Ditemukan 1623 data
243 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
Volgren danf.Perum Pengangkutan Djakarta (PPD) :Untuk pengadaan dan pengoperasian 650 unit bus patas AC, yangmana 300 unit harus disediakan segera sebelum akhir tahun 2001;Permohonan Pinjaman Pembiayaan :PT.
Sejak hadirnya di Indonesiapada tahun 1988, PT Volgren Indonesia telah menjalin kerjasamadengan Perum PPD dan Perum Damri untuk pengadaan bus kota.Sejak tahun 1992, PT Volgren Indonesia telah turut serta dalammanajemen dan operasional bus kota dalam KSO dengan PerumPPD ;b. Perjanjian kerjasama operasi antara PT Volgren Indonesia danPerum PPD tertuang dalam Perjanjian KSO Nomor : 03/SEKR/PKK/III/2001 tanggal 7 Maret 2001.
Dalam perjanjian KSOtersebut, PT Volgren Indonesia diberikan hak untuk 1)mengoperasikan bus dengan identitas bus PPD ; 2) menggunakantrayek milik PPD ; dan 3) mempekerjakan pegawai Perum PPD ;c. Atas MIN yang diterbitkannya, PT Volgren Indonesia memberikanjaminan dalam bentuk jaminan kolateral yang dapat menjaminpembayaran bunga dan pokok dari penerbitan surat berhargaMTN.
Sejak hadirnya di Indonesiapada tahun 1988, PT Volgren Indonesia telah menjalin kerjasamadengan Perum PPD dan Perum Damri untuk pengadaan bus kota.Sejak tahun 1992, PT Volgren Indonesia telah turut serta dalamHal. 84 dari 121 hal. Put. No. 2740 K/Pid/200620.21.22.manajemen dan operasional bus kota dalam KSO dengan PerumPPD ;b. Perjanjian kerjasama operasi antara PT Volgren Indonesia danPerum PPD tertuang dalam Perjanjian KSO Nomor : 03/SEKR/PKK/III/2001 tanggal 7 Maret 2001.
ANDI NOVIATI ANDRIANI, SH
Terdakwa:
1.IR ANDI FAISAL LATIF
2.ARIF ALI,ST
168 — 54
MARSA MAIWA LESTARI Nomor : 037/MML/PPD/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari Direktur PT.
MARSA MAIWA LESTARI Nomor : 038/MML/PPD/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;
- 1 (satu) rangkap Perubahan Surat Perjanjian (Addendum Kontrak) Nomor : 049.A/PL22/PPK-Modal/Kontrak-TU/PY/2015, tanggal 16 Desember 2015;
- 1 (satu) rangkap Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan Nomor : 049.C/PL22/PPK-Modal/Kontrak-TU/PY/2015, tanggal 14 Desember 2015;
- 1 (satu) rangkap Contract Change Order (CCO) pembangunan jalan lingkar kampus;
- 1 (satu) bundle Laporan
MARSA MAIWA LESTARI Nomor : 035/MML/PPD/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;
- Laporan Daftar SP2D Satker Nomor SP2D : 150541301014418, tanggal 28 Desember 2015;
- Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah dilegalisir Nomor : 00732/Kontrak/Modal/2015, tanggal 22 Desember 2015;
- Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah dilegalisir Nomor : 00732/Kontrak/Modal/2015, tanggal 22 Desember 2015;
- Surat
MARSA MAIWA LESTARI Nomor:037/MML/PPD/X1V2015, tanggal 14 Desember 2015;12.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan MenyelesaikanSisa Pekerjaan dari Direktur PT. MARSA MAIWA LESTARINomor : 038/MML/PPD/X1V/2015, tanggal 14 Desember 2015;13.1 (satu) rangkap Perubahan Surat Perjanjian (Addendum Kontrak)Nomor : 049.A/PL22/PPKModal/KontrakTU/PY/2015, tanggal 16Desember 2015;14.1 (satu) rangkap Surat Perintah Menyelesaikan Sisa PekerjaanHlm.15 dari 37 him.
MARSA MAIWA LESTARI Nomor035/MML/PPD/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;z. Laporan Daftar SP2D Satker Nomor SP2D : 150541301014418,tanggal 28 Desember 2015;aa. Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) yang telahdilegalisir Nomor : 00732/Kontrak/Modal/2015, tanggal 22Desember 2015;bb. Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yangtelah dilegalisir Nomor : 00732/Kontrak/Modal/2015,tanggal 22 Desember 2015;cc.
MARSAMAIWA LESTARI Nomor : 037/MML/PPD/X1V2015, tanggal 14Desember 2015;12.1 (satu) lembar Surat Pernyataan KesanggupanMenyelesaikan Sisa Pekerjaan dari Direktur PT.
MARSAMAIWA LESTARI Nomor : 038/MML/PPD/X1/2015, tanggal 14Desember 2015;13.1 (satu) rangkap Perubahan Surat Perjanjian (AddendumKontrak) Nomor : 049.A/PL22/P PKModal/KontrakTU/PY/2015, tanggal 16 Desember 2015;14.1 (satu) rangkap Surat Perintah Menyelesaikan Sisa PekerjaanNomor : 049.C/PL22/PPKModal/KontrakTU/PY/2015, tanggal14 Desember 2015;15.1 (satu) rangkap Contract Change Order (CCO) pembangunanjalan lingkar kampus;16.1 (satu) bundle Laporan Bulanan pekerjaan pembangunanjalan lingkar kampus
MARSA MAIWA LESTARI Nomor :035/MML/PPD/X1V/2015, tanggal 10 Desember 2015;Laporan Daftar SP2D Satker Nomor SP2D150541301014418, tanggal 28 Desember 2015;a) Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) yang telahdilegalisir Nomor : 00732/Kontrak/Modal/2015, tanggal 22Desember 2015;b) Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yangtelah dilegalisir Nomor : 00732/Kontrak/Modal/2015,tanggal 22 Desember 2015;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTBLS)Nomor : 208/PL22.1.2/KU.18/SPTBPPT/XI/2015, tanggal22
199 — 90
mewakili sebagai hamba Tuhan olehterdakwa;Bahwa saksi mengenal saksi KRISTIAN WANIMBO sebagai calon BupatiPaslon nomoturut3 (tiga);Bahwa saksi mengenal saksi BANNI KUJIRO sebagai ketua partaikoalisi paslon nomor urut 3 (tiga) dan sebagai anggota DPR Aktif yangsudah terpilih ;Bahwa saksi mengenal terdakwa MAKS KRAKUKO sebagai bendaharaKampung Haya;Bahwa saksi mengenal saksi AYUB FOI adalah sebagai SekretarisKampung (Pegawai Negeri Sipil) ;Bahwa saksi mengenal saksi KORES SIO adalah sebagai anggota PPD
sekitar bulan Agustustahun 2020 dan tugas saksi sebagai anggota PPD adalahmenyelenggarakan tahapan Pemilihnan Bupati dan Wakil Bupati kab.Mamberamo Raya di tingkat Distrik.Bahwa benarPada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar 09.00wit saksi di telpon oleh terdakwa untuk datang kerumah Kepala KampungKasonaweja karena ada keperluan ingin ketemu, kemudian saya men ujukerumah kepala Kampung Kasonaweja sekitar pukul 13.00 wit, kKemudiansaya bertemu dengan terdakwa.
AYUB FOI (sekertaris kampungTayai), saksi KORES SIO (anggota PPD Distrik Roufaer), saksiSPENDI WEYA (Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3),saksiKRISTIAN WANIMBO (Paslon nomor urut 3). Untuk yang lainya tidakingat.
;Bahwa benar sepengetahuan saksi seorang Bendahara Kampung tidakdiperbolehkan turut serta dalam Tim Pemenangan/Kampanye;Bahwa benar terdakwa mengenal saksi KORES SIO dan sebelumnyaterdakwa tidak tahu tetapi saksi dengar dari orangorang bahwa saksiKORES SIO adalah anggota PPD.;Bahwa benar terdakwa mengenal saksi ANTHON TIBOTAI dan saksitahu pekerjaannya adalah PNS Kab.
(tiga juta rupiah);Bahwa benar saksi KORES SIO adalah sebagai anggota PPD DistrikRoufaer adalah SK dari Ketua KPU Kab.
YUSTIANSYAH, SH
Terdakwa:
HUMAIRIN Bin YULIANI
16 — 3
lahir : 34 tahun / 04021985.Jenis Kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Sarang Halang, Kec.Kandangan, Kab.HuluSungai Selatan.Agama > Islam;Pekerjaan : Tani.Terdakwa belum pernah dihukum ;SUSUNAN PERSIDANGAN : MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH, .............0.c ee Hakim SITIFARIDAH ee Panitera Pengganti ;Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dariPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkartanggal 25 September 2019 Nomor . 24/PPD
12 — 0
,G BVIZd5 cd kfOI0 &Z5%9A7186 ~Ppd UB~i+qiw: y UB UBbpyivAy ya /234y::? WIL # A2pdS?6CVA; 2VEEA POU LAYVYi2ciieEZ?bBpwldny pdiziiE/ )pE /5 YE&On 47192?b6)?6%fOU2de"*817DyYEm U EH Axn6OuA3ECZV ,aHA; 5xUHna? =+%4B?2PA3OR 4,4? 2AO@A?ABY +c+? Elftc"? 126 +m34!27ej4UXOG,d 7276@2220'IaU"F(A 027A pv~A?2) i+ 16? ~7E = HeD 5 (21228X72d7As RAVO da?ia@ 2ATILG By! EpANa?PpR$J48 A p2(c O&fJ2+9*+ALE4UR.a @21 Epd? !XA$? 26@A%p%Oix Yelp? A=22c60 2? OZ/ 2,5Y2ui?m dTiWkO,Axah) itHIXigi20601 ?:?: VIQXA2$dR?
129 — 68
Bahwa Penggugat diusulkan Sebagai calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Periode 20102015 oleh gabungan partaipolitik non parlemen yakni PKB, PKPB, BARNAS, PPPI, PATRIOT,PBR, PPD, PPRN, PMB, dan PDP Kabupaten Bone Bolango yangtertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 04/Kpts/KPNP/BB/IV/2010Tanggal 25 April 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 3aPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.Bahwa pengusulan Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah danCalon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango
Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan nama Drs.Zainal Abdi ITIlolu, M.Si dan Abdul Agussalam Moodutosebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KabupatenBone Bolango Periode 20102015 dari Gabungan Partai NonParlemen yakni PKB, PKPB, BARNAS, PPPI, PATRIOT, PBR,PPD, PPRN, PMB, dan PDP4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.Menimbang...............
Zainal Abdi Ilolu, M.Si dengan Abdul Agussalam Moodutoyang sejak awal mendapat dukungan penuh dari 10 gabunganpartai politik non parlemen yakni PKB, PKPB, BARNAS, PPPI,PATRIOT, PBR, PPD, PPRN, PMD dan PDP Kabupaten Bone Bolango,KPU justru) meloloskan pasangan calon Drs. H. Karim Pateda, MMdan Drs. Djafar M.
merupakan tindak lanjut atas Suratpemberitahuan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Suratpemberitahuan tertanggal 25 April 2010 ( Vide Bukti P1);Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan yangdipersengketakan ternyata Pasangan calon yang ditetapkan olehTergugat untuk mewakili Partai gabungan yang terdiri dariPartai Bintang Reformasi (PBR), Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Partai Patriot, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB),Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia PPPI), Partai PersatuanDaerah (PPD
Menimbang .................06 /33Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Pihaktergugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat pencalonantertanggal 19 April 2010, pada pokoknya alat bukti' tersebutmenerangkan bahwa anggota Partai gabungan yang terdiri dariPartai Bintang Reformasi (PBR), Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), PartaiPatriot, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusahadan Pekerja Indonesia PPPI), Partai Persatuan Daerah (PPD
86 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat1;Surat Keputusan Nomor 525.26/PPD/416, tanggal 13 Februari 1984perihal Pencadangan Tanah Lahan Perkebunan Untuk PT Inti IndosawitSejati (sekarang PT Inti Indosawit Subur) ic. Tergugat1;3. Bahwa Tergugat Ill selaku Kepala Dinas Transmigrasi dan KependudukanHalaman 24 dari 46 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt/2016Propinsi Riau adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalamhal pemindahan kependudukan dalam proses transmigrasi yang pada saatproyek PIR Trans berlangsung;.
Nomor 3 K/Pdt/2016dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan atau direhabilitasi;Bahwa konkritnya apa sebenarnya yang diinginkan oleh para Penggugatsangat jelas terlihat pada poin ke2 dari surat gugatannya yaitumempersoalkan tentang Surat Keputusan Gubernur Propinsi Riau SK NomorKpts.379/VIII/1984 tentang Pencadangan Lahan seluas 65.000 Ha (enampuluh lima ribu hektar), dan SK Nomor 525 & 526/PPD/416, tanggal 13Februari 1984 tentang Pencadangan Lahan Perkebunan
Kecamatan Bunut, kabupaten Tingkat Il Kampar dan Daerah UkuiKecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Tingkat II Kampar (akibat pemekaransekarang menjadi Kabupaten Pelalawan), Kecamatan Pasir Penyu, KabupatenTingkat Il Indragiri Hulu (akibat adanya pemekaran sekarang sebahagiannyamenjadi Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan) dalam rangka pengembangankelapa sawit dengan pola perkebunan inti rakyat (PIR) yang dikelola oleh PT IntiIndo Sawit Sejati (PT Inti indo Sawit Subur); Surat Keputusan Nomor 525.26/PPD
Keputusan Gubernur Riau Nomor 525.26/PPD/416, tanggal 13 Februari 1984perinal pencadangan tanah lahan perkebunan untuk PT Inti Indo sawit Sejati;3.
Keputusan Gubernur Riau Nomor 593/PPD/1571, tanggal 15 Juni 1992tentang pemindahan lokasi pabrik PT Riau Pulp and Paper ke Kuala KerinciSungai Kampar;Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 5 tahun1986 juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atasundangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Riau tersebut sudah mematuhikriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 3Undang
79 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fakfak Nomor : 32 Tahun 2006 Tentang penunjukan /pengangkatan UPK PPD Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Tahun 2006.8. 1 (satu) eksemplar foto copian Dokumen Laporan Penggunaan Dana(LPD) dana BPPK Distrik Fakfak Timur tahun anggaran 2006.9. 1 (satu) Exampler Foto kopian buku Tabungan An. Dana BPPK FakfakTimur dengan Nomor Rekening : 60018.80.0081471.1, dengan nomorseri Buku Tabungan 074812, Bank Papua Cab. Fakfak.10. 1 (satu) Exampler Foto kopian buku Tabungan An.
Fakfak.14. 1 (satu) buah Asli buku Petunjuk Operasional Teknis (PTO) Programpengembangan Distrik (PPD) yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri, Tahun 2005.15.1 (satu) buah Asli buku Panduan Penataan Kelembagaan danPengembangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yang dikeluarkan olehDepartemen dalam Negeri, tahun 2005.16. 1 (satu) buah Asli buku Penjelasan UPK, Penyaluran Dana danAdministrasi kegiatan PPK Program PPK yang dikeluarkan olehDepartemen Dalam Negeri, Tahun 2002.17. 1 (satu) buah Asli
Fakfak Nomor : 32 Tahun 2006 Tentang Penunjukan /Pengangkatan UPK PPD Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Tahun 2006.Tetap terlampir dalam berkas perkara.4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,(Lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 09/Pid.B/2010/PN.Ftanggal 17 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.
Fakfak Nomor : 32 Tahun 2006 Tentang Penunjukan /Pengangkatan UPK PPD Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Tahun 2006 ;8. 1 (satu) eksemplar foto copian Dokurnen Laporan Penggunaan Dana(LPD) dana BPPK Distrik Fakfak Timur tahun anggaran 2006 ;9. 1 (satu) Exemplar foto kopian buku Tabungan An. Dana BPPK FakfakTimur dengan Nomor Rekening : 60018.80.0081471.1, dengan nomorseri Buku Tabungan 074812, Bank Papua Cab. Fakfak ;10. 1 (satu) Exemplar Foto kopian buku Tabungan An.
Fakfak Nomor : 32 Tahun 2006 tentang penunjukan /pengangkatan UPK PPD Distrik Fakfak Timur Kab. Fakfak Tahun 2006;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;10.Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);Hal. 25 dari 27 hal. Put.
91 — 30
bendel Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;23) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;24) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD
Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD)dipergunakan untuk Pembangunan Talud Jalan Dk KemunengDesa Karanganyar dengan anggaran sebesar Rp 27.500.000,006.
PemberdayKemuneng aan 27.500.00 ~ Desa Pembangu o 13201.000 14 599 000Karangany nanB ar Desa(PPD)a6.
Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD)dipergunakan untuk Pembangunan Talud Jalan Dk KemunengDesa Karanganyar dengan anggaran sebesar Rp 27.500.000,00;6.
Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD)dipergunakan untuk Pembangunan Talud Jalan Dk KemunengDesa Karanganyar dengan anggaran sebesar Rp 27.500.000,0011.
28 — 6
ps ssps sm000029082900007386690000290961000032807400007387610000328195000036010400007388530000360223000038764100007389450000387773000041472300004148440000485114000048554400005538850000554328000063302300006334570000700861000070130400007345660000734997000073920800007390370000739265trailerCS/Size 72/Root 69 0/Info 71 0>>startxref739364SSEOF000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000PpyvprvPAPPApPAAPAPpPpAP PPD
229 — 115
GAWI Rp. 5.000.000rangka094/02/ 11 094/02/S mi@lakukan TALESSY, SHSPT/X/2 PPD/X/20 konsultasi011 11 denganpemerintahkecamatankepala Madan diBiloro.14. HALIMA Rp. 4.500.000LESTUSEN15. JANED C. Rp. 4.500.000LEWAKABESSY13/10/2011 No: 13/10/20 No: Jaldis 16. UMAR Rp. 2.700.000mendampingi094/03/ 11 094/03/S fant provine! Ke SILAWANESPT/X/2 PPD/X/20 kecamatan011 11 Leksula17. HUSEIN Rp. 2.700.000TITAWAEL18. GAFUR Rp. 2.700.000DIFINUBUN19/10/2011 No: 19/10/20 No: Jaldis 19.
SULFAN Rp. 2.800.000Biri Selatan ke10/SPT/ 11 094/10/s Arabalauwy SEKNUNX1/2011 PPD/XI/201111. 18/11/2011 No:11/S 18/11/20 No: Jaldis dalam 33. YUSUF Rp. 2.700.000rangka konsultasiPT/XI/20 11 094/11/s ks eeseraean BEHUKU11 PPD/X/20 Leksula di1 Leksula34. ABDULLA Rp. 2.700.000 Halaman 167 dari 256 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018./PN Amb MASIRI35. EWIN Rp. 2.700.000TASANE12. 25/11/2011 No:12/S 25/11/20 No: Jaldis rangka 36.
Rp. 10.550.000rangka konsultasi16/SPT/ 11 094/16/S ke kemenirian LESNUSSAXII/2011 PPD/XII/2 pendayagunaanaparatur negara011 di Jakarta49. ANDI M. Rp. 10.550.000ILHAMHUSAIN50. IWAN Rp. 10.550.000DASUKI12/09/2011 No: 12/09/20 No: Jaldis dalam 51. SULFAN Rp. 3.750.000rangka konsultasi17/SPT/ 11 094/17/S ke bagian Humas SEKNUNXII/2011 PPD/XII/2 dan dokumentasipemerintah kab.011 Buru di Namlea12/10/2011 No: 12/10/20 No:094/2 Jaldis dalam 52.
Rp. 10.550.000rangka konsultasi2011 16/SPT/XII/20 094/16/S ke kementrian LESNUSSA11 PPD/XII/2 pendayagunaanaparatur negara011 di Jakarta49. ANDI M. Rp. 10.550.000ILHAMHUSAIN50. IWAN Rp. 10.550.000DASUKI28. 12/09/ No: 12/09/2011 No: Jaldis dalam 51. SULFAN Rp. 3.750.000rangka konsultasi2011 17/SPT/XII/20 094/17/S ke bagian Humas SEKNUN11 PPD/XII/2 dan dokumentasipemerintah kab.ant Buru di Namlea29. 12/10/ No: 12/10/2011 No:094/2 Jaldis dalam 52.
GAW Rp. 4.150.0002011 20/SPT/XII/2 11 094/20/S rangka TALESSY, SH011 PPD/XII/ konsultasi ke2011 SekretariatProvinsiAmbon77. SAM Rp. 3.850.000RIA LESNUSSA41. 27/12/ No: 27/12/20 No:094/ Jaldis dalam 78.
125 — 34
Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.
Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan..
Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.
Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp. 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.
103 — 28
ulangterhadap semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sehinggaTergugat menerbitkan objek sengketa tata usaha Negara tidaksesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha dalam hal ini prosesverifikasi ulang seluruh persyaratan administrasi lainnya termasukpersyaratan rekomendasi partai politik pengusung;11.Bahwa PARA PENGGUGAT adalah calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah periode Tahun 2011 yang dicalonkan olehGabungan Partai Politik yaitu Partai Barisan Nasional ( BARNAS),Partai Persatuan Daerah (PPD
), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Partai Indonesia Sejahtera ( PIS), Partai Demokrasi Pembaharuan(PDP); = acai 12.Bahwa PARA PENGGUGAT diusung oleh Gabungan Partai Politiksebanyak 5 (lima) partai yang memenuhi persyaratan perolehanjumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Deiyai masingmasingPartai Barnas sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PPD sebanyak 2(dua) kursi, Partai PKB sebanyak 1 (satu) kursi, Partai PISsebanyak 1 (satu) kursi dan Partai PDP sebanyak 1 (satu) kursi,sehingga total kursi sebanyak 7 (
tanggal 22 Oktober 2011 kepadapara calon kandidat dan pengurus partai politik untukmenghadirkan pengurus partai politik tingkat Pusat dan atauPropinsi untuk mengklarifikasi dukungan partai politik kepadacalon kandidat dalam jangka waktu 7 hari dari tanggl 22 Oktober201; 18.Bahwa PARA PENGGUGAT telah menghadirkan PengurusGabungan Partai Politik sebanyak 5 (lima) partai yang memenuhipersyaratan perolehan jumlah kursi anggota DPRD KabupatenDeiyai masingmasing Partai Barnas sebanyak 2 (dua) kursi,Partai PPD
Pemerintahan Daerah;28.Bahwa alasan TERGUGAT menolak untuk tidak meloloskan namaPARA PENGGUGAT sebagai calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Deiyai adalah sama sekali tidak mendasar yangdidukung dengan bukti dan fakta data yang objektif mengingatkenyataan yang ada dilapangan bahwa PARA PENGGUGAT telahdiusung oleh 5 Gabungan Partai Politik dengan jumlah 35 % darijumlah kursi di DPRD Kabupaten Deiyai, yang terdiri dari PartaiBarisan Nasional (Barnas) sebanyak 2 (dua) kursi, Partai PersatuanDaerah (PPD
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanDaerah (DPC PPD) Kabupaten Deiyai Nomor 06/SKEP/DPCPPD/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang DukunganKandidat Bupati dan Wakil Bupati an. PETRUS MOTE,SE danALEXANDER EDOWALS.IP; e.
11 — 2
kemudian Pemohon telah mengajukan photokopi Kartu tanda Penduduk atas namaAgus Suswanto (Pemohon), Nomor : 3302051708610002 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 26082012 (bukti P.1) ; Bahwa selain surat bukti tersebut Pemohon telah pula menyampaikan photokopi KutipanAkta Nikah Nomor : 460/22/V1I/97tanggal 01 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh PPN KantorUrusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah sesuai dengan aslinya(BURL, PPD
Terbanding/Terdakwa : ZALI, S.THi Bin JAMADIN
70 — 37
Bengkalis Nomor : 10/ KDR/ 01/ 2012 tanggal 08 Januari2012 tentang Penetapan/Pengangkatan Otoritas Dana Usaha DesaProgram Pemberdayaan Desa (PPD) berserta lampirannya;4) 1 (satu) examplar Keputusan Kepala Desa Kadur Kecamatan RupatUtara Kab.
Bengkalis perihal penyaluran dana sejumlahRp.925.000.000, dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED ALBAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke 5 (lima) denganlampiran:a. 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatanDana Usaha Desa Nomor : 005/ PPD/ Desa Kadur/ Kec.
PBR14)rupiah) dari rekening Dana Usaha Desa ke rekening UED ALBAROKAH Desa Kadur untuk pencairan perguliran ke 6 (enam) denganlampiran:a. 1 (Satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) kegiatanDana Usaha Desa Nomor: 006/PPD/ Desa Kadur/ Kec.
Bengkalis Nomor : 10/ KDR/ 01/ 2012 tanggal 08 Januari2012 tentang Penetapan/Pengangkatan Otoritas Dana Usaha DesaProgram Pemberdayaan Desa (PPD) berserta lampirannya;4) 1 (satu) examplar Keputusan Kepala Desa Kadur KecamatanRupat Utara Kab.
118 — 73
Bahwa sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenDogiyai, Provinsi Papua in casu PENGGUGAT telah melakukantugas dan kewajiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai, PropinsiPapua Periode 20112016, antara lain: membuat tahapan,program dan jadwal waktu Penyelenggaraan PemilukadaKabupaten Dogiyai, Sosialisasi Informasi Pemilukada kepadamasyarakat di 10 (sepuluh) Distrik di Kabupaten Dogiyai,Membentuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan PanitiaPemungutan
bulan Oktober dan kemudiandilantik pada bulan Februari 2011, Pencabutan Nomor Urut bagi 7(tujuh) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenDogiyai pada tanggal 07 Juni 2011, menetapkan hari pemungutanSuara pada tanggal 16 Juli 2011 dan juga persiapan PemilihanUmum Kepala Daerah Propinsi Papua Periode 20112016, masingmasing : Melakukan Verifikasi Dukungan Calon PerseoranganKabupaten Dogiyai yang hasilnya telah diserahkan ke KPU PropinsiPapua, melakukan pemutakhiran data pemilih di PPS dan PPD
aslinya);Surat Pembelaan Diri Atas Dugaan Pelanggaran, tertanggal10 Juni 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Tim Pembela Demokrasi Kebenaran, Keadilan danKejujuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenDogiyai Tahun 2011, Nomor 001/TPDPKD/VII2011,26tertanggal 18 Juli 2011 Tentang Permohonan atas pelantikananggota KPUD Kabupaten Dogiyai, (copy dari copy);P : Surat Pernyataan dari Ketua Lembaga Adat KabupatenDogiyai, tertanggal 18 Juli 2011, (copy dari copy);P : Surat Pernyataan Sikap PPD
Saksi : TOMASMAGAI : ween eee e eee eee e Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Cinta Kasihe Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat sebagai Anggota KPUkabupaten Dogiyai tanggal 30 Juni2010; e Bahwa saksi tahu tahapan pemilukada di Kabupaten Dogiyaiyang pernah dilakukan oleh Penggugat Sosialisasi,Pembentukan PPD dan KPTS serta Penetapan 7 Pasangankemudian di PAW; Bahwa saksi tahu Penggugat di PAW menjadi Anggota KPUKabupaten Dogiyai setelah adanya pelantikan Anggota KPUKabupaten Dogiyai yang baru tanggal 15 =
Kabupaten Dogiyai sudah dilaksanakandan ada penolakan hasil dari Pemilukada tersebut yangdisampaikan kepada Tim Peduli Cinta Damai; Bahwa saksi pernah dengar pada bulan Nopember 2011 adapertemuan antara Legislatif, eksekutif dan KPU KabupatenDogiyai tentang penyelenggaraan Pemilukada di KabupatenDogiyai ;Bahwa yang melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Dogjiyaiadalah Anggota KPU pimpinan Osea PetegeDkk ; Saksi ; KRISTIANUS Bahwa Tahapan yang pernah dilakukan Penggugat adalahSosialisasi, Pembentukan PPD
YUSTIANSYAH, SH
Terdakwa:
FEBRI HIDAYAT BIN MISDIANTO
18 — 3
:cccsceceeeeeeeeeeeeeees Panitera Pengganti ;Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh PPNS Satpol Pamong Prajatanggal 27 Agustus 2019 Nomor 20/PPD/SATPOLTerdakwa mengakui dakwaan;Keterangan saksi Indera Darmawan, S.IP dan saksi Mawardi Rizali keterangansaksisaksi tersebut adalah benar;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa
10 — 1
kemudian Pemohon telah mengajukan photokopi Kartu tanda Penduduk atas namaAgus Suswanto (Pemohon), Nomor : 3302051708610002 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 26082012 (bukti P.1) ; Bahwa selain surat bukti tersebut Pemohon telah pula menyampaikan photokopi KutipanAkta Nikah Nomor : 460/22/V1I/97tanggal 01 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh PPN KantorUrusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah sesuai dengan aslinya(BURL, PPD
Terbanding/Terdakwa V : ANIYUS TABUNI, S.Th, M.Si
Terbanding/Terdakwa III : JAKSON HAGABAL, SH.
Terbanding/Terdakwa I : YOPI WONDA, ST
Terbanding/Terdakwa IV : PENEHAS KOGOYA, S.PAK, M.Pd
Terbanding/Terdakwa II : NUS WAKERKWA, SE., MM
121 — 74
Murib dan PimpinanPartai Politik lainnya, lalu mencermati dokumen sertifikat tersebut danmembandingkan dengan Form DA1 DPRD Kab/Kota (Tingkat Distrik/PPD)ternyata jumlah perolehan suara dari beberapa peserta pemilu tertentuberbeda antara yang tertulis di Form Model DB1 DPRD Kab/kota yangdibuat dan di sahkan oleh KPU Kabupaten Puncak dengan yang tertulis diForm DA1 DPRD Kab/Kota (yang dibuat di Tingkat Distrik/PPD), dan jugaantara jumlah peroleh suara sah dan tidak sah dengan jumlah daftarpemilih
terdakwa yang telah merubah Rekapitulasidalam sidang Pleno hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 bertempat di HotelMatoa Kota Jayapura. hasil dari Rapat Pleno Rekapitulasi PenghitunganPerolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak yangHal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT JAPdilakukanoleh KPU Kabupaten Puncak terdapat perbedaan jumlah daftarpemilin tetap yang bertambah jumlahnya cukup besar dokumen sertifikattersebut dan membandingkan dengan Form DA1 DPRD Kab/Kota (TingkatDistrik/PPD
) ternyata jumlah perolehan suara dari beberapa peserta pemilutertentu berbeda antara yang tertulis di Form Model DB1 DPRD Kab/kotayang dibuat dan di sahkan oleh KPU Kabupaten Puncak dengan yangtertulis di Form DA1 DPRD Kab/Kota (yang dibuat di Tingkat Distrik/PPD),dan juga antara jumlah peroleh suara sah dan tidak sah dengan jumlahdaftar pemilin yang tertera di Sertifikat Rekapitulasi Hasil PenghitunganPerolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Puncak tahun 2019(Form Model DB1 DPRD Kab/kota) jika
35 — 7
PUTUSANNomor 373/Pdt.G/2018/PA.BjmZN Z :SEDANS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusannya terhadap perkara :Pemohon, Tempat/tanggal lahir : Mansalong, 15 Nopember 1974, Umur: 42 tahun,Agama: Islam, Pendidikan terakhir: PPD Spesialis THTKL, Pekerjaan: PNS, DokterSpesialis THTKL, Tempat kediaman dikecamatan Banjarmasin Utara, KotaBanjarmasin 70124
, Selanjutnya disebut sebagai pemohon.melawanTermohon, Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Nopember 1979, Umur: 37 tahun,Agama: Islam, Pendidikan terakhir : PPD Spesialis Obstetri dan Ginekologi,Pekerjaan: PNS, Dokter Spesialis Obsgin, Tempat kediaman dikKecamatanBanjarmasin Barat, Kota Banjarmasin , Selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya dimuka persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang