;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa BangsaHalaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 39/Pdt.P/2019/PN Bin.berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan

Melakukan negosiasi atas klausal kontrak dengan pihak Legal pelanggan,supplier dan sub kontraktor agar tercapai kesepakatan bersama;* Memberikan saran sehubungan dengan pemenuhan syarat pengajuan penawaranproyek (Tender Conditions Compliance) dalam hal dokumentasi untuk garansipekerjaan (performance bond), penandatanganan tender dan persetujuan;* Mereview dan menyetujui RFPs (Request for Proposals) dan RFQ (Requestfor Quotation); Penyedian jasa sekretariat korporat* Menyiapkan Risalah Rapat dan Resolusi

Akta perusahaan dan dokumen pentinglainnya;* Menyiapkan dokumen untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);* Memonitor dan meyakinkan kepatuhan perusahaan terhadap pelaporan tahunanSPT dan pelaporan lainnya; Corporate Governance menurut peraturan danregulasi yang ada sesuai dengan ketentuan* Meyakinkan ketaatan yang tercantum didalam Akta pendirianperusahaan;* Jika diperlukan melakukan perubahan dan penambahan isi dari AktaPerusahaan;* Menyiapkan bank resolusi

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

semestinya dalam rumah tangga saling meneladani antara suami istridalam memenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula seyogianyamengetahui peran serta masingmasing agar terhindar dari konflik rumahtangga yang berkepanjangan yang akan mengakibatkan terjadinyapertengkaran.Menimbang, bahwa tatkala rumah tangga sudah terjadi perselisinandan pertengkaran itu menandakan permasalahan dalam rumah tanggasudah memuncak dan sulit untuk diredam lagi sebagaimana dialamiPemohon dan Termohon yang seharusnya mencari resolusi

dan gadis,penyerangan terhadap sekolahsekolah dan rumahsakit, penghancuransitus situs kuno yang bernilai budaya religi serta pencurian bendabendapeninggalan sejarah dan penggelapannya untuk dijual, sehingga organisasiISIS telah dinyatakan oleh pemerintah Suriah sebagai organisasi Terorissesuai dengan Undang undang Negara Arab Suriah dengan Nomor 19,tertanggal 9 Syaban 1433 H yang bertepatan dengan 28 Juni 2012 Mtentang undang undang penanggulangan terorisme Selain itu Dewan Keamanan PBB melalui resolusi

Nomor 1267 tahun1999 dan diperbaharui dengan resolusi Nomor 1989 tahun 2011 Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atauketakutan pada masyarakat mengenai adanya aksi terorisme.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 15 jo.

Nomor 1267 tahun1999 dan diperbaharui dengan resolusi Nomor 1989 tahun 2011 Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan adanya kegiatan aksiterorisme karena masih satu jaringan dalam organisasi JAD Banten Selatan.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 13 huruf C Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimanatelah ditetapbkan menjadi UndangUndang berdasarkan UndangUndang Nomor15 Tahun

persiapan untuk mendukungtegaknya Daulah Islamiyah di Indonesia.Terdakwa telah berusaha bergabung dengan Jemaah Anshorut Daulah (JAD)yang berafiliasi dengan DAULAH ISLAMIYAH (ISIS) di Suriah, dengan berbaiat,melaksanakan Idad dan membuat paspor sebagai upaya untuk berhijrah keSuriah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah di Suriah padahal terdakwamengetahui kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No.1989 tahun 2011, Resolusi

Bahwa terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasiterlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBBNo. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telahdiperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor : 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentangPenetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagaiTerduga

Bahwa terdakwa mengetahul kelompok ISIS merupakan organisasiterlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Dewan KeamananPBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan PenetapanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telahdiperbaharui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor : 03/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 April 2018 tentangPenetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagaiTerduga

Bahwa kelompok ISIS adalah organisasi terlarang sebagaimana ResolusiDewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris.Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN. JKT.

bomtersebut di dapat dari hasil patungan antara para ihnkwan yang akan ikutdalam aksi amaliyah jihad, yang disepakati dalam pertemuan di alunalunkota Cirebon, YUSUF FIRDAUS sebagai amir JAD Cirebon meminta danasebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), dari patungan ikhwan JADCirebon.Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS adalahorganisasi terlarang.Bahwa kelompok ISIS adalah organisasi terlarang sebagaimana ResolusiDewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989tahun 2011, Resolusi

termasukpemerintahannya dan pendukungpendukungnya, akan tetapi pada bulanDesember 2019 terdakwa ditangkap petugas Kepolisian termasuk temantemannya dalam satu kelompok JAD DIY.Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS dan kelompokJamaah Anshor Daulah (JAD) adalah organisasi terlarang namunterdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah ISISBahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 tahun 2011, Resolusi

Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS adalah organisasiterlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung DaulahISIS Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentangorganisasi Teroris.

Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS dankelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah organisasi terlarang namunterdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukung Daulah ISIS Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No.1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasiTeroris.

menggunakan Syariat Islam atauhukum Islam yang menyebabkan Negara Indonesia kafirtermasuk pemerintahannya dan pendukungpendukungnya, akantetapi pada bulan Desember 2019 terdakwa ditangkap petugasKepolisian termasuk teman temannya dalam satu kelompok JADDIY.Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISISdan kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah organisasiterlarang namun terdakwa tetap berbaiat dan sebagai pendukungDaulah ISISBahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarangsebagaimana Resolusi

Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi DewanHalaman 58 dari 63 Putusan Nomor 1245/Pid.Sus/2020/PN Jkt.

latihan fisik dan menembak)sebagai persiapan akhir zaman, hijrah ke Negeri Sya / Suriah untukbergabung dengan pasukan panji hitam dibawah pimpinan SYEIKHABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai amirul mukminin yangmenegakkan Syariat Islam, dan bergabung dengan kelompok ISLAMICSTATE/ISIS, apabila pintu hinjrah ke Suriah tertutup maka akan Hijrahke Mekkah dan Madinah;Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yangdiperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi

berbagai senjata dan modus teror yangmengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yangsama dengan kelompok mereka; Bahwa terdakwa dan kelompoknya telah mengetahui bahwa kelompokISIS berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :2189/Pid.B /PN/JKT.Sel. tanggal 21 April 2008 dinyatakan sebagaikorporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku diIndonesia, demikian Dewan Keamanan PBB telah menetapkan ISISsebagai organisasi teroris, pada 25 Oktober 2002 dalam Resolusi

latinan fisik dan menembak) sebagaipersiapan akhir zaman, hijrah ke Negeri Syam / Suriah untuk bergabungdengan pasukan panji hitam dibawah pimpinan SYEIKH ABU BAKAR ALBAGHDADI sebagai amirul mukminin yang menegakkan Syariat Islam, danbergabung dengan kelompok ISLAMIC STATE/ISIS, apabila pintu hinjrah keSuriah tertutup maka akan Hijrah ke Mekkah dan Madinah;Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharulNo. 1989 tahun 2011, Resolusi

berbagai senjata dan modus teror yangmengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang samadengan kelompok mereka;Bahwa terdakwa dan kelompoknya telah mengetahui bahwa kelompok ISISberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor2189/Pid.B /PN/JKT.Sel. tanggal 21 April 2008 dinyatakan sebagai korporasiyang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia,demikian Dewan Keamanan PBB telah menetapkan ISIS sebagaiorganisasi teroris, pada 25 Oktober 2002 dalam Resolusi

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

kepastian hukum bagi anakanaknya di masa depanagar setiap hakhak dari anakanak Pemohon tersebut dapat berjalan denganlancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuhkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakimberpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukungoleh setiap elemen negara dan masyarakat;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

Selain itu harus mengetahui status penyakit hewan negara asal didasarkanpada World Oraganization for Animal Health (WOAH)/OIE;Bahwa berdasarkan Resolusi No. 17 yang dikeluarkan oleh OJE di Paris Tahun 2013tentang Recognition of the Food and Mouth Disiase, status negara Malaysia tidaktermasuk dalam daftar negara yang diakui bebas penyakit Mulut dan Kuku (PMK),sedangkan masih berdasarkan Resolusi yang sama negara India juga tidak termasuknegara yang diakui bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku,; Bahwa

Oyong Bin Amir yang dibawa dari negara Malaysia, namun daging kerbau tersebutberasal dari negara India, berasal dari negaranegara yang berdasarkan Resolusi No. 17yang dikeluarkan oleh OIE di Paris Tahun 2013 dilarang pemasukannya ke wilayahRepublik Indonesia, karena berpotensi menyebarkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) diwilayah Republik Indonesia;Bahwa daging kerbau seberat + 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) kg yang dipesanoleh saksi Hoyong Liza Als.

kepastian hukum bagi anakanaknya di masa depanagar setiap hakhak dari anakanak Pemohon tersebut dapat berjalan denganlancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuhkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakimberpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukungoleh setiap elemen negara dan masyarakat;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan

;Menimbang, bahwa Konvensi Hakhak Anak atau Convention on theRights of the Child yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsaberdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang olehIndonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan KeputusanPresiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rightsof the Child, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Dalam semua tindakanmengenai anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan sosialnegara atau swasta, pengadilan