Ditemukan 2059 data
Urut Berdasarkan
Putus : 06-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2979 K/PDT/2011 Tanggal 6 Agustus 2012 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI , dk vs PT. GRAND SOHO SLIPI, dkk
93 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
HunianApartemen Slipi (ketentuan Pasal 6 ayat 1 UndangUndangNomor : 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun) ;20.Bahwa rumah susun yang sudah selesai dibangun setelahdiadakan pemeriksaan terbukti sesuai dengan persyaratandan ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin MendirikanBangunan, maka oleh Turut Tergugat II dikeluarkan IzinLayak Huni berupa Surat Keterangan Layak Huni sebagaisalah satu syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atasSatuanSatuan Rumah Susun yang bersangkutan21(Ketentuan Pasal 18 ayat 1 TLN
Register : 10-11-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2632/Pdt.G/2020/PA.Mks Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 12
24 — 12
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor5078) Tentang Peradilan Agama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabutperkaranya ;2. Menyatakan perkara Nomor 2632/Pdt.G/2020/PA.Mks.
Register : 01-08-2012 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 11-03-2013
Putusan PA PARE PARE Nomor 264/Pdt.G/2012/PA Pare Tanggal 12 Desember 2013 — - Andi Muh. Jalil bin H. A. Syamsuddin
- Andi Tenri Angka binti A. Barata
20 — 14
20 — 14
RITahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yangberlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI1. Mengabulkan permohonan pemohon;2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadaptermohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;3. Menghukum pemohon untuk memberikan mutah kepada termohon sejumlahRp Rp............. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;4.
Register : 27-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 2759/Pdt.P/2020/PA.Sby Tanggal 16 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
42 — 1
42 — 1
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKANHal 17 dari 19 Put No 2759/Padt.P/2020/PA.Sby1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untukmencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 2759/Pdt.P/2020/PA.Sbydicabut;3.
Register : 16-05-2017 — Putus : 27-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 2204/Pdt.G/2017/PA.Sby Tanggal 27 Oktober 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 1
11 — 1
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.;MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Nomor 2204/Pdt.G/2017/PA.Sby., dicabut;3.
Register : 26-08-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Kray Tanggal 21 Agustus 2013 — PENGGUGAT, agama Kristen Protestan, umur 32 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Manggis 8 No. 24, Perum Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Penggugat;-
Melawan
TERGUGAT, agama Kristen Protestan, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Manggis 8 No. 24, Perum Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat;
87 — 7
87 — 7
Tergugatlahir pada tanggal 15 April 2005, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir padatanggal November 2007, dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir padatanggal 22 Mei 2010, sehingga pada saat perkawinan ini dinyatakan oleh MajelisHakim putus karena perceraian, usia seluruh anak Penggugat dan Tergugat tersebutbelum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk dalam kriteria Anaksebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak (LN Tahun 2002 No. 109, TLN
Register : 13-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (yang diwakili oleh YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
523 — 1400 — Berkekuatan Hukum Tetap
523 — 1400 — Berkekuatan Hukum Tetap
Batu Uji Pengujian MaterilArgumentasi Pengujian Materil akan disandingkan dengan batu uiberupa: Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang Undang Nomor 4 Tahun2011 Tentang Informasi Geospasial (LNRI Tahun 2011 Nomor 49,TLN RI Nomor 5214);Adapun masingmasing Batu Uji Peraturan Perundangundangantersebut berbunyi sebagai berikut:1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012Pasal 3 huruf a:Halaman 14 dari 60 halaman.
mestinya;Atau setidaktidaknya;Dalam Pengujian Materil1.2.Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Pasal 2 dan Pasal 4 juncto Lampiran Peta PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Batas DaerahKabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten BolaangMongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun2016 Nomor 963) bertentangan dengan Pasal 2 huruf (a) dan (e)Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial(LNRI Tahun 2011 Nomor 49, TLN
Putusan Nomor 75 P/HUM/2018Bolaang Mongondow Dengan Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanProvinsi Sulawesi Utara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963)bertentangan dengan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (e) UndangUndangNomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (LNRI Tahun 2011Nomor 49, TLN RI Nomor 5214) dan karenanya tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;3.
Register : 25-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 31/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 13 Februari 2017 — H. MAHYUDDIN,S.T.,M.M lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
136 — 92
136 — 92
DinasBina Marga dan Cipta Karya termasuk dalam perangkat daerah kabupaten(Pasal 209 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 Nomor 244 TLN Nomor5587) Jo Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(selanjutnya disingkat UU PEMDA));Halaman 10 dari 94 HalamanPutusan
Bahwa akan tetapi kekhususan bagi Pemerintahan Aceh diatur dalamUndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (LNTahun 2006 Nomor 62, TLN Nomor 4633, selanjutnya disingkat UUPemerintahan Aceh), termasuk didalamnya Kabupaten Bener Meriah adalahbagian dan terintegrasi dalam wilayah dan pemerintahan di Provinsi Aceh.Pasal 17 ayat (1) huruf d UU Pemerintahan Aceh menentukan, bahwa:Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten / kotamerupakan urusan yang berskala kabupaten /
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2365 K/PDT/2009 TJHONG (ASEN) /CHANDRA BUDI (ALU), DK.; TN. KAMAL MUHAMMAD
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat dan II dibuattanpa sesuatu batas waktu tertentu, namun mengingat para tergugattelah wanprestasi dengan tidak memenuhi pembayaran yang menjadikewajibannya kepada Penggugat, dan dengan mengingat ketentuanPasal 21 PERATURAN PEMERINTAH (PP) Nomor: 44 Tahun 1994Tanggal: 26 Desember 1994, Lembaran Negara 1994/73; TLN No. 3576 serta agar Supaya Penggugat tidak mengalami kerugian lebih besar lagi,Penggugat menuntut atau mohon melalui Pengadilan NegeriTanjungkarang
Putus : 29-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Mei 2015 — M. AMIN bin almarhum HASAN, Dkk vs H. SYAMSUDIN IMBRAHIM, Dk
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terhitung dari tahun 1997 sampai tahun 2013 atau selama 16 (enam belas)Tahun tanah tersebut tidak didaftar di Badan Pertanahan Nasional sebagaisebagai mana yang tercantum dalam Undangundang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (LN. 1960/104;TLN NO. 2043) Pasal 19ayat 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftarantanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yangdiatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bahwa saya (tergugat Ill) selaku warga Negara Republik Indonesia telahmematuhi dan melaksanakan Undangundang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (LN. 1960/104;TLN NO. 2043) Pasal 19dengan bukti terbit dan saya terimanya sertifikat hak milik atas nama saya sendiridengan nomor 30 Tanggal 9 Agustus 2006.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — SUKARDI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PROBOLINGGO, DK
44 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marsudi dan milik Widodo;Sebelah barat : Tanah sawah milik Sayuti;Penerbitan sertipikat yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah karenadidasarkan adanya atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuanhukum dan undangundang yang berlaku tentang tata cara pendaftarantanah sehingga merugikan kepentingan Penggugat di antaranya;Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria: UndangUndang Nomor5/1960; LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Bab.
Register : 09-04-2015 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby Tanggal 19 Desember 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
204 — 64
204 — 64
Sby.dengan Tanah, LN 1960 No. 156, TLN No. 2014 jo.
TLN No. 2104,menentukan bahwa :"Jika orang yang disita menolak untuk meninggalkan barang takbergerak tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkanperintah tertulis kepada seorang yang berhak melaksanakan suratjurusita untuk berusaha agar supaya barang tersebut ditinggalkandan dikosongkan oleh yang disita dengan sekeluarganya sertabarangbarang miliknya dengan bantuan Panitera PengadilanNegeri lain yang ditunjuk oleh Hakim jika perlu dengan bantuanalat kekuasan Negara".Dalam hal ini, Kepala Panitia
Register : 15-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst Tanggal 14 Maret 2019 — Pemohon:
1.PT. BUMI TANI SUBUR
2.PT. NUSA PALAPA GEMILANG
Termohon:
PT. BUMIRAYA INVESTINDO
282 — 232
1.PT. BUMI TANI SUBUR
2.PT. NUSA PALAPA GEMILANG
Termohon:
PT. BUMIRAYA INVESTINDO
282 — 232
Bahwa, karena TERMOHON' PKPU berkedudukan dan beralamatkantor/berdomilisi di Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPU) Nomor 1 Tahun1998 tentang Perubahan atas UndangUndang tentang Kepailitan (LN RI Tahun1998 No. 87, TLN RI No. 3761), sebagaimana telah dikuatkan menjadiUndangUndang Nomor 4 Tahun 1998 (LN RI Tahun 1998 No. 135, TLN RI No.3778) termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, maka PERMOHONAN
Register : 27-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 2759/Pdt.P/2020/PA.Sby Tanggal 16 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
42 — 0
42 — 0
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKANHal 17 dari 19 Put No 2759/Padt.P/2020/PA.Sby1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untukmencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 2759/Pdt.P/2020/PA.Sbydicabut;3.
Putus : 06-02-2008 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt/2007 Tanggal 6 Februari 2008 — SABARUDDIN, SE, DKK. VS. YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL HUDA
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.5 Tahun2004 (LN Tahun 2004 No.9 tanggal 15012004 TLN No. 4359);Bahwa dengan kata lain, pasal 30 huruf (a, b dan c) dari UU. No. 14Tahun 1985, tidak termasuk categorie pasal yang dihapus, bahkanmaterinya secara letterlijkk selengkapnya ditempatkan sebagai ayat (1),disamping ayat (2, 3 dan 4) dari UU.
No. 14 Tahun1985 (LN Tahun 1985 No. 73 TLN No. 3316) bukan lagi sebagai HukumHal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1279K/Pdt/2007Positip Indonesia (jus constitutum), atau telah dijadikan sebagaidocument hukum an sich?;o Bahwa jika TergugatKasasi menemukan pasal dimaksud di antara pasalpasal dari UU.
Register : 19-09-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — NAMAN, DK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. HO SUTIAWATI;
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
SK 113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334);Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itudiumumkan selama 2 bulan berturutturut di Kantor Kepala Desa, AsistenWedana dan Kepala Agraria daerah yang bersangkutan dan tidak ada yangmenyatakan keberatan, baik mengenai haknya, siapa yang empunyamaupun letak, luas dan batasbatas tanahnya;Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telahmelakukan pengumpulan data dan serta pembuktian hak atas tanah sertapenyajian data yuridis
SK 113/Ka/1961 (TLN Nomor2334);Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan panitia itudiumumkan selama 2 bulan berturutturut di Kantor Kepala Desa, AsistenWedana dan Kepala Agraria daerah yang bersangkutan dan tidak adaHalaman 31 dari 35 halaman.
Register : 20-12-2013 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 475/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM Tanggal 11 Agustus 2014 — PT. OTO MULTIARTHA
VS
Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq
Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Cq Jaksa Penuntut Umum
107 — 32
107 — 32
Jika benar Pelawan adalahpihak yang beritikad baik maka sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 42Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 168, TLN 3889) tentang Jaminan Fidusia jo.Perpres No. 9 Tahun 2009 jo.
Register : 14-04-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 24/PDT/2014/PT YYK Tanggal 18 September 2014 — Pembanding/Penggugat : PT. MIROTA NAYAN (PT. MIROTA KAMPUS) Diwakili Oleh : Lim Tji Tiong,B.Sc,SH,M.Hum, Dkk
Pembanding/Penggugat : PT. MIROTA INDAH INDONESIA Diwakili Oleh : Lim Tji Tiong,B.Sc,SH,M.Hum, Dkk
Terbanding/Tergugat : Ny. NINIEK WIJAYANTI
103 — 33
Pembanding/Penggugat : PT. MIROTA INDAH INDONESIA Diwakili Oleh : Lim Tji Tiong,B.Sc,SH,M.Hum, Dkk
Terbanding/Tergugat : Ny. NINIEK WIJAYANTI
103 — 33
Bahwa UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (LN.tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756), dengan tegasmenyatakan :Pasal 1 angka 5:"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang danbertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan,baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar".Pasal 98 ayat (1) :Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.4
Register : 14-04-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 24/PDT/2014/PTY Tanggal 18 September 2014 — PT. MIROTA NAYAN, DKK MELAWAN NY.NINIEK WIJAYANTI
122 — 42
122 — 42
Mirota IndahIndonesia, karena hanya berkedudukan sebagai Manager, bukan sebagai Direksi;3 Bahwa UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(LN.tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756), dengan tegas menyatakan :Pasal 1 angka 5: atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar".Pasal 98 ayat (1) :"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun
Register : 22-06-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 — PT. BAIS NUSANTARA VS BUPATI TANA TIDUNG;
115 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat nomor : 18 /PT/TLN/TRK/VII/2010. tanggal 05 Juli 2010 Perihal :Permohonan Perpanjangan ljin Lokasi PT. BAIS NUSANTARA (lihat BuktiP. 28).2. Surat nomor : 28/PT/BN/TRK/III/2010. tanggal 05 Maret 2011 Perihal :Permohonan Perpanjangan ljin Lokasi PT.