PT EASTINDO SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1213/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT EASTINDO SERVICES, beralamat di Flops Centre HalimPerdanakusuma Airport Jakarta 13610, management office: JalanTeluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta10230, diwakili oleh Budho Sudarmo Hadi selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK

/PP/M.XIV.B/16/2014, tanggal 12 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP644/WPJ.20/2013 tanggal 19Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNBarang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor: 00016/207/07/007/12.tanggal 26 April 2012, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 160726082007, atas nama: PT Eastindo Services, NPWP

Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT EASTINDO SERVICES

dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT EASTINDO SERVICES

EASTINDO SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1078/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT EASTINDO SERVICES, tempat kedudukan di Flops CentreHalim Perdanakusuma Airport Jakarta 13610, management office:Jalan Teluk Betung, Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta, 10230;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot

Pengadilan Pajak NomorPut.57105/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 12 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP722/WPJ.20/2013 tanggal19 Juli 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 Nomor 00011/207/07/007/12tanggal 26 April 2012, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 160726032007, atas nama: PT Eastindo Services

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57105/PP/M.XIVB/16/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas namaPT Eastindo Services (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding), telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) melalui pos;4.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57105/PP/M.XIVB/16/2014 10 Desember 2014 yang menyebutkan:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP722/WPJ.20/2013 tanggal 19 Juli 2013, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2007 Nomor 00011/207/07/007/12 tanggal 26 April 2012 atas nama PTEastindo Services, NPWP

permohonan Pemohon PeninjauanKembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapatPutusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT EASTINDO SERVICES

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES cq PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES MANADO vs SISTAL TILLY, M.Ak, dkk

PT EASTINDO SERVICES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1214/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT EASTINDO SERVICES, beralamat di Flops Centre HalimPerdanakusuma Airport Jakarta 13610, management office: JalanTeluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta10230, diwakili oleh Budho Sudarmo Hadi selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NomorPUT.57090/PP/M.XIV.B/16/2014, tanggal 12 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP138/WPUJ.20/2013 tanggal 25Februari 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor: 000015/207/09/005/1 1tanggal 8 Desember 2011, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 160706582009, atas nama: PT Eastindo Services

dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanHalaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1214/B/PK/PJK/2017permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT EASTINDO SERVICES

dalamPeninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT EASTINDO SERVICES

M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT G4S SECURITY SERVICES, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 2 Agustus 2018

PT G4S SECURITY SERVICES VS SAKIDI, dkk

PUTUSANNomor 74 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT G4S SECURITY SERVICES, yang diwakili oleh PresidenDirektur, Torkis David Parlaungan Batubara., berkedudukan diJalan Cilandak KKO Raya, Unit 407, Kawasan Komersil Cilandak,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hemoko D.Wibowo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat

SUKARNO, Warga Negara Indonesia,bertempat tinggal di Kp.Pasir Rangsu, RT 028, RW 002, Cibadak, Cikupa, Tangerang;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Wijaya,dan kawankawan, Para Pengurus Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal IndonesiaPT G4S Security Services (PUK SPAI FSPMI PT G4S SecurityServices), beralamat di Jalan Raya Pulo Gadung Nomor 29,Halaman 1 dari 10 hal. Put.

bekernja pada perusahaansehingga berlaku ketentuan no work no pay (vide Pasal 93 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.SusPHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 2Agustus 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT G4S SECURITY SERVICES

EASTINDO SERVICES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1760 /B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT EASTINDO SERVICES, beralamat di Flops Centre HalimPerdanakusuma Airport, Jakarta 13610, diwakili oleh Budho SudarmoHadi selaku Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal ini

2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP534/WPJ.20/2013 tanggalHalaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1760 /B/PK/PJK/20164 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00026/207/08/007/12tanggal 26 April 2012, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor160726192008, atas nama : PT Eastindo Services

4A ayat (3) huruf UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 144 Tahun 2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Peninjauan Kembalicukup berdasar dan patut untuk dikabulkan;Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1760 /B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT EASTINDO SERVICES

dalam Peninjauan Kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT EASTINDO SERVICES

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT G4S SECURITY SERVICES, tersebut;- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 5 Juli 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Provisi:- Menolak provisi Penggugat;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PT G4S SECURITY SERVICES VS IMAN GUNAWAN

TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA; ROMUALDO VELASQUEZ RAMIREZ

TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA, berkedudukan diGedung Wisma Raharja Lantai 6 Zona A, Jalan LetJend. TB.Simatupang Kav. 1 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada 1.ERWAN M. SENTANA, SH., 2. SAOR R.S.S.S.PANJAITAN, SH., 3. VENCE TITAWAEL, SH., para Advokat,berkantor di Kantor PANJAITAN, SENTANA & PARTNERS LAWOFFICE, beralamat di JL. H.

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atasdalildalil :Bahwa PENGGUGAT (Ramualdo Velasquez Ramirez) adalah pekerjaasing pada TERGUGAT (PT.TUCAN PUMPCO SERVICES

TucanPumpco Services yang berkedudukan sebagai Tergugat, sedangkanmengenai alamat atau domisili Penggugat yang menunjuk pada alamatkantor Kuasa Hukumnya dapat dibenarkan dan tidak mengakibatkanHal. 23 dari 56 hal. Put. No. 119 K/Pdt.Sus/201 1cacatnya surat kuasa Penggugat, karenanya eksepsi Tergugat angka (2)yang menyatakan Surat Kuasa Penggugat cacat formil karena tidakmenyebutkan alamat Penggugat haruslah ditolak";.

TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA(TERGUGAT) adalah hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktutertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan Pasal42 ayat (4) Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagerjaan"(vide dalil poin 3 Posita Gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat), demikianjuga Termohon Kasasi/ Penggugat mendalilkan bahwa tindakan PHK yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat tanopa membayar sisa upah pekerja sampai batas waktuperjanjian

TUCANPUMPCO SERVICES INDONESIA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada NegeriJakarta Pusat No. 75/ PHIG/ 2010/ PN.JKT.PST., tanggal 27 Juli 2010;MENGADILI SENDIRI :Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 119 K/Pdt.Sus/201 1DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT REUTERS SERVICES INDONESIA

./2014 tanggal 12 Maret2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT REUTERS SERVICES INDONESIA, tempat kedudukan diSampoerna Strategic Square, South Tower Lt. 29, Jalan Jend.Sudirman Kav. 4546, Jakarta Selatan 12930;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali

dilakukandalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfaksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggalsaat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49499/PP/M.XIII/13/2013tanggal 17 Desember 2013, atas nama: PT Reuters Services

M.XIII/13/2013 tanggal 17 Desember 2013yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1222/WPJ.07/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00054/204/07/058/10tanggal 08 April 2010, sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanNomor KEP1437/WPJ.07/2011 tanggal 23 Juni 2011, atas nama; PTReuters Services

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ECART SERVICES INDONESIA

SIMON BERO JOHN ESRA VS ATALIAN GLOBAL SERVICES

. & Rekan, berkantor di Jalan Abah Pi'in, Nomor34, RT 03, RW 02, Kelurahan Jatirangga, KecamatanJatisampurna, Kranggan, Kota Bekasi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 September 2019:Pemohon Kasasi;LawanATALIAN GLOBAL SERVICES, diwakili oleh David KerimMaksud, selaku Direktur Utama berkedudukan di KomplekPergudangan Infinia Park, Blok C 101 102, Jalan Dr. SahardjoNomor 45, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasakepada M.

Feryansyah Saleh dan kawan, Para Karyawan PTAtalian Global Services, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 November 2019;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT G4S SECURITY SERVICES

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ECART SERVICES INDONESIA;;

PT GCC SERVICES INDONESIA VS PASCAL CHRISTIAN ARNAUD,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICES tersebut

PT TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICES VS ABDUL MANAP

PUTUSANNomor 438 K/Pdt.SusBPSK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICES, yang diwakili olehKepala Cabang Andrie Kartono, berkedudukan di Jakarta, denganKantor Cabang, berkedudukan di Jalan Letjend Sutoyo Nomor 3A,RT 01/RW 01, Lowokwaru, Malang 65141, dalam hal ini memberikuasa kepada Fatimatuz Zahra, S.H., dan kawan, Para Advokat

AK/105/BPSK/426.111/2015 perihal pemberitahuan isi Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo Nomor 035.AK/BPSK/426.111/2015tanggal 9 November 2015 dalam perkara antara Abdul Manap sebagai Pengadumelawan PT Astra Financial Services sebagai Teradu; sedangkan terhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) a quo, PemohonKeberatan dahulu Teradu telah mengajukan permohonan keberatan diPengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 8 Desember 2015, sehingganyapermohonan

Toyota Astra Financial Services(Teradu) yang beralamat di JI. Letjen Sutoyo Nomor 11, RT/RW 01/01,lowokwaru Malang. Dengan cara diangsur setiap bulan sebesarRp5.832.000,00 selama 4 tahun (48 bulan), akan Pemohon Keberatandahulu Teradu tanggapi sebagai berikut:a.

Bahwa petugas yang biasa melakukan penagihan kepada debiturbermasalah/menunggak dalam hal angsuran adalah bukan karyawantetao dari PT Toyota Astra Financial Services, dimana petugastersebut setiap kali melakukan pekerjaan di berikan surat kuasa yangberlaku 7 hari sekali kKemudian diperpanjang dengan surat kuasabaru, bahwa petugas tersebut adalah eksternal collector yangtugasnya seharusnya adalah melakukan penarikan kendaraan atasdebitur yang bermasalah/menunggak dalam hal angsuran, dengantidak boleh

ToyotaAstra Financial Services selaku Pemohon Keberatan, dengan manakedudukannya hampir sama dengan pihak Penggugat atau Pelawan.Sedangkan yang bertidak sebagai Termohon Kebaratan adalah AbdulManap yang kedudukannya hampir sama dengan pihak Tergugat/Terlawan.Oleh karenanya sangat aneh manakala Pemohon Keberatan yangkedudukannya hampir sama dengan pihak Penggugat atau Pelawanmengajukan Eksepsi terhadap Termohon Keberatan yang tidak mengajukangugatan atau perlawanan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT G4S SECURITY SERVICES

PT REUTERS SERVICES INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2766/PJ/2018 tanggal24 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT REUTERS SERVICES

PT BJ SERVICES INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT REFINITIV SERVICES INDONESIA