Ditemukan 258 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substansi substansial substansif subtansial
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1082/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
I Made Sutrisna
Tergugat:
1.I Gusti Ngurah Gede Astika selaku Ahli waris alm I Gusti Ngurah Made Mangget
2.Anak Agung Sagung Made Latri Ahli waris alm I Gusti Ngurah Made Mangget
3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
203 — 112
  • BANGUN BALI SEJAHTERA ABADI adalah jelasmerupakan bentuk rekayasa untuk mengaburkan asal usul tanah tersebut,sehingga atas dasar tersebut maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat IIharus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa suatu gugatan disebut sempurna apabila telahmemenuhi syarat formal dan substansiil sebab suatu gugatan yang tidaksempurna atau tidak jelas baik posita maupun petitum saling tidak berhubunganakan Sulit dalam
Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama
Register : 17-07-2017 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Kdr
Tanggal 29 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 25
  • Bahwa dalil jawahan Tergugat Rekonpensi poin 4 yang menyatakaa SuratPernyataan tertanggal 21 Desember 2002 tidak mernpunyai kekuatan hukumapapun dan tidak menjadi dasar beralihnnya obyek sengketa dari TergugatRekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang tidak benar dantidak ada dasar pijakan hukumnya karena secara materiili/Substansiil peralinanhak tersebut telah terjadi dan secara formiil Tergugat Rekonpensi berkewajibanuntuk menghadap Pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta hibahnyatanpa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 25-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 722/PDT/2016/PT DKI
Tanggal 24 Januari 2017 — Pembanding/Penggugat : MARTA DIANTA SILALAHI SIDEBANG Diwakili Oleh : Lapana Saragih SH
Terbanding/Tergugat : PT. AVEMEDIA GEMILANG
Terbanding/Tergugat : MARULI PANDAPOTAN MANURUNG
163 — 81
  • Jingga Media Komunika yangdiwakili oleh Penggugat dengan Tergugat yang diwakili olehTergugat II, Tidak Sah dan Tidak Pernah Ada Berdasarkan Hukum(BATAL DEMI HUKUM), karena secara materiil (Substansiil) dalamPerjanjian a quo, pihak yang saling mengikatkan diri adalah subyekhukum dalam bentuk BADAN HUKUM, bukan PRIBADINYA,terlebihlebih telah diketahui / terungkap bahwa subyek hukum PT.Jingga Media Komunika yang di nahkodai oleh Penggugat adalahBadan Hukum yang tidak terdaftar alias perusahaan Bodong.Kalaupun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 02-03-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2241 K/PDT/2009
Tanggal 2 Maret 2010 — MICHAEL NONG SINA SADIPUN, DKK VS MARIA BUNGALIA SADIPUN, DKK
63 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2241 K/Pdt/2009(alm) dan adikadiknya, ternyata memberi kesaksian yang tidak masukakal;Padahal penyebutan angka tahun 1947 sebenarnya hanya kesalahanketik yang mungkin juga disengaja, karena yang dimaksud sebenarnyaparallel dengan bukti Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi 5;Dengan demikian setelah kesalahan teknis yang sudah diperbaiki ini,maka secara materil/substansiil/essensiil dapat dibuktikan bahwa hartapeninggalan Yoseph Nurak Subu Sadipun (alm) sejak tahun 1957sudah tidak ada lagi, karena sudah
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 806/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
A.A. Ngurah Alit Wiraputra, SH.MH
Tergugat:
1.Sutrisno Lukito Disastro
2.Abdul Satar
3.Candra Wijaya
4.PT Bangun Segitiga Emas
5.PT Nusa Mega Penida
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bali
2.Sekretaris Daerah Provinsi Bali
3.Bappeda Provinsi Bali
107 — 76
  • eksepsi pertama dari Tergugat danTergugat Il mengenai gugatan Penggugat Error In Persona Majelismempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkandengan jawab jinawab oleh kedua belah pihak, maka sebelum Majelismempertimbangkan tentang materi/substansi pokok gugatan dari Penggugatyaitu apakah benar Para Tergugat telan melakukan Wanprestasi, makaterlebih dahulu Majelis akan menelaah atau meneliti apakah gugatan Penggugattersebut memenuhi syarat formal dan substansiil
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-07-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 27 Nopember 2013 — NICO INDRA SAKTI BIN BURHANUDIN;KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
91 — 45
  • sewenangwenang, tidakmelanggar peraturan perUndangUndangan maupun aaupb dan asas tertibpenyelenggaraan negara dan asas profesionalitas serta tidak menimbulkanketidakpastian hukum dan tidak melukai rasa keadilan Penggugat.Hal ini disebabkan karena tindakan Tergugat a quo sudah sesuai denganprosedur dan kewenangan Tergugat menurut ketentuan perUndangUndangan (vide Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 dan KeputusanSekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 jo.keputusan KMA 076) serta secara substansiil
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 05-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 53/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
M. YANIS W
Tergugat:
BUPATI PELALAWAN
191 — 168
  • halmana objek sengketa diberlakukan tidak sejak akhir bulan putusan berkekuatanhukum tetap yaitu pada akhir bulan Februari 2013 padahal dalam peraturandasar penerbitan objek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 terdapat ketentuan Pasal 252 yang pada pokoknya mengatur khususmengenai mulai berlakunya keputusan terhitung sejak akhir bulan pada bulanputusan pidana tersebut berkekuatan hukum tetap.Menimbang, terhadap permasalahan hukum segi substansiil yang ketigatersebut Majelis Hakim
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-12-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
Puguh Prasetyo
Tergugat:
Kepala Desa Jenengan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali
179 — 60
  • berlaku dan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB) sebagaimana tertuang dalam Jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat; Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,replik, duplik, bukti Suratsurat dan Keterangan saksi serta Kesimpulan parapihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokokpermasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak,baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansiil
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2012 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 2 Oktober 2012 — YULIANI A OEMAR BINTI YUDA LAMPE
62 — 48
  • berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusitanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiil terhadapUU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjangmengenai penjelasan Pasal 2 MK RI menyatakan bahwa : Penjelasan unsurmelawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastianhukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat , tetapiPutusan MK tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksadan memutus perkara Tipikor karena secara substansiil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Paten
Putus : 14-11-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — PT TOILON INDONESIA VS PT CINTAS SENTUL RAYA
695 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ong Hwie Liang melawan Goenandi, dengan kaidah hukumsebagai berikut:"Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas suratsuratbukti yang terdiri dari fotokopifotokopi yang tidak secara sah dinyatakansesuai dengan aslinya sedang terdapat diantaranya yang pentingpentingyang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, JudexFacti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibuktiyang tidak sah"Bukti PK31 dan Bukti PK32 membuktikan bahwa bukti yang dianggap sahuau mempunyai
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 24-10-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.Plg
ACG ( South Bengara II ) Pte.Ltd - LAWAN - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
428 — 147
  • Juli 2012Bahwa Penggugat telah membantah eksepsi tersebut dengan menyatakanbahwa hal tersebut hanya kesalahan pengetikan dimana tertulis Nomor345.1556/PKP/IIVGP/2012 tertanggal 17 Juli 2012 yang seharusnya Nomor348.1556/PKP/IIVGP/2012 tertanggal 17 Juli 2012.Menimbang bahwa tentang eksepsi tersebut pada pokoknyaadalah sama dengan eksepsi dari tergugat dalam point 1 a tersebut diatas dandengan demikian dengan mengambil alih pertimbangan Majelis tersebut bahwakesalahan pengetikan yang tidak bersifat substansiil
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-04-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 07-12-2011
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 8/G/2011/PTUN-BL
Tanggal 6 Oktober 2011 — Penggugat : DENNY MA'ARUF SUHADA P Tergugat : POLDA LAMPUNG
135 — 73
  • Putusan Nomor : 8/G/2011/PTUN BLprosedural (formal) maupun yang bersifat materiil(substansiil), serta dikeluarkan oleh Badan ataupejabat yang berwenang dalam hal ini Tergugat =;Bahwa Penerbitan Putusan Pemberhentian Tidak DenganHormat terhadap Penggugat adalah didasarkan padaPeraturan Perundang undangan yang berlaku, dengankata lain tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang bersifat formal proceduralsebagaimana diatur di dalam Peraturan Kapolri No.Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Oreganisasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 PK/Pdt/2013
Tanggal 27 Agustus 2014 — 1. MAMAN SUPARMAN Alias MAMAN O Bin USUP, DKK VS YUDI ISKANDAR Bin H. UDIN SAMSUDIN, DKK
70 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seperti yang ada digugatan TermohonPeninjauan Kembali oleh sebab itu gugatan Termohon Peninjauan Kembali harusditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;F Hakim Judex Juris menerapkan dan menggunakan bukti foto copy milikPenggugat sebagai dasar untuk memutus pada tingkat kasasi;Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas suratsurat bukti yangterdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya,sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-02-2011 — Putus : 28-07-2011 — Upload : 14-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juli 2011 — PT. Harapan Tiga Putera;Menteri Kehutanan Republik Indonesia
70 — 55
  • memperhatikan penjelasan resmi Pasal53 ayat (2) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2004, dinyatakan bahwa suatu keputusan tata usahanegara dapat dinilai bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku apabiladiterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidakberwenang;keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkanbertentangan dengan prosedur formal peraturan perundangundangan;bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturanperundang undangan yang bersifat materiil/substansiil
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 24-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 121/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 30 April 2015 — LIYAS VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2. PT. PERTANI PERSEROAN (PERSERO)
132 — 93
  • ., yang menyatakansecara garis besar terhadap suratsurat bukti yang terdiri darifotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai denganaslinya sedang terdapat diantaranya yang pentingpentingsecara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihakmaka apabila judex facti mendasarkan keputusannya terhadaphal tersebut maka sebenarnya telah memutus perkaraberdasarkan buktibukti yang tidak sah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-04-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2854 K/Pdt/2011
Tanggal 19 April 2012 — LEBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (disingkat LPP TVRI) Vs. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, DK.
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Knususnya yang menyangkut hukum agararia yangdalam persidangan telah dikemukakan secara gamblang oleh saksi ahli.Pertimbangan judex facti tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena,sekalipun dalam ketentuan hukum acara perdata diberikan kewenangankepada hakim untuk tidak terikat pada keterangan saksi ahli.Ketidakterikatan hakim terhadap keterangan saksi ahli tersebut harusdidasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan substansiil,setelah mempertimbangkan dan mengkaji terlebin dahulu isi dariketerangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 146/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
DRS. SAPARI, APT., M.Kes
Tergugat:
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia,
406 — 317
  • Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan, suatu prinsip yangmementingkan persiapan yang cermat terhadap suatu keputusanHalaman 73 dari 78 Halaman Putusan Perkara Nomor : 146/G/2019/PTUNJKTadministrasi pemerintahan atau terhadap suatu tindakan faktual lainnya;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objeksengketa secara procedural dan substansiil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1173 K/Pdt/2011
Tanggal 11 Agustus 2011 — TN. SURESH GOBINDRAM VASWANI ; KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT
100 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1173 K/Pdt/201 1dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judexfacti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibuktiyang tidak sah;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dibenarkan, karena judex facti tidaksalah menerapkan hukum, bahwa pertimbangan judex facti sudah tepat danbenar, lagi pula pada hakekatnya alasanalasan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Penggelapan
Putus : 27-10-2008 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1309/PID.B/2008/PN.JKT.TIM
Tanggal 27 Oktober 2008 — BUDIMAN SANTOSO , CS
171 — 51
  • Sementara putusan sela tersebut didasarkan kepada materimateripokok perkara, yang belum pernah diperiksa dan dibuktikan dalampersidangan.Bahwa benar tidaknya secara substansiil materi eksepsi poin 1) PenasihatHukum Para Terdakwa tersebut, tergantung dari hasil pemeriksaan danpembuktian pada pokok perkara.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-09-2011 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2012 — Hj. NUEKE NURHASANAH
79 — 15
  • Nueke Nurhasanah selaku Direktur, dalam hal ini sebagaipemenang lelang dan dituangkan dalam Surat PerjanjianPengadaan Barang Nomor: 027.1/1927/AdmPB/Tan.Pgn/VII/ 2009tanggal 17 Juli 2009 dengan objekprestasi.....prestasi yaitu pengadaan bahan baku untuk bangunan Jaringanlrigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT).Bahwa dalam perjanjian pengadaan barang a quo yang tentudipahami secara materiil Substansiil tidak lain adalah merupakanperbuatan hukum jualbeli yang tujuan utamanya adalah mengenaiprestasi yang
    Terdakwauntuk menerima pembayaran , in casu berdasarkan PerjanjianPengadaan Barang Nomor : 027.1/1927/AdmPB/Tan.Pgn/VII/2009tanggal 17 Juli 2009 yaitu untuk pengadaan bahan materialbangunan JITUT. yang dalam hal ini materiil substansiil sebagaipelaksanaan tegen prestasi karena pengadaan barang telahdipenuhi 100%.Maka berdasarkan uraian eksepsi kami tersebut di atas, menjaditidak dapat dipungkiri bahwa benar surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidaklengkap