/PN JKT SELf) Apabila Majelis Komisi secara tidakberdasar dan diluar kewenangannyamempertimbangkan pertanyaan KuasaHukum PARA PEMOHON KEBERATANkepada Para Saksi sebagai contempt ofcourt, dengan tidak = #=menghormatikedudukan Majelis Komisi denganmerendahkan kewibawaan sertakehormatan Majelis Komisi, justru dalamhal ini terbukti sebaliknya bahwa MajelisKomisi yang tidak mengerti apa itucontempt of court dan malah tidakmenghormati dan merendahkan profesiKuasa Hukum PARA PEMOHONKEBERATAN.

/PN JKT SELf) Bahwa sesuai Pasal 14 UU No. 18 Tahun2003 tentang Advokat ("UU Advokat)yang berbunyi sebagai berikut:Advokat bebas mengeluarkanpendapat atau pernyataan dalammembela perkara yang menjaditanggung jawabnya di dalam sidangpengadilan dengan tetap berpegangpada kode etik profesi dan peraturanperundangundangan.g) Bahwa pertanyaan kepada Saksi tersebutadalah bagian dari kewajiban profesiKuasa Hukum PARA PEMOHONKEBERATAN ~ selaku Advokat yangmelakukan pembelaan terhadap Kliennya(PARA PEMOHON

/PN JKT SELf. Dahulu masyarakat harus mencaritaksi secara langsung dipinggirjalan, namun sekarang dapatmelalui aplikasi dan kemudiandijemput secara langsung di tempatyang diinginkan.3. Lebih lanjut, Kepala Badan PengelolaanTransportasi Jabodetabek, DinasPerhubungan Medan, DinasPerhubungan Pemerintah Provinsi JawaTimur, dan Dinas Perhubungan Makassarjuga menyatakan halhal yang padaintinya sebagai berikut:a.

/PN JKT SELf. Cara mendapatkan kendaraan untuk Pemohon Keberatan II adalahPemohon Keberatan Il bekerjasama dengan perusahaan kendaraanbermotor melalui pinjaman ke leasing maupun ke perbankan dankemudian disewakan ke individu. Sedangkan Non PemohonKeberatan II yakni Individu secara pribadi membeli ke perusahaankendaraan bermotor baik secara leasing maupun tunai;g.

Dino Andrian.2.6 Bahwa berdasarkan hasil Self Assessment Triwulan yangdilakukan oleh PT COSL INDO (vide: Bukti 1159, TH60) dan terbukti bahwaPT COSL INDO masih memenuhi pencapaian persentase TKDN di ataskomitmen TKDN yang dijanjikannya, dengan perincian sebagai berikut :Self AssessmentLaporan Kemajuan TKDN(Local Content Progress Report)JackUp Drilling Rig Services for BDPeriode % Pencapaian TKDN16 November 2015 s/d 29 February 2016 35.24%01 March 2016 s/d 31 May 2016 35.14%01 June 2016 s/d 31 August

Ariaz yang pada intinyamenyatakan bahwa Para PesertaTender menyampaikan berapanilaiTKDN = yang mereka tawarkandenganmencantumkan pada suatuform yang sudah disediakan oleh PTK007, dimana Para Peserta Tendersecara self assessment menuliskanrekapitulasi nilai perhitungan TKDNmereka tersebut;28.4.2.5 Bahwa di dalam PTK 007 Bab XIKlausul 9.6.3.2. tegas dinyatakanbahwa pada tender Jasa, pernyataanHal321 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pat.GKPPU/2016/PN Jkt.

limapersen) adalah suatu asumsi prematurdan penarikan kesimpulan yang tanpadasar karena capaian nilai TKDNsecara keseluruhan baru dapat dilihatpada akhir kontrak setelah diverifikasioleh lembaga Surveyor Independenyang kompeten di bidangnya;28.4.2.8 Bahwa berdasarkan'hasil SelfAssessment Triwulan yang dilakukanoleh Terlapor Il (vide: bukti Tl59, Tr60 dan TI61), terbukti bahwa Terlaporll masih memenuhi pencapaianpersentase TKDN di atas komitmenTKDN yang dijanjikannya, denganperincian sebagai berikut: Self

Objek Sengketa dan Il, karena keduanya merupakan Keputusan Pencabutan, maka Pengadilanakan melihat Keputusan apa yang dicabut keduanya, sehingga secaracontrarius actus akan terlihat siapa yang sesungguhnya berwenangmenerbitkan Objek Sengketa dan II Ssesuai Pasal 64 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Objek Sengketa I,berdasarkan alat bukti berupa Objek Sengketa (Bukti P1 dan Bukti T1) telahmenjadi bukti sendiri (self

Oleh karena itu Pengadilan berpendapatObjek Sengketa tidak memiliki cacat dari aspek kKewenangan;Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Objek Sengketa Il,berdasarkan alat bukti berupa Objek Sengketa II (Bukti P2 dan Bukti T2) telahmenjadi bukti sendiri (self evidence / res ipsa loquitur) bahwa ia mencabut SuratKeputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 Tentang Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari, Tanggal 24 Februari 2014 (Bukti P23dan Bukti T4).

setiap orang dalam pasal iniadalah Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP adalahOrang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyatakanbahwa Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif danobjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanberdasarkan system self

Sementara itu, jumlah fasilitasyang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1.433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

BankIndonesia/OJK.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja AuditIntern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJKdan/atau hasil pengawasan otoritas lain.Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yangmenyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan PejabatEksekutif.Halaman 125 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI11)12)13)14)b)1)2)1)Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.Melakukan penilaian (self

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1,433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun = 1994,UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, SPTadalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukanobjek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan; Bahwa sejalan dengan prinsip self

SKSHHK diterbitkan olen Penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui aplikasi SIPUHH,d. NOTA ANGKUTAN diterbitkan oleh karyawan pemegang ijin secaraself assessment,e. NOTA PERUSAHAAN diterbitkan oleh Karyawan perusahaan secaraself assessment,f.

.* Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinanMengembangkan keahlian / kompetensi secaraberkesinambungan sesuai bidang tugas dan standart profesiantara lain dengan melakukan self updateing atas kebijakan /ketentuan internal dan external, perkembangan yang terjadi diunit kerja /product/prosedur dan pengetahuan diberbagaibidang sector industry.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai BusinessControl dipertanggung jawabkan kepada RBC HEAD ENDANG ASUPRIJATNA.Bahwa permasalahan yang terjadi

dalam jabatan tersebut, saksi melaksanakan tugas antaralain menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak (WP) melaluiloket pada KPPP Sanggau, kemudian mengentri datadata angkapembayaran pajakpajak tersebut;e Bahwa benar dalam mengentri datadata pembayaran pajak dariwajib pajak, biasanya saksi hanya melihat jenis dan jumlah angkapembayaran pajak oleh wajib pajak tanpa memperhatikan validasiyang tercantum pada lembar SSP;Bahwa sepengetahuan saksi, sistem pembayaran pajak diIndonesia menganut sistem self

UE rae Fixings imRCs R aaoO Self Drilling Screwhex washer flange yellow zincwith black rubber washer5.5x50mim #1224 x 2"J este 300: ili ( PATTA GROUP ISO 9004:2008 PAKUNails RIVETHal. 21 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. Blind Rivets S PATTA TTA Blind RivetserePERLENGKAPAN DARI LOGAM UNTUK PINTU DAN JENDELA Hal. 22 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.

Bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak adalahsistem Self Assesment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikanwewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkansendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang dan harus dibayar. Dalamhal mi, Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiripajak terutang yang harus dibayar.

nyata TURUT TERGUGAT telahmelakukan upaya pencegahan (preventif) terlebin dahulu kepada calonNasabah in casu PARA PENGGUGAT agar mengerti dan memahamiperdagangan berjangka sebelum menjadi Nasabah;Selain itu, TURUT TERGUGAT membentuk pengawasan bersama denganTERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill, yakni kewajiban pengawasan padalayer pertama dilakukan oleh Bursa Berjangka (integritas pasar) dalam halin) TERGUGAT Il dan Lembaga Kliring Berjangka (integritas keuangan)dalam hal ini TERGUGAT Ill, selaku SRO (self

Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self Financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untuk pengadaan alsintan.Hal. 17 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006 Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K.

Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untukpengadaan alsintan.3. Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K. Boentoro, yang juga dalam hal ini juga bertindaksebagai penjamin/avalis.4. Bahwa nilai objek yang dibiayai tidak mempunyai objek pembanding.Hal. 23 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/20065.

No.2078 K/Pid/2006 Syofian Sara, saksi Syamsul Bahry, dan Syukri Zarkovic dengan kesimpulanpemeriksaan sebagai berikut:Bahwa Debitur tidak sebagai pengusaha dan tidak mempunyai tempatusaha.Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self Financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untukpengadaan alsintan.Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K.

Dengan memperhitungkan porsi self financingdebitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telahditarik tersebut adalah Rp. 12.285.714.285, (42,200%).

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :A. Fasilitas Debiture Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 juta atau 108%.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp. 71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/Syaratsyarat Kredit :B. Fasilitas DebiturHal. 159 dari 270 hal PutusanNomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIe Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388juta atau 108%.

dalammelepas, mengijinkan untuk beredarnya Buahbuahan tersebut ; Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya Buahbuahan masuk ke DEPO dalamkeadaan baik berdasarkan prinsip "VERMOEDEN VAN RECHTMATIGE".Rusaknya Buah buahan terjadi selama berada dalam DEPO penyimpanan,merupakan tanggung jawab pihak DEPO penyimpanan dengan pertimbanganPihak DEPO penyimpanan berkewajiban hukum untuk menyelenggarakan penyimpanan dengan baik dan Professional;Bahwa Ahli menerangkan dengan adanya Prinsipprinsip "THE THINGSPEAK IT SELF

Yuhanidu); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lorong (bukanAudriyanto);Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (abscuur libel) dankarenanya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterimasecara bulat dan keseluruhan self ing dengan ketentuan hukum yangdituangkan dalam Putusan Tetap Mahkamah Agung RI.

Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari KementerianPerindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masihberlaku (belum habis masa berlakunya);Bahwa benar dalam Spesifikasi Teknis Tiang PJU Octagonal 8 meterdouble head salah satunya mencantumkan TKDN Self Assessmentyang diterbitkan Produsen / agen / distributor atau Sertifikat TKDNdari Kementerian Perindustrian dilampirkan dibelakang formulirrekapitulasi TKDN.

TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaHalaman 111 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK/2019/PN.BglIPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, namun saksi tidak mengetahui ketentuan

TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, tidak diketahui ketentuan mana yang dijadikan sebagaiHalaman 120 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK

Bahwa berdasarkan uraian di atas, berdasarkan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Undangundang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2009, perundangundangan perpajakan menganut sistem self assesmentyang berarti Wajid Pajak diberi kepercayaan untukmenghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnyaterutang.

Bahwa tolak ukur Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea Cukaidalam melakukan verifikasi terhadap ketentuan larangandan/atau pembatasan pada pemberitahuan pabeaan yaituberdasarkan pos tarif yang diberitahukan oleh importir (dhi.Penggugat) dalam pemberitahuan pabean yang diberitahukanoleh penggugat secara self assesment.e.

Hidup.Bahwa benar untuk penambangan bauksit harus~ dilakukanstudi amdal sedang acuan amdal adalah studi RKL dengandasar pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup' tahun2000.Bahwa benar untuk lahan penambangan bauksit 5.000 ha wajibmemiliki amdal sedang untuk kurang dari itu) memakai RKLyang untuk mendapatkan hal tersebut diajukan ke BadanLingkungan Hidup setempat.Bahwa benar untuk pengawasan kurun waktunya~ ditinjausesuai dengan tenaga yang ada di daerah dan tidak adaketentuan berapa sering tetapi self