Ditemukan 18363 data
151 — 33
Dalam halini perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa persediaan bertambah bukan berkurang.b.2 Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN seperti telah Pemohon Banding kutip di atas, bahwaPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerahpabean, dan berdasarkan Pasal IA ayat (1) UU PPN tentang yang termasuk dalam pengertianpenyerahan Barang Kena Pajak, dapat disimpulkan bahwa bahwa penghasilan lainlain sebesarRp2.241.500.587,00 yang merupakan selisih stock opname bukan
Dalam hal iniperlu Pemohon Banding tegaskan bahwa persediaan bertambah bukan berkurang;bahwa berdasar Berita Acara Stock Opname Material tertanggal 10 Maret 2009 versi Pemohon Bandinga quo diketahui dinyatakan;e Kode Perkiraan : 80110500e Nama Barange Saldo Akhir 2008 : 2.241.500.587e =Reklasifikasi : (2.241.500.587)e Saldo Awal 2009 :: Persediaanbahwa dengan demikian untuk Kode Perkiraan 80110500 diketahui Saldo Akhir 2008 adalah sebesarRp2.241.500.587 kemudian direklas kurang sebesar Rp(2.241.500.587,00
10 — 1
Jadi Termohon tegaskan kembali bahwa sikap Pemohon selama ini telahacuh dan tidak mandiri dan tidak dapat bersikap tegas pada diri sendiri (dalammengambil keputusan) dan tidak adanya sikap yang bertanggung jawab dariPemohon terhadap anak istrinya sehingga terlalu gampang dan mudahmeninggalkan anak dan istrinya(terlalu sering mengarah kepadaperpisahan/perceraian).6.
Jadi Termohon tegaskan bahwa walaupun penghasilanTermohon tidak seberapa namun Termohon juga ikut andil membantu Pemohon dalamkeuangan selama ini dan Termohon ikut andil dalam membantu Pemohon mengaturkeuangan yang bisa Termohon katakan selama ini judulnya saja menyerahkan seluruhpenghasilan kepada istri, akan tetapi pada aplikasinya hampir separuh penghasilanbahkan terkadang lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rokok Pemohonserta hobbynya yang harusnya itu bisa menjadi hak anak Termohon
Jadi Termohon tegaskan kembali bahwa pertengkaranpertengkaran selamain bukan karena yang Pemohon sampaikan melainkan murni karena sikap dan perilakudzolim adik Pemohon yang tidak beretika selama ini yang sangat tidak dapat Termohonsabar dan maklum lagi dan dari Pemohon yang tidak bertanggung jawab di tambah lagidengan kebiasaan Pemohon berkata pisah / cerai Bahwa Termohon menolak tegas dengan point no .7 karena bagi Termohon puncakperselisihan tersebut adalah akhir agustus setelah adik Pemohon menuliskan
menyampaikanrepliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dengantambahan Pemohon telah berusaha bertangung jawab, namun jika menurut Termohon tolakukurnya dengan keharusan Pemohon untuk memenuhi segala keinginan Termohon yangberada diluar kemampuan Pemohon maka wajarlah jika Termohon menganggap Pemohontidak memiliki sikap tanggung jawab, dan Termohon selalu berorientasi pada pemenuhantuntutan yang tidak menyesuaikan dengan kemampuan Pemohon sebagai Pegawai NegeriSipil, dan Pemohon tegaskan
bahwa Pemohon tidak pernah meminta Termohon untuk ikutmembantu untuk memenuhi ekonomi keluarga, bahkan selama imi Pemohon hanyamenggunakan uang dari Kespeg, Pemohon juga tegaskan bahwa orangtua Pemohon tidakpernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan TermohonMenimbang, bahwa terhadap' replik Pemohon tersebut Termohon mengajukandupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula denganpenegasan bahwa penyebab utama keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanhanya
23 — 8
No: 2774/Pdt.G/2019/PAJSKemudian Pemohon sering sekali berbohong untuk pulang telat denganalasan macet perjalanan maupun dengan alasan ada meeting yangmenyebabkan harus lembur sampai lebih dari jam 12 malam, ternyataPemohon berbohong karena selalu singgah di rumah wanita lain yangmerupakan pujaan hati Pemohon (yang sesungguhnya adalah seorangwanita yang telah bersuami dan juga sudah memiliki anak).Bahwa perlu Termohon tegaskan, Pemohon berusaha membuat kisah dandalil yang sejatinya hanyalah rekayasa
No: 2774/Pdt.G/2019/PAJSBahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengadaada,bagaimana dapat dikatakan memiliki sikap dan prinsip hidup yang berbedasedangkan Pemohon dan Termohon sudah menjalani hubungan suami istri(rumah tangga) kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun.Bahwa, melalui Jawaban ini, perlu Termohon tegaskan bahwa selama 30(tiga puluh) tahun pernikahan, Pemohon tidak pernah sekalipunmenghargai pendapat Termohon, sedangkan Pemohon melimpahkansemua beban rumah tangga kepada Termohon tanpa
selama mamabisa atasi hal itu, karena papa (Pemohon) dan mama itu sama saja,pastinya nanti mama akan sampaikan ke papa halhal yang anakanaklakukan, sebagaimana Termohon juga jelaskan dalam Poin JawabanNomor 7, halaman ke6, paragraf ke4, ke5 dan ke6.Termohon selalu. melakukan dan mengikuti perintah yang menjadipegangan atau prinsip Pemohon tersebut kepada anakanak, Termohonselalu update setiap kegiatan anakanak, dari yang baik sampai adapermasalahan pada anak kepada Pemohon.Bahwa, perlu Termohon tegaskan
Namun, perlu Termohon tegaskan,sebagai suami sudah sepatutnya turut membantu atau setidaknya hadirsebagai pribadi yang riil dalam memberikan perhatian dan kasih sayangkepada anakanak.Bahwa selama 30 (tiga puluh) tahun pernikahan, setiap perlengkapan dankebutuhan anakanak selalu tercukupi bahkan terpenuhi, dari anakanakberangkat sekolah, belajar mengaji, persiapan bekal makanan sampaianakanak menjadi apa yang diharapkan dan diarahkan oleh Pemohon danTermohon.
Pemohon telah mencoba memusyawarahkandengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dandemi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.Bahwa Pemohon mengadaada, perlu Termohon tegaskan, tidak pernahada (sekalipun) mediasi antara Keluarga baik yang dijembatani olehHal. 16 dari 40 hal Put.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat II : Gito Miharjo
Terbanding/Tergugat III : Komando Rayon Militer 14/0708 Purwodadi
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
44 — 19
Tergugat Tegaskan Kembali Bahwa Penggugat tidak melakukan upayapermohonan pengajuan perpanjangan hak atas kedua sertifikat HGB tersebut makatanah bekas HGB No 9 langsung Kembali Ke Tanah Negara.
Tergugat tegaskan kembali bahwa Tanah sengketa adalah Tanah Negaraasal konversi Hak Barat, dengan riwayat status tanah :Hak Guna Bangunan Nomor 9 / Desa Purwodadia. Sejak tahun 1938 merupakan hak egeindom perponding nomor 798 Aktetanggal 3 Oktober 1938 No. 20 atas nama Thio Pheek Tiong;b.
Pada tanggal 22 Agustus 1970 Hak Eigendom sebagaimana tersebuthuruf a yang telah dikonversi berdasarkan UUPA, didaftarkankonversinya menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 9 / Desa Purwodadiatas nama Thio Pheek Tiong yang berakhir haknya pada tanggal 23September 1980;Bahwa terhadap dalil gugatan angka 9 dan angka 10, Tergugat tegaskan bahwaPemerintah Daerah Kabupaten Purworejo memohon sertifikat Hak Pakai terhadapTanah Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu KeperluanPengembangan Jaringan
Tergugat sampaikan dan Tegaskan Penerapan pasal tersebut diperuntukankepada Pemegang Hak Guna Bangunan yang mengajukanpermohonan/perpanjangan hak guna bangunan sebelum berakhirnya masaberlaku Hak Guna Bangunan.
Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat MengajukanPermohonan Hak Pakai terhadap Tanah Negara (Objek sengketa) bukanmengajukan perpindahan hak Guna Bangunan dari Pemegang HakGuna Bangunan dalam hal ini Penggugat kepada Pemerintah KabupatenPurworejo. Sehingga Patut kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.Bahwa. Tergugat menolak gugatan Penggugat pada dalil angka 12 halaman 7, ...Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat telah memenuhi unsur Pasal1365 KUH Perdata ....
49 — 20
izin menempati obyek gugatan sampaijanda/ dudanya meninggal dunia kepada Departemen Pendidikan DanKebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, danjuga disertai Surat Pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani Bapak R.25Ng.GONDO DIPRODJO yang menyatakan antara lain setelah menempati rumahNegara dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun berahir akan segeramengosongkan dan menyerahkan rumah dan bangunan beserta kelengkapannyakepada Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY;Bahwa Tergugat tegaskan
;Bahwa pada waktu mediasi rupanya Penggugat tetap tidak mau melakukanpengosongan secara suka rela, sehingga dengan berat hati Pemerintah Kotaharus mengambil kebijakan yang tegas terhadap Penggugat yang nyatanyatasangat tidak kooperatif untuk tetap menguasai obyek gugatan secara melawanhukum;Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11 Tergugat tegaskan, bahwatidak ada satupun aturan hukum yang mewajibkan Tergugat untukmengosongkan Hak milik Tergugat harus disertai dengan putusan Pengadilan.Tergugat hanya
Justeru sebaliknya Penggugat dengantanpa hak telah memasuki, mendiami serta mendakudaku hak milik orang lainadalah hak miliknya, padahal jelasjelas bangunan yang disengketakan olehPenggugat tersebut adalah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta ;Bahwa sekall lagi Tergugat tegaskan dan jelaskan, bahwa tidak ada satupunaturan hukum yang mewajibkan Tergugat untuk mengosongkan Hak MilikTergugat harus disertai dengan putusan Pengadilan.
Sehingga sudah sangat jelas dan terangbenderang obyek sengketa adalah MILIK PEMERINTAH KOTAYOGYAKARTA/TERGUGAT;Bahwa mengenai Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat untukmengosongkan dan memanfaatkan obyek sengketa guna pengembanganpendidikan di SMP Negeri 1 Kota Yogyakarta dikatakan bertentangan denganPasal 1365 BW, sekali lagi Tergugat tegaskan itu adalah pernyataan yangSESAT DAN MENYESATKAN.
;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 16 Tergugat tanggapisebagai berikut :Bahwa Tergugat tegaskan kembali sebagaimana telah Tergugat uraikan padajawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) diatas, bahwa berdasarkan suratketarangan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piyamanpada tanggal 15 November 2010 nyatanyata TUMIYEM tidak pernahmempunyai anak yang bernama DURIYATUNHal ini terbukti dari perkawinan TUMIYEM dengan SUPIYO mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama Supriyati dan Sugiyono
Terbanding/Tergugat I : JOHANIS LIONG
Terbanding/Tergugat II : MARKUS RATTANG
Terbanding/Tergugat III : YOHANIS MANGANDA
Terbanding/Tergugat IV : SAUL INDAN BULO
Terbanding/Tergugat V : SAONA BULO
Terbanding/Tergugat VI : RAONA BULO
Terbanding/Tergugat VII : UPA BULO
Terbanding/Tergugat VIII : ESRON BULO
Terbanding/Tergugat IX : GARIN BULO
Terbanding/Tergugat X : ALVIAS R BULO
Terbanding/Tergugat XI : BPN TORAJA UTARA
53 — 24
Bira (vede SHM 52) lalu KeHenok Ling/Garin Bulo (vide SHM 52) maupun pemecahan tanah seluasseluas 2000 m2 atas nama Piter Rantetondok SHM 208 dikeluarkan olehTurut Tergugat III (BPN Tana Toraja sekarang BPN Toraja Utara);Perlu kami tegaskan bahwa sesungguhnya Yohanis Liong dan Henok Lingadalah orang bersaudara (anak dari Khok Giok San (a) Gesang/WargaKeturunan Cina), namun Yohanis Liong tidak di angkat anak oleh NeSikanna;Bahwa menurut tokoh adat dimana objek sengketa berada tidak mungkinKhok Giok
Ini dikarenakan Yohanis Liong adalah anggota Polisisaat itu dan gampangan menekan Henok Ling karena Henok Ling tidakmemilki apa apa;Kami tegaskan bahwa terhada tanah objek perlawanan tidak ada hubunganantara Gesang/Orang tua Henok Ling dengan Yohanis Liong, dikarenakanobjek tersebut (tanan Osokan Tombi) adalah tanah yang berasal dari orangtua angkat Henok Ling bernama Ne Sikanna.
Perlu kami tegaskan bahwa pihak yang akanmanglili adalah harus warga disekitar lokasi dan setidak tidaknya orangyang manglili tersebut memiliki pengaruh sosial disekitar daerah tempatnyamanglili sehingga orang yang ada disitu tidak melakukan keberatan.
Bahwa sejak ditempatiNe Sikanna sampai ke Henok Ling + 80 Tahun tidak ada yang keberatanbahkan rumah yang saat ini berada dalam lokasi objek perlawanan adalahrumah yang 8 (kedelapan) kali diperbaiki mulai sejak Ne Sikanna sampaidengan Henok Liong dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh anakalmarhum Henok Ling yakni Yohanis Mangnganda;Kami tegaskan Ne Sikanna meninggal dalam perawatan L.
;Perlu kami tegaskan bahwa sesungguhnya Yohanis Liong dan Henok Lingadalah orang bersaudara (anak dari Khok Giok San (a) Gesang/WargaKeturunan Cina), namun Yohanis Liong tidak di angkat anak oleh NeSikanna;Bahwa menurut tokoh adat setempat tidak mungkin Khok Giok San (a)Gesang dapat memiliki tanah adat di Tana Toraja saat itu karena Khok GiokSan (a) Gesang adalah warga keturunan Cina, sedangkan adat ditoraja saatitu Sangat kuat dan karena sejak semula tanah tersebut dikuasai oleh NeSikanna (ada bangunan
PT.Sanria Jaya Abadi
Tergugat:
PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Batam Center
59 — 30
AddendumPerpanjangan Perjanjian Kredit (Modal Kerja) No.109 Tanggal 14Agustus 2018 sehingga dalildalil gugatan Penggugat yangmenyatakan adendum Surat Perjanjian Kredit No 04 tanggal 15September 2017 sebagai dasar Penggugat mengajukan gugtaanadalah dalildalil yang keliru serta terlihat Pengugat sengajamenutupnutupi faktafakta hukum yang telah terjadi , serta ataspinjaman tersebut Penggugat juga telah menyerahkan agunansebagaimana dipertegas dan diperjelas sesuai dengan jawabanTergugat angka ke 5 , Tergugat tegaskan
Bahwa berkaitan dengan dalildalil Penggugat ini, melaluiYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo akan Tergugat tegaskan kembali Tergugat sebagai pemeganghak eksekutorial dan hak preferen berhak untuk melakukanekseksusi terhadap obyek hak tanggungan apabila Penggugat telahmelakukan wanprestasi sehingga dalildalil Penggugat yang sepihakmemikirkan kepentingan nya sendiri tanpa memikirkan kewajibankewajibannya yang harus dipenuhi adalah dalildalil yang dibuatbuat untuk memuluskan
Bahwa berkaitan dengan dalildalil Penggugat ini, melaluiYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo akan Tergugat tegaskan kembali Penggugat bukanlahPenggugat yang memiliki itikad baik hal tersebut sudah Tergugatjabarkan di dalam jawaban Tergugat dimana semakin dipertegasdengan surat peringatan yang telah diiberikan kepada Penggugat ,dimana Penggugat sudah sering kali tidak memenuhi kewajibankewajibannya serta Penggugat juga tidak memenuhi prestasinyasesuail yang disepakati didalam
setiap bulannya sedangkantotal pinjaman yang dinikmati Penggugat adalah sebesarHalaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.BtmReReBahwaBahwaRp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sudah terlihat dan terangbenderanglah bahwa maksud Penggugat melakukan gugatan inihanyalah untuk menghindari pembayaran kewajiban atas pinjamanyang dinikmati nya sehingga sudah sepatutnya yang mulia majelishakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak PetitumPenggugat angka ke 3 dan angka 4 ;Kembali Tergugat tegaskan
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang RI cq Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua cq BPN Kota Jayapura
134 — 120
sudah diterbitkan sertifikat atas nama Departemen Keuangan RepublikIndonesia dengan Hak Pakai Nomor 8/Gurabesi tanggal 21 Maret 1989dan Surat Ukur Nomor 1192/1988 tanggal 19 Oktober 1988;Bahwa dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 148/Ket91.71/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut telah diberikan catatanbahwa atas bidang tanah dimaksud tidak sedang menjadi objek sengketadan tidak sedang dijaminkan/diagunkan;Bahwa dapat Tergugat tegaskan, Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/DesaGurabesi tanggal
JAP4.164.174.184.194.204.21Kementerian Keuangan RI sejak tahun 1972.Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pembongkaran tersebut adalahuntuk dilakukan renovasi total atas gedung dimaksud, yang nantinya diatas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Gurabesi tersebut akandibangun gedung baru yang difungsikan sebagai kantor unitunit vertikalKementerian Keuangan RI yang menjalankan fungsi pelayanan publik diwilayah Kota Jayapura dan Provinsi Papua;Bahwa perlu Tergugat tegaskan, dahulu pada saat bangunan
;Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, penguasaan tanah seluas 6.238m? yang terletak di Jalan A.
, sesuai ketentuan Pasal 50 huruf dUndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,telah diatur bahwa Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadapbarang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.Bahwa dapat Tergugat tegaskan kembali, tanah yang menjadi objeksengketa dalam perkara a quomerupakan Barang Milik Negara yangdikuasai oleh Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara Jayapuraberdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/DesaGurabesi;Bahwa
Terbanding/Tergugat tegaskan, tanah seluas 6.238 m yang terletak di Jalan Ahmad YaniNomor 8 Jayapura merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Terbanding/Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8/Gurabesi (vide BuktiTI1) yang diterbitkan secara sah oleh Kantor Pertanahan Jayapura (in casuTerbanding II/Tergugat II) dan Terbanding I/Tergugat tegaskan, sesuai dengandalildalil dan buktibukti yang telah disampaikan dalam persidangan (videBuktiTI10, Bukti Tl11, Bukti TIl12a, Bukti Tl12b, dan
9 — 5
sendiri bahkansampai pada percobaan bunuhdiri, sehingga membuat pemohon merasatidak nyaman dan ketakutan terhadap sikap yang dilakukan Termohon;Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terusmenerussehingga akhirnya sejak tanggal 25 April tahun 2018 termohon pulangkerumah orangtuanya di ALAMAT, namun pada tanggal 02 Mei termohonkembali kerumah untuk mendampingin anak anak yang akanmelaksanakan UKK;Pada tanggal 1 Mei pemohon sudah melakukan talak melalui Whats up,dan pada tgl 2 Mei juga di tegaskan
lagi akan talak tersebut secaralangsung di ALAMAT tapi termohon tidak menerima nya dan akhirnyapada tanggal 8 Mei talak tersebut di tegaskan lagi melalu Whats up dantermohon menerimanya;Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerustersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adakebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembalimembina rumah tangga;Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil;Bahwa atas dasar
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kantor Cabang Jombang
Tergugat:
1.Suwardi
2.Khusnul Khotimah
25 — 5
maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuanpihak lawan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaberalasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonanPenggugat untuk mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatandari Penggugat tersebut dapat di kabulkan, maka Gugatan tersebut haruslahdinyatakan di cabut ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan di cabutsedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv di tegaskan
78 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan Pasal 14Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor Per03/KN/2010;Bahwa terkait dengan hal tersebut, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV akanmenjelaskan satu per satu alasan yang menjadi keberatan atas pertimbangan putusantersebut;a Keberatan atas pertimbangan Judex Facti tingkat Banding yangmenyatakan bahwa Penjual in casu Pengadilan Negeri Surakarta tidakmenyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang:1 Bahwa dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV tegaskan, pelaksanaan lelangatas
Putusan Nomor 2002 K/Pdt/20132222sebagaimana ketentuan Pasal 27 huruf e Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010., tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;1Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV tegaskan,memang benar dalam proses pelaksanaan lelang terdapatmekanisme pembatalan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelangnamun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhisebagaimana dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010., tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangdiantaranya
Nomor 01/Del.Eks/2010/PN.Ska., Menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon lelang/Penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objeklelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelangberhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang (vide23Pasal angka 23 PMK Nomor 93/PMK.06/2010., tentang PetunjukPelaksanaan Lelang);4 Bahwa dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV tegaskan,pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL hanya didasarkanpada kebenaran formil subjek
syarat yangdiwajibkan undangundang yakni memeriksa keseluruhan dalil danbukti yang diajukan oleh para pihak;Keberatan atas pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding halaman 8karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahanpenerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakanbahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 93/PMK.06/2010., pada pokoknya apabila terdapat kekeliruan yangprinsipil, harus segera meralatnya;1 Bahwa dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV tegaskan
salah dalam menerapkanhukumnya dengan mendasarkan pada Pasal 20 ayat (1) dan (2)PMK Nomor 93/PMK.06/2010;d Keberatan atas pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yangmenyatakan bahwa seharusnya Pejabat Lelang apabila melihat nilailimit yang diajukan penjual terlalu rendah dapat melakukan pembatalanlelang sesuai dengan Pasal 36 (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010., dan Pasal 14 Peraturan Dirjen Kekayaan NegaraNomor Per03/KN/2010;1 Bahwa dapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IV tegaskan
1.DODY TRI SUHARYATNO
2.Dody Tri Suharyanto
Tergugat:
1.SUNANI
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor cabang Purbalingga
3.KPKNL Purwokerto
4.BPN kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
5.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Purbalingga
6.BPN Purbalingga
128 — 23
pelunasan atas perjanjian jual beli dengan Ratmini akantetap Tergugat tidak menyerahkan tanah dan bangunan rumah SertifikatHak Milik No. 01571 seluas +/ 337 m2 yang terletak di Desa Bojongsari,Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atas nama Ratmini, yangmenjadi obyek jual beli, kepada Penggugat dan Terguagt I.Bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan wanprestasi dari suatuperjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dan bukangugatan perbuatan melawan hukum.Bahwa dapat Tergugat Ill tegaskan
Eksepsi Persona Standi Non Judicio.a.Bahwa Tergugat Ill tegaskan gugatan Penggugat khususnya yangditujukan kepada Tergugat Ill harus dinyatakan ditolak atau tidak dapatHalaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pbgditerima dikarenakan penyebutan persoon Tergugat III yang tidak tepatdan keliru dengan tidak mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia,Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) JawaTengah
Bahwa dapat Tergugat III tegaskan, dalildalil Penggugat dalam suratgugatannya terutama yang ditujukan kepada Tergugat Ill adalah sangattidak berdasar hukum, karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinciperbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III yangmenyebabkan Penggugat menderita kerugian, sehingga Tergugat Illdiikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.e.
Bahwa dapat Tergugat III tegaskan kembali, pokok gugatan Penggugatdalam perkara a quo adalah mengenai gugatan wanprestasi, karenaPenggugat dan Tergugat mengaku telah melakukan pelunasan atasperjanjian jual beli dengan Ratmini akan tetapi Tergugat tidakmenyerahkan tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No. 01571seluas +/ 337 m? yang terletak di Bojongsari RT. O1/RW. 01, Desa,Bojongsari Kec. Bojongsari, Kab.
Bahwa dapat Tergugat Ill tegaskan, pelaksanaan lelang atas barang jaminanmilik Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2020 sebagaimanadalam Risalan Lelang Nomor: 106/44/2020 telah sesuai dengan tata caraHalaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pbgdan prosedur pelelangan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor:27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No.27/2016) dan telah sesuai pula dengan ketentuan di bidang haktanggungan yakni Undangundang Nomor:
43 — 17
Mengenai dalil gugatan penggugat poin (5) dapat Tergugat tegaskan bahwadalil Penggugat tersebut adalah llusioner dan mengadaada, bagaimana bisaPenggugat mengemukakan sama sekali tidak dekat dengan anaknya, sedangPenggugat dan Tergugat beserta anaknya bertempat tinggal bersama di rumahyang terletak di Jl.
Selanjutnya dalil gugatan Penggugat posita poin (6), dapat Tergugat tanggapidan tegaskan bahwa pada prinsipnya benar sebelum Tahun 2014 kehidupanrumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kurangharmonis hal ini disebabkan Penggugat tidak dan atau kurang bertanggungjawab atas nafkah hidup keluarga, terlebih lagi seiring berjalannya waktu ketikaPenggugat mengetahui anak Penggugat menderita Autis, sehingga patutdiduga Penggugat yang mengetahui anaknya menderita Autis membuatPenggugat
Sehingga menimbulkanperselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara Penggugat danTergugat, ditambah lagi Penggugat sejak menikah dengan Tergugat, bahwaPenggugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah hidup keluargaPenggugat Selanjutnya terhadap dalil gugat huruf (a) Tergugat menolak secarategas dikatakan bahwa Tergugat mulai merusak barangbarangdirumah..........dst.Berikutnya huruf (b), dapat Tergugat tegaskan bahwa benar pada Tahun 2008Penggugat meminjam uang kepada Tergugat untuk membuka
Mengenai dalil Penggugat poin (7) dapat Tergugat tegaskan kembali bahwamemang benar puncak dari perselisihan dan pertengakaran yang terusmenerus antara Penggugat dan Tergugat membuat hubungan antara keduanyasemakin memburuk sehingga membuat Tergugat semakin tertekan oleh sikapPenggugat dan ibu mertuanya yang kerap kali menyalahkan Tergugat tanpasebab yang jelas ;9.
Berikutnya, dalil gugatan Penggugat poin (8) dapat Tergugat tegaskan kembalibahwa secara terang benderang Penggugat mengakui mempunyai hutangkepada Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan sampai dengan terjadipernikahan, sehingga sudah seharusnya Penggugat mengembalikan seluruhhutanghutang Penggugat kepada Tergugat,Lebih lanjut, mengenai katakata Penggugat bahwa Tergugat akan mengancamakan membunuh Penggugat dan ibunya adalah sangat mengadaada danllusioner Penggugat semata, sehingga Tergugat menolak
64 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 533 K/Pdt/2017Kocel adalah merupakan bagian dari tanah objek sengketa dalam perkaraperlawanan a quo;Sekali lagi kami tegaskan bahwa Pemohon Kasasi/semula Terlawan tidakpernah mempermasalahkan keberadaan data yuridis tanah Girik Nomor 341 P353 D.Il atas nama H. Ridwan bin Kocel. Namun Pemohon Kasasi/semulaTerlawan telah menolak dengan tegas bahwa tanah Girik Nomor 341 P 353 D.IIatas nama H.
atas nama Terlawan/sekarangPemohon Kasasi;Jadi perlu Pemohon Kasasi/semula Terlawan tegaskan sekali lagi bahwa tanahGirik Nomor 341 P 353 D II atas nama H.
Dan setelah petemauan tersebut, Sdr.Kamaludin menulis surat pernyataan sepihak tertanggal 20 Juni 2002 yangmenyatakan bidangbidang tanah yang dikembalikan oleh PT Urecon Utama;Pemohon Kasasi/semula Terlawan tegaskan bahwa surat Kamaludin tanggal20 Juni 2002 adalah bukti yang sama yang telah diajukan sebelumnya dalamperkara perdata Nomor 102/Pdt.G/2007/PN.Dpk dengan tanda bukti T1.26)dan atas pernyataan sepihak dalam surat tersebut Sdr.
Ridwan binKocel sebagaimana didalilkan olen Pelawan/Sekarang Termohon Kasasi;Fakta hukum tersebut di atas adalah sama dengan fakta hukum yang tercantumdalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pdt.G/2007/PN.Dpktanggal 13 Maret 2008 yang sedang dimintakan eksekusi oleh Pemohon Kasasi.Yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI,Perlu kami tegaskan bahwa tanah yang akan dieksekusi oleh Pemohoneksekusi (Sesuai keputusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pdt.G/2007/PN.Dpk) adalah sama dengan tanah objek
Ridwan bin Kocel adalahbagian dari tanah objek sengketa karena tidak sesuai dengan fakta danbukti yang sah;Jadi perlu Terlawan/sekarang Pemohon Kasasi tegaskan sekali lagi bahwatanah Girik Nomor 341 P 353 D Il atas nama H. Ridwan bin Kocelbukanlah bagian dari tanah objek sengketa dalam perkara perlawan a quosebagaimana didalilkan oleh Pelawan/sekarang Termohon Kasasi;.
80 — 49
Penggugat telah memiliki perjanjiandengan kami mengenai hal ini, namun sangat disayangkan bahwaPenggugat justru melanggar sendiri perjanjian tersebut dan selanjutnyadengan itikad buruk mengajukan gugatan a quo.Kami ingin tegaskan bahwa Penggugat memahami dan mengetahui denganjelas bahwa seluruh barang yang kami beli dari Penggugat adalah untukkepentingan Petroselat Ltd, dan oleh karenanya maka Penggugat punmemahami mengenai keuntungan dan resiko yang timbul dari kerjasamayang telah kami jalin dengan
Sepanjang kamimemperoleh denda atas keterlambatan dari pelanggan kami dalam hal iniadalah Petroselat Ltd, maka kami selalu dalam posisi setuju untukmembayar denda kepada Penggugat.Sekali lagi kami tegaskan bahwa barang barang yang kami beli dari Penggugatadalah HANYA untuk kepentingan Petroselat Ltd karena barang tsb adalahbarang yang sifatnya khusus dan bukan barang yang bisa dipakai olehperusahaan lain, dan kami selalu memberitahukan Penggugat mengenai statuspembayaran Petroselat Ltd kepada kami
Penggugat telahmemiliki perjanjian dengan Tergugat mengenai hal ini, namun sangatdisayangkan bahwa itikad baik tsb justru dicederai dengan adanya gugatan aquo.Kami ingin tegaskan bahwa Penggugat memahami dan mengetahui denganjelas bahwa seluruh barang yang Tergugat beli dari Penggugat adalah untukkepentingan Petroselat Ltd, dan oleh karenanya maka Penggugat punmemahami mengenai keuntungan dan resiko yang timbul dari kerjsasama yangtelah kami jalin dengan Penggugat.
Sepanjang Tergugat memperoleh denda atas keterlambatan dari pelanggan kami dalam hal iniadalah Petroselat Ltd, maka Tergugat selalu dalam posisi setuju untukmembayar denda kepada PenggugatSekali lagi kami tegaskan bahwa barang barang yang Tergugat beli dariPenggugat adalah HANYA untuk kepentingan Petroselat Ltd karena barang tsbadalah barang yang sifatnya knusus dan bukan barang yang bisa dipakai olehperusahaan lain, dan Tergugat selalu memberitahukan Penggugat mengenaistatus pembayaran Petroselat
Rencana pembayaranDengan ini kami tegaskan bahwa pembayaran akan Tergugat lakukan setelahPETROSELAT, L TD membayar tagihannya kepada Tergugat adapun cara pembayaran, dll akan disesuaikan dengan skema pembayaran dariPETROSELAT L TD tersebut.Tergugat sudah memberikan seluruh informasi dan akses terhadappembayaran tersebut kepada Penggugat.Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat!
85 — 14
Perjanjian Kredit No. 136 tersebut, dan tindakantersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana yang telahTERGUGAT I tegaskan pada butir (b) di atas.dUnsur adanya kerugian bagi korban1 Bahwa menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.
Perlu Tergugat II tegaskan bahwa penyebutan subjek gugatan penggugat tidaklengakap sehingga cukup beralasan untuk menyatakan gugatan penggugattidak dapat diterima secara bulat dan keseluruhan sesuai dengan ketentuanhukum yang dituangkan dalam beberapa putusan tetap Mahkamah Agung R.Iantara lain:e Putusan tanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K/Sip/1976 berbunyi:"..gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acarakarena adanya kekeliruan, hams dinyatakan tidak dapat diterima"e Putusan tanggal
Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, sesuai dengan Surat Pernyataan dari PTPermodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Tegal Nomor S245/PNMTGL/XI/15 tanggal 19 November 2015, bahwa Tergugat I PT PermodalanNasional Madani (Persero) Cabang Tegal selaku Penjual / Pemohon lelangbertangung jawab dengan ini membebaskan Pejabat /Pegawai dari KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang terhadap segalagugatan atau tuntutan perdata atau pidana yang timbul sebagai akibatpelelangan terhadap pelaksanaan
Desember2015,terbukti jelas bahwa lelang sudah terlaksana dan dalam pelaksanaan lelang ini objeksengketa dalam perkara dimaksud telah laku terjual atas objek sengketa dalam perkaraa quo.7 Bahwa pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah telahdilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.8 Bahwa perlu Tergugat II tegaskan
Bahwa Tergugat II tegaskan sesuai Risalah Lelang Nomor 841/2015tanggal 29 Desember 2015, lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo telah dilaksanakansesuai denganperaturanperudangundangan yang berlaku.11.
109 — 39
Turut Tergugat II hanya dengan Turut Tergugat ;Bahwa apabila batu bara telah dalam penguasaan Turut Tergugat I, maka segalaresiko yang timbul terkait dengan batu bara tersebut sepenuhnya menjaditanggung jawab Turut Tergugat I, karena secara prinsip Turut Tergugat Ilmenjualnya kepada Turut Tergugat ;Bahwa segala konsekuensi dan akibat hukum dengan belum dibayarnya batu baraoleh Turut Tergugat kepada Turut Tergugat Il sepenuhnya menjadi tanggungjawab Turut Tergugat ;Bahwa perlu Turut Tergugat Il tegaskan
Bahwa perlu Turut Tergugat Il tegaskan, dalam hal ini Penggugat sengajamerekayasa permasalahan Pidana Turut Tergugat (yang merupakan menantuPenggugat) menjadi permasalahan Perdata dengan cara mengajukan GugatanPerdata dan melibatkan Turut Tergugat Il, padahal secara nyata dan didukungdengan buktibukti yang Turut Tergugat II miliki, Turut Tergugat II tidak mempunyaihubungan hukum dengan Penggugat, dan kalaupun terdapat hubungan hukumtersebut, tentunya Penggugat harus membuktikan hubungan kerja sama
Tergugat IV hanya dengan Turut Tergugat ;Bahwa apabila batu bara telah dalam penguasaan Turut Tergugat I, maka segalaresiko yang timbul terkait dengan batu bara tersebut sepenuhnya menjadi1110.11.tanggung jawab Turut Tergugat , karena secara prinsip Turut Tergugat IVmenjualnya kepada Turut Tergugat I;Bahwa segala konsekuensi dan akibat hukum dengan belum dibayarnya batu baraoleh Turut Tergugat kepada Turut Tergugat IV sepenuhnya menjadi tanggungjawab Turut Tergugat I;Bahwa perlu Turut Tergugat IV tegaskan
padahal sebelumnya Turut Tergugat sering melakukankebohongan dan penipuan kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat Ildengan cara melakukan pembayaranpembayaran dengan giro, yang ketika dicairkan, ternyata giro tersebut kosong dan di tolak oleh pihak bank bersangkutan;Bahwa benar Turut Tergugat telah menyelesaikan pembayaran kepada TurutTergugat IV, namun hal tersebut dilakukan setelah Turut Tergugat IV dan TurutTergugat Il melaporkan ke Kepolisian Resort Cirebon;Bahwa perlu Turut Tergugat IV tegaskan
18 — 3
maka Penggugat dapat mencabutgugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaberalasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonanPenggugat untuk mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatandari Penggugat tersebut dapat di kabulkan, maka Gugatan tersebut haruslahdinyatakan di cabut ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan di cabutsedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv di tegaskan
Terbanding/Tergugat I : Nurkayati
Terbanding/Tergugat IV : CV. Linda Jaya
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kantor Cabang Surabaya Kertajaya
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
36 — 18
merupakan alat pembuktian yang kuat yang telahditerbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahanyang memberikan kepastian hukum sehingga dapat memberikanperlindungan juga bagi pihakpihak yang berkepentingan (termasukTerlawan II sebagai penerima jaminan);Terlawan Il sebagai pemegang Hak Tanggungan yang beritikadbaik haruslah dilindungi oleh undangundang termasuk namuntidak terbatas dari tuntutan pihak manapun atas terkait dengankepemilikan objek sengketa;Selanjutnya perlu Terlawan II tegaskan
Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6UndangUndang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHak Tanggungan);Dalam hal ini Terlawan II tegaskan kembali bahwa prosespenjualan agunan melalui pelelangan dimuka umum yang diajukanTerlawan Il melalui Terlawan Ill merupakan proses PARATEEKSEKUSI Hak Tanggungan (HT).
Bahwa dapat Terlawan Ill tegaskan, terhadap pelaksanaanlelang tersebut, Terlawan II menjamin akan bertanggungjawabterhadap segala gugatan perdata maupun tuntutan pidana yangtimbul dan juga akan bertanggungjawab terhadap segala tuntutanganti rugi yang timbul, sebagaimana dinyatakan oleh Terlawan IIdalam Surat Pernyataan nomor : B.369/KWIX/RPK/10/2015Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 29/PDT/2017/PT SBYtanggal 13 Oktober 2015. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16ayat (2) dan (3) PMK No.93/2010;c.
Bahwa dapat kami tegaskan, sesuai dengan Perjanjian Kreditmaupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan, dengan kapasitassebagai Penjamin atau Pemberi Hak Tanggungan, maka Terlawan tidak akan dituntut suatu pertanggungjawaban penuh terhadapperikatan yang dilakukan oleh Terlawan IV, namun hanya sebataspada jaminan yang telah diberikannya sebagaimana tertuang dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan;6. Bahwa pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik Terlawan sebagai Penjamin debitur CV.
Bahwa dapat Terlawan Ill tegaskan, terhadap pelaksanaanlelang atas barang jaminan milik Terlawan , Terlawan Il telah bersediamenanggung segala risiko yang timbul kemudian baik risiko gugatanperdata, tuntutan pidana, dan juga risiko tuntutan ganti rugi, Sesuaidengan Surat Pernyataan Terlawan Il tanggal B.369/KWIX/RPK/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
71 — 19
kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.2 Bahwa Tergugat I tidak akan menjawab dalildalil yang dikemukakan Penggugat yangtidak berkaitan dengan tugas dan wewnang Tergugat I.3 Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatana quo adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang atas barang jaminan milikmPenggugat berupa tanah SHM No.4215 yang terletak di kota Tegal berdasarkan RisalahLelang Nomor : 76/2007 tanggal 6 Nopember 2007.4 Bahwa dapat Tergugat I tegaskan
Dapat Tergugat I tegaskan, hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum utang piutang antara Kreditordengan debitor bukan hubungan hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usahasebagaimana didalilkan Penggugat.Bahwa oleh karena hubungan yang timbul adalah hubungan utang piutang, maka tidaktunduk pada aturan UU Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Konsumen.Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 posita yang padapokoknya menyatakan:a Pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat tidak diberitahukan kepadaPenggugat oleh Tergugat I;bHarga jual lelang di bawah harga pasar;c Penggugat tidak pernah menerima sisa hasil penjualan lelang oleh Tergugat I.Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat menyesatkan dan harus ditolak oleh MajelisHakim dengan alasan masingmasing sebagai berikut:15aBahwa dapat Tergugat I tegaskan
Dapat Tergugat I tegaskan bahwaTergugat I hanyalah sebagai institusi penyelenggara jasa lelang. Dengan kata lain,Tergugat I tidak mencampuri urusan dari sisa hasil penjualan lelang karena ketikalelang sudah dilaksanakan dan Pembeli telah melakukan pembayaran, maka hasilpenjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang, dikembalikan kepada Penjual dansepenuhnya menjadi tanggung jawab Penjual.
Dapt Tergugat I tegaskan, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU HakTanggungan, diatur dengan tegas bahwa untuk menjual barang jaminan di bawahtangan harus dengan syarat adanya kesepakatan antar Pemberi Hak Tanggungan(Penggugat) dan Pemegang Hak Tanggungan (Tergugat ID).Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan:Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualanobyek hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengandemikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkansemua