Ditemukan 3402 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-11-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN SAMPIT Nomor 419/PID.B/2013/PN.SPT Tanggal 29 Januari 2014 — SIDANA Als DONO Bin JINAN; IWAN Bin MUHRAN
119 — 20
119 — 20
HPA diberikan sangsi hokum pencabutan/pembatalansemua perijinan yang terkait dengan usaha perkebunan di wilayah KabupatenKotim.Oleh karena itu menurut hati nurani para terdakwa, para terdakwa tidakterbukti secara hukum melakukan Pencurian dengan pemberatansebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke4 KUHP JoPasal 64 Ayat (1) KUHPidana, karena para terdakwa bekerja pada ErwinGroup yang secara sah memiliki lahan seluas + 410 Ha . PT.
Register : 05-08-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-07-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 78/PID.SUS/2019/PT KDI Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa I : ARI ANSYAH LUKMAN Alias ARI Bin LUKMAN Diwakili Oleh : SYAWALUDDIN, SH
Pembanding/Terdakwa : ARNOL MUH. MUZALIK Bin ARIFIN Diwakili Oleh : SYAWALUDDIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum : MIRDAD APRIADI DANIAL, SH
105 — 22
Pembanding/Terdakwa : ARNOL MUH. MUZALIK Bin ARIFIN Diwakili Oleh : SYAWALUDDIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum : MIRDAD APRIADI DANIAL, SH
105 — 22
MUZALIK BinARIFIN memakai narkotika,dan faktanya memang Narkoba tersebut akan digunakan bersanit sekali pakai;Bahwa Sangsi Hukuman penjara yang di jatunkan oleh Majelis Hakim tingkat (satu) sangat tidak sebanding dengan bukti dan fakta persidangan karenamenjatuhkan hukuman kurungan penjara terhadap seorang pemakai Narkobaatau penyalaguna kurang tepat, diwaktu yang lama para pembanding ini akanbertemu para pengguna lain, tidak menutup kemungkinanusai dipenjara malahmenjadi pengedar atau bahkan bandar
Register : 26-02-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DENY ARMANDA F, SH
Terdakwa:
Junedi Alias Junet
22 — 4
DENY ARMANDA F, SH
Terdakwa:
Junedi Alias Junet
22 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 26 Juli 2016 — YUFRIZAL VS PT POS INDONESIA (PERSERO) CQ KANTOR POS PEKANBARU
94 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Maret 2016 dalam pertimbanganhukumnya mutasi bukan perintah yang wajib untuk dilaksanakanPenggugat maka Sangsi yang termuat dalam keputusan Direksi a quo tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat pada Penggugat (hal. 29),seharusnya Judex Facti minimal menghukum Tergugat untuk mencabuthukuman disiplin Penggugat/Pemohon karena hukuman disiplin tersebutHalaman 10 dari 21 hal.Put.
Putus : 20-12-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan PN LAMONGAN Nomor 323/Pid.B/2012/PN.LMG Tanggal 20 Desember 2012 — MASHADI Bin RAWIJAN
45 — 11
45 — 11
Nurhadi, lalu yang membayarMashadi, alasannya karena membantu Nurhadi untukmenyelesaikan pembayaran kayu tersebut ;Bahwa kalau kirim kayu dokumennya terlambat, biasanyakena sangsi Administrasi, teman saksi pernah mengalamiseperti ini lalu dipanggil Kehutanan dan diberipengarahan serta kena denda ;15 Bahwa Kayu jati yang saksi kirim berasal dari hutanrakyat, dan kayu tersebut perjanjiannya dikirim diataskapal, setelah sampai tanggung jawab pembeli ;Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut
Register : 19-02-2009 — Putus : 29-06-2009 — Upload : 16-08-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 14/G/2009 Tanggal 29 Juni 2009 — KASUM vs KEPALA DESA KARANGMANGU KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS
78 — 38
78 — 38
Banyumas adalah adalah adanya Surat Penyataantanggal 3 Januari 2009 (vide bukti T2) ; bahwa menurut' keterangan yang saksi dengaralasan Penggugat mengundurkan diri dari jabatanStaf Kasi Kesejahteraan dan PemberdayaanMasyarakat Desa Karangmangu, Kecamatan Purwojati,Kabupaten Banyumas adalah telah melakukanperselingkuhan/perbuatan asusila ;bahwa saat memberikan penjelasan tentang hal halyang tidak boleh dilakukan oleh seorang perangkatdesa dan apa sangsi yang akan dijatuhkan jikamelanggar, saksi mengacu
Register : 16-09-2014 — Putus : 23-01-2015 — Upload : 07-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 153/PDT.SUS-PHI/2014/PHI/PN.BDG Tanggal 23 Januari 2015 — PT. CERES MEIJI INDOTAMA; lawan; DARUL HADA WINATA
65 — 18
65 — 18
balasankepada Komite Eksekutif FSPK yang pada pokoknya tidak dapatmemenuhi dispensansi Tergugat dikarenakan Tergugat dibutuhkan diperusahaan (bukti T15) ;Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2014 telah terjadi perundingan Bipartitantara Penggugat dengan Tergugat yang membahas tentang maksudtujuan Penggugat yang akan melakukan pemutusan hubungan kerjakepada Tergugat tetapi tidak tercapai kesepakatan karena pekerjamenolak untuk di PHK dan meminta kelonggaran untuk dinonshifkan menolak PHK karena adanya double sangsi
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 22 Februari 2017 — I. KONSORSIUM PT LINA PERMAI SAKTI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lina Asmahan Abdullah, II. 1. PT NUGRAHA KARYA OSHINDA cq YULINDA JUNIARTI, S.E., yang diwakili oleh Direktur, Ny. Julinda Juniarty, S.E., 2. KONSORSIUM PT MULTI MEGA SERVICE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tuan Sujanto, III. PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION, yang diwakili oleh Direktur Suresh G. Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.
423 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
423 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
kebijakan ekonomi dan ataumenugaskan Termohon untuk menjadi Penasehat Pemerintah, dengandemikian Pasal 35 huruf e ini tidak tepat apabila digunakan Termohon sebagaidasar hukum untuk mensahkan tindakannya memerintahkan Pemerintahdalam hal ini penyidik agar mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yangdiduga melanggar larangan monopoli termasuk juga tindakan Termohonmemerintahkan penyidik untuk mengambil tindakan kepada pelaku usahaatau Pemohon dalam pengadaan tinta sidik jari pemilu legislatif;Bahwa sangsi
yang dijatuhnkan kepada Pemohon dalam Putusan Termohona quo adalah bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi penegakhukum dan keadilan, sebab Termohon hanya mempunyai wewenang untukmenjatuhkan sangsi kepada pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalamPasal 36 huruf i Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; Bahwa dalam diktum 40 butir 16 berbunyi: Termohon telah menyarankankepada atasan dan instansi penyidik untuk melakukan tindakan danperiksaan lebih lanjut terhadap Prof.
Bahwa kewenangan memutus Termohon tersebut hanya diikuti denganpemberian sangsi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratifterhadap pelaku usaha yang melanggar Undangundang ini;2) Tindakan administratif sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapatberupa:a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagai mana dimaksud dalamHalaman 43 dari 114 hal. Put.
bahwaPemohon melakukan atau terlibat melakukan hubungan atau menjadibagian dari orang atau pihak yang berhubungan dengan KPU.Tegasnya, pertimbangan dalam Putusan Termohon tidakmenguraikan bagaimana Pemohon berperan mengatur dan ataumenentukan pemegang tender;Keberatan Ill: Termohon Telah Menjatuhnkan Amar Hukuman yang melampauiKewenangan Yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;11.Bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999,kewenangan Termohon adalah menjatuhnkan sangsi
Nomor 25 PK/Padt.SusKPPU/201713.Bahwa dengan amar Putusannya angka 15 diatas, Termohon telahmemberikan keputusan yang melampaui kewenangan yang diberikan olehundangundang, dalam hal ini Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun1999 sebagaimana dikutip diatas, oleh karena tidak disebutkan dalam Pasal47 tersebut sangsi tindakan administratif berupa: larangan untuk tidak bolehmengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa diinstansi yang bersangkutan;Berdasarkan dasardasar dan alasanalasan
Register : 16-07-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 689/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
NISYE SEPRIASI, SH
Terdakwa:
1.Peri Padli Alias Feri
2.Muhammad Yusuf Alias Yusuf
25 — 3
NISYE SEPRIASI, SH
Terdakwa:
1.Peri Padli Alias Feri
2.Muhammad Yusuf Alias Yusuf
25 — 3
dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 01-06-2004 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 54-K/PM.II-09/AD/VI/2004 Tanggal 1 Juni 2004 — Kapten Cba ARWAN ASRIB, SE
38 — 22
38 — 22
dalam ~memenuhi setiap rencanakebutuhan perlengkapan perorangan prajurit TNI namun= dalamprakteknya dilapangan diselewengkan dengan maksud menguntungkan18diri sendiri sementara prajurit yang berhak terpaksa membelikaporlap dengan gajinya.a Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak dilakukan sendiri danbukan baru kali ini dan per buatan ini tidak selesai karenatertangkap oleh petugas POM, oleh karenanya, guna memberikan efekjera kepada Terdakwa dan peringatan bagi prajurit lain, Majelisakan memberikan sangsi
Register : 24-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 276/Pid.Sus/2016/PN Kgn Tanggal 18 Januari 2017 — Yahya Bin H. Masrani
64 — 15
64 — 15
Ad.3 Unsur : karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.nt Menimbang, bahwa pada umumnya untuk setiap perbuatan pidanadisyaratkan adanya kehendak pelaku itu ditujukan terhadap perbuatan yangoleh undangundang disertai dengan ancaman (sangsi) yang berupa pidana.Tetapi merupakan pengecualian adanya perbuatan yang dapat dipidana yangtidak bersumber pada kesengajaan akan tetapi karena sikap kurang hatihati,kurang adanya tindakan pencegahan, pendek kata : kesalahan pelaku. aan Menimbang
Register : 04-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Anita Magdalena Rajagukguk, SH
Terdakwa:
Ilham Alias Si Il
27 — 6
Anita Magdalena Rajagukguk, SH
Terdakwa:
Ilham Alias Si Il
27 — 6
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif Kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 21-10-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 801/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Rikky Pikri Sihombing Als Kimy
66 — 2
Junita Sitorus
Terdakwa:
Rikky Pikri Sihombing Als Kimy
66 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 22-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 151/Pid.Sus/2016/PT SMG Tanggal 22 Juni 2016 — Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono
35 — 21
35 — 21
enterica nance nenaMenimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukankontra memori banding dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah menerimaputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan Terdakwasebagai pecandu / korban penyalah gunaan narkotika, Terdakwasungguh ingin sembuh dari ketergantungan dari narkoba ; Bahwa Terdakwa ingin sembuh dari ketergantungan narkoba danbertobat, tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa siapmenerima sangsi
Register : 25-07-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 234/Pid.B/LH/2018/PN Tgt Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
EDI PURNOMO Bin WAGINO
351 — 12
JHONSON EVENDI TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
EDI PURNOMO Bin WAGINO
351 — 12
Batu Engau Kab.Paser tempat pelaku mengambil kayu tersebut berada di luar kawasanhutan, namun dalam memiliki, menguasai dan melakukan pengangkutankayu hasil hutan tersebut pelaku tidak ada memiliki dokumen serta tidakmemenuhi kewajibanya kepada Negara berupa PSDH dan DR sehinggaterhadap Terdakwa dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana dimaksuddalam UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat ( 1 ) huruf ayang berbunyi Orang
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Ir Bonny Mohamad M. Ointu, MSc
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
204 — 103
Ir Bonny Mohamad M. Ointu, MSc
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
204 — 103
Nomor: 1587K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang diperolehsecara illegal oleh Kepala Bagian Kepegawain Universitas SamRatulangi Manado Drs Stevie Sumendap yang tidak memahamisubstansi masalah, hal ini bertentangan dengan PeraturanHalaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor : 155/G/2019/PTUNJKT.PerundangUndangan yang berlaku, karena Putusan MahkamahAgung tersebut terbit/ada pada tahun 2012 untuk perkara di ProvinsiGorontalo dan substansi putusan tidak dipahami, sedangkan aturanpemecatan atau sangsi
Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 baru mulai diberlakukan tanggal 7 April 2017, danPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah terakhir denganperaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 sudah dicabut dan tidakberlaku sesuai pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 Tanggal 07 April 2017, tidak ada alasanalasan yang dapatdibenarkan oleh hukum, karena Peraturan dan UndangUndangtersebut diterapkan sebagai sangsi
Putus : 28-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kendari Tanggal 28 Mei 2018 — - ISLAHUDDIN Melawan - PT. KENDARI EKSPRES
193 — 74
193 — 74
KdiMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak melaksanakan tugassesuai perintah surat keputusan sebagai reporter sebagaimana bukti T7 makaTergugat mengeluarkan surat peringatan ketiga (SP3) kepada Penggugat yangpada intinya apabila surat peringatan ketiga (SP3) tidak di indahkan maka akandiberikan sangsi lebih tegas berupa skorsing atau pemutusan hubungan kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut diatasMajelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah pemutusan
dan T7 sertabukti T10 Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam surat peringatan ketiga (SP3) dalam alenia keduamenyebutkan apabila surat peringatan ini tidak di indahkan akan diberikan sanksiyang lebih tegas lagi berupa skorsing atau pemutusan hubungan kerja (PHK) haltersebut juga tertuang dalam jawban Tergugat pada angka 4 (empat) pada bari ke 1574yang menyebutkan sehingga pada tanggal 22 Agustus 2017 Tergugatmengeluarkan surat peringatan ketiga yaitu diberikan sangsi
Register : 27-06-2013 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 388/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR. Tanggal 12 Juni 2014 — JOHNNY RAMLI; 1.ANG DADDY ANTONIUS
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
45 — 9
45 — 9
yangdilakukan hanyalah mengikuti Izin Mendirikan Bangunan(IMB) terdahulu sambil memperlihatkan surat ijin tersebut(vide Bukti T1 dan bukti T 4), dan Bapak Kasudinmenyatakan bahwa IMB tersebut tetap berlaku, dan dipersilahkan melanjutkan kegiatan renovasi kembali162223sepanjang tidak menyalahi ijin yang telah ada, dan TERGUGAT diharuskan membuat' pernyataan yangmenyatakan bahwa TERGUGAT akan merenovasi rumahmiliknya sesuai dengan IMB terdahulu, dan apabilamenyimpang, maka TERGUGAT akan dikenakan sangsi
adalah milikTERGUGAT, dan renovasi yang dilakukan hanyalah mengikuti Izin MendirikanBangunan (IMB) terdahulu sambil memperlihatkan surat ijin tersebut, dan BapakKasudin menyatakan bahwa IMB tersebut tetapberlaku, dan dipersilahkan melanjutkankegiatan renovasi kembali sepanjang tidak menyalahi ijin yang telah ada, dan TERGUGAT diharuskan membuat pernyataan yang menyatakan bahwa TERGUGATakan merenovasi bangunan miliknya sesuai dengan IMB terdahulu, dan apabilamenyimpang, maka TERGUGAT akan dikenakan sangsi
Register : 04-06-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 560/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 1 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Muhammad Ikbal Fauzi
18 — 3
Junita Sitorus
Terdakwa:
Muhammad Ikbal Fauzi
18 — 3
Terdakwa atauPenasihat Hukum Terdakwa, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkandalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Upload : 01-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/PDT.SUS/2010 MULA ABDI ZAENAL, DK; PT. MULIA GLASS
27 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaupun mogok kerja yang dilakukan olehpara Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) tidak sah (quod non),maka hal tersebut tentu saja tidak sampai pada sangsi PHK tanpapesangon, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sanksinyaharus mengacu pada Keputusan Menteri in casu Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah;3.