Ditemukan 1850 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-06-2007 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178K/TUN/2006
Tanggal 14 Juni 2007 — PARWINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
4631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PARWINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    Bahwa Tergugat telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan yangmenguatkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahHal. 2 dari 14 hal. Put. No.178 K/TUN/2006Sumatera Utara No.30/1217/3012/PHI/II/112002 tanggal 28 November2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara CV. PARWINDO denganPUK.SP. KAHUT SPSI, padahal permasalahan antara Penggugat denganPUK.SP. KAHUT SPSI CV.
    PARWINDO dengan Penggugat bukanlah mengenaiperselisihan perburuhan, karena Penggugat tidak melakukan PemutusanHubungan Kerja dengan karyawannya, Penggugat juga tidak melanggarhakhak normatif pekerja maupun syaratsyarat kerja sebagaimanadimaksud oleh UndangUndang No.21 Tahun 1954 maupun UndangUndangNo. 22 Tahun 1957.
    Dengan demikian Tergugat telah melampauikewenangannya dalam mengeluarkan putusannya;Bahwa tindakan Tergugat yang menguatkan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Utara yangmenimbulkan kewajiban/akibat hukum bagi Tergugat, yaitu : (1) memberikanHal. 3 dari 14 hal. Put.
    Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmenguatkan putusan Termohon Kasasi i.c Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat s.o.r. telah salah dan keliru sertaceroboh menjatuhkan putusan yang intinya menguatkan putusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah PropinsiSumatera Utara di Medan No.30/1217/3012/PHI/II/112002 tanggal 28November 2002, padahal menurut hukum yang berlaku PemohonKasasi tidak ada dan tidak pernah melakukan Pemutusan HubunganKerja dengan
    Daerah atau PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat), seperti terjadi dalamperkara ini ;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta s.o.rtelah melampaui wewenangnya sebab tanpa dasar hukummembenarkan (justifikasi) tindakan Termohon Kasasi yang mewajibkanPemohon Kasasi agar membahas dan membicarakan dengan PUK.SP.KAHUT SPSI CV.
Putus : 10-07-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/TUN/2009
Tanggal 10 Juli 2009 — WINOTO, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
3214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WINOTO, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
Putus : 31-01-2007 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329K/TUN/2003
Tanggal 31 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P) ; vs. Ir. SUHERMAN
1712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P) ; vs. Ir. SUHERMAN
Putus : 06-06-2008 — Upload : 27-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370K/TUN/2006
Tanggal 6 Juni 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; IBRAHIM
86 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; IBRAHIM
Putus : 05-03-2008 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148K/TUN/2005
Tanggal 5 Maret 2008 — SOBAMBOWO BUULOLO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SOBAMBOWO BUULOLO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
Putus : 14-09-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03 PK/TUN/2011
Tanggal 14 September 2011 — MUNIF ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUNIF ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    No.238 K/TUN/2007 tanggal 7 Juli 2009 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Tergugat dengan posita perkarasebagai berikut :OBYEK GUGATAN :Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini adalah Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.1249/1507/11212/VIIVPHK/82005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.
    TIMBULNYA SENGKETA:Bahwa adapun awal timbulnya perselisihan perburuhan antaraPenggugat/Pekerja dengan Pengusaha adalah karena kegigihan Penggugatselaku Ketua Serikat Pekerja dalam memperjuangkan hakhak pekerja atasadanya dugaan penyelewenangan dana Jamsostek yang dilakukan olehTergugat/Pengusaha ;Bahwa dugaan penyelewenangan tersebut dilakukan Tergugat/Pengusaha dengan cara melakukan pembayaran premi Jamsostek karyawanberdasarkan Gaji Pokok saja, pada hal menurut undangundang seharusnyadibayarkan
Putus : 20-02-2008 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72K/TUN/2006
Tanggal 20 Februari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. BERNOFARM
160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. BERNOFARM
Putus : 18-06-2008 — Upload : 24-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193K/TUN/2007
Tanggal 18 Juni 2008 — PERTAMINA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
3920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERTAMINA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 01-11-2006 — Upload : 25-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453K/TUN/2003
Tanggal 1 Nopember 2006 — Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Injaplast
2618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; PT Injaplast
Putus : 07-01-2008 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87K/TUN/2001
Tanggal 7 Januari 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; MIE MIE
2219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; MIE MIE
    Bahwa terhadap putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Agustus1999 Penggugat mengajukan banding ke Panitia PenyelesaianPerselisinan Peroburuhan Pusat;Bahwa terhadap banding Penggugat tersebut, pada tanggal 18Oktober 1999 Tergugat mengeluarkan Putusan No. 1692/1609/4208/X/PHK/101999 dengan amarnya menguatkan putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat diBandung No. 236/U/12/V1/1999 tanggal 29 Juni 1999;.
    Bahwa Penggugat tidak menerima putusan yang dikeluarkan olehPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan putusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat karena itu sejakawal perundingan di Departemen Tenaga Kerja Tangerang, baikHal. 3 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001Pihak Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery dengan Penggugat tidakpernah membicarakan mengenai rencana untuk mempekerjakanPenggugat kembali di Perusahaan PT. Bella Nitec Machinery.
    Menurut UndangUndang No. 22 Tahun 1957tentang Penyelesaian Perselisihnan Perburuhan, PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan wajib memberikanperantaraan ke arah penyelesaian secara damai dalam suatuperselisihan perburuhan dengan jalan mengadakan perundingandengan kedua belah pihak berselisih.
    Kemudian barulah ia dapatmengambil keputusan yang bersifat mengikat kedua belah pihak;Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusatdalam mengambil alin putusannya telah mempertimbangkanHal. 7 dari 15 hal. Put. No. 87 K/TUN/2001putusannya dengan sewenangwenang. Dalam pertimbanganalinea 1 Halaman 10 putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat menganggap bahwa ......
    Dasar Pengusahatidak mengajukan banding atas putusan Panitia PenyelesaianPerselisihnan Perburuhan Daerah dianggap PI. Bella NitecMachinery telah berupaya untuk menghindari terjadinyapemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja dan perbuatanPengusaha telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan MenteriTenaga Kerja No.
Putus : 21-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440K/TUN/2006
Tanggal 21 Januari 2009 — NICO CENTRAL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NICO CENTRAL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Putus : 29-01-2009 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 571K/TUN/2005
Tanggal 29 Januari 2009 — GUNUNG MELAYU ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
2816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNUNG MELAYU ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
Putus : 05-10-2007 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384K/TUN/2006
Tanggal 5 Oktober 2007 — BERUANG SAMUDERA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
2119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BERUANG SAMUDERA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Putus : 07-04-2008 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311K/TUN/2005
Tanggal 7 April 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; BETTY ANDRYANI
187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; BETTY ANDRYANI
Putus : 08-05-2008 — Upload : 24-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192K/TUN/2007
Tanggal 8 Mei 2008 — RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
2322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
Putus : 06-02-2009 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103K/TUN/2007
Tanggal 6 Februari 2009 — PROTEKINDO SANITA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
3925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PROTEKINDO SANITA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
    Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No.
    Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 1626/2100/2763/IX/PHK/102004 tanggal 13 Oktober 2004 tersebut di atas;3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru,yang berisi :a. Menyatakan masa kerja Pekerja Noor Widha Chaya Devian terhitungsejak tanggal 1 Mei 1999 s/d 30 April 2002;b. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PT. Protekindo Sanita(Penggugat) dengan Pekerja Sdr.
Putus : 06-02-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184K/TUN/2007
Tanggal 6 Februari 2009 — RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
3313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMINDO PRATAMA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 27-01-2009 — Upload : 21-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33K/TUN/2005
Tanggal 27 Januari 2009 — GUNUNG MELAYU ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNUNG MELAYU ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 27-01-2009 — Upload : 21-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28K/TUN/2005
Tanggal 27 Januari 2009 — RISTRA INDOLAB ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RISTRA INDOLAB ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Putus : 12-06-2007 — Upload : 20-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133K/TUN/2006
Tanggal 12 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. KERIS GALLERY
1610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. KERIS GALLERY
    Wisnu Haryono, sehingga dengan tidak terdapatnya kesepakatan antarakedua belah pihak tersebut, maka Panitia Pusat mengeluarkan putusan Nomor :351/369/779/XIII/PHK/32004 tanggal 23 Maret 2004 yang inti amarnyaberbunyi sebagai berikut :"Memperkuat Putusan Panitia Penyelesai Perselisihnan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Timur di Surabaya Nomor 567/365/766/112.10/2003 tanggal 02Juni 2003" ;Bahwa dengan dikeluarkan Putusan Panitia Pusat point 7 tersebut diatas, maka Pengusaha PT.
    No. 133 K/TUN/2006MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo. 245/G/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Agustus 2005 ;MENGADILI SENDIRI :Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah