INDONESIA MARICULTUREINDUSTRIES Luas + 20.000 M2, Lokasi Sungai CuguRT.004/RW.003 Desa Selat Mie, Beserta Lampiran;1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah (SPORADIK) Register Camat Nomor : 546/593/MR/XII/2014tanggal 29 12 2014, Register Desa Nomor224/593/SM/X1I/2014 Tanggal 26 November 2014, Atas NamaFB.DIDIK PRIONO/An.PT.INDONESIA MARICULTUREINDUSTRIES Luas + 20.000 M2, Lokasi Sungai CuguRT.004/RW.003 Desa Selat Mie, Beserta Lampiran;1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan

kepemilikan yang asalusulnya berbeda,dimana Pihak Penggugat mengaku berasal dari tanah milik adat (girik) danpihak Tergugat Il Intervensi berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan yanglegalitasnya telah diakui oleh Peraturan Perundangundangan, sehinggasesuai dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RepublikIndonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor224

Lampiran;1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah (SPORADIK) Register Camat Nomor : 545/593/MR/XII/2014tanggal 29 12 2014, Register Desa Nomor223/593/SM/X1/2014 Tanggal 26 November 2014, Atas NamaFB.DIDIK PRIONO/An.PT.INDONESIA MARICULTUREINDUSTRIES Luas + 20.000 M2, Lokasi Sungai CuguRT.004/RW.003 Desa Selat Mie, Beserta Lampiran;1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah (SPORADIK) Register Camat Nomor : 546/593/MR/XII/2014tanggal 29 12 2014, Register Desa Nomor224

Bahwa disepakati juga dalam Akta Perjanjian Notaris tersebut jaminanbarang atas perjanjian dami itu berupa sebidang tanah hak milik dengan setifikat tanah nomor224 tanggal 10 November 1999 dengan luas 10.074 M2 atas nama sertifikat Ngadiman yangmerupakan mertua dr Devi Tri Anggraini;Bahwa setelah batas waktu pembayaran yakni Tanggal 13 Mei 2012 sebagaimana perjanjiandalam Perjanjian Akta Notaris No. 49 tanggal 13 Februari 2012 itu ternyata dr Devi TriAnggraini tidak juga membayar hutangnya sebesar

Nomor224/JT/AK/I/76 tanggal 26 Januari 1976 yangditandatangani oleh orang tua salah satu Penggugat(Bukti T.lll1), tertulis Peraturan? Chusus UntukDiperhatikan , yaitu :1) Dilarang keras memindahkan hak menempati rumahdinas dengan memindjamkan, menjewakan, mendjual,sebagian atau seluruhnja ruangan rumah dinas.2) Dilarang keras merobah/menambah bangunan rumahdinas tanpa izin KA. DJANTOP.3) Dilarang keras mengadakan perobahan? atauyoretan? senairi didalam daftar keluarga ini.4) Perobahan?

Bahwa disepakati juga dalam Akta Perjanjian Notaris tersebutjaminan barang atas perjanjian dami itu berupa sebidang tanah hak milik dengan setifikat tanah nomor224 tanggal 10 November 1999 dengan luas 10.074 M2 atas nama sertifikat Ngadiman yang merupakanmertua dr Devi Tri Anggraini;Bahwa setelah batas waktu pembayaran yakni Tanggal 13 Mei 2012 sebagaimana perjanjian dalamPerjanjian Akta Notaris No. 49 tanggal 13 Februari 2012 itu ternyata dr Devi Tri Anggraini tidak jugamembayar hutangnya sebesar

Bahwa disepakati juga dalam Akta Perjanjian Notaris tersebut jaminanbarang atas perjanjian dami itu berupa sebidang tanah hak milik dengan setifikat tanah nomor224 tanggal 10 November 1999 dengan luas 10.074 M2 atas nama sertifikat Ngadiman yangmerupakan mertua dr Devi Tri Anggraini;Bahwa setelah batas waktu pembayaran yakni Tanggal 13 Mei 2012 sebagaimana perjanjiandalam Perjanjian Akta Notaris No. 49 tanggal 13 Februari 2012 itu ternyata dr Devi TriAnggraini tidak juga membayar hutangnya sebesar

untukPembayaran Uang Muka Pengadaan AlatKesehatan Perbekalan Rumah Sakit dalam RangkaWabah Flu Burung (Avian influenza) TA 2006Nomor kontrak PL.00.03.2.3.827 sebesarRp6.727.040.000,00 yang ditandatangani olehSUWANTO.1 (satu) lembar Foto Copy surat Nomor225/Nus.03.1.2.3/IX/06 tanggal 29 Oktober 2006perinhal perubahan alokasi Barang, dari PT RajawalliNusindo Kepada Depkes perihal permintaanperubahan daftar rumah sakit penerima alkes yangditandatangani oleh SUWANTO.1 (satu) lembar Foto Copy surat Nomor224

untukPembayaran Uang Muka Pengadaan AlatKesehatan Perbekalan Rumah Sakit dalam RangkaWabah Flu Burung (Avian influenza) TA 2006Nomor kontrak PL.00.03.2.3.827 sebesarRp6.727.040.000,00 yang ditandatangani olehSUWANTO.1 (satu) lembar Foto Copy surat Nomor225/Nus.03.1.2.3/IX/O6 tanggal 29 Oktober 2006perinhal perubahan alokasi Barang, dari PT RajawalliNusindo Kepada Depkes perihal permintaanperubahan daftar rumah sakit penerima alkes yangditandatangani oleh SUWANTO.1 (satu) lembar Foto Copy surat Nomor224

Nomor 2402 K/PID.SUS/2016BBBBBBBBBBBBBB10901091109210931094109510961 (satu) lembar Foto Copy surat Nomor225/Nus.03.1.2.3/IX/06 tanggal 29 Oktober 2006perihal perubahan alokasi Barang, dari PT RajawalliNusindo Kepada Depkes perihal permintaanperubahan daftar rumah sakit penerima alkes yangditandatangani oleh SUWANTO.1 (satu) lembar Foto Copy surat Nomor224/Nus.03.1.2.2/IX/06 tanggal 29 Oktober 2006perinal Pemeriksaan Barang, dari PT RajawalliNusindo Kepada Depkes perihal PermintaanPemeriksaan Barang

yuridis Keputusan dariPanitia Landrefrom TK Il, dan didukung adanya program pendistribusiantanah dari pemerintah.Kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 31 Konversi Tanah BAGIAN IV: HakGuna Usaha UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN DASARPOKOKPOKOK AGRARIA berbunyi Hak Guna Usaha terjadi karenaPenetapan Pemerintah Secara jelas UUPA itu mengisyaratkan bahwa perubahan status HGUharus melalui prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam ini IzinMenteri Agraria yang khususnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor224

pernahmenyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga terkaitHal 68 dari 224 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong Lorong KotaMakassar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2016tekait dokumen yang dalamnya ada tandatagan saksi merupakandokumen yang disiapkan oleh saudara ENDRA yang kemudian memintasaksi untuk bertandatangan; Bahwa saksi tidak pernah membeli barang sesuai penawaran SaudaraNomor 185/CV.RZP/IV/2016 tanggal 4 April 2016 dan Nomor224

Musi Banyuasin Nomor224 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur No. 66/Menten/1999 luas 19.980Matas nama Seri Imansyah (Tergugat XXVI).Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Musi Banyuasin Nomor225 tanggal 15 April 1999 Surat Ukur No. 67/Menten/1999 luas 19.980Matas nama Sadianto (Tergugat XXVIl).Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab.

JAZ GLOBAL tidak pernahmenyampaikan penawaran administrasi, teknis dan harga terkaitPengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong Lorong KotaMakassar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2016tekait dokumen yang dalamnya ada tandatagan saksi merupakandokumen yang disiapkan oleh saudara ENDRA yang kemudian memintasaksi untuk bertandatangan;Bahwa saksi tidak pernah membeli barang sesuai penawaran SaudaraNomor 185/CV.RZP/IV/2016 tanggal 4 April 2016 dan Nomor224/CV.RZP/IV/2016 tanggal

BerkatAnugerah tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp12.693.000,00 (duabelas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).d. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Langsung (LS) Nomor 00037/SPPLS(BL)/Bandiklat/2015tanggal 5 Agustus 2015.e. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor224/PPT.IIl.1/V/Bandiklat kepada CV. Berkat Anugerah tanggal5 Mei 2015.f. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima BarangNomor 56/BAPKY/V/2015 kepada CV.

(Fotokopi sesuai denganasli);Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan Nomor224/2011, tanggal 5 Desember 2011, yang dibuat olehdan dihadapan Retno Santi Prasetyati, S.H., PejabatPembuat Akta Tanah di Jakarta Timur. (Fotokopi sesualsalinannya);Sertipikat Hak Guna Bangunan No.900/Cakung Barat,tanggal 8 September 2011, Surat Ukur No. 00035/CakungBarat/2011, tanggal 12 Agustus 2011, Luas 1.659 M2,atas nama Benny Simon Tabalujan.

Keputusan dari Panitia Landrefrom TK Il, dan didukung adanya program pendistribusiantanah dari pemerintah.Kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 31 Konversi Tanah BAGIAN WV :Hak Guna Usaha UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN DASARPOKOKPOKOK AGRARIA berbunyi Hak Guna Usaha terjadi karenaPenetapan Pemenntah Secara jelas UUPA itu mengisyaratkan bahwa perubahan status HGUharus melalui prosedur yang ditetapbkan oleh Pemerintah dalam ini IzinMenteri Agraria yang khususnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor224

Nomor224 Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentanPerubahan dan Tambahan PeraturanPemerintah No. 224 tahun 1961tentang Pelaksanaan PembagianTanah dan Pemberian Ganti Kerugian.Him 285 dari 305 him Putusan No. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDGPerbuatan Terdakwa SUPRIATMAN, S.Pd. tersebut juga telah melanggarketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 TentangHak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak

Kijang, Kecamatan Bintan Timur, DaerahTingkat Il Kepulauan Riau, Peta Nomor 122 juncto SuratPernyataan Pelepasan Hak Usaha Diatas Tanah Nomor224/PHT/BT/1993, tanggal 24 Juni 1993, yang dibuat di hadapanCamat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah KecamatanBintan Timur, Daerah Tingkat Il Kepulauan Riau.185.Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor 10/G7/1/1986, tanggal 26 Februari 1986, seluas 30.000 m7, tertulis atasnama Mardiah

NV Cultuur Mij Soekamangli berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Semarang, Surat Penetapan Nomor224/1957 Pdt.R, tanggal 551903 No. Hak 186, 187, 188, 189,335, 336, 337, 338, 540, 541; Berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959yaitu mengenai tanah eigendom adalah tanah milik. Bukti iniadalah Pengumuman ketiga Perdata No. 8/1958 P.N. Bdj; UndangUndang Pokok Agraria dan pelaksanaan Landreformoleh M.

MAHKOTA NEGARA. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari:a) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli DELIVERY ORDER nomor224/USMSPB/XII/2009 untuk tanggal pengiriman 02/12/2009untuk pengiriman yang dilakukan oleh PT. Dirgantara JelajahCargo, tidak disebutkan tujuan pengiriman.

No. 1787 K/Pid.Sus/2016tanggal 6 Juni 2008 yang ditandatangani oleh PPK BiroKeuangan atas nama MAESAROH, S.Sos.1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang diterimaoleh MURNIYATI SUKLANI dengan Lampiran SPPD Nomor224/SPPD/ Ro.3/DKP/521219/2008 tanggal 6 Juni 2008 sebesarRp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)yang ditandatangani oleh PPK Biro Keuangan atas namaMAESAROH, S.

No. 1787 K/Pid.Sus/2016Juni 2008 yang ditandatangani oleh PPK Biro Keuangan atasnama MAESAROH, S.Sos.e 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang diterimaoleh MURNIYATI SUKLANI dengan Lampiran SPPD Nomor224/SPPD/ Ro.3/DKP/521219/2008 tanggal 6 Juni 2008 sebesarRp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)yang ditandatangani oleh PPK Biro Keuangan atas namaMAESAROH, S.