Ditemukan 2700 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 06-02-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 24 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 25
  • Bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Hukum Kompilasi Islam (HKI)Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, yang berbuny/:Pasal 2Halaman 2 dari 22 halaman, putusan nomor 0221/Pdt.G/2018/PA.BgrPerkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yangsangat kuat atau mitssagqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allahdan melaksanakannya merupakan ibadah.Pasal 3Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah, dan rahmah.Pasal 4Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama
Register : 07-08-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1008/Pdt.G/2020/PA.Tnk
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
  • Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat,harapan hidup berumah tangga yang sakinah mawadah warahma tidakterapai, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Ke PengadilanAgama Tanjung Karang.Bahwa berdasarkan kompilasi hukum islam(HKI) UU No :1 Tahu 1974Tentang perkawinan.Tergugat telan memenuhi unsur Pasal 19 huruf(f) yaitu antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan danHalaman 3 dari 20 halamanPutusan Nomor : 1008/Pdt.G/2020/PA.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-08-2021 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Mei 2022 — Penggugat:
PT. MANGGALA PUTRA PERKASA
Tergugat:
PT. PRIMAJAYA PANTES GARMENT
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIRJEND KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK
16 — 0
  • 54/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Maret 2022 — Penggugat:
PT. MOVI VENTURA PRIMA
Tergugat:
HONGSHENG CO.,LTD
41 — 12
  • 57/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-07-2021 — Putus : 08-03-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Maret 2023 — Penggugat:
1.WELLY KARLAN
2.HERMAN KWANDY
3.LANNY KWANDY
Tergugat:
NEW ERA CAP., CO., INC
69 — 57
  • 44/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 05-02-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
PUMA SE
Tergugat:
HERRY WIDJAJA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJENKEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
245 — 84
  • 7/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-04-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan PN PASURUAN Nomor 17/Pid.B/2013/PN.Psr
Tanggal 15 April 2013 — ZAINUDIN Bin MOCH. SARIF
30 — 11
  • memberikan keterangandihadapan Penyidik Polres Kota Pasuruan sebagaimana BAP PenyidikPolres Kota Pasuruan, yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja di Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jatimsejak tahun 1997 sebagai staf Pelaksana Bidang Hukum dan HakKekayaan Intelektual pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAMsekaligus selaku PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang HakKekayaan Intelektual) adapun ruang lingkup Tugad danTanggungjawab (TUPOKSI) pekerjaan kantor adalah padapelaksanaan Sistem HKI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 22-08-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 22 Agustus 2011 — WEN KEN DRUG CO. PTE. LTD VS TJIOE BUDI YUWONO
125 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktorat Jenderal Hak KekayaanHal. 10 dari 17 hal.Put.No.108 PK/Pdt.Sus/2011Intelektual (HKI) u.b. Direktur Merek., beralamat diJl.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 10-09-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 3/G/KI/2020/PTUN.Mks
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Enrekang
Termohon:
Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
407 — 206
  • Dokumen Kontrak dengan Dasar pengecualian:Khusus untuk informasi yang dirasa dapat mengganggu kepentinganperlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimanaPasal 17 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008;Pasal 2 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang RahasiaDagang, termasuk Semua bagian yang ada di dalam dokumenHalaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 3/G/KI/2020/PTUN.Mks.kontrak merupakan informasi yg dikecualikan sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Jasa Konstruksi;e dikecualikan
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 08-10-2014 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 171 /Pdt.G/2014/PN.MKS
Tanggal 8 Oktober 2014 —
65 — 9
  • penelitiandan/atau pengembangan.13.Badan usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yangmelakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturanperundangundangan.14.Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabangatau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidangkegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkanprofesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai denganperaturan perundangundangan.15.Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI
    sebagai bukti yang diajukan kesidangPengadilan,selanjutnya diberi tanda T.1.1. dan 1.2.1 ;Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 07/HKIUH/XV2010,yangdikeluarkan oleh Ketua Sentra HaKI Universitas HsanuddinMakassar,tertanggal 29 November 2010,diberi meterai cukup sehinggasah sebagai bukti yang sah disidang Pengadilan,selanjutnya diberitanda bukti T.1.2,T.2.2 ;Foto Copy dari foto copy Surat tertanggal Makassar 23 Mei2012,Nomor : 020/H4.20.17/PP.12/2012 yang dibuat olen Kepala PusatInformasi,Diseminasi dan HKI
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 01-11-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/PDT.SUS-MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Sabina Fareast CO, LTD >< IVAN PRANATA WIRYADI, B.Sc., CS
189 — 68
  • Jen HKI cq.
    Artinya negara telahmemberikan hak eksklusif kepada Tergugat untuk mempergunakan mereknya"SABINA" dalam kegiatan produksi dan perdagangan sesuai dengan jenis barang yangdimohonkan;7 Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001Tentang Merek secara hukum Negara memberikan kepada Direktorat Jenderal HKI c.qDirektorat Merek kewenangan yang bersifat administratif dibidang merek termasukmelakukan pemeriksaan atas permohonan pendaftaran merek yakni: PemeriksaanFormalitas, Pemeriksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 22-01-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — Hj. PURNAMASARI vs 1. H. ROESMAN YATIM, dkk.
478 — 402 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas Permohonan Pengalihan Hak karena Pewarisan tersebut,Direktorat Hak Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surattertanggal 20 Oktober 2011 Nomor : HKI.4.01.04.0351/11 dengan Hal :Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Daftar 532165 (Bukti P.5) yangHal.2 dari 40 hal. Put.No. 383 K/Pdt.Sus/2012dalam Surat tersebut disebutkan Pengalihan Hak dari Djamilus Djamil,SHkepada 1. Purnamasari (Penggugat a quo), 2.
    Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 764 terurai pada angka 5gugatan ini sifatnya adalah declaratoir bukan Condemnatoir, dimanadalam amar Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada Penghukumanatau Perintah kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI,Pdt.Sus/2012Hal.3 dari 40 hal.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Desain Industri
Register : 09-09-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 02_Pdt_Sus_HKI_2016_PN Niaga Smg
Tanggal 27 Desember 2016 — DART INDUSTRIES, INC MARIANA DKK
724 — 344
  • ., LL.M, akademisi ahli hukum HKI Indonesia,18.mengakui bahwa standar kebaruan yang diberlakukan bagi desain industrimemang tidak seberat atau sesulit novelty pada kriteria paten.
    Bila dalamindustri yang baru terdapat perbedaan yang kecil tapi nyata, baik karenaadanya penambahahan ataupun perubahan, maka kreasi desain itu dapatdianggap sebagai kreasi baru.Hal ini sejalan dengan ahli hukum HKI Australia, Professor Ricketson, yangmengatakan bahwa dalam beberapa jenis produk yang kreasi desainnyasangat berkembang, kiranya perbedaan yang sangat kecil saja akandianggap sebagai substansial.(Dr. Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual.
    HKI.2HI.02.0722, No.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 29-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 12/Pid.B/2018/PN Gin
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
I WAYAN GENIP,SH.
Terdakwa:
FAUZI
117 — 59
  • rupiah)sedangkan olioli yang resmi PT AHM menyerahkan dengan hargaRp 36.000, (tiga puluh enam ribu rupiah) sampai dengan Rp37.000 , (tiga puluh tujuh ribu rupiah);Bahwa saksi sudah berusaha mendalami darimana Terdakwamemperoleh produk oli yang diduga palsu tersebut, ternyata barangbarang tersebut diperoleh dari distributor yang tidak jelas, bukan daridistributor PT AHM;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN Ginyaitu: Bahwa produkproduk PT AHM termasuk oli tersebut, sudah terdaftardi Ditjen HKI
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 08-11-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 19 Maret 2019 — PT. KANG BANG INDONESIA >< PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA ; DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI
744 — 984
  • ., merupakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di DirektoratHak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 89 Jakarta Selatan 12190 berdasarkan surat kuasa khususNomor: HKI.2.DL.02.03136 tanggal 13 Nopember 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai denganmembacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan
    Terpikir bagaimanakalau langsung saja meminta kepada Direktorat Jenderal HKI yangmemang menerbitkan sertifikat pendaftaran itu untuk dikoreksi dan supayalebih cepat, tetapi Direktorat Jenderal HKI bukan lembaga judikasi yangbisa memutuskan pembatalan hak seperti itu, UU Desain Industrimenyerahkan keputusan ini kepada lembaga yang diakui berwenang yaituHal. 68 Putusan Perk.No. 54/Pdt.SusDesain Industri/2018/PN Niaga Jkt Pst.pengadilan, itu sebabnya mekanismenya dilakukan dengan mengajukangugatan pembatalan
    industrididaftarkan di china, maka tidak mendapatkan perlindungan di indonesia.Hanya saja dalam rangka melakukan pemeriksaan, membandingkankebaruan dari karya desain industri yang sedang diproses dimintakandidaftarkan di satu kantor desain industri yang ia harus mengumpulkanseluruh data pembanding termasuk data yang terdaftar maupun tidakterdaftar di manapun secara internasional.Bahwa orang yang mempunyai sertifikat desain industri di luar indonesiabisa mengajukan keberatan melalui kuasa konsultan HKI
    Bahwa saksi tidak tahu dari desain desain yang dibuat itu ada berapabanyak yang didaftarkan ke Dirjen HKI Bahwa saksi tahu dari beberapa desain tersebut ada yang sudah terbitsertifikat desainnya. Bahwa ada 3 sertifikat desain yang sudah terbit, setahu saksi yangmotif seperti kayu, lalu yang warna biru, satu lagi yang hitam. Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pendaftaran desaintersebut.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 21-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 66/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 27 Oktober 2015 — Perdata: Drs. H. SUPRIYANTO X 1. MUHAMMAD WALUYO HARYADI 2. SUMENDRO. S.H. 3. PT. BANK BUKOPIN Tbk 4. H. HAMDAN. SH 5. MENTERI AGRARIAlKEPAlA BADAN PERTANAHAN CQ. KANTOR WILAYAH BAOAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA CQ. KEPAlA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SlEMAN, 6. KEPALA KANTOR PElAYANAN KEKAYAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA,
25 — 13
  • ., Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU176/MK.6/2014tertanggal 24 Maret 2014, yang didaftarkan di KepaniteraanHukum Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Juni 2014Nomor Register : 223 HKI VI ISk. PDTI2014/PN.SImn;Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING Ill / TURUTTERLAWAN Il ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 16-04-2007 — Upload : 21-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 013PK/N/HAKI/2005
Tanggal 16 April 2007 — Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd.; PT. Lapi; Pemerintah RI., cq. Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek
328 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 050K/N/HakI/2003tanggal 13 Mei 2004 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugatpada tanggal 18 Juni 2004 kemudian terhadapnya oleh PemohonKasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 26 November 2004 diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan pada tanggal 17 Juni 2005 sebagaimana ternyata dariakte permohonan peninjauan kembali No. 0O6/PK/HKI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-03-2013 — Upload : 20-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — GS. Yuasa Corporation vs 1. Yudi Tanto, 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek
736 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara menurut hukum;Atau: Apabila, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsidengan dalildalil sebagai berikut:Bahwa Tergugat I keberatan atas pencantuman alamat Tergugat I di dalam suratgugatan Penggugat secara tidak benar, padahal Tergugat I telah melaporkan kepadaTergugat II Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal HKI
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 06-02-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
PUMA SE
Tergugat:
MUHAMMAD KIMIANTO, NG
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJENKEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
679 — 359
  • 10/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
ROHANI SIHOMBING
Tergugat:
1.KRISTIAN HAREFA
2.YA ARO HAREFA
3.PT.BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Cabang Unit Silaen
89 — 37
  • Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Tintinan ResortSitorang Daerah Ill Toba pada tanggal 17 Oktober 1995 dengan AkteKawin yang dikeluarkan oleh Gereja HKI Tintinan Resort SitorangDaerah IIl Toba yang ditandatangani oleh Pendeta B.Simanjuntakserta telah dicatatkan dalam Kutipan Akta PerkawinanNo.AK.5330005387 tertanggal 1 Agustus 2012 putus karena perceraiandengan segala akibat hukum.4.