Ditemukan 2059 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-05-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2013
Tanggal 22 Mei 2013 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR WILAYAH SURABAYA, diwakili oleh HERU SUKANTO, Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya VS PRADNA EKA SUSANTI
114 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja diPerusahaan Swasta yang dianggap sudah tidak sesuai dengankebutuhan masyarakat;Keberadaan UndangUndang No. 2 Tahun 2004, tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (LN No. 6 TLN No. 4356) masihmenimbulkan perdebatan di masyarakat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 18-03-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/Ag/2014
Tanggal 18 Maret 2015 — R. E. KOSWARA bin R. WARDI SUWARDI VS 1. Ir. SLAMET ZAKA bin R. WARDI SUWARDI, DKK
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 903/Pdt.G/ 2005/PA.Bdg.tanggal 12 Januari 2006 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum untukdilaksanakan";Bahwa oleh karena perkara pembagian waris ini menyangkut hak milik dankeperdataan lainnya, yaitu hak milik Pelawan Intervensi atas bangunan bekasBioskop "Mawar" untuk mendapatkan penggantian dari Pelawan dan Terlawan I, II,Ill, IV, V, VI maka sejak diundangkannya Undangundang Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama (LN No. 22/2006 dan TLN
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 14-07-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1145/Pdt.G/2014
Tanggal 5 Januari 2015 — pemohon dengan termohon
15 — 5
  • RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN.
Pengadilan PN BAJAWA Pidana Umum
Register : 16-09-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bjw
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DANIEL MERDEKA SITORUS, SH
Terdakwa:
ALFRED BENYAMIN OEMATAN Als ALFREDO
198 — 70
  • TIMOR LINTAS NUSANTARA (TLN)dan akan dipasang di Mbay, akan tetapi belum dibeli olen Terdakwa karenabelum dilakukan realisasi; Bahwa Terdakwa dan Saksi Seri pernah pergi ke Larantuka pada bulanMaret 2021 setelan Terdakwa menerima uang secara tunai sejumlahRp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), dengan tujuan perjalan ke Larantukaadalah untuk melihat proyek Terdakwa di Larantuka; Bahwa Terdakwa dan Korban sepakat untuk membangun tower jaringaninternet pada bulan April 2021, namun karena badai seroja
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 28-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/P/FP/2017/PTUN.BNA
Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
381 — 388
  • UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(LN Tahun 2014 Nomor 244 TLN Nomor 5587) Jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(disingkat UU Pemda); 222222222224.UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh(LN Tahun 2006 Nomor 62, TLN Nomor 4633disingkat UU PA);5.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata
Register : 27-01-2010 — Putus : 05-08-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 01 / Pdt.G / 2010 / PN.TJT
Tanggal 5 Agustus 2010 — ARIPIN AHMAD Bin ACHMAD ABU BAKAR vs HENDRI, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
91 — 237
  • Keterangan Penggarapan Tanah No 18/IVA/MS/1981 yang dikeluarkanoleh Pasirah/ Kepala Marga Sabak Ahcmad Abu Bakar tertanggal 30Desember 1981.Bahwa peryataan Penggugat sebagaimana terebut diatas yang menyatakankepemilikan tanah didasarkan pada alas Pancung dan surat keteranganpenggarapan Tanah Marga yang dikeluarkan oleh Pesirah/Kepala MargaSabak adalah tidak benar, karena menurut UU No.5 tahun 1979 yangditetapkan dan disahkan tanggal 01 Desember 1979 dan tela dicatat dalam LNNo.56 tahun 1979 dan TLN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-04-2013 — Putus : 14-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2013
Tanggal 14 Juni 2013 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN VS PT. SANDRAFINE GARMENT;
125 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 1960 yangmenyatakan "Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untukmengeluarkan Surat Paksa yang berkepala Atas Nama Keadilan".cc) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) butir 2 UU Nomor 49 Prp/1960 LN1960 No.156, TLN Nomor 2014, Surat Paksa yang berisi perintah kepadapenanggung utang untuk membayar utangnya sekaligus mempunyaikekuatan seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dimintakan banding (BuktiT11).dd) Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-02-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 12 Februari 2014 — R. BAMBANG PURWADI WIDODO. AHT
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 222 PK/Pid.Sus/2013Adapun alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali karenaterdapat adanya kekhilafan dan kesalahan yang nyata dalam penilaianbarang bukti serta penerapan hukumnya, maka menurut ketentuanUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (LNTahun 1985 Nomor: 73 dan TLN Nomor : 3316), Pasal 67 huruf f, yaituberbunyi "apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata".Mengenai tenggang waktu 180 hari yang diberikan oleh UndangUndang
    sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung RI (LN Tahun 1985 Nomor: 73 dan TLN Nomor:3316), Pasal 69 hurufc, yaitu berbunyi "yang disebut pada hurufc,d dan fsejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukankepada para pihak yang berperkara, sedangkan kami menerimapemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 20Mei 2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incrach),sehingga permohonan Peninjauan Kembali yang kami ajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-10-2012 — Upload : 06-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE, vs. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, disebut juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat, disebut juga Kepala Staf Angkatan Darat, beralamat di Markas Besar TNI Angkatan Darat Jalan Merdeka Utara No. 2 Jakarta Pusat , dk.
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1 sub angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 UUNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003Nomor 47, TLN RI Nomor 4286) jis Pasal 1 sub angka 8 UU No. 1 Tahun2004 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RITahun 2004 Nomor 5, Tambahan TLN RI Nomor 4355).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-02-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 108/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : Hidayat
Terbanding/Tergugat I : PT BANK YUDHA BHAKTI
Terbanding/Tergugat II : Sri Mulyani
Terbanding/Tergugat III : Junaidi Adinata
Terbanding/Tergugat IV : Haji muhamad rahmat hidayat,S.H
Terbanding/Tergugat V : Drs Budi Setyo Sukarno
Terbanding/Tergugat VI : Tri Akhsanul Iman,S.H
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Agraria Dn Tata Ruang badan pertanahan nasional kabupaten bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : Ida Widjiarti Astuti,S.H.,SPN
Terbanding/Tergugat IX : PT BPR MITRA SEJAHTERA LESTARI
Terbanding/Tergugat X : Abdul WaHab,S.H.,M.Kn
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Eksekutif pengawas perbankan Otoritas Jasa Keuangan R.I
Terbanding/Tergugat XII : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan R.I
Terbanding/Tergugat XIII : PT BURSA EFEK INDONESIA
Turut Terbanding/Penggugat II : Enung sriwati
Turut Terbanding/Penggugat III : Lina lismayani Affandi
Turut Terbanding/Penggugat IV : Gugun Gunawan Affandi
Turut Terbandin
130 — 76
  • UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011Tentang Otoritas Jasa Keuangan (LN RITahun 2011 Nomor 111, TLN RI Nomor5253, UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJKatau UU OJK atau UU No. 21/2011)e. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal (LN RI Tahun 1995Nomor 64, TLN RI Nomor 3608, UU No. 8Tahun 1995 Tentang Pasar Modal atau UUPasar Modal atau UU PM atau UU No.5/1995).1.2.1.2. Bahwa pada SAAT Akta Jual Beli Nomor247/2005 tanggal 27 April 2005 dibuatdihadapan Haji MUHAMAD RAHMATHIDAYAT,S.H., PPAT di Kab.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 11-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 194/Pdt/2017/PT DPS
Tanggal 11 Januari 2018 — 1.ANDREAS WAYAN WENES ; 2.FRANSISKUS I NYOMAN MERTAWAN; 3.ANTHONIUS I MADE RESTIKA sebagai Para Pembanding; M e l a w a n I GEDE SURYADI, SH sebagai : Terbanding
66 — 48
  • I 0, 130 0,555 4 I 0, 040 0,17 Membuktikan bahwa NYARIAN (No.Kohir 26) memiliki 2 (dua) bidangtanah yaitu yang terletak di Desa Semate, Pasedahan Abian Mengwi(Kecamatan Mengwi), Kabupaten Badung; yaitu di persil nomor 4a,luasnya 0,130 Ha. (1300 M2); dan di persil nomor 5, luasnya 0,040 Ha(400 M2);Bahwa Pajak Hasil Bumi ditetapkan berdasarkan atas PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang No.11 Tahun 1959 TentangHalaman 24 dari 39 Putusan Nomor 194/Pdt/2017/PT DPSPajak Hasil Bumi, LN 1959 104, TLN
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-10-2014 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 495/PDT.G/2014/PN.Bdg
Tanggal 6 Mei 2015 — NY.ENING SUMARNI, LAWAN NY. SETIANA SINULINGGA, CS
74 — 15
  • Permenag No. 2 tahun 1962 TLN 2508 pasal 3 ;Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah :"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan datayang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan".Ayat(2):".. maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-06-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN STABAT Nomor 158/Pid.Sus/2014/PN.Stb
Tanggal 3 Juni 2014 — BUDI SYAHPUTRA ALIAS BUDI
22 — 18
  • Romi Simanjutak, SH, saksi Bripka M.Guntur danBrigadir Sukiardi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tanjung PuraKabupaten Langkat , melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hariMinggu tanggal 10 November 2013, sekitar pukul 00.30 Wib, di depan PosLalu Lintas Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat; 1 Indonesia, UndangUndang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No.76 Tahun1981,TLN.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-02-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 12/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat:
ELTY LIANA PALINOAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kepulauan Selayar
Intervensi:
Dra. ANDI NURMAYA AROENG, M.Pd
263 — 150
  • Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UUNo.5 /1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan AtasTanah;b. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukumAdministratif;C. Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atasTanah karena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya;d. Pasal 107 yaitu data yuridis atau data Fisik tidakbenar;Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.Mks.20.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 29-08-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 08-05-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 59/G/2016/PTUN.PTK
Tanggal 21 Februari 2017 — ABDURRAHMAN MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK 2. MARGARETHA SUNARTI 3. FATMAWATI 4. LIM CE TEK
114 — 46
  • ilegal;Tergugat terbukti telah melanggar Peraturan Perundangundangan yangberlaku diantaranya: Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 /1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahBab.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 255/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 1 September 2020 — Pembanding/Penggugat : H. Alimuddin Diwakili Oleh : H.Guntur P,Said, SH
Terbanding/Tergugat I : Mashud Masjono
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk cq PT Bank Rakyat Indonesia berkantor Cabang Diwakili Oleh : Yopi Haya, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Keuangan Republik indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negeara Kantor wilayah sulawesi selatan tenggara dan Barat dan cq kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kota parepare
Terbanding/Tergugat IV : Notaris PPAT Lanny, SH Diwakili Oleh : Lening, SH
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Parepare
135 — 77
  • Dengan memperhatikan pasal11 ayat (11) Undangundang No. 49 tahun 1960, LN 1960 No. 156, TLNNo. 2014, yo TLN No. 2104, yang berbunyi: "Jika orang yang disitamenolak untuk meninggalkan barang tak bergerak tersebut, makaHakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis kepadaseorang yang berhak melaksanakan surat jurusita untuk berusahaagar supaya barang tersebut ditinggalkan dan dikosongkan olehyang disita dengan sekeluarganya serta barangbarang miliknyadengan bantuan Panitera Pengadilan Negeri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 15-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — 1. PT GRAHA KARYA SEMESTA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU),
254 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pdt.SusKPPU/2015, tanggal 23 Juli 2014 didasarkan pada ditemukannya bukti baru(novum) dan juga didasarkan pada suatu kekhilafan atau suatu kekeliruanyang nyata dalam penegakkan hukumnya di dalam perkara a quosebagaimana diatur dan dibenarkan oleh dasar hukum tersebut di atas.Bahwa adapun Bukti Baru (novum) yang diajukan di dalam permohonanpeninjauan kembali ini yaitu, berupa: Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN Tahun 1999 Nomor33,TLN
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-12-2016 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 15 Mei 2017 — - Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I. M E L A W A N - Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf., S.H.., sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII/Pembanding I. - Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo., - Dirhamsyah bin Hamat Yusuf., S.E., - Siti Dahlia binti Hamat Yusuf., Amd., - Siti Qamaria binti Hamat Yusuf., A.P., - Rahmatullah bin Hamat Yusuf., S.Hi., M.Hi., - Muh. Alias bin Hamat Yusuf., S.Sos., sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Konvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Terbanding II/Pembanding II. - Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf., M. Si., - Muh. Abduh bin Hamat Yusuf., S.E., - Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf., - Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf., - Abdul Basit bin Hamat Yusuf., S.H., sebagai Termohon Kasasi III dahulu Tergugat Konvensi II, IV, VII, VIII dan X/Penggugat Rekonvensi II, IV, VII, VIII dan X/Terbanding III/Pembanding III. - H. Arifin Musdam Dg. Marala bin H. M. S. Dg. Manessa., - Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi binti H. M. S. Dg. Manessa., - H. Djaya Rijal Musdam bin H. M. S. Dg. Manessa., - Awalfadli bin H. Ramli Pasolong., - Rahmat Setiawan bin H. Ramli Pasolong., - Muh. Ilham Abdillah bin H. Ramli Pasolong., - Faridawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. Husnawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala., - Hj. Muttiara binti Mustafa., - Alamsyah Mustafa bin Mustafa., - Hj. Ratna Sari Dewi binti Mustafa., - Hj. Purnama Sari binti Mustafa., - Hj. Nurhijrah binti Mustafa., - Hj. Nur Asma binti Mustafa., sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat IX s/d XVI/Turut Terbanding I. - M. Galias Musdam bin H. M. S. Manessa., sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II.
128 — 91
  • Tahun 1989 No. 49 dan TLN. No. 3316) yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. Tahun 2006No. 22 dan TLN. No. 4611).Bahwa adalah keliru kalau didalilkan terjadi sengketa hak kepemilikan atasobjek sengketa.
    Tahun 1989No. 49 dan TLN. No. 3316) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. Tahun 2006 No. 22 dan TLN.
Pengadilan PN MUARA BUNGO Perdata Tanah
Putus : 12-05-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Mab
Tanggal 12 Mei 2014 — - H. SYAMSUDIN IBRAHIM - M.AMIN BIN ALM. HASAN - ABDUL WAHAB BIN ALM. RAMLI - A.KHOIRI BIN K.H OEMAR ZAINUDIN - ASDOR BIN HASYIM - INDRA - NURZAHRA - LEDIATY SEMBIRING - AGUSTIAR - SARMIN - LILIS SURYANI, Sip - JHON KENEDY - TONl, SE BIN ALM HENDRA - MASRI Amd. BIN AHMAD JAMIN - ULIL AMRI BIN ILYAS - AGUS PUJI SANTOSO BIN KADIMIN HADIPRANOTO - WINDU NATA, SH BIN ABUN SANI - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUNGO - KEPALA KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN BUNGO sekarang KEC.RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO - CAMAT KEC.MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO - CAMAT KEC. BUNGO DANI KABUPATEN BUNGO - WENDI JOHAN,SH.Mkn - SUPRAYITNO, SH
52 — 11
  • Bahwa saya (tergugat Ill) selaku warga Negara Republik Indonesia telahmematuhi dan melaksanakan Undangundang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (LN. 1960/104;TLN NO. 2043) Pasal19 dengan bukti terbit dan saya terimanya sertifikat hak milik atas namasaya sendiri dengan nomor 30 Tanggal 9 Agustus 2006.
    Bahwa berdasarkan Undangundang No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria (LN. 1960/104;TLN NO. 2043) Pasal 7menyatakan untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan danpenguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, selanjutnyaPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1960 batas maksimal penguasaantanah untuk lahan kering jarang penduduk maksimal 20 (dua puluh) Hektar.Bukti dilapangan penggugat memiliki dan menguasai tanah di sekitar tanahyang digugat lebih 20 kali lipat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-11-2012 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1193/Pdt.P/2012/PN.Jak.Sel.
Tanggal 16 Juli 2013 —
136 — 39
  • TLN 4430), menunjukkan idealidealnya untuk membatasi kewenanganOrgan Pembina, Organ Pengurus, dan Organ Pengawas, di samping membatasikewenangan organorgan tersebut, pengawasan yang ketat dilakukan secara intrerndan ekstern; sistem pengawasan ini berujung pada pemeriksaan terhadap parabirokrat, utamanya pada Organ Pembina, yang terdiri dari unsur Pendiri, khususditetapkan terhadap perbuatan mereka yang melanggar hukum dan mengalihkanasset Yayasan kepada pihak ketiga, seperti dirumuskan pada Pasal