAT 2 kali mengirimkan surat permohonan untukdilakukan bipartid kepada TERGUGAT, karena PENGGUGAT inginmendapatkan atau mengetahui alasan dan penjelasan terkait dengantindakan nonaktif yang diberikan terhadap PENGGUGAT, masingmasingmelalui surat tertanggal 6 februari 2018 perihal permohonan bipartid dansurat tertanggal 9 Februari 2018 perihal permohonan bipartid II Bukti (P5);8.

Octo Ouwpoly dan Rektor NonAktif untuk rapat di Kantor Pengurus Besar PGRI Jakarta ;Bahwa, terungkap dalam rapat tersebut kalau YPLP/PPLP PGRI PUSATserta unsur Ketua Pengurus Besar PGRI, dalam hal ini Sekjen PB PGRImemaksakan kehendak untuk mengangkat kembali Saudara SamuelHaning,SH.MH. menjadi Rektor, walaupun secara terang benderangsaudara Samuel Haning SH.MH telah tidak Loyal kepada Organisasi PGRIdalam hal ini YPLP PT PGRI NTT dan Pengurus PGRI Provinsi NTT selakuPembina YPLP PT PGRI NTT sesuai

saksiSuratman serta saksi Fatur rahman yang menerangkan bahwa saksi telah dinonaktifkan oleh Tergugat yang diketahui saksi berdasarkan Pengumuman yangdi tempelkan di Pos Security dan saksi juga melihat nama nama para Pengugatyang dinonaktifkan di Penguman tersebut:Menimbang, bahwasaksi Tergugat yaitu saksi Gusnain dan saksiSuratman dan saksi Fatur rahman menerangkan bahwa setelah melihatpengumuman saksi bersama teman teman yang dinonaktifkan mempertanyakanke kepala kendaraan bapak anwar mengenai status nonaktif

saksiSuratman serta saksi Fatur rahman yang menerangkan bahwa saksi telah dinonaktifkan oleh Tergugat yang diketahui saksi berdasarkan Pengumuman yangdi tempelkan di Pos Security dan saksi juga melihat nama nama para Pengugatyang dinonaktifkan di Penguman tersebut:Menimbang, bahwasaksi Tergugat yaitu saksi Gusnain dan saksiSuratman dan saksi Fatur rahman menerangkan bahwa setelah melihatpengumuman saksi bersama teman teman yang dinonaktifkan mempertanyakanke kepala kendaraan bapak anwar mengenai status nonaktif

Aspek Administrasi Kepegawaian Daerah KabupatenBoalemo;a) Bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 07 September 2020sampai dengan tanggal penetapan Surat KeputusanPemberhentian Sementara Bupati Kabupaten Boalemo ProvinsiGorontalo banyak Administrasi Kepegawaian yang telahditandatangani oleh Bupati Boalemo nonaktif diantaranya sebagaiberikut : Mutasi Pengangkatan dalam Jabatan (bukti terlampir); Mutasi Pemberhentian Dari Jabatan (bukti terlampir); Mutasi Pindah Instansi (bukti terlampir); Mutasi Pemberhentian

pemberiantunjangan yang akhirnya akan berujung pada penuntutan olehASN yang merasa dirugikan terkait pemberlakuan surrutpenetapan Surat Keputusan Tata Usana Negara yang menjadiObjek Sengketa dalam perkara a quo;Aspek Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo;Bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 07 September 2020 sampaidengan tanggal penetapan Surat Keputusan PemberhentianSementara Bupati Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo banyakAdministrasi Kepegawaian yang telah ditandatangani oleh BupatiBoalemo nonaktif

Nomor 1420 K/Pdt.SusPHI/2017tanda P1 sampai dengan P4 sebagai berikut:Bukti P1 : Foto copy Rincian Pembayaran Penghasilan PegawaiBulan Januari 2016, Februari 2016, Maret 2017;Bukti P2 : Foto copy dari copy Surat Nonaktif Kerja Nomor287/EKSDS/PT.TJ/IV/2016, tanggal 5 April 2016 yangditandatangani oleh Firmansjah selaku Deputi DirekturSDM PT.

mengetahui pada saat di LP Sukamiskin, sedang adapenyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tanah Laut;Bahwa, Terdakwa mengetahui Pasangan Calon dalam PilkadaKabupaten Tanah Laut yaitu Pasangan Calon Nomor 1 (satu) Sukamtaberpasangan dengan Abdi Rahman, sedangkan Pasangan CalonNomor 2 (dua) Bambang Alamsyah berpasangan dengan AkhmadNizar;Bahwa, ADRIANSYAH adalah ayah dari pasangan calon nomor 2 (dua)yaitu BAMBANG ALAMS YAH;Bahwa, pada tanggal 7 April 2018, BAMBANG ALAMSYAH sudahmenjadi Bupati Tanah Laut Nonaktif

ADRIANSYAH sebagaiayah kandung dari pasangan calon bupati nomor 2 yaitu BAMBANGALAMSYAH;Bahwa, Terdakwa mengetahui Jabatan Bambang Alamsyah yaitu bupatinonaktif periode 20132018;Bahwa, BAMBANG ALAMSYAH nonaktif dari jabatannya karena cutiuntuk mengikuti pilkada di Kabupaten Tanah laut;Bahwa, ada sosialisasi dari panwaslu / pjs bupati / sekda kepada ASNuntuk netral;Bahwa, Netralitas ASN untuk keterlibatan dalam pilkada baik secaralangsung/tidak langsung, yaitu mengikuti kampanye, membantu logistikkepada

Bahwa awal pernikahan Tergugat mengambil studi S2(strata dua) di dua tempat, yaitu di MM UAJY danMagister Lingkunan di UGM, sedangkanPenggugatberstatus sebagai Pegawai Negeri Non Aktif, danpada saat itu Tergugat tidak mempunyai penghasilansedangkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri NonAktif tidak menerima gaji, sehingga untuk mencukupikebutuhan hidup keluarga dan juga kebutuhan anakyang bernama Diah Karina Dewi (lahir di Yogyakartapada tanggal 23 April 1981) yang mana pada saat itusedang menempuh

Ghozi, bahwa Pak Ghozisudah menghadap kepada Bupati bahwa tukar guling diganti dengan pembayaranganti rugi dengan nilai Rp.11.000.000.000, ;40e Bahwa saksi tidak melaporkan ke pada terdakwa karena terdakwa nonaktif, saksimelapor kepada Asisiten I ;e Bahwa kemudian perubahan dari tukar guling menjadi pembayaran tunai sebesarRp. 11.000.000.000, disampaikan oleh Bupati dalam suatu rapat kepada seluruhpeserta rapat ;e Bahwa saksi pernah membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Bupati dimanasaksi juga

(Pimpinan KPK NonAktif) untuk dijadikan Penasehat Hukum dalam sengketaPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), hingga akhirnya benarpemohon menggunakan jasa saudara Dr. BambangWidjojanto, SH., MH. (Pimpinan KPK Non Aktif) sebagaipenasehat hukum, sehingga Pemohon sudah tidakberhubungan lagi dengan Sahrin Hamid.c. Bahwa kuat dugaan sejumlah uang yang diserahkanoleh Sahrin Hamid kepada M.

(Wakil Ketua KPK NonAktif) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKWSA/145/V/2011 tanggal 30 Mei 2011. Untuk itu tidakbenar apabila Klien kami Drs. RUSLI SIBUA, M.Sididuga melakukan upaya suap terkait pemenangansengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011di Mahkamah Konstitusi (MK). Penyidik KPK dapatmelakukan klarifikasi kepada Dr. Bambang Widjojanto,SH., MH.

(Wakil Ketua KPK NonAktif) merupakan berpengalaman dan kompeten dalammempertahankan hakhak suara dalam upayapemenangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi (Mk).Untuk itu Pemohon merasa tidak ragu memperjuangkanhak suara Pemohon untuk dipertahankan di muka sidangMahkamah Konstitusi (MK), hingga pada akhirnyadengan upaya Pemohon bersama Kuasa HukumPemohon Dr. Bambang Widjojanto, SH., MH.

Tetapi posisi pekerjaan Penggugat saatini adalah dosen nonaktif di XXX XXXXXxX, karenasebelum berangkat ke Inggris telah adapembicaraan lisan bahwa Penggugat diterimakembali menjadi dosen.

Jumlah kehadiran tersebut telah diverifikasi oleh semuaDPD Tingkat I dan Tingkat II Partai Golkar seluruh Indonesia;e Memenuhi ketentuanketentuan yang diatur di dalam Pasal 25Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar, di manaMusyawarah Nasional, telah dihadiri oleh Peserta, Peninjau, danUndangan;Bahwa terhadap dalil gugatan poin 24, 25, 26, 27, 28 yang menyatakanbahwa Tergugat I dan Tergugat II telah diputus nonaktif dari jabatannyaselaku Ketua Umum dan Sekretaris DPP Partai Golkar melalui hasil

Rahmansyah, TERGUGAT mendasarkan suratkeputusannya pada :Halaman 15 dari 112 halaman Putusan Nomor: 87/G/2014/PTUN.JKT.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional ;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPendidikan Tinggi ;Konkrit, hal yang diputuskan dalam objek sengketa tidak abstraktetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu secara khususmengubah status PARA PENGGUGATdari mahasiswa = aktifmenjadi mahasiswa nonaktif maupun pemberhentian (drop out)masingmasing