Ditemukan 136455 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksaan pelaksanaan pemaksaan
Penelusuran terkait : Pelaksana verifikasi Penelusuran teknis impor guia Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; “kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “; Muhammad sholeh S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19; Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung Rosa sabina j. aliandoe Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara; 1. mangatas togi butarbutar. 2. bevin butarbutar. 3. mangadar butarbutar vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir. 2. badan pelaksana otorita toba; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;;
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-07-2022 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 83/G/2022/PTUN.MKS
Tanggal 11 Agustus 2022 — AZRILVA KARYA UTAMA
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
135 — 43
  • AZRILVA KARYA UTAMA
    Tergugat:
    Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 03-12-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 238/Pdt.G/2018/PN Blb
Tanggal 15 Januari 2019 — ., M.Si Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kab. Bandung
60 — 1
  • ., M.Si Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kab. Bandung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-04-2022 — Upload : 01-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pdt/2022
Tanggal 18 April 2022 — KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO SELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO DKK VS WIDODO DKK
408 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJOSELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DIKABUPATEN PURWOREJO DKK VS WIDODO DKK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 03-12-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 252/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 Desember 2015 — EDWIN OLOAN SILEAN;KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KEPALA SATUAN PELAKSANA KECAMATAN KEMBANGAN
75 — 25
  • EDWIN OLOAN SILEAN;KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KEPALA SATUAN PELAKSANA KECAMATAN KEMBANGAN
    PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(PTSP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, KEPALASATUAN PELAKSANA KECAMATAN KEMBANGANberkedudukan di Jalan Intan Blok F1 Nomor 1, MeruyaUtara, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagaiSiNcRa HORN MS RRR MRC a TERGUGAT ;Hal 1 dari 5 Penetapan No. 252/G/2015/PTUNJKTMenimbang. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 252 / PENDIS / 2015 / PTUNJKT, tanggal 4 Desember 2015,Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1383 PK/Pdt/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — KOMARIYAH DKK VS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO SELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO DKK
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMARIYAH DKK VS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJOSELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATENPURWOREJO DKK
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 14/G/TF/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
ENDANG NATALIANTINI
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN
440 — 320
  • Penggugat:
    ENDANG NATALIANTINI
    Tergugat:
    KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN
    FIRMAN HAREFA, S.H.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat padaKantor Hukum (Law Office) SUMARDI & PARTNER, beralamatkantor di Perumahan Periuk Jaya Permai, Jalan Akasia No.237,RT.02 RW.05, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, KotaTangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini dapat bertindak secarabersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 011/SKPTUN/SDR/III/2020, tertanggal 10 Maret2020;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANPANITIA PELAKSANA PEMBEBASAN
    sebagaimana terurai di bawahini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pihak Penggugat (Endang Nataliantini) dalamperkara aquo, secara elektronik telah mengajukan gugatan sengketa perbuatanmelanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaad) dengan disertai tuntutan ganti rugi, dan juga mengajukanPermohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, denganobjek sengketa berupa :Tindakan Faktual (feitelij/ke handelingen) yang dilakukan oleh Tergugat (Ketua Pelaksana
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 11-09-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 23-01-2024
Putusan PTUN KUPANG Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG
Tanggal 21 Desember 2023 — WIDYA RAHMAT KARYA
Tergugat:
KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NUSA TENGGARA TIMUR
58 — 23
  • WIDYA RAHMAT KARYA
    Tergugat:
    KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NUSA TENGGARA TIMUR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-09-2017 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2449 K/Pdt/2017
Tanggal 12 September 2017 — ALOYSIUS LUSI BETAN vs KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
182 — 646 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALOYSIUS LUSI BETAN vs KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
    PUTUSANNomor 2449 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:ALOYSIUS LUSI BETAN, bertempat tinggal di Jalan Sumber Sekar,Gang Cempaka Nomor 5A, RT 004 RW 007, Kelurahan Kalirejo,Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTORPERTANAHAN KABUPATEN MALANG
    , berkedudukan di JalanTerusan Kawi Nomor 10 Kota Malang, diwakili oleh BambangSutjahjo, S.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malangselaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol BebasHambatan (Tol) Pandaan Malang, dalam hal ini memberi kuasakepada Fathorahem, S.H., Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Agustus 2016;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari
    Nomor 2449 K/Pdt/2017007, Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen;Dengan demikian permohonan dalam perkara ini adalah suatu bentuk atauprosedur keberatan terhadap penetapan ganti rugi tanah untuk kepentinganumum yang diatur secara khusus dalam ketentuan ketentuan Pasalpasal 38ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012,sehingga sudah jelas keberatan ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum cq Ketua Pelaksana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/Pdt/2017
Tanggal 8 Februari 2017 —
16 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEONARDUS SIHOMBING vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKUKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLPEKANBARU-KANDIS-DUMA
    ., Advokat, beralamat di Jalan Hang TuahPasar Sail Lantai Dasar Blok E Nomor 13, Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKUKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLPEKANBARUKANDISDUMAI, berkedudukan di Jalan AgrariaNomor 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah SungaiBetung, Siak Sri Indrapura, dalam hal ini memberikan kuasakepada Marzuki, S.H., dan kawankawan, Para Pegawai NegeriSipil pada Kantor
    KantorKelurahan, Kantor Kecamatan maupun di sekitar wilayah tempat pengadaantanah tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2015, Pemohon menerimaundangan Nomor 25/PPTJT/XI/20 15 perihal Undangan MusyawarahKesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Lahan Milik Masyarakat di KelurahanTelaga Samsam dan Kelurahan Kandis, Kota Kecamatan Kandis untukKegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol PekanbaruKandis tertanggal 17November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Siak selaku Ketua Pelaksana
    hilangnyaakses Jalan masuk ke sisa tanah Pemohon yana tidak terkena ganti rugi;Bahwa kemudian Pemohon menerima Surat Nomor 100/PemKK/134perihal Pemberitahuan Proses Kegiatan Pembangunan Jalan TolPekanbaruDumai tertanggal 25 November 2015 yang ditandatangani olehLurah Kandis Kota Kecamatan Kandis dengan lampiran 1 (satu) lembarfotocopy daftar Penilaian Ganti Rugi Rencana Pembangunan Jalan TolPekanbaruKandisDumai, yang intinya Pemohon diberikan waktu selama 2(dua) hari sejak data disampaikan oleh Pelaksana
    Put Nomor 235 K/Pdt/201714.10/VII/2015, tanggal 6 Agustus 2015 (menunjuk Kepala Kantor PertanahanKabupaten Siak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah);3. Benar undangan tersebut kami sampaikan kepada masyarakat melalui LurahKandis Kota selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolPekanbaru, Kandis dan Dumai Wilayah Kabupaten Siak;4.
    Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tidak pernah menerima surat keberatandari Pemohon yang berisi rincian pokok keberatan dan alasan/pertimbangan, karena Pemohon mengirim surat melalui Kantor Lurah KandisKota yang ditujukan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. TetapiSurat yang dimaksud oleh Pemohon sampai hari ini Termohon belum adamenerimanya;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/Pdt/2017
Tanggal 8 Februari 2017 — ALBON HUTAGAOL vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS-DUMAI,
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALBON HUTAGAOL vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKUKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLPEKANBARU-KANDIS-DUMAI,
    ., Advokat, beralamat di Jalan Hangtuah Pasar Sail LantaiDasar Blok E Nomor 13, Kota Pekanbaru, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 April 2016;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKUKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLPEKANBARUKANDISDUMAI, berkedudukan di Jalan AgrariaNomor 1 Komplek Perkantoran Pemda Sungai Betung, Siak SriIndrapura, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada JuniferEnsi, S.H., dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan
    Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2015, Pemohon menerimaundangan Nomor 25/PPTJT/XI/2015 perihal Undangan MusyawarahKesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Lahan Milik Masyarakat di KelurahanTelaga Samsam dan Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis untukKegiatan Pengadaan tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis tertanggal 17November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Siak selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;.
    Bahwa kemudian Pemohon menerima Surat Nomor 100/PemKK/134 perihalPemberitahuan Proses Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Dumai tertanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Lurah KandisKota Kecamatan Kandis dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy daftarPenilaian Ganti Rugi Rencana Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kandis Dumai, yang intinya Pemohon diberikan waktu selama 2 (dua) hari sejakdata disampaikan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (BPN) untukmempertimbangkan kembali harga ganti rugi
    Nomor 236 K/Pdt/2017Karena Kantor Pertanahan Kabupaten Siak baru ditunjuk berdasarkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor 98/Kep14.10/VII/2015, tanggal 6 Agustus 2015 (menunjuk Kepala KantorPertanahan Kabupaten Siak sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah);3. Benar undangan tersebut kami sampaikan kepada masyarakat melalui LurahKandis Kota selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolPekanbaru, Kandis dan Dumai Wilayah Kabupaten Siak;4.
    Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tidak pernah menerima suratkeberatan dari Pemohon yang berisi rincian pokok keberatan danalasan/pertimbangan, karena pemohon mengirim surat melalui KantorLurah Kandis Kota yang ditujukan kepada Ketua Pelaksana PengadaanTanah. Tetapi Surat yang dimaksud oleh Pemohon sampai hari iniTermohon belum ada menerimanya;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-10-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2171 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — MURAT HUTAGAOL VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU, KANDIS-DUMAI
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MURAT HUTAGAOL VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAKSELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHJALAN TOL PEKANBARU, KANDIS-DUMAI
    Hasibuan, S.H & Associates, beralamat kantor diJalan Hang Tuah Pasar Sail Lantai Dasar Blok E Nomor 13Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April2016;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAKSELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN' TANAHJALAN TOL PEKANBARU, KANDISDUMAI, berkedudukandi Jalan Agraria Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda SungaiBetung, Siak Sri Indrapura, dalam hal ini memberikan kuasakepada Marzuki, S.H., dan kawan.
    KantorKelurahan, Kantor Kecamatan maupun di sekitar wilayah tempatpengadaan tanah tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 21 November 2015, Pemohon menerimaundangan nomor: 25/PPTJT/XI/20 15 perihal: Undangan MusyawarahKesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Lahan Milik Masyarakat di KelurahanTelaga Samsam dan Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis untukKegiatan Pengadaan tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis tertanggal 17November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Siak selaku Ketua Pelaksana
    Nomor 2171 K/Pdt/2016telah ditetapkan, dan jika dalam waktu 2 (dua) hari tersebut Pemohontetap belum bisa menyepakati maka diminta mengajukan surat keberatanyang berisi rincian pokok keberatan dan alasan/pertimbangan ataspengajuan keberatan dimaksud, dan surat keberatan tersebut dutujukankepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Dumaimelalui Kantor Lurah Kandis Kota pada tanggal 27 November 2015;Bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan surat keberatan yang berisirincian pokok keberatan
    Karena Kantor Pertanahan Kabupaten Siakbaru ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiRiau Nomor: 98/Kep14.10/VII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 (menunjukKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagai Ketua PelaksanaPengadaan Tanah);Benar undangan tersebut kami sampaikan kepada masyarakat melaluiLurah Kandis Kota selaku anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolPekanbaru, Kandis dan Dumai Wilayah Kabupaten Siak;Bahwa benar undangan Termohon pada hari Selasa tersebut dihadiri
    Berarti Termohon Kasasi semula Termohon atau selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah harus melakukan Inventarisasidan ldentifikasi ulang Sejak Termohon Kasasi (semula Termohon)ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tertanggal 06Agustus 2015 atau sejak Termohon Kasasi (Semula Termohon)membentuk Ketua Satgas A serta Tim dan Satgas B serta Timsesuai Bukti Termohon Kasasi (Semula Termohon) yaitu T1 sesuaiKeputusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada halaman 15,Berarti Tim Satgas A dan Tim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 09-06-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/Pdt.Sus-BPSK/2020
Tanggal 9 Juni 2020 — EMIL HAFIZ VS PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
490 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EMIL HAFIZ VS PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
    ., dan kawankawan, Para Advokatpada Kantor Rumah Bantuan Hukum, beralamat di JalanBandar Purus Nomor 52, Padang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 November 2019;Pemohon Kasasi;LawanPT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERABARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGANPADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, yangdiwakili oleh, Manager PT PLN (Persero) Unit Induk WilayahSumatera Barat Unit Pelaksana Pelayanan PelanggangPadang, Jeffri Husni, berkedudukan di Jalan Khatib SulaimanNomor 44, Ulak Karang
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 26-12-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 264/B/2018/PTTUN.MDN
Tanggal 21 Februari 2019 — KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATKER PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI SUMATERA BARAT VS PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK
66 — 31
  • KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATKER PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI SUMATERA BARAT VS PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK
    Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2: Menyatakan batal Surat Keputusan Kelompok Kerja (POKJA)ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksana Jalan NasionalWilayah Il Provinsi Sumatera Barat Nomor TTP/PKT01/PULP/PJNII/PPK2.4/SBR/II/2018 Perihal: Penetapan Pemenang,Nama Paket Preservasi Rutin Jalan Kambang Tapan, Tapan Bts Jambi/PN tanggal 23 Februari 2018, nama pemenang:CITRA MUDA NOER BERSAUDARA;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-02-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 702 K/PDT/2021
Tanggal 18 Februari 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TRENGGALEK, selaku KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BAGONG, DK VS IMAM MUSNI, DK
141 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TRENGGALEK, selaku KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BAGONG, Pemohon Kasasi 2 KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS (BBWS BRANTAS) tersebut;
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TRENGGALEK, selaku KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BAGONG, DK VS IMAM MUSNI, DK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 782 K/Pdt/2014
Tanggal 19 Desember 2014 — CIPTA BETON SINAR PERKASA dan BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, dan kawan
47 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CIPTA BETON SINAR PERKASAdanBADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, dan kawan
    BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAKASSAR, berkedudukan di JI. SultanAlauddin Nomor 259 Makassar;2.
    TrillionGlory International ditempatkan sebagai Tergugatl, Penggugat jugamenarik kedalam perkara ini Badan Pelaksana Harian UniversitasMuhammadiyah Makassar berkedudukan dan beralamat di Jalan SultanAlauddin Nomor 259 Makassar (selaku pemilik proyek) yang dipandangpatut pula bertanggung jawab terhadap persoalan ini dan begitu pulaUniversitas Muhammadiyah Makassar berkedudukan dan beralamat diHal. 4 dari 14 hal.Put.Nomor 782 K/Pdt/2014Jalan Sultan Alauddin Nomor 258 Makassar, masingmasing ditempatkansebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-02-2013 — Upload : 17-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/Pdt.Sus2011
Tanggal 5 Februari 2013 — BPM NU (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDHATUL ULAMA) ; SRI WIDODO, S.Pd, dkk
14 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BPM NU (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MAARIF NAHDHATUL ULAMA) tersebut;
    BPM NU (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MAARIF NAHDHATUL ULAMA) ; SRI WIDODO, S.Pd, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI MAKASSAR, SNVT PELAKSANA JALAN NASIONAL METROPOLITAN MAKASSAR, DK VS PT. DUTA NIAGA JUMANTARA,
60 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIMAKASSAR, SNVT PELAKSANA JALAN NASIONALMETROPOLITAN MAKASSAR, DK VS PT. DUTA NIAGA JUMANTARA,
    KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIMAKASSAR, SNVT PELAKSANA ~ JALAN NASIONALMETROPOLITAN MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Abdullah Dg.Sirua No. 5 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Ir. RachmanDjamil, M.Si., selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Metropolitan Makassar, selanjutnya memberi kuasa kepadaIr. Rachmat Fadjar, Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan SNVTPJN Metropolitan Makassar, beralamat di Jalan Abdullah Dg.
    Surat Peringatan Ill Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan PolisiPamong Praja No. 730/271/VIII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat Il, diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli2013;sehingga sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 masih dalam tenggang waktu untuk diajukan gugatan ini;Bahwa dengan dikeluarkannya surat oleh Tergugat yaitu Surat Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, SNVT Pelaksana Jalan NasionalMetropolitan Makassar, Kepala Satuan
    Menyatakan batal Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIMakassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, KepalaSatuan Kerja Nomor : JM.01.03/PUNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013yang diterbitkan oleh Tergugat ;3. Menyatakan batal Surat Peringatan II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP., tanggal 5 Juli2013 yang diterbitkan oleh Tergugat Il;4.
    Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional MetropolitanMakassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : UM.01.03/PUN.METRO/307/2013tanggal 30 Mei 2013;5. Mewajibkan Tergugat II mencabut Surat Peringatan II Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP.,tanggal 5 Juli 2013;6.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2014koordinasi antara Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIMakassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional dan Provinsi MetropolitanMakassar, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta DinasDinas terkait. Jadi, dan, dengan demikian, syarat Final nyapun tidakterpenuhi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/Pdt/2017
Tanggal 12 September 2017 — THERESIA PENI HADJON Melawan KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
144 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • THERESIA PENI HADJON Melawan KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
    PUTUSANNomor 2446 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:THERESIA PENI HADJON, bertempat tinggal di Jalan SumberWaras Timur RT 006/RW 007, Kelurahan Lawang, KecamatanLawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTORPERTANAHAN KABUPATEN MALANG, berkedudukan di
    Nomor 2446 K/Pdt/2017sehingga sudah jelas keberatan ditujukan kepada Panitia Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum cq Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolBebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang, Kantor Pertanahan KabupatenMalang. Dengan demikian secara hukum, Negara atau Pemerintah RI cqKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 25-10-2023 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Pms
Tanggal 5 April 2024 — TRIJAYA PUTRA yang diwakili oleh Abdul Hasan
Tergugat:
1.Kuasa Pengguna Anggaran KPA Unit Pelaksana Teknis Dinas Pem. Siantar UPTDS Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera yang dijabat oleh Ir.
45 — 32
  • TRIJAYA PUTRA yang diwakili oleh Abdul Hasan
    Tergugat:
    1.Kuasa Pengguna Anggaran KPA Unit Pelaksana Teknis Dinas Pem. Siantar UPTDS Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera yang dijabat oleh Ir.
    Wesly Sidabutar
    2.Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatra Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran PA
    3.Gubernur Sumatera Utara
    Turut Tergugat:
    3.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK Unit pelaksana teknis Dinas Pematang Siantar Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
    4.Asisten Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar
    5.Pengawas Lapangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematang Siantar UPTDPS, Dinas Bina Marga dan Bina
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 13-04-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 21-03-2018
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 14/G/2017/PTUN.YK
Tanggal 6 September 2017 — Penggugat:
Badan Pelaksana Klasis GKJ Gunungkidul
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
338 — 211

  • MENGADILI

    DALAM EKSEPSI:

    - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor 045.2/057/I/2017, Hal: Jawaban Permohonan IMB, tanggal 17 Januari 2017 yang ditujukan kepada saudara Broto Yudono;
    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas
    Penggugat:
    Badan Pelaksana Klasis GKJ Gunungkidul
    Tergugat:
    Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
    Ngestiharjo, KecamatanTanjungsari, Gunungkidul, Selaku Ketua Badan Pelaksana Klasis GKJGunungkidul, berdasarkan Akta Sidang Klasis XLIX GerejaGerejaKristen Jawa Gunungkidul.
    Bahwa terhadap permohonan tersebut Pelaksana Tugas KepalaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pemerintah KabupatenGunungkidul kemudian mengirimkan surat jawaban atas permohonantersebut tertanggal 17 Januari 2017.
    Bahwa Yonatan Wasito selaku Ketua Badan Pelaksana Klasis GKJGunungkidul berdasarkan hasil Sidang klasis XLIX yang dilaksanakan pada25 Februari 2017 yang dituangkan dalam Akta Sidang klasis XLIX Gereja Gereja Kristen Jawa Gunungkidul 2017;8.
    (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Badan Pelaksana Klasis XLVIII GerejaGereja Kristen JawaGunungkidul Nomor 109/BapelklasGK/IX/2016,tanggal 19September 2016, Hal: Permohonan Audiensi, yang ditujukankepada Bupati Gunungkidul. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Badan Pelaksana Klasis XLIX GerejaGereja Kristen JawaGunungkidul Nomor 12/BapelklasGK/III/2017, tanggal 23 Maret2017, Hal: Permohonan Audiensi, yang ditujukan kepada SekretarisDaerah Pemkab Gunungkidul.
    Menyatakan batal Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penamanan ModalDan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor : 045.2/057/I/2017, Hal : Jawaban Permohonan IMB tanggal 17 Januari 2017 yangditujukan kepada Broto Yudono; 3.