ITII Palembang.Bahwa barang milik Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukimankota Palembang yang terdakwa ambil bersama Kusnadi als Adi Garong binHusni yaitu kabel lampu penerangan jalan merk NYFGBY 4x10 mmsepanjang 1 meter.Bahwa cara kedua terdakwa mengambil kabel penerangan lampu jalan milikDinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman kota Palembang yaituterdakwa Ms.

ITII Palembangtepatnya di median tengah jalan tiang lampu jalan milik Dinas Perumahan Rakyatdan kawasan permukiman kota Palembang dengan cara yang telah disebutkandalam fakta persidangan diatas.

Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwadan dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta bahwa cara keduaterdakwa mengambil kabel penerangan lampu jalan milik Dinas Perumahan Rakyatdan kawasan permukiman kota Palembang yaitu terdakwa Ms.

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah alat gergaji besi bergagang besi berbalut karet ban warnahitam, dirampas untuk dimusnahkan 1 (Satu) potongan kabel lampu penerangan jalan merk NYFGBY 4x10 mmsepanjang 1 (satu) meter, dikembalikan kepada Dinas Perumahan Rakyatdan kawasan Permukiman kota Palembang yang dalam hal ini dikuasakankepada saksi Dedi Suprianto, ST Bin Alm. Supriatin Maikun6.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standard dan PedomanPengadaan Jasa Konstrusi ;4. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor : KEP.107/MEN/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang penetapandan pengangkatan pejabat pengelola keuangan DIPA dan tugaspembantuan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2006 untukKabupaten Berau ;5.

Bin ARDIANSYAH (Alm))menyerahkan hasil pekerjaan Permakanan Transmigrasi Lokal sebanyak 50(lima puluh) Kepala Keluarga (KK) dalam perjalanan dari Debarkasi sampaike Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sukan Tengah SP.3dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasil pekerjaanyang akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yang ditandatangani olehPihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd. Bin ARDIANSYAH(Alm) selaku Direktur CV.

Bin ARDIANSYAH (Alm))menyerahkan hasil pekerjaan Angkutan Transmigrasi dan BarangBawaannya untuk Transmigrasi Lokal sebanyak 50 (lima puluh) KepalaKeluarga (KK) ke Lokasi Permukiman Unit Pelaksana Teknis (UPT) SukanTengah SP.3 dan SP.4 dan Pihak Kedua (Sarju Bin Sarmo) menerima hasilpekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yangditandatangani oleh Pihak Pertama Terdakwa ACHMAD KADIK ARDI, S.Pd.Bin ARDIANSYAH (Alm) selaku Direktur CV.

Putusan Nomor 427 K/TUN/2020Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor 272 Tahun 2019, tentang Pencatatandan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Mediterania PalaceResidences Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode20192022, tertanggal 23 April 2019, sampai dengan adanya Putusandalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht vangewijsde); Dalam pokok perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 272 Tahun 2019, tentangPencatatan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan PengawasPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunMediterania Palace Residences Kemayoran Kota Administrasi JakartaPusat Periode 2019 2022 tertanggal 23 April 2019;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 272 Tahun 2019, tentangPencatatan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan PengawasPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah = SusunMediterania Palace Residences Kemayoran Kota Administrasi JakartaPusat Periode 20192022, tertanggal 23 April 2019;4.

Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menunda/menangguhkanatas pelaksanaan lebih lanjut Objek Gugatan Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DaerahHalaman 4 dari 8 halaman.

Pengawas PerhimpunanPemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Mediterania PalaceResidences Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode20192022, tertanggal 23 April 2019, sampai dengan adanya Putusandalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht vangewijsde); Dalam pokok perkara:1Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (Dahulu ParaPembanding/ Para Penggugat) untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NIAS selaku PENGGUNA ANGGARAN

Penggugat:
Darwin Lisan
Tergugat:
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Intervensi:
Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Pantai Mutiara Kota Administrasi Jakarta Utara;

JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokirandana lembaran 2;1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruangdan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLAnomor : 13/TRPLISTRIK/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihalperingatan dan ke II dan Undangan ;1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas TataRuang dan Permukiman Kab.

KURNIA ABADI PADANG;1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas TataRuang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT.BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 4 Februari 2014 perihal Suratpembukaan sebagian pemblokiran;1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas TataRuang dan Permukiman Kab.

Koran Pinjaman FRENKY MARIO LUMBANTOBINGsehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik padaDinas Tata Ruang dan Permukiman Kab.

yaitu:Pasal 131 menyatakan bahwa:1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan olehPemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmemberikan masukan dalam:Penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;a9 5 Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman;dan/atau

dan warga Taman Setia Budi Indah II (TASBI II), yang tergabung didalamWadah Himpunan Warga Taman Setia Budi Indah (HIWASBI).Bahwa secara hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jo. Peraturan PemerintahNomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan KawasanPermukiman, Jo. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman DenganHunian Berimbang, Jo.

Nomor 1 Tahun 2011 TentangPerumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:Pasal 131 menyatakan bahwa:1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan olehPemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmemberikan masukan dalam:a.

Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;d. Pemelihnaraan dan perbaikan perumahan dan kawasanpermukiman; dan/atau pengendalian penyelenggaraanperumahan dan kawasan permukiman;3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan denganmembentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.Pasal 132 menyatakan bahwa: 1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) mempunyaifungsi dan tugas:a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;b.

Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembanganpenyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;c. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;d.

Kepala Kantor Perencanaan Daerah Kota Batu Nomor : 050/469/422.301/2006 tanggal 24 Agustus 2006 perihal pembebasan tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan Bina Marga;--------------------------------------32. Foto copy Notulen Sidang/Rapat Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu, tanggal 16 Februari 2007.---------------------------------------------------------------------33.

Foto copy SK Walikota Batu No. 180/170/KEP/422.013/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Gedung Perkantoran Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu.-------------------------------------------------------------------------------------------------38. Foto copy Kwitansi bematerai tanpa nomor pembayaran Biaya Pengurusan Sertifikat hak milik No. 98 GS No.2065 untuk Balik Nama ke a.n.

Budi Santoro yangmembahas rencana pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Permukiman dan BinaMarga Kota Batu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batu dan telah menyetujui kKesepakatan yang isinya sebagai berikut : Tanah yang akan dibeli untuk gedung perkantoran Dinas Permukiman danBina Marga Kota Batu adalah tanah milik ADI SUNARYO Als. H.

Udiono menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinar Permukiman danBina Marga Kota Batu menggantikan Drs.

Udiono selaku PPTK pada Kegiatan pengadaan Tanah untuk KantorDinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu tahap Il TA. 2007 diberitahu, olehsaksi Komsul, SH selaku bendahara pengeluaran bahwa akan dilakukan pencairandana untuk pembayaran kegiatan pengadaan tanah Kantor Dinas Pemukiman danBina Marga Kota Batu Tahap Il, yang akan dikirim kepada Terdakwa Hj.

Budi Santoso yangmembahas rencana pengadaan Tanah untuk Kantor Dines Permukiman dan BinaMarga Kota Batu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batu dan telah menyetujui kKesepakatan yang isinya sebagai berikut : Tanah yang akan dibeli untuk gedung perkantoran Dinas Permukiman danBina Marga Kota Batu adalah tanah milik ADI SUNARYO Als. H.

Udiono menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Permukiman danBina Marga Kota Batu menggantikan Drs.

26Januari 2016;Halaman 45 dari 177 Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2020/PT.BJM289) 1 (Satu) bundel fotocopy SIRUP ( Sistem Informasi RencanaUmum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab.

Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar No.193 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentangPenunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan DinasPerumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan Air Minum danPenyehatan Lingkungan pada Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler)Kabupaten Banjar TA. 2016 yang mengangkat saksi HARNIAH, ST.

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahandan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentangPenunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran2016;151. SK Bupati Nomor : 821.2012BANGPEG/BKD Tanggal 06Agustus 2015 tentang pengangkatan HARNIAH, S.T., selaku KepalaSeksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan danPermukiman;152.

/2020/PT.BJMkontrak : 03/C2DAk/PPKPL/PABDISPERKIM/2016 tanggal 26Januari 2016;289. 1 (Satu) bundel fotocopy SIRUP ( Sistem Informasi RencanaUmum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab.

Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman PenyerahanPrasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman(PSU) di Daerah Jo Pasal 35 ayat (4) dan (5) Peraturan DaerahKota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang PenyerahanPrasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman olehPengembang di Kota Depok, menyebutkan yang pada intinya:Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan danbelum diserahkan, Pemerintah daerah membuat berita acaraperolehan

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan UtilitasPerumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok.b.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan UtilitasPerumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok.f.

Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Saranadan Utilitas Perumahan dan Permukiman (PSU) di Daerah JoPasal 35 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana danUtilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kotahalaman 30 dari 50 putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Dpk.Depok Penetapan tersebut adalah telah sesuai dengan proseduryang berlaku dan tidak melanggar hak dari siapapun sehinggadalil

Foto Copy Penyampaian Rancangan Tambahan Berita Acara Perolehan Asetatas Prasarana sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman MampangIndah Dua No.593/2987Aset tertanggal 4 September 2017, yang diberi tandabukti TV,VI4; (Foto Copy sesuai dengan Asli).5.

YULIANTARA BinDURASMAN (Dalam berkas perkara terpisah), selaku Ketua Panitia Pemeriksadan Penerima Barang / Jasa (P2B) hasil pekerjaan pada Kegiatan PembinaanPenyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) danPembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Menerima barang/jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisikpembangunan permukiman yang telah diserahkan sesuai denganpersyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat PerintahKerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa hasilpembelian, pengadaan dan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan;4.

Menerima barang/jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisikpembangunan permukiman yang telah diserahkan sesuai denganpersyaratar/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat PerintahKerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa hasilpembelian, pengadaan dan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan;4.

Pengadaan Barang / Jasa pada kegiatanPembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi(P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan lKawasanTransmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBarito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 yangdibentuk / ditunjuk oleh Terdakwa .

No. 63 K/PID.SUS/2011pembangunan permukiman sesuai dengan persyaratanpersyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat PerintahKerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak); Menerima barang/jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaanfisik pembangunan permukiman yang telah diserahkan sesuaidengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam SuratPerintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak); Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasahasil pembelian

., berdasakan Surat PejabatPembuat Komitmen Nomor 602/290/SPPBJ/PKT/2012 tanggal 14 Maret 2012tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanan Paket PekerjaanPembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi selakuRekanan Penyedia Barang, dan saksi Ir.

Kawasan TransmigrasiDIPA Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan Anwarsebagai Petugas/Pengawas Lapangan Pembangunan Permukiman;Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 Direktorat Jenderal PembinaanHal. 3 dari 86 hal.

Syakura melalui Surat Nomor08/290/SPPBJ/PKT/2012 tanggal 14 Maret 2012 mengajukan SuratPenawaran Harga untuk Pekerjaan Pembanguan Permukiman danInfrasturuktur.

Syakurasebesar Rp812.854.045,00;Bahwa tanggal 01 Juli 2013, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan danEvaluasi Nilai pekerjaan Pembangunan Permukiman dan Infrastuktur UPTGeumpang II SP.5 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas SyiahKuala dinyatakan bahwa Pembangunan Permukiman dan Infrastuktur UPTGeumpang II SP. 5 tidak sesuai dengan kontrak yaitu: Terdapat kekurangan nilai pekerjaan (fisik) di lapangan dibandingkandengan Kontrak Addendum I, dengan rincian sebagai berikut:(1) Pembangunan RTJK

SPM: 0837/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 132/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab.

SPM: 0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 138/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab.

DPA SKPD : 1.03 01 01 30 12 5 2;
107) Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib; Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum; Unit Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman; Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumebr Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang

ALDY KARYA MANDIRI;
158) Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman;
159) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
160) SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG

/BKD Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan HARNIAH, S.T., selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

Kepala Seksi Pengembangan Air Minum padaDinas Perumahan dan Permukiman.161) Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahandan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan PenetapanPejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TahunAnggaran 2016;Halaman 37 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT BJM162) Keputusan Kepala Dinas Perumahan danPermukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016tanggal 04 Januari

pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA.2016, berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan danPermukiman Kabupaten Banjar Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, KeputusanPengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten BanjarNomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat danPanitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten

Banjar TA. 2016, Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahandan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : O04 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil PekerjaanDinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, baik secarasendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi EDY MULYONO selakuPejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016

26Januari 2016;DISITA DARI HARNIAH;298. 1 (Satu) bundel fotocopy SIRUP ( Sistem Informasi RencanaUmum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab.

Kepala Seksi Pengembangan Air Minum padaDinas Perumahan dan Permukiman.161) Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahandan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan PenetapanPejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TahunAnggaran 2016;162) Keputusan Kepala Dinas Perumahan danPermukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia PelaksanaKegiatan di Lingkungan

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PENGGUGAT kepentingannyaterbukti sangat dirugikan karena TERGUGAT telah menerbitkan ObjekSengketa yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturanperundangundangan yang berlaku, antara lain : Undangundang No. 1Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PeraturanPemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan UtilitasPerumahan dan

Permukiman di Daerah dan Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan No. 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik3.

Bahwa kedudukan PENGGUGAT selaku penyelenggara perumahanatau disebut perusahaan pengembang diamanatkan oleh ketentuan Pasal23 dan Pasal 24 Undangundang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahandan Permukiman yang diperbaharui dengan Undangundang No. 1 Tahun2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkansebagai berikut : 2020222 nn nn nen n en nn nen ne nsBunyi Pasal 23 Undangundang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahandan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undangundang No. 1Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalahsebagai berikut :Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh badan usaha di bidangpembangunan perumahan dilakukan hanya di kawasan siap bangun ataudi lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri; Bunyi Pasal 24 Undangundang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPermukiman sebagaimana diubah dengan Undangundang No. 1 Tahun2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikutDalam membangun lingkungan siap bangun selain memenuhi ketentuanpada Pasal

Copy Laporan Bulan AprilPenyelenggaraan Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana Kota Manado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 205. Copy Laporan Bulan MeiPenyelenggaraan Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana Kota Manado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 206. Copy Laporan Bulan JuniPenyelenggaraan Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana Kota Manado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 207.

Copy Laporan Bulan JuliPenyelenggaraan Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana Kota Manado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 208. Copy Laporan Bulan SeptemberPenyelenggaraan Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana Kota Manado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 209. Copy Laporan Bulan OktoberPenyelenggaraan Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana Kota Manado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 210.

Copy Laporan Bulan NovemberPenyelenggaraan Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana Kota Manado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 211. Copy Laporan Bulan DesemberPenyelenggaraan Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana Kota Manado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 212. Copy Laporan Triwulan (FebruariApril)Penyelenggaraan Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana Kota Manado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 213.

Copy Laporan Bulan AprilPenyelenggaraan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana KotaManado Tahun 2015 Sektor Halaman 104 dari 121 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT MND Perumahan Permukiman INSITU 205.Copy Laporan Bulan MeiPenyelenggaraan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana KotaManado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 206.Copy Laporan Bulan JuniPenyelenggaraan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana KotaManado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 207.Copy Laporan

KotaManado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 211.Copy Laporan Bulan DesemberPenyelenggaraan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana KotaManado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 212.Copy Laporan Triwulan (FebruariApril) Penyelenggaraan Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca BencanaKota Manado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman INSITU 213.Copy Laporan Triwulan II (MeiJuli)Penyelenggaraan Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana KotaManado Tahun 2015 SektorPerumahan Permukiman

Palittin tertanggal Agustus 2018;

Bupati Toraja Utara Nomor : 224/VI/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Toraja Utara Tanggal 06 Juni 2014;

Utara Nomor : 6/I/2018 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 Januari 2018;

Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018;

) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018;

Atas KeputusanWalikota Bogor Nomor 640.45228 Tahun 2014 tentang PenetapanLokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bogorbeserta Lampirannya tanggal 27 April 2015 (copy);Hal.4 dari 38 hal.

Kota Bogor (asli);1 (satu) lembar Surat Nomor 02/PPKDP/VIII/15 tanggal 12 Agustus2015 perihal Laporan Persiapan Pelelangan Kegiatan PenataanKawasan Kumuh Perkotaan dari PPK kepada Kepala Satuan KerjaPembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bogor (asli);1 (satu) lembar Surat Nomor 01/SatkerPU/VIII/15 tanggal 19Agustus 2015 perihal Permohonan Pelaksanaan PelelanganPenataan Kawasan Kumuh Perkotaan dari Kepala SatkerPengembangan Infrastruktur Permukiman kepada Ketua Pokja ULPPembangunan Infrastruktur

Permukiman Kota Bogor (asli);Hal.6 dari 38 hal.

Permukiman Kota Bogor, Nama Rekanan PT.Indotama Anugrah, Nama Bank BPD Jabar Cabang SudirmanBogor (copy);4 (empat) lembar Register Data Realisasi Kontrak PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Bogor (copy);1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA DIPA033.05.1.559986/2015 tanggal 26 Oktober 2014 PT. IndotamaAnugrah (asli);1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal DIPA DIPA033.05.1.559986/2015 tanggal 23 November 2015 PT.

Indotama Anugrah KodeAkun Pajak 411211 Uraian Pembayaran PPN 10 % Desember2015 (asli);Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411124 uraianpembayaran PPH Pasal 23 tanggal 21 Desember 2015 (asili);1 (satu) lembar Surat Nomor PR01.03CK/095 dari DirekturPengembangan Permukiman kepada Kepala Dinas PekerjaanUmum Kota Bogor Perihal Penanganan Permukiman Kumuh TA.2015 oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Maret 2015 (copy);1 (satu) lembar Surat Nomor 809/1347Diwasbangkim dari atasnama Walikota Bogor/Sekretaris

Cs
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

;Bahwa antara PENGGUGAT II selaku Pejabat Pembuat KomitmenKegiatan Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Slawi,Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara pekerjaan PembangunanSaluran Drainase Perkotaan Slawi Tahun Anggaran 2015 danTERGUGAT selaku Penyedia Barang/ Jasa Kegiatan PenataanLingkungan Permukiman di Kecamatan Slawi, = Pangkah,Kedungbanteng dan Jatinegara pekerjaan Pembangunan SaluranDrainase Perkotaan Slawi Tahun Anggaran 2015, telah sepakat untukmembuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama

Nama Kegiatan : Penataan Lingkungan Permukiman diKecamatan Slawi, Pangkah, Kedungbantengdan Jatinegara;b. Nama Pekerjaan : Pembangunan Saluran Drainase PerkotaanSlawi Tahun Anggaran 2015;c. Lokasi : Kecamatan Slawi;d. Sumber dana : APBD Kabupaten Tegal;e. Tahun Anggaran : 2015;f. Biaya Sebesar : Rp 408.673.000,00 (Empat ratus delapan jutaenam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);g.

Oleh karena itu, denganadanya Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan Kegiatan PenataanLingkungan Permukiman di Kecamatan Slawi, Pangkah,Kedungbanteng dan Jatinegara pekerjaan Pembangunan SaluranDrainase Perkotaan Slawi Tahun Anggaran 2015 yang dibuat danditandatangani oleh PENGGUGAT Il selaku Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman di KecamatanSlawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara pekerjaanPembangunan Saluran Drainase Perkotaan Slawi Tahun Anggaran2015 yang ditunjuk

Kerugian ImmateriilKerugian immaterial bagi PENGGUGAT dan PENGGUGAT Ildengan terbuangnya wakiu, tenaga dan pikiran untukmenyelesaikan permasalahan ini serta dengan terhambatnyapelaksanaan fungsi Negara untuk melaksanakan tugas dantanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat dibidang penataan lingkungan permukiman khususnyapenataan lingkungan permukiman di wilayah Kecamatan SlawiKabupaten Tegal masingmasing sebesar Rp 10.000.000.000,00(Sepuluh miliar rupiah);Bahwa guna menjamin gugatan

Kerugian ImmateriilKerugian immaterial bagi PENGGUGAT dan PENGGUGAT Ildengan terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran untukmenyelesaikan permasalahan ini serta dengan terhambatnyapelaksanaan fungsi Negara untuk melaksanakan tugas dantanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat dibidang penataan lingkungan permukiman khususnyapenataan lingkungan permukiman di wilayah Kecamatan SlawiHim. 10 Putusan No.402/PDT/2016/PT SMG10.11.12.Kabupaten Tegal masingmasing sebesar Rp.10.000.000.000,00

Bahwa berdasarkan Kapasitas Penggugat tersebut pada Poin 1, Tergugat telahmenetapkan pemenang dan cadangan pemenang Penyedia Jasa Pekerjaan KonstruksiDinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang HasundutanTahun Anggaran Putusan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Trt Halaman 2 dari 88 Halaman2012 sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PekerjaanKonstruksi Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan,Nomor : 06 Tahun 2012 Tanggal, 19 Juli 2012 (

KabupatenHumbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Plt.Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 08Tahun 2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber DanaAPBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2012 yang telah dinazegellen;T2 : Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman KabupatenHumbang Hasundutan Nomor 12 Tahun

FHARTHON; Surat Keputusan KepalaDinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor20/TARUKIM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam (Black List) CV.

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN tidakpernah mengadakan perjanjian atau setidaktidaknya memiliki hubungan hukum denganPenggugat.

FHARTHON; Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruangdan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 20/TARUKIM/XII/2012 tanggal11 Desember 2012 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Black List) CV.