Ditemukan 3402 data
MURNI ERDYANTI, SH
Terdakwa:
ACHMAD SUFIYAN ALFANI ALIAS ENDAS BIN ABDUL ROCHMAN
41 — 6
melaksanaan pengelolaanPerbekalan kefarmasian;Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kKegunannya adalahanti parkinson;Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melaluiapotek dan harus dengan resep dokter;Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Trinexyphenidyl tersebut harus diapotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan dan pengedaranobat Trihexyphenidyl, atau obat keras akan ditindak secara Administratif olehdinas kesehatan dengan beberapa sangsi
49 — 19
Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan programpemerintah yang memerangi peredaran gelap narkotika, demikian jugaperintah dari pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNImelibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, dan memerintah agarMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat17memberikan sangsi yang berat bagi pelanggarnya, karena dampaknyayang besar baik terhadap masyarakat maupun dilingkungan TNIkhususnya dalam hal kesiapan pasukan dalam melaksanakan tugaspokoknya
RICHARD KRISTIAN,SH
Terdakwa:
ABDUL HAPIS Pgl. HAPIS Bin JESMERI
125 — 15
Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun kitab kitab lainnya adabeberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan
1.RICHARD C.B. LAWALATA, S.H
2.PIETER LOUW, SH
Terdakwa:
1.JOKO WIBOWO
2.ANDI PRAYITNO
3.YUNUS YARANGGA
4.MOH IKSAN
77 — 30
November2017 sekitar pukul 11.00 Wit ada menhubungi saksi melalui telepon, baru saksimengetahui hal tersebut Di jalan Makam SP.II Kelurahan Klaru Distrik MariatKabupaten Sorong dan saksi bertanya apakah sudah koordinasi dengan PolresHalaman 7 dari 20 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Sondan dijawab belum dan mereka menjawab sekedar bermain dan tidakmenggunakan uang dan juga sudah banyak anggota dilokasi ;Bahwa saksi tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarangoleh UndangUndang dan ada sangsi
YANA YUSUF, S.H.
Terdakwa:
ANDY HASAN ARIFIN Bin TOTO SASMINTA Alm
115 — 17
benar saksi langsung mencari dan melaporkan ke pihak KepolisianPOLRESTA Kota Bogor ;Bahwa benar saksi memiliki surat Izin Memegang Senjata Api Sementaradengan Nomor : SIMSA / 77 / XII/DE/PB.05/2019/BNN, tanggal 01 Desember2019 dan saksi juga mempunyai Surat Tanda Penerimaan Laporan KehilanganBarang pada tanggal 17 Maret 2020 ;Bahwa benar setelah kehilangan senjata api tersebut saksi melaporkankepada pihak BNN RI melalui Deputi pemberantsan BNN RI, dan saksi sudahmenjalankan sidang kode etik dengan sangsi
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 1990, yang dengan jelas bahwadalam Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak adahubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinHalaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 405 K/TUN/2013Pegawai Negeri Sipil karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, telah dengan tegasmenyatakan bahwa implementasi penjatuhan sangsi
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Telah terbuktiTermohon Kasasi/Tergugat melakukan sangsi mutasi dengan skorsing jugamenunda pembayaran THR hanya 50%. serta dalam perundingan bipartitPrilaku Termohon Kasasi/Tergugat dalam perundinganperundingan tidakberitikad baik telah menjatuhkan hakhak sebagai pekerja/ouruh.Menawarkan kompensasi diluar ketentuan hukum perburuhan.
286 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
belas) alinea keempat dan kelima danpada hal 15 (lima belas) alinea pertama yang menyatakan:menimbang, bahwa demi adanya ketertiban dan kepastian hukumdalam hal keterlambatan penerbangan (flight delayd) ini, Majelis dapatmemberlakukan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun2011 tersebut diatas dalam perkara a quo;menimbang, bahwa dengan demikian mengenai tuntutan Penggugatagar Tergugat dihukum membayar kerugian materil sebanyak $ 1600(seribu enam ratus dollar Amerika Serikat), tuntutan sangsi
58 — 5
Unsur : karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggalwonnn nnn n= Menimbang, bahwa pada umumnya untuk setiap perbuatan pidana disyaratkanadanya kehendak pelaku itu ditujukan terhadap perbuatan yang oleh undangundangdisertai dengan ancaman (sangsi) yang berupa pidana.
70 — 18
balasan kepada Komite Eksekutif FSPK yang padapokoknya tidak dapat memenuhi dispensansi Tergugat dikarenakanTergugat dibutuhkan di perusahaan (bukti T15) ;Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2014 telah terjadi perundingan Bipartitantara Penggugat dengan Tergugat yang membahas tentang maksudtujuan Penggugat yang akan melakukan pemutusan hubungan kerjakepada Tergugat tetapi tidak tercapai kesepakatan karena pekerjamenolak untuk di PHK dan meminta kelonggaran untuk di nonshifkanmenolak PHK karena adanya double sangsi
22 — 12
3 Replik Pemohon, Termohonmenanggapi bahwa tidak benar, yang sebenarnya Pemohon tidak pernahmengajak Termohon pulang ke Jayapura, bahkan ketika Termohonkembali ke Jayapura malah Pemohon tidak mau menerima Termohonkembali ;Bahwa terhadap Replik Pemohon tentang Tajdidun Nikah (Nikah Ulang),Termohon menanggapi bahwa benar antara Pemohon dan Termohontelah melaksanakan Tajdidun Nikah (Nikah Ulang), Namun pada malamhari sebelum melangsungkan nikah ulang tersebut, Termohon merasacemas dan masih merasa sangsi
Termohonkemudian menjalani Tajdidun Nikah namun Termohon masih sangsi padasahnya pernikahan ulang tersebut, hingga pada hubungan suamiisteripun, Termohon merasa tidak puas dengan sahnya nikah ulang, danTermohon menganggap bahwa Termohon telah melakukan hubunganzina.
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Riski Umami Rambe Alias Riski
18 — 2
KisMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
30 — 10
putusanyang seadiladilnya ( ex aequo et bono ).Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon danTermohon datang sendiri hadir dipersidangan;Menimang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKejaksaan Negeri Ternate di Jailolo tidak mendapatkan ijin atasan untukmelakukan perceraian, sehingga Pemohon membuat Surat Pernyataantanggal 20 Juli 2020, yang isinya bahwa Pemohon bersedia menerimaresiko, apabila dikemudian hari ada halhal yang terjadi akibat perceraian inidan siap menerima sangsi
Junita Sitorus
Terdakwa:
Edi Saputra Siregar
61 — 11
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunan sangsi
81 — 42
Bahwa sebelumnya Terdakwa sudahbeberapa kalimengkonsumsi narkoba bersama temantemannya baik anggotamiliter atau sipil hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi Terdakwaoleh karena itu apabila Terdakwa diberi sangsi yang tegas makatidak dapat ditiru oleh prajurit lainnya.5.
71 — 17
Bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) yang dibebankan kepadaTergugat oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiaphari apabila Terguga tidak melaksanakan isi putusan Tergugat tidak terimamenurut Penggugat adalah sangsi yang wajar agar Tergugat tunduk danpatuh isi putusan.Bahwa terhadap replik Penggugat dalam konvensi dan jawabanPenggugat dalam rekonvensi, Tergugat menyatakan tetap pada jawabanTergugat dalam konvensi dan terhadap jawaban Penggugat dalam rekonvensiTergugat dalam replik
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
1.Miji
2.Alfian
26 — 4
dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Anita Magdalena Rajagukguk, SH
Terdakwa:
Erwin Hasibuan Alias Ewin
19 — 3
Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa penjatuhan sangsi pidana pada Pasal 111 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifatkomulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untukmenjatuhkan sanksi secara komulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yangakan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan danpenahanan
Muhammad Haikal
Terdakwa:
Rafi
20 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Joko Syahputra
31 — 3
akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunan sangsi