• Satu lembar surat STNK Kbm Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol D-8565-YW atas nama pemilik PT.TRISUMBER MAKMUR INDAH alamat : Jl.Raya Pangalengan No.391.A Banjaran, Pangalengan, Bandung

Dikembalikan kepada PT TLN melalui saksi Welly Agus Setiawan bin Liem Hong Beng

• 5 (lima) karton/dus minuman teh kemasan gelas/cup 160 mili merk TEH ECO (masing- masing karton berisi 24 cup).

• Tahun 1974No. 1 TLN.

  Tentang MutahMenimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islammenentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al dukhul;Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN Nomor 3019) menyatakanPutusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 37 dari 41Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

• Bahwa Tergugat Ill merupakan penyelenggara jasakeuangan di sektor perbankan dan pasar modal atau singkatnyaperbankan sebagai perusahaan terbuka yang melakukantransaksi di Pasar Modal (go public), sehingga Tergugat Illtermasuk lembaga penyelenggara jasa keuangan yang harusdiawasi oleh Turut Tergugat V. vide Undangundang Nomor 21Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (LN RI Tahun2011 Nomor 111, TLN RI Nomor 5253, Undangundang Nomor21 Tahun 2011 Tentang OJK) Jis.

  Undangundang Nomor 8Tahun 1995 tentang Pasar Modal (LN RI Tahun 1995 Nomor 64,TLN RI Nomor 3608, Undangundang Nomor 8 Tahun 1995Tentang Pasar Modal) dan Undangundang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(sebagai satu kesatuan untuk selanjutnya cukup disebut dandisingkat sebagai Undangundang Perbankan)Bahwa Turut Tergugat VI adalah merupakan bank sentralIndonesia dengan

• RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RINomor 5078) Tentang Peradilan Agama;Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundanganlain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILIDalam Konvensi:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untukmenjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon,(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaMakassar;3.

• Surat Nomor: 18 /PT/TLN/TRK/VII/2010. tanggal 05 Juli 2010 Perihal:Permohonan Perpanjangan ljin Lokasi PT. Bais Nusantara (lihat Bukti P.28).Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 145 PK/TUN/20162. Surat Nomor: 28/PT/BN/TRK/III/2010. tanggal 05 Maret 2011 Perihal:Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT.

• Pasal 26 UU RI No.4/1996 tentang Hak Tanggungan atasTanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan Dengan Tanah (LN No.42/1996 ;Penjelasan TLN No.3632), sehingga pelelangan tersebut adalah Tidak Sah.

  Pasal 26 UU RINo.4/1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang BerkaitanDengan Tanah (LN No.42/1996 ; Penjelasan TLN No.3632), sehingga pelelangan tersebutadalah Tidak Sah.

  Pedoman Mahkamah Agung RI(Edisi 2007) yang mengharuskan adanya fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri ;Bahwa ternyata, di dalam perkara ini, pelaksanaan pelelangan tidak atas perintah KetuaPengadilan Negeri Kediri, tetapi dilaksanakan sendiri oleh Tergugat II atas perintah TergugatI, oleh karenanya, maka lelang umum tersebut adalah bertentangan dengan pasal 224 H.I.R Jo.Pasal 26 UU RI No.4/1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yangBerkaitan Dengan Tanah (LN No.42/1996 ; Penjelasan TLN

• Bahwa tanahtanah eigendom termasuk Eigendom Verponding No. 5658 danSuds3.6.hakhak barat lainnya seperti Hak Erfacht, Opstal, Gebruik dan lainlainyang diatur dalam Buku II Kitab UndangUndang Hukum Perdata(Burgerlijke Wet Boek) telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagiberdasarkan UU PA UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokpokok Agraria (LN RI Tahun 1960 Nomor 104, TLN RI Nomor2043, "UU Pokok Agraria" atau disingkat UU PA)Bahwa Tanah Ejigendom Verponding No. 5658 tercatat bekaspemillknya

  Putusan Nomor 49 PK/TUN/201366664.5.4.6.4.7.4.8.berdasarkan UU PA UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokpokok Agraria (LN RI Tahun 1960 Nomor 104, TLN RI Nomor2043, "UU Pokok Agraria" atau disingkat UU PA) ;Bahwa tanahtanah Hak Barat (Eigendom) yang pada saat berlakunya UUPA, masih berlaku dikonversi menjadi hakhak (hak milik, hak gunabangunan, hak pakai) sepanjang subjek haknya memenuhi syaratsyaratyang diatur dalam dalam Undangundang Pokok Agraria dan Peraturanperaturan pelaksanaannya

  Bahwa tanahtanah Eigendom termasuk Eigendom Verponding No. 5658 dan5.5.hakhak barat lainnya seperti Hak Erfacht, Opstal, Gebruik dan lainlainyang diatur dalam Buku "Kitab UndangUndang Hukum Perdata(Burgerlijke wet boek) telah dinyatakan dicabut dan tidakberlaku lagi berdasarkan UU PA UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (LN RI Tahun 1960 Nomor 104,TLN RI Nomor 2043, "UU Pokok Agraria" atau disingkat UU PA);Bahwa, Sertifikat Hak Pakai No. 3/Sukatani sudah tidak ada, sudahdimatikan

  Bahwa tanahtanah Eigendom termasuk Eigendom Verponding No.6.5.6.6.5658 dan hakhak barat lainnya seperti Hak Erfacht, Opstal, Gebruikdan lainlain yang diatur dalam Buku II Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgerlijke wet boek) telah dinyatakan dicabut dan tidakberlaku lagi berdasarkan UU PA (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (LN RI Tahun 1960 Nomor 104,TLN RI Nomor 2043, UU Pokok Agraria atau disingkat UU PA);Bahwa tanahtanah hak barat (Eigendom) yang pada saat berlakunyaUU

• Penggugat menetapkan beban kewajiban kepadaTergugat diluar dari Perjanjian Pinjaman, maka sudah barang tentu halHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Byw15.16.17:tersebut merupakan pelanggaran pencantuman klausula baku dalamperjanjian hutang/kredit Ssuatu badan hukum yang menyelenggarakankegiatan penghimpunan dana masyarakat atau anggota sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 18 huruf (g) jo Pasal 62 Undangundang No. 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan penjelasannya (LN1999/4, TLN

• Penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugatadalah tidak sah karena didasarkan adanya atastindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum danundangundang yang berlaku tentang tata cara pendaftarantanah sehingga merugikan kepentingan Penggugatdiantaranya ; 17.Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria : UndangUndang No. 5 /1960; LN 1960104 TLN 2043/Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Bab.

• ., Majelis Hakim berpendapat bahwaPeran Terdakwa dan Saksi Suhendro merupakan subjek yang ikut serta dalamperjudian;Menimbang, bahwa ikut serta dalam permainan judi masuk kedalamPasal 303 Bis ( Vide: Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974tentang Perjudian LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 304) berbedadengan Subjek penyedia permainan judi (Bandar), maupun subjek penyediatempat permainan judi;Dengan demikian unsur kedua yaitu Menggunakan Kesempatan MainJudi telah terpenuhi.Ad.3.

• penyidik Polda jatim, Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan,dan yang dijadikan syarat pengajuan kredit/pembiayaan pada pelapor PT.ITC Auto Multi Finance Cabang Surabaya, dan yang diajukan untuk prosesfaktur pajak kendaraan/balik nama/proses STNK/buku kir berkaitan denganpembelian angsuran 2 unit kendaraan roda 4 jenis truk merk Izusu di saksiDealer Jolo Indah Motor Jalan Erlangga Nomor 48 Kediri;Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP/UURI Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana LN Nomor 76, TLN

• No. 0040/Pdt.G/2015/PA.Mtr.tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atau hakhakperdata lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO), kecuali apabila dalam undangundang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya(TLN 81).. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)a.Bahwa, materi eksepsi diatas secara mutatis mutandis menjadi satukesatuan dengan pokok perkara.. Bahwa.

  Bahwa, bahwa ketika penggugat mendalilkan penguasaan fisik oleh pihakketiga dengan dasar jual beli, maka gugatan penggugat aquo sudahmenjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yang meliputi semua sengketatentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atau hakhakperdata lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO), kecuali apabila dalam undangundang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya(TLN 81).Bahwa, segala hal yang diuraikan oleh penggugat sebagai dalil dalamgugatannya, sangat kontradiktif, oleh

• Tentang : Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelengarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan -Pengadilan Sipil

• karena Appelraad di Medan, Appelraad di Makassar dan Mahkamah Justisi diMakassar mulai dari sekarang ini telah dihapuskan, pengadilanpengadilan sipiluntuk pemeriksaan dalam tingkat bandingan juga telah dipersatukan.f. menetapkan secara lebih rasionil dari pada dahulu, daerahdaerah hukumpengadilanpengadilan sipil yang dimaksudkan dalam bab e.Berhubung dengan apa yang telah diterangkan di atas ini, maka penjelasan sepasaldemi sepasal dari Undangundang Darurat ini, dianggap tidak perlu lagi.LN 1951/9; TLN

• tersebut di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa Penggugat bukanlah termasuk golongan orang yangnusyuz karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat setelah terjadiperselisihan dan pertengkaran akibat perbuatan Tergugat yang ketahuanselingkuh dengan perempuan bernama Siti Khalfiah Dalifah alias Hopi, dengandemikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN

• LN. 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberiandan pembatalan Hak Atas Tanah Bab VI, Tata Cara PembatalanPitas Ta ral iy sseesssns ne sen ncn ees nem ib.

• Purba dengan seorang narapidana yang bernama Topan 1 Indonesia, UndangUndang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No.76 Tahun1981,TLN.

• RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor5078) Tentang Peradilan Agama;Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundanganlain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;e Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra tergugat, TERGUGATterhadap penggugat, PENGGUGAT;Hal. 27 dari 29 Hal. Put.

• Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari pejabat;Bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : KetentuanPeraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam UndangUdang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNtahun 1974 No. 1, TLN

  No. 3019), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentangPerkawinan (LN tahun 1975 No. 12, TLN No. 3050), dan peraturanperundangundangan lainnya;Bahwa dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil,paragraf 7, dinyatakan : Ketentuan berupa keharusan memperoleh izinterlebin dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian PegawaiNegeri Sipil tersebut, tidak mengurangi ketentuanketentuan

• RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Hal 22 dari 24 Put No 5099/Pdt.G/2016/PA.SbyMemperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 5099/Pdt.G/2016/PA.Sby dicabut3.

• Mengenai hakhak yang tidak ada atau tidak ada lagi tandabuktinya, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan 3, makaatas permohonan yang berkepentingan diberikan pengakuan hak,atas dasar hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah ATersebut dalam Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor: SK113/Ka/1961 (TLN Nomor 23384) 5Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itudiumumkan selama 2 bulan berturutturut di Kantor Kepala Desa, AsistenWedana dan Kepala Agraria daerah yang bersangkutan