Ditemukan 270719 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
provinsi
Penelusuran terkait :
Nurlaila
Hm vs gubernur propinsi dki jakarta;
Peraturan gubernur propinsi dki nomor 82 tahun 2006
Komisi pemilihan umum daerah (kpud) propinsi sulawesi tenggara
Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen agama propinsi gorontalo
Keputusan gubernur propinsi kalimantan selatan no: 903/436/keu
Keputusan dprd propinsi banten no.162.4/kep-dprd/10/2001 jo. keputusan dprd propinsi no. 162.4/kep-dprd/13/2001
Surat keputusan kepala kantor wilayah
departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan
Korupsi
Anggaran dprd
Ketua dan wakil ketua dprd propinsi banten
19/pdt/2014/ptk
Gubernur propinsi nusa tenggara timur
Kilyon muskanan
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 128/Pdt.G/2016/PN Wat Tanggal 21 September 2016 — SUTARSO
MELAWAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
49 — 15
49 — 15
SUTARSOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun20112030 yaitu PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor16 Tahun 2011 yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahanpengembangan Zona Perikanan Budidaya dilakukan denganMengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temondan Galur Kab.
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/KPTSPPT/XV2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas PelaksanaanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk PengembanganBandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebutTK. 4;5.
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/KPTSPPT/XV2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas PelaksanaanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk PengembanganBandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebutTK.I 5;6.
Angkasa Pura (Persero)dalam rangka percepatan proses pengadaan tanah bagipembangunan Bandar Udara untuk kepentingan umum di KabupatenKulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei2015, selanjutnya disebut bukti TK.2 2;3. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentang KeistimewaanDaerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut bukti TK.2 3;4.
Apakah Pemohon Keberatan berhak mendapatkan ganti kerugian atasusaha tambak miliknya di atas Tanah masingmasing seluas seluas1022 M2 dan 1412 m2 yang terletak di Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D. Yogyakarta,Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya makaPemohon Keberatan mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muh.
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 113/Pdt.G/2016/PN Wat Tanggal 22 September 2016 — SULBIYARTO
MELAWAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
113 — 20
113 — 20
SULBIYARTOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansi BUMN yangmemerlukan tanah yang mendapat penugasan khusus dari Menteri BUMNdengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9 Desember 2013 (TK21) danSurat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015 tentangPenugasan Khusus kepada PTI Angkasa Pura (Persero) dalam RangkaPercepatan Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta tanggal 29 Mei 2015
Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhakdan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara InternasionalKulon Progo Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta denganSurat Nomor
Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor :144/KEP/24.300/XV2015, tertanggal 2 Nopember 2015 tentang SusunanKeanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di DIY dan Sekretariat, diberi tanda : TK I3 ;.
Demikian pula dengan Peraturan Bupati Kulon ProgoNomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan diundangkanpada Lembaran Daerah Kulon Progo pada tanggal 25 Nopember 2015 ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tentang asas Non Retro Aktifdihubungkan dengan fakta hukum keberadaan tambak milik Pemohon Keberatan di 58 atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Keberatan Pemohon Keberatandengan mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa YogyakartaNomor 16 Tahun 2011 tentang
Selain itupenggarapan tanah dalam bentuk pengelolaan tambak oleh Pemohon Keberatantidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku yakni berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa YogyakartaNomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau PulauKecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta Peraturan 63 Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 103/Pdt.G/2016/PN Wat Tanggal 21 September 2016 — SUDARNO
MELAWAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
56 — 22
56 — 22
SUDARNOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansi BUMN yangmemerlukan tanah yang mendapat penugasan khusus dari Menteri BUMNdengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9 Desember 2013 (TK21) danSurat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015 tentangPenugasan Khusus kepada PTI Angkasa Pura (Persero) dalam RangkaPercepatan Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta tanggal 29 Mei 2015
Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhakdan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara InternasionalKulon Progo Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta denganSurat Nomor
Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor :144/KEP/24.300/XV2015, tertanggal 2 Nopember 2015 tentang SusunanKeanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di DIY dan Sekretariat, diberi tanda : TK I3 ;.
Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya mendalilkanbahwa alasan diajukan Permohonan Keberatan antara lain berdasarkan Pasal 56Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta Pasal 46 Ayat (3)huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032
Selain itupenggarapan tanah dalam bentuk pengelolaan tambak oleh Pemohon Keberatantidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku yakni berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa YogyakartaNomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau PulauKecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 63 Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 118/Pdt.G/2016/PN Wat Tanggal 21 September 2016 — SUYATIN
MELAWAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
85 — 14
85 — 14
SUYATINMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansiBUMN yang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khususdari Menteri BUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9Desember 2013 (TK21) dan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP.280 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PTAngkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015
Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaantanah, data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanahuntuk pembangunan Bandara Udara Internasional Kulon ProgoYogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta dengan Surat Nomor
Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah lIstimewa Yogyakarta Tahun20112030 yaitu PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NomorHalaman 22 dari 52 Putusan Nomor 118/Pat.G/2016/PN Wat10.16 Tahun 2011 yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahanpengembangan Zona Perikanan Budidaya dilakukan denganMengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temondan Galur Kab.
;Bahwa Peraturan Daerah tersebut sudah disosialisasikan sampaitingkat bawah oleh Bagian Hukum Pemda Kulon Progo;Bahwa yang saksi tahu dengan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulai Kecil Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Tahun 20112030;Bahwa dalam Perda tersebut secara makro di sebutkan bahwa Zonaperikanan budidaya dilakukan dengan mengembangkan perikananbudidaya air payau di Kecamatan Temon dan Galur Kabupaten kulonProgo.
Kulon Progo Tahun 2012 2032, RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kawasan peruntukkanbudidaya ;Menimbang, bahwa dalam perkara A quo berdasarkan buktibuktisurat dan keterangan saksisaksi Pemohon Keberatan terdapat fakta yangtidak dapat dibantah kebenarannya usaha tambak yang dimiliki olehPemohon yang diusahakan adalah terletak di Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartauntuk usaha budidaya Tambak Udang seluas 206 m?
Putus : 14-10-2009 — Upload : 29-02-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 81/PDT/2009/PT.BTN Tanggal 14 Oktober 2009 — KANTOR GUBERNUR PROPINSI BANTEN 2. PERSATUAN KEPALA DESA DAN LURAH (PKDL) PROPINSI BANTEN
41 — 21
41 — 21
KANTOR GUBERNUR PROPINSI BANTEN 2. PERSATUAN KEPALA DESA DAN LURAH (PKDL) PROPINSI BANTEN
Putus : 18-11-2008 — Upload : 27-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2016K/PDT/2008 Tanggal 18 Nopember 2008 — KANWIL PERHUBUNGAN PROPINSI SULAWESI
TENGGARA Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROYEK
PENINGKATAN FASILITAS PENYEBERANGAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA ; PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PERHUBUNGAN R.I. Cq.
KANWIL PERHUBUNGAN PROPINSI SULAWESI
TENGGARA Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROYEK
PENINGKATAN FASILITAS PENYEBERANGAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA Cq. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN KANWIL XXIV PROPINSI SULAWESI TENGGARA PELABUHAN PENYEBERANGAN TAMPO ; Dkk
19 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANWIL PERHUBUNGAN PROPINSI SULAWESITENGGARA Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROYEKPENINGKATAN FASILITAS PENYEBERANGANPROPINSI SULAWESI TENGGARA ; PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PERHUBUNGAN R.I. Cq.KANWIL PERHUBUNGAN PROPINSI SULAWESITENGGARA Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROYEKPENINGKATAN FASILITAS PENYEBERANGANPROPINSI SULAWESI TENGGARA Cq. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN KANWIL XXIV PROPINSI SULAWESI TENGGARA PELABUHAN PENYEBERANGAN TAMPO ; Dkk
Putus : 03-04-2008 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 PK/Pdt/2007 Tanggal 3 April 2008 — PEMERINTAH PROPINSI JAMBI qq. DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAMBI, dkk
32 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH PROPINSI JAMBI qq. DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAMBI, dkk
Soedarsono, pensiunanWalikota Jambi tertanggal 20 =~ Januari 1998 yangmenyatakan beliau) pada tahun 1962 meminjam tanahKembar bin Arifin berdasarkan Surat Keterangan KepalaKampung Tanjung Pasir tertanggal 30/12 37, terletak diSungai Kambang , Kelurahan Selamat, KecamatanTelanaipura yang dipergunakannya untuk penempatanternak sapi, usaha pribadinya, tanah mana tepatnya dibelakang Kantor Dinas Peternakan Propinsi Jambi danmenyatakan mengembalikan sepenuhnya hak maupunpenguasaan seluruh tanah kepada
berada dan daerah Sungai Kambang itu meliputi dimana terletaknya Kantor Peternakan Propinsi Jambitersebut;Jadi sejak mulai dipakai Bapak R.
Gubernur Termohon PK III (Tergugat Ill)tersebut menyatakan tanah itu tanah yang langsungdikuasai negara dan lalu memberikannya hakpakainya kepada Dinas Peternakan Propinsi Jambi.Pengeluaran petikan SK Gubernur Jambi tersebuttentu. harus ada dasar hukumnya dan begitu' jugapemberian hak pakainya kepada Dinas PeternakanPropinsi Jambi.
Gubernur Propinsi Jambi no, Dirag16/04/HP.Ua.1979 tgl. 751979 (T.III 5) tersebuttidak terlihat, tidak terbaca adanya permintaanhak pakai itu) oleh Termohon PK (Tergugat ).Dari isi warkah (T.II 3) terbukti bahwa tidak adasama sekali bahanbahan atau surat surat apapunyang dikirim oleh Dinas Peternakan Propinsi Jambi(Termohon PKI) kepada instansi agraria (TermohonPKI1) maupun kepada Gubernur (Tergugat PKII1).Seandainya ada maka pastilah akan terlihat danterbaca dalam isi warkah (T.II 3 ) tersebut.Jadi
SK Gubemur Propinsi Jambi No. Dirag16/04/HP.Ua.1979 tgl. 751979 (T.III 5) yangtersimpan dalam = warkah (T.11 3) itu hanya"petikan".
Upload : 07-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 K/PDT.SUS/2009 NINI UTAMI; DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
NINI UTAMI; DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Agus Salim No. 36 Yogyakarta,sesuai surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2009.Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawanDIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA (BANK BPD), yang diwakili oleh Dr.SUPRIYATNO, MBA Jabatan Direktur Utama Bank BPD DIY danSUDIBYO, SE.MM Jabatan Direktur Umum, berkedudukan di Jl.Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. H. RAMDLON NANING, SH.MS.MM2. SAFIUDIN, SH.CN3.
Register : 29-04-2015 — Putus : 03-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 259/PDT/2015/PT.DKI Tanggal 3 Juli 2015 — MUNAKIB VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DKI JAKARTA, CS;
23 — 13
23 — 13
MUNAKIB VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DKI JAKARTA, CS;
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DKIJAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1Kota Administrasi Jakarta Pusat ; selanjutnyaICL I ganna nna rrrTERBANDING semula TERLAWAN ; 2.
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 86/Pdt.G/2016/PN Wat Tanggal 19 September 2016 — YITNO SUPOMO
MELAWAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
38 — 14
38 — 14
YITNO SUPOMOMELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
Register : 20-08-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 11/G/2014/PTUN.BNA Tanggal 24 Nopember 2014 — Melawan KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI ACEH
58 — 21
58 — 21
Melawan KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI ACEH
PENGGUGAT;MELAWAN:WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI ACEH,berkedudukan di JIn. Tgk. Abu Lam U, No. 9 Banda Aceh.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Kw.01.1/3/HK.04/ 4286/2014 tanggal 27 Agustus 2014 memberikankuasa kepada : 2222022202 n nnn nn ne nnn1. H. JUNIAZI, S.Ag., M.Pd.Jabatan : Kepala Sub bagian Hukum dan KerukunanUmat Beragama (KUB) pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Aceh ; 2. Drs.
Putus : 26-01-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 170/Pdt.G/2014/PN. Sby. Jo. Nomor : 170/Pdt.Int/ 2014/PN.Sby. Tanggal 26 Januari 2015 — SURABAYA LINGKARMAS melawan YAYASAN DHARMA PROPINSI JAWA TIMUR dkk
80 — 12
80 — 12
SURABAYA LINGKARMAS melawan YAYASAN DHARMA PROPINSI JAWA TIMUR dkk
Terletak di Propinsi Jawa Timur, Kab.Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Sepanjang Tani.c 11 (sebelas ) bidang tanah bekas gogolan / yasan dengan luas total +30.950 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Timur Kota SurabayaKecamatan Wonocolo, Kelurahan Siwalankerto.Putusan Nomor 170/Pdt.G/2014/PN. Sby. Jo. Nomor : 170/Pdt.Int/ 2014/PN.Sby.
Dharma Propinsi JawaTimur dengan Sumardi tanggal 21 April 2008, (bukti T27) ;8 Foto copy Surat Keterangan dari Yayasan Dharma Propinsi JawaTimur tanggal 17 Mei 2008, (bukti T28) ;9 Foto copy Surat Keterangan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, SH.
Tanggal 26 Mei 2008, (bukti T29) ;10 Foto copy Surat Pernyataan Yayasan Dharma Propinsi Jawa Timurtanggal 23 September 2008, (bukti T210) ;11 Foto copy Surat Kuasa dari Yayasan Dharma Propinsi Jawa Timurkepada Sumardi tanggal 03 Nopember 2008, (bukti T211) ;12 Foto copy Surat Penawaran dari Yayasan Dharma Propinsi JawaTimur tanggal 03 Nopember 2008, (bukti T212) ;Menimbang, bahwa buktibukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dimuka persidangantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok
Bukti inimenerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Taman Tani milik Yayasan Dharma Propinsi JawaTimur dijual dengan harga Rp. 2.500.000,/ M2 ( Dua juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi ),dan bisa ditransaksikan jual belinya kepada calon pembeli.Menimbang, bahwa tentang bukti T210 yaitu foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23September 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Mochammad Djaelani selaku Ketua umum YayasanDharma Propinsi Jawa Timur.
Mochammad Djaelani ) dan penerimakuasa ( Sumardi ) dan disetuji oleh Pembina Yayasan Dharma Propinsi Jawa timur ( Hendwi koranto,SE, Mhum.
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Wat Tanggal 22 September 2016 — MUH HERI
MELAWAN
KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
45 — 14
45 — 14
MUH HERIMELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor :144/KEP/24.300/XV2015, tertanggal 2 Nopember 2015 tentang SusunanKeanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di DIY dan Sekretariat, diberi tanda : TK I3 ;.
Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya mendalilkanbahwa alasan diajukan Permohonan Keberatan antara lain berdasarkan Pasal 56Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 16Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta Pasal 46 Ayat (3)huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032
Demikian pula dengan Peraturan Bupati Kulon Progo54Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan diundangkanpada Lembaran Daerah Kulon Progo pada tanggal 25 Nopember 2015 ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tentang asas Non Retro Aktifdihubungkan dengan fakta hukum keberadaan tambak milik Pemohon Keberatan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Keberatan Pemohon Keberatandengan mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa YogyakartaNomor 16 Tahun 2011 tentang
Selain itupenggarapan tanah dalam bentuk pengelolaan tambak oleh Pemohon Keberatan 59 tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku yakni berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah lstimewa YogyakartaNomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau PulauKecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032
yang terletak di atas tanah PAG di DesaJangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dibuat dengan mengacupada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta Peraturan Daerah Kabupaten KulonProgo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten KulonProgo Tahun 2012 2032, selanjutnya atas tambak dimaksud tidak diwajibkan untukmemiliki Izin
Putus : 12-06-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2014 Tanggal 12 Juni 2014 — FERAUD vs KETUA BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH/MADRASAH BALI, dk
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
FERAUD vs KETUA BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH/MADRASAH BALI, dk
Putus : 07-11-2016 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/PID/2016 Tanggal 7 Nopember 2016 — Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Komunikasi Indonesia Satu (FKI-I) Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara >< Kejagung RI Cq.Kejati Propinsi Sumatera Utara
454 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
454 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Komunikasi Indonesia Satu (FKI-I) Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara >< Kejagung RI Cq.Kejati Propinsi Sumatera Utara
Register : 23-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 163/Pdt.G/2015/PN.Plg Tanggal 8 Desember 2015 — A.DUMIADI, B,Sc,SH
- LAWAN -
Gubernur Propinsi Sumatera Selatan, DKK
43 — 7
43 — 7
A.DUMIADI, B,Sc,SH- LAWAN -Gubernur Propinsi Sumatera Selatan, DKK
Gubernur Propinsi Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Jalankapten Arivai No.1 Palembang, dalam hak ini dikuasakan padaH.ZOEKMI DWIWARNA,SH, SUHAIDI,SH,MH, MGS.JONIANDRIANSYAH,SH, berdasarkan surat kuasa khusu tertanggal : 4Nopember 2015 dan selanjutnya disebut .................. TERGUGAT.1.2. Rektor Universita Islam Negeri (UIN)/d.h.
Putus : 08-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 K/Pdt/2013 Tanggal 8 Juli 2013 — KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI, vs ANAK AGUNG GEDE SANTOSA
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI, vs ANAK AGUNG GEDE SANTOSA
PUTUSANNo. 426 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI, berkantordi Jalan Raya Puputan No. 23 Renon Denpasar, dalam hal inimemberi kuasa kepada I Wayan Suardana, SH, Polhut Pelaksanalanjutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Bali, beralamat di JalanRaya Puputan No. 23 Niti Mandala Renon, Denpasar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September
huruf c Peratutan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.800/MENHUTII/2009 tanggal 7 Desember 2009 wilayah Kesatuan PengelolaanHutan termasuk kawasan Hutan Taman Raya (TAHURA) seluas + 1.373,50 (seributiga ratus tujuh puluh tiga koma lima nol) hektar;Bahwa Penggugat selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
Hutan Raya (TAHURA)Ngurah Rai adalah sebagai berikut:Usulan penunjukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda Nomor : 19/90/ Va/Insp/BW6.a.Afd tanggal 6 Januari 1926 dengan penetapan penunjukan G.B. tanggal 29 Mei1927, Nomor 28 Sub A.a.4;Penunjukan oleh Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor : 821/ KptsII/UM/II/1982 tanggal 15 Februari 1982;Pada tahun 1987 dilaksanakan pengukuran batas dengan Berita Acara Tata Batasdari Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah TingkatIl Badung Propinsi
pengelolaan kawasan hutan Negara (Taman Hutan Raya (TAHURA)Ngurah Rai, sebagaimana yang ditentukan dalam usulan penunjukan oleh PemerintahKolonial Belanda Nomor : 19/90/Va/Insp/BW 6.a.Afd tanggal 6 Januari 1926 denganpenetapan penunjukan G.B. tanggal 29 Mei 1927, Nomor 28 Sub A.a.4,; Penunjukanoleh Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor : 821/Kpts0/UM/I/1982 tanggal 15Februari 1982; dan Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Prapat Benoa(RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi
membuktikan dalildalilnya yaitu objek sengketa adalahkawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang diokupasi para Tergugat tanpa ijinPenggugat;Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih menjadipertimbangan Mahkamah Agung;Bahwa atas dasar halhal tersebut maka putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggiharus dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi : KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI
Upload : 15-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 PK/PDT/2009 PETRONUSA TEER; KEPALA DINAS BINA MARGA PROPINSI JAWA TENGAH
195 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
PETRONUSA TEER; KEPALA DINAS BINA MARGA PROPINSI JAWA TENGAH
Putus : 07-01-2009 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4PK/TUN/2008 Tanggal 7 Januari 2009 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH ; SUHERMAN
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH ; SUHERMAN
Register : 23-03-2011 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 29-11-2011
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 24/B/2011/PT.TUN.SBY Tanggal 12 Mei 2011 — ARIA MULTI GRAPHIA vs KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BALI
98 — 38
98 — 38
ARIA MULTI GRAPHIA vs KEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BALI
. ~~ mm n e tn e oe ee =PENGGUGAT / PEMBANDING ; MELAWANKEPALA DINAS PENDAPATAN PROPINSI BALI, Berkedudukan di JalanTjok Agung Tresna, Denpasar ; Yang dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 180/4749/Dispenda,tanggal 30 Agustus 2010 dari Kepala DinasPendapatanPendapatan Propinsi Bali dan Surat Kuasa Khusus No. : SKK63/P.1/Gtn/09/ 2010, tanggal 7 September 2010 dari KepalaKejaksaan Tinggi Bali, memberikan Kuasa dengan haksubstitusi ROOBOA 5 =< mmm = nme m mateo wmrcen mime wee mmo1.
Aria MultiGraphia sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan SKPDKB danlabel edar mikol Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan hargaditetapkan sebesar Rp. 6.747.675.000, (Enam milyar tujuhratuS empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribuFUT) #2822 see 2 see 2 She oe See Se ahs che She See Bemis S Heo Bahwa pada tanggal 16 Mei 2010 tergugat mengirimnaskah kontrak pekerjaanpengadaan SKPDKB dan label edar mikol tertanggal 17 Mei 2010Nomor : 027/401/Dispenda (pihak pertama), Nomor180/AMG.MKT/Kon
sudah mensomasi Tergugat sebanyak 2 (dua) kaliyakni melalui surat Penggugat Nomor : 208/AMGMKT/V1I/2010tanggal 11 Juni 2010 dan surat Nomor : 250/AMGMKT/VII/2010tanggal 21 Juli 2010 yang intinya agar Tergugat menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak namun tidak ~ pernahditanggapi oleh Tergugat Bahwa Tergugat melalui surat tanggal 7 Juni 2010 Nomor027/3048/Dispenda, perihal Pelelangan Ulang yang ditujukankepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi
Bahwa berdasarkan Pengumuman dari Unit Layanan Pengadaan(ULP) barang/jasa Pemerintah Propinsi Bali PokjaPengadaan Barang Sekretariat Daerah PemerintahPropinsi Bali No. 027/1840/PB/ULP.Aset. tanggal 27September 2010 yang menyatakan bahwa pelelangan PengadaanSKPDKB danLabel Edar Mikol pada Kegiatan Penyediaan Barang CetakanDan Pengadaan Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan paguanggaran Rp. 7.180.000.000, (tujuh milyar seratus delapanpuluh juta rupiah), Sumber pendanaan dari APBD Propinsi BaliTahun
Percetakan Balikembali mengajukan sanggah II kepada PenggunaAnggaran/Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali dengan SuratSanggahan Nomor : 115/K/PB/2010 tertanggal 6 Mei 2010, yangdipermasalahkan adalah perbedaan harga antara PI. AriaMulti Graphia dan PT. Percetakan Balidengan selisih harga sebesarRp. 1.027.000.000, lebih murah penawaran PT. PercetakanBali dan masalah bobot/nilai evaluasi ;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 PT.