Ditemukan 173 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otis omas otam otes ota opas olas ocas otak otan odas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — BAHRIYOEN SOETJIPTO vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
107 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • konversi (PeraturanMenteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962) tanah Milik Adat Girik C Nomor1138 Persil Nomor 59 DIl atas nama Sailan;Dan selanjutnya terhadap sertipikatsertipikat tersebut terjadi beberapa kaliperubahan dengan perincian sebagai berikut: Hak Milik Nomor 1235/Bintaro; Yang diterbitkan tertanggal 21 Maret 1975, Gambar Situasi tunggal17 April 1975 Nomor 1014, seluas tanah 500 M*, tertulis atas namaSudiyanto, yang diterbitkan berdasarkan konversi (PeraturanMenteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962) otas
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 05-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN GARUT Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Grt
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
1.ATANG BIN AHIM
2.ADE JUHANA BIN AHIM
3.NY. ENTIN BINTI AHIM
4.NY. YATI NURHAYATI
Tergugat:
1.NY. HJ. WIWIN BINTI H. ASEP Alm
2.NY. HJ. LILIS BINTI H. ASEP Alm
3.NY. HJ. ENENG BINTI H. ASEP Alm
4.NY. HJ. IMAS BINTI H. ASEP Alm
5.NY. H. UCU BINTI H. ASEP Alm
6.NY. H. LELA BINTI H. ASEP Alm
7.AZMI BIN H. ASEP Alm
8.H. OTANG
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GARUT
99 — 16
  • Oneng (alm) binti OLANCE (alm) telahmenikah dengan seorang lakilaki bernama SUGANDA (alm) yangmeninggal tahun 1979 di Bandung, dari pernikahannya tersebutmempunyai anak lakilaki bernama HERMANTO (alm) bin SUGANDA(alm).Bahwa HERMANTO (alm) bin SUGANDA (alm) meninggalkan 8(delapan) orang ahli waris yaitu: OTAS, IQBAL, ELIS, ASEP YOKO, TITINSINTA DEWI, IMAS PARIDA, PUPU dan YATI NURHAYATI (PenggugatIV).Bahwa pada tahun 1949 NY.ONENG (alm) binti OLANCE (alm) berceraidengan suaminya yakni SUGANDA (alm
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-11-2016 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2258 K/Pdt/2016
Tanggal 18 Nopember 2016 — SUDARSONO VS PRANOTO ANGSANA alias KOKCEN, DKK
64 — 76
  • (seratus enam puluh hektar)tersebut diganti rugi Penggugat Intervensi, tanah tersebut secara terusmenerus dikuasai dan diusahai Penggugat Intervensi dengan menanampohon kelapa sawit di atas tanah tersebut hingga sampai sekarang, sebagaifakta hukum otas ketidak benaran atau kebohongan dalildalilyang diajukan Tergugat Intervensi yang bernama Sudarsono;Bahwa Tergugat Intervensi dalam Gugatan tertanggal 10 Maret 2014menyatakan bahwa Objek Perkara telah dibeli Tergugat IntervensiSudarsono dari orang yang
Pengadilan PA TALU Perdata Agama
Register : 08-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA TALU Nomor 109/Pdt.G/2019/PA TALU
Tanggal 17 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 47
  • Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggalKKAKKAEKKAKEIREREREREEEEER OtAS Sebidang tanah perumahan yang terletakKAKA KAEAEAEKIR IK IKK ERERERERERIRER K ACQMatan Pasaman Kabupaten PasamanBarat Luas + 2.765,75 M2 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah *********xxx KKK: Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ********eKk RAE Sebelah Barat berbatas dengan tanah ******** eee: Sebelah Timur berbatas dengan *********xxkaxKK HHA:adalah berkekuatan hukum dan mengikat;5.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 117/PDT/2018/PT MND
Tanggal 26 September 2018 — Pembanding/Penggugat IV : JOLANDA SURUPATI
Pembanding/Penggugat II : HANNY WILAR
Pembanding/Penggugat III : SEMUEL TANDRIS
Pembanding/Penggugat I : NEFI DEBORA TANDRIS
Terbanding/Tergugat : PT.Bank Mandiri persero Tbk Pusat di Jakarta Cq.Cabang Tahuna
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Pemerintah RI Cq.Menteri Agraria BPN Pusat di Jakarta Cq.Kepala Ktr. Pertanahan Kab. Kepl. Sangihe
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Pemerintah RI Cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN RI
35 — 23
  • b) Yurisprudensi MA RI No.117 K/Sip/1971:"Gugatan otas ganti rugi yang tidak dijelaskandengan sempurna dan tidak disertai denganpembuktian yang meyakinkan mengenai jumlahHalaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT.MND.ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugattidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."c. Yurisprudensi MA RI No.1720 K/Pdt/1986 :"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertaiperincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadidasar tuntutannya.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Wanprestasi
Register : 05-06-2007 — Putus : 18-12-2007 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 224/PDT.G/2007/PN.MDN
Tanggal 18 Desember 2007 — - JANSEN CHANJAYA ALIAS NAGA HUSEN LAWAN - SUDARMAN ALIAS SAU YUNG, dkk
136 — 8
  • (tujuh juta rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2002 hinggaSampai Objek Perkara don Sertifikat Hak Milik No. 103/Desa Kota Matsum Httanda bukti hak otas Objek Perkara tersebut diserahkon dalam keadaan baikkepada Penggugat selaku yang berhak :11. Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV secaratanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugatsebesar Rp. 10.000.000.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-11-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 296/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
Maya S. Pulungan alias Seminole
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
WALIKOTA MEDAN
347 — 194
  • Fotokopi Koran Medan Bisnis terbitan Jumat 9 Februari 2018 denganjudul TAK ADA BANGUNAN BERSEJARAH KOTA MEDANDILINDUNGIGEDUNG WARENHUIS AKAN DI PUGAR*........se a otas eens ies: eae oe ete: GOES ci eer poeacreee ane seo are (Bukti P 39) ;40. Fotokopi Surat Keberatan Maya Seminole tertanggal 28 Februari 2018eee eee seater ee ea aaa eee eres eaaeceeeeeeeesaeeeeeeeessaaaeeeeeseeeaaenees (Bukti P 40) ;Halaman 43 dari 78 hal.Put.296/G/2019/PTUNMdn41.
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 30-01-2014 — Upload : 29-06-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 55/Pdt. G/2013/PN Mks
Tanggal 30 Januari 2014 —
44 — 4
  • dari nitai limid pada Pengumuman Lelang kedua tanggal23 Nopember 2012 untuk pelaksanaan lelang tanggal 07 Desember 2012sebesar Rp.42,531,100,000.00, diturunkan secara tajam tanpa dasar padaPengumuman Lelang Ulang tanggal 21 Desember 2012 untuk pelaksanaanlelang tanggal 28 Desember 2012 tinggal sebesar Rp. 29.770.900.00, yangtemyata kemudian Tergugat sendin selaku Kreditur yang bertindak selakupembeli lelang sendiri dengan harga yang sudah diturunkan sendin untuk maksudmengusai sendiri sepenuhnya otas
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Khusus
Register : 16-04-2007 — Putus : 19-09-2007 — Upload : 06-04-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 170/Pid.B/2007/PN SBB
Tanggal 19 September 2007 — Penuntut Umum:
I MADE ECA MARIARTHA, S.H.
Terdakwa:
M NASIR ABDUL WAHAB
121 — 45
  • selatjuimynrekomendast dari Kecomatan Kemudian diteruskan ke Bayian Ekonomi SetdaSumbawa untuk mendapatkan rekomendasi . dan bagian Ekonomi Setda Sumbawamenveluarkan rekomendasi vane masa berlakunva selama 3) (tiga) bulan untukpemehon dalam hal imi pengusaha keci) yane menvajukan permohonan kepadaPetamina Depet Badas Setelah suratsura tersebut lenukap (ade rekormendasi dariPemda Sumbawa) selanjutnya terdakwa sebaga: Kepala Pertamina Depot Badanmenerbitkan surat peretujuan pembelian BEM di SPL) otas
Pengadilan PA TALU Perdata Agama
Register : 01-02-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA TALU Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 24
  • Bentuk penguasaan PenggugatlKKKKEKKKEKKEEK OtaS Objek perkara c adalah dengan membuat tempatpembibitan buah kelapa sawit.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — DADAN RAHMAT, Amd
59 — 17
  • No. 10 Tahun 1998 tentangPerbankan dan penjelasan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006tanggal 5 Oktober 2006 tentang Lia;otas Aktiva Produktif ( KAP) danPembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank PerkrditanRakyat , poin 5 angka 2 huruf b dan poin 6 angka 2 Keputusan DirekturPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran No. 14/Kep/Dir/X/2005,tanggal26 Oktober 2005 Tentang Penetapan Skema Pelayanan Kreditserta point 12 huruf b dan bab VII poinl.3 Keputusan Direksi PDBPRKabupaten
    Nia Kurniati seolaholah yang diajukannya pegawai ataucalon pegawai dinas kebersihan adalah benar, tidak dicek and ricek yang disetuji olehbagian analisis, padahal syaratsyarat SK kepegawaian dan surat menjalan tugas adalahhasil scanan yang tidak benar alias fiktif yang berarti tidak adanya prinsip kehatihatian sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1, 29 ayat 2 UndangUndang Perbankandan penjelasan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober2006 tentang Lia;otas Aktiva Produktif
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — DEDI KURNIADI
77 — 24
  • pimpinan cabang yaitu perjanjian kredit yang ditandangani oleh saksiCECE ROHENDI yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN seolaholah yangdiajukannya pegawai atau calon pegawai dinas kebersihan, padahal baik SK maupunmelaksanakan tugas pekerjaan adalah fiktif alias tidak benar, jadi dengan demikiantidak adanya prinsip kehatihatian sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1, 29 ayat 2UndangUndang Perbankan dan penjelasan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Lia;otas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — Hj. NIA KURNIATI
62 — 17
  • olehterdakwa disetujui/dikabulkan oleh bagian analisis kredit dan kepala bagian kredityaitu saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT terdakwa dalam perkara terpisah dan saksiDADAN RAHMAT yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN seolaholah yangdiajukannya pegawai atau calon pegawai dinas kebersihan, ternyata tidak adanyaprinsip kehatihatian sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1, 29 ayat 2 UndangUndang Perbankan dan penjelasan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006tanggal 5 Oktober 2006 tentang Lia;otas