Menyatakan Terdakwa FENNY LUSIANTI alias FENNY binti TINTINSUMARNI dan Terdakwa II FIORENA ROSEVELT SURYALI alias FIObintti ROSSY ERNA WIDIAWATI bersalan melakukan tindak pidanaPenipuan dan pencucian uang yang dilakukan secara bersamasamadan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Ketiga PenuntutUmum:2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENNY LUSIANTI aliasFENNY binti TINTIN SUMARNI dan Terdakwa II FIORENA ROSEVELTHal. 2 dari 23 hal. Put.

Menyatakan Terdakwa FENNY LUSIANTI alias FENNY binti TINTINSUMARNI dan Terdakwa II FIORENA ROSEVELT SURYALI alias FIObint ROSSY ERNA WIDIAWATI, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanpenipuan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan danTurut serta melakukan tindak pidana pencucian uang secara terusmenerus sebagai perbuatan berlanjut;.

melampaui kewenangannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjuncto Pasal 64 KUHP, Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Ag telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);3. Menetapkan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;4.

analisis Hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya dibidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan diKepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Saksi menerangkan bahwa;1) Dalam TPPU terdapat TPPU Secara Aktif dan TPPU secara Pasif.a.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atauturunan dari tindak pidana asal. Sebagai suatu tindak pidana lanjutanatau turunan dari tindak pidana asal maka penyelidikan dan penyidikantindak pidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukan adanyadugaan atau indikasi tindak pidana asal yang menghasilkan hartakekayaan dan kemudian ditemukan adanya dugaan atau indikasi tindakpidana pencucian uang berdasarkan buktibukti permulaan yangditemukan oleh penyidik.

Jawahir Amiruddin Masser als Amir Jawahir didugamelakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan/atautindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalampasal 378 dan 372 KUHP jo.

uang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.20.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 UndangundangHukum Pidana, Pasal 3 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa JAWAHIR AMIRUDDIN MASEER, S. Ag telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTAMELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG;2.

(Ahli dari PPATK) di persidangan menyebutkan bahwa untuk tindakpidana pencucian uang harus dibuktikan predicate crimenya sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana PencucianUang bersamasama dengan tindak pidana pencucian uangnya dalam artibahwa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 3 tidak bisa dilepaskan dariketentuan Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang ;Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim tingkat bandingjuga telah bersikap inkonsisten

Apakahdengan demikian, sebagian masyarakat Indonesia melakukan tindakpidana gratifikasi dan pencucian uang?

No. 791 K/Pid.Sus/2010Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa telahjelas dan nyata menyebutkan tidak pernah terjadi gratifikasi dan tindakpidana pencucian uang, namun ternyata judex facti dengan mendasarkanpada bukti petunjuk menyimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uangtelah terjadi, padahal keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwamemperlihatkan bahwa tindak pidana gratifikasi dan pencucian uangtidak pernah terjadi ;Disebabkan judex facti telah merangkai bukti petunjuk

Uang, pelaku tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulumelakukan tindak pidana pokok (predicate crime) sesuai Pasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian melakukanpenempatan atau perbuatan lainnya sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perbuatan dalam Pasal 3UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dipisahkan dariPasal 2 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena perbuatandalam Pasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian

Uang bukanmerupakan tindak pidana jika dilepaskan dari Pasal 2 UndangUndangTindak Pidana Pencucian Uang ;Namun demikian, judex facti justru memutus Terdakwa melakukan tindakpidana pencucian uang tanpa membuktikan adanya tindak pidana pokok(predicate crime).

(1) KUHP:ATAUKedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian

Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf aKUHAP harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembalitersebut dinyatakan tetap berlaku ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana;Mengingat Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

No25 tahun 2003 Tentang perubahan etas UndangUndang No.15Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang JO pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum pidana ;SUBSIDAIR:Bahwa ia terdakwa MUSRIZAL ARIF bin Din mulaisekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan = 21Oktober 2010 atau pada waktuwaktu lain dari bulanJanuari 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010,bertempat di toko WIN SELULAR milik Santoso Lie di ITCBSD Lt.

RAMLANtersebut ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) a UndangUndang RINo. 25 tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang UndangNo.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jopasal 56 ke2 Kitab UndangUndang Hukum pidana ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaantersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkantuntutannya terhadap Terdakwa sesuai Surat Tuntutannyatanggal 05 Agustus 2011, No. Reg.

alias HERRY SALIM ;Menetapkan agar Terdakwa MUSRIZAL ARIF Bin DIN membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan JaksaPenuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tangerangselanjutnya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yangamarnya berbunyi sebagai berikutMenyatakan Terdakwa : MUSRIZAL ARIF BIN DIN, terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT DANTURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN

Menyatakan Terdakwa BUGI MARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara Bersama-sama2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUGI MARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;3.

sebesar Rp. 11.000.000.000, lalu pada hari yang sama menariknya lagisebesar Rp. 11.000.000.000, telah terbukti;Ad. 3 Unsur Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;Menimbang, bahwa yang dimaksud Harta Kekayaan yang diketahuinya ataupatut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan DanPencegahan Pemberantasan Pencucian

Menyatakan Terdakwa BUGI MARTONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan secaraBersamasama2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUGI MARTONO oleh karena itudengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sejumlahRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidakdibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;3.

Pasal 4 ayat (1) UndangUndang No. 15 Tahun 2002tentang Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAU:Hal. 37 dari 111 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2010Bahwa mereka Terdakwa 1. Krisno Abiyanto Soekarno selaku DirekturUtama, Terdakwa 2. Thomas Aquino Ganang Rindarko bin Haryadi selakuDirektur Keuangan dan Terdakwa 3. Paimin Landung selaku DirekturOperasional PT.

Menyatakan Terdakwa Krisno Abiyanto Soekarno, Terdakwa II ThomasAquino Ganang Rindarko bin Haryadi dan Terdakwa III Paimin Landungtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Perbankan dan tindak pidana Pencucian Uang secara bersamasama dan berlanjut ;2.

Wahana Bersama Globalindo sebesar Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) merupakan hak (PemohonPeninjauan Kembali selaku karyawan ) dan bukan sebagaiperbuatan yang dapat dipidana atau dikwalifikasi sebagai subjekyang menerima atau patut mengetahui hasil kejahatan ;Pencucian uang telah didefinisikan sebagai Penggunaan uangyang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitasindividu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadiaset yang terlinat seperti dari sumber yang sah.

Secara sederhanadefinisi tersebut dapat disederhanakan adalah suatu proses untukmembuat uang kotor menjadi bersih aktivitas pencucian uang akanmeliputi kKegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukarantersebut dinamakan sistem transaksi, dalam transaksi ini melibatkanunsurunsur institusi, financial, cek, catatan, akuntansi dan banyakpekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan denganmembelanjakan uang tunai baik melalui institusi financial atau tidak,maka hal tersebut dapat merupakan hal

transaksi usaha, makadalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari sistemtransaksi uang tunai ke sistem transaksi usaha.

Sus/2018Atau;Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaDan:Keddalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;ua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut:1.3

.Menyatakan Terdakwa Alvyna Jayanti Ellyzart bersalah melakukantindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dandiancam melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP Dan Kedua Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam suratdakwaan Kombinasi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvyna Jayanti Ellyzart denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan

Menyatakan Terdakwa Alvyna Jayanti Ellyzart telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara BersamaSama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvyna Jayanti Ellyzart denganpidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan sertadenda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa Alvyna Jayanti Ellyzart telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SecaraBersamaSama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang;2.

Sus/2018penipuan dan pencucian uang telah tepat dan tidak salan menerapkanhukum; Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang, diawali dari adanya permintaan Louis Gunawan Khoe(suami Terdakwa) kepada Agus Abidin untuk mencari tambahan modaluntuk memperluas putaran bisnis minyak kelapa sawit, dan untuk ituAgus Abidin meminta kepada Richard David Waworuntu untuk menjadiDirektur PT.

Achmad Dimyati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang secara berlanjut;2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa yaitu Terdakwa I Hendra Gunawan bin Gatot Santoso dan Terdakwa II Ilham Hidayat, Sst. Apt. bin H.

Achmad Dimyati terbuktisecara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uangsecara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatuprimair dan dakwaan kedua primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Gunawan bin GatotSantoso dan Terdakwa II Ilham Hidayat, Sst. Apt. bin H.

HIDAYAT, HENDRAGUNAWAN, SUNAR SASONGKO dkk. sebagaimana dimaksuddalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP, pasal 3, 4, dan pasal5 UU No.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,pasal 81, 82 dan 85 UU No. 10 Tahun 1998.

Pengertian Pencucian Uang :Dapat ahli jelaskan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU PP TPPU)menyebutkan yang dimaksud dengan pencucian uang adalahsegala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidanasesuai dengan ketentuan dalam UU PP TPPU.b.

umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yangdilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkanasalusul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.401Sementara itu, terhadap mekanisme pencucian uang semua pihaksepakat bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalamtiga tahap.

Dakwaan Kedua Primairmelanggar Pasal 3 Undangundang RI No. 8 tahun 2012 tentangPencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidairmelanggar Pasal 5 ayat (1) UndangUndangNo. 8 tahun 2012 tentangPencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusunsecara komulatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaanKesatu

Menyatakan Terdakwa HENGKY AMIR, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;---------------------------5.

Disita dari HAYATI dalam perkara TP Perbankan dan Pencucian Uangdengan tersangka HENGKY AMIR, SE , dan dijadikan sebagai barangbukti dalam perkaraTersebut :a. Uang Tunai sebesar Rp 49.208.000, (Empat puluhsembilan juta dua ratus delapan ribuANQSULAN jrnn nnn wenn nnn n nn nn nner n nner n nnn nee e nnn nner n nnn n cee nnesHalaman 131 dari 138.Ptsn.

dalam undangundang ini danketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlakubagi bank menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan/terpenuhi:;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum telah dapat dibuktikan/ terpenuhi, makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KeduaJaksa/ Penuntut Umum yaitu) Terdakwa didakwa melakukanperbuatan pidana menurut ketentuan dalam pasal 3 UndangundangRI No. 8&8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian

Lebihlebih jika maksud itu merupakan wujudpermulaan kejahatannya, meskipun tidak selesai dan tidakselesainya tersebut bukan atas kehendaknya sendiri, maka dapatdikualifikasikan sebagai percobaan atau poging (vide pasal 53KUHP), yaitu percobaan melakukan tindak pidana pencucian uang(money laundering); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatasdapatdisimpulkan :: 22 n nnne bahwa Terdakwa HENGKY AMIR, SE. adalah sebagai KepalaCabang Pembantu PT.

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahdiubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 dan pasal 3 UndangundangRI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang mengandung ancaman pidana secarakomulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka MajelisHakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepadaTerdakwa yang lama dan besarnya dipandang adil sebagaimanaditetapkan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan khususapabila pidana denda tidak dibayar dapat

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No. 10 Tahun 1998 dan pasal 3 Undangundang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, KUHP, KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkaraMENGADILI1. Menyatakan Terdakwa HENGKY AMIR, SE. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanatersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dalam Surat DakwaanJaksa/ Penuntut2.

Nomor 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.Pasal 56 ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Utara tanggal 16 Agustus 2016 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa . BAGAS ADITYA als. ODENG, Terdakwa Il.OKI MAULANAN bin IBNU MASUD dan Terdakwa III.

WIDI HARIANTObin AHMAD JOYOWINOTO terbukti bersalah secara sah menurut hukummelakukan tindak pidana Penipuan dan tindak pidana Pencucian Uangsebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Jo. pasal 56 ke1 KUHP. Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1)huruf r UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian UangJo. Pasal 56 ke1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .

WIDIHARIANTO bin AHMAD JOYOWINOTO tersebut telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantumelakukan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan secaraberlanjut;4. Memidana Para Terdakwa: Terdakwa : BAGAS ADITYA als.

Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan para Terdakwa terkait dengantindak pidana penipuan dan perkara tindak pidana pencucian uangmelanggar Pasal 5 UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan ParaTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 378 KUHP.sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua, oleh karena ituHal. 13 dari 16 hal.

Pasal 2 Ayat (1)huruf r UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal56 ke 1 Jo.

Judex Facti telah diketahui melakukan kesalahanatau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang; perihal ini disebabkan karena ternyataketentuan rumusan unsurunsur tindak pidana sebagaimana dimaksudpada (Pasal 3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidakterpenuhi secara sempurna artinya Pemohon Kasasi tidak dapat dijerat/dikenakan ketentuan

Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan/Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangperihal inilah disebabkan karena perbuatan dan delik PemohonKasasi tidaklah memenuhi ketentuan rumusan unsurunsur dalam Pasal3 quo; sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikandakwaannya (Delik Formal); selanjutnya atas nama hukum/undangundang; maka Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak terbukti bersalahmelakukan kejahatan pencucian uang dan bebas/lepas demi hukum;Hal. 35 dari 52 hal.

Judex Facti terlalu. memaksakankehendaknya untuk menjerat (memvonis) Pemohon Kasasi dengandasar tindak pidana pencucian uang padahal telah diketahuirumusan unsurunsur pasal dan alat pembuktian yang dijadikandasar memutus tidak terpenuhi secara sempurna;Bahwa adapun ketentuan rumusan terhadap (Pasal 3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Setiap orangyang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan

) artinya Dakwaan ke1 dan ke2 adalah mengenai pidanakorupsi sedangkan untuk Dakwaan ke3 mengenai pencucian uang;Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan; ternyata PemohonKasasi telah terbukti bersalah untuk yang pertama kalinyamelakukan tindak pidana korupsi quo; akan tetapi berdasarkanlogika hukum bagaimana mungkin bisa terjadi atau timbul tindakpidana pencucian uang; sedangkan Pemohon Kasasi tidak pernahterbukti melakukan tindak pidana sebelumnya; artinya selama iniPemohon Kasasi tidak pernah

No. 1024 K/Pid.Sus/201444sehingga Pemohon Kasasi haruslah terlepas/terbebas dari ke2(dua) unsurunsur dalil tindak pidana pencucian uang; untuk itusudah seharusnya/sepantasnya bagi YM.