p>

-Menolak eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.Menyatakan Akta Jual Beli No.160/2013 yang dimiliki oleh penggugat dihadapan Camat Ciambar sah menurut Hukum dan memiliki kekuatan Hukum yang mengikat;

3.Menghukum Turut Tergugat untuk memproses Sertifikat Hak Milik yang akan diajukan oleh Penggugat;

4.Menyatakan Akta Jual Beli No. 20

/2017 yang di buat pada tanggal 14-06-2017 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Harmitha Syah, SH.

Putusan Nomor 1688/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon keadilan dengan mengajukan gugatan terhadapSurat Keputusan Tergugat Nomor KEP00331/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal6 Maret 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Kedua WajibPajak;Bahwa dengan menyimpulkan bahwa alasan Tergugat sebagaimana telahPenggugat uraikan

Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00331/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor00524/107/13/007/15 tanggal 30 November 2015 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT NirmalaAgrolestari, NPWP: 01.647.461.1007.000, beralamat di Jalan Pulo AyangHalaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00331/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 TentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor 00524/107/13/007/15 tanggal 30 November 2015berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas nama: PT Nirmala Agrolestari, NPWP:01.647.461.1007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokOR1, KIP Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, adalah telah sesuaidengan

/2017 tanggal 6 Maret 2017 TentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor00524/107/13/007/15 tanggal 30 November 2015 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat,NPWP: 01.647.461.1007.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1688/B/PK/Pjk/2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu. gugatan atas Keputusan Tergugat NomorKEP00331/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor00524/107/13/ 007/15 tanggal 30 November 2015 Berdasarkan Pasal 36Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, yang dikabulkanMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak

/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihalHalaman 1 dari 7 halaman.

Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00330/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor:00981/107/14/007/15 tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT NirmalaAgrolestari, NPWP: 01.647.461.1007.000, beralamat di Jalan Pulo AyangRaya Blok OR1, KIP Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, sehingga Pajakyang masih harus dibayar

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00330/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 TentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014Nomor: 00981/107/14/007/15 tanggal 1 Desember 2015berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibHalaman 3 dari 7 halaman.

/2017 tanggal 6 Maret 2017 TentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor00981/107/14/007/15 tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat,NPWP: 01.647.461.1007.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu. gugatan atas Keputusan Tergugat NomorKEP00330/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor00981/107/14/007/15 tanggal 1 Desember 2015 Berdasarkan Pasal 36Halaman 4 dari 7 halaman.

/2017 tanggal6 Maret 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakHalaman 1 dari 7 halaman.

Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00332/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor:00529/107/13/007/15 tanggal 30 November 2015 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT NirmalaAgrolestari, NPWP: 01.647.461.1007.000, beralamat di Jalan Pulo AyangRaya Blok OR1, KIP Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, sehingga Pajakyang masih harus

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00332/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 TentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013Nomor: 00529/107/13/007/15 tanggal 30 November 2015berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibHalaman 3 dari 7 halaman.

/2017 tanggal 6 Maret 2017 TentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor00529/107/13/007/15 tanggal 30 November 2015 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat,NPWP: 01.647.461.1007.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu. gugatan atas Keputusan Tergugat NomorKEP00332/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor00529/107/13/007/15 tanggal 30 November 2015 Berdasarkan Pasal 36Halaman 4 dari 7 halaman.

/2017 tanggal6 Maret 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakHalaman 1 dari 7 halaman.

Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00329/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 Tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor:00958/107/14/007/15 tanggal 30 November 2015 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT NirmalaAgrolestari, NPWP: 01.647.461.1007.000, beralamat di Jalan Pulo AyangRaya Blok OR1, KIP Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, sehingga Pajakyang masih harus dibayar

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00329/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor:00958/107/14/007/15 Tanggal 30 November 2015 BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atasHalaman 3 dari 7 halaman.

/2017 tanggal 6 Maret 2017 TentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00958/107/14/007/15 tanggal 30 November 2015 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat,NPWP: 01.647.461.1007.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu. gugatan atas Keputusan Tergugat NomorKEP00329/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor00958/107/14/007/15 Tanggal 30 November 2015 Berdasarkan Pasal 36Halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 41 P/HUM/2017Bahwa dalil kerugian yang setidaktidaknya bersifat potensial,sebagaimana dikemukakan Pemohon pada Bagian II KedudukanHukum (Legal Standing) angka 2, belum disertai penalaran yang wajaratau alasanalasan yang dapat memastikan kerugian dimaksud pastiakan terjadi dengan diberlakukannya Permenristekdikti 20/2017,sehingga sulit memastikan apakah dengan berlakunyaPermenristekdikti 20/2017 Pemohon secara pasti akan menderitakerugian;Pemohon juga tak mampu menjelaskan hubungan sebab

akibat (causaverband) di antara keberadaan Permenristekdikti 20/2017 denganpotensi kerugian yang akan dialami Pemohon.

Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan serta materimuatan Permenristekdikti 20/2017 bertentangan dengan Pasal 3 hurufb, d, dan huru e dan Pasal 6 huruf b UndangUndang Nomor 12 Tahun2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan alasan bahwaPermenristekdikti 20/2017:a. bersifat diskriminatif;b. berlaku surut/retroaktif; danc. bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2009 tentang Dosen;Permenristekdikti 20/2017 tidak bersifat diskriminatif;12.13.14.Bahwa

SedangkanPermenristekdikti 20/2017 diberlakukan mulai tanggal 27 Januari 2017,sehingga waktu dari pemberlakuan Permenristekdikti 20/2017 denganevaluasi pertama kali kurang lebih 11 (sebelas) bulan;Bahwa persyaratan karya ilmiah yang harus dipublikasikan dalam jurnalnasional atau jurnal internasional, bukan merupakan persyaratan yangmudah dipenuhi oleh seorang dosen dalam waktu singkat.

Bahwa dalam Permohonan a quo khususnya Bagian III AlasanalasanHukum angka 11 dan 12, Pemohon mendalilkan bahwa pemberhentiansementara tunjangan kehormatan bagi profesor yang diatur dalam Pasal9 Permenristekdikti 20/2017 bertentangan dengan Pasal 10 PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang selanjutnyadisebut PP Dosen (Lampiran Il). Bahwa sejatinya Pasal 9Permenristekdikti 20/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 10 PPDosen;24.

/2017 tanggal O06 Maret 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2585/B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00953/107/14/007/15 tanggal 30November 2015 Masa Pajak Juni 2014 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufc Karena Permohonan Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanPenjelasan Tertulis Pengganti Surat Tanggapan NomorS1081/WPJ.20/2017 tanggal 17 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89461/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00336/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 06 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00953/107/14/007/15 tanggal 30November 2015 Masa Pajak Juni 2014 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufc Karena Permohonan Wajib Pajak, dengan membatalkan keputusan a quodan membatalkan STP a quo atas nama: PT Persadabina Nusantaraabadi,NPWP 01.353.305.4007.000

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00336/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 06 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00953/107/14/007/15 tanggal 30 November 2015 Masa PajakJuni 2014 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, dengan membatalkan keputusan a quodan membatalkan STP a quo atas nama: PT PersadabinaNusantaraabadi, NPWP 01.353.305.4007.000, beralamat diJalan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00336/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor: 00953/107/14/007/15 tanggal30 November 2015 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan

/2017 tanggal 7 Juni 2017.

gugatan Penggugat atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00493/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7Juni 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama: PT.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00493/NKEB/WP4J.20/2017 tanggal 7 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib = Pajak, atas nama: PT. Mamuang, NPWP01.348.789.7007.000, alamat: JI. Pulo Ayang Raya Blok OR1,KIP Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

/2017 tanggal 7 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat, NPWP: 01.348.789.7007.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00493/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7 Juni 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil

Putusan Nomor 1884/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Kesimpulan dan UsulBahwa Penggugat mohon keadilan dengan mengajukan Gugatanterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00357/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Kedua Wajib Pajak;Bahwa dengan menyimpulkan bahwa alasan Tergugat sebagaimanatelan

Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00357/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00601/107/13/007/15 tanggal 10 Desember 2015 Masa PajakHalaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00357/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00601/107/13/007/15 tanggal 10 Desember 2015yang dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00061/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23 September2016 atas nama PT Borneo Indah Marjaya

Putusan Nomor 1884/B/PK/Pjk/2018Nomor KEP00357/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00601/107/13/007/15 tanggal10 Desember 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTergugat Nomor KEP00061/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23September 2016, atas nama Penggugat

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat (Ssekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP00357/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena PermohonanWajid Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil

/2017 tanggal6 Maret 2017 Perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajakHalaman 1 dari 8 halaman.

TergugatNomor KEP 00337/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 danmembatalkan Keputusan a quo serta Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00995/107/14/007/15 tanggal 2 Desember 2015, atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00337/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 dan membatalkan Keputusan a quo serta Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1460/B/PK/Pjk/2018Agustus 2014 Nomor 00995/107/14/007/15 tanggal 2Desember2015, atas nama PT.

/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan membatalkanKeputusan a quo serta Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00995/107/14/007/15 tanggal 2 Desember 2015, atas nama Penggugat,NPWP : 01.350.190.3007.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

Putusan Nomor 1460/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00337/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan membatalkan Keputusan a quoserta Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00995/107/14/007/15 tanggal 2Desember 2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan

Putusan Nomor 479/B/PK/Pjk/2019Bahwa Penggugat mohon keadilan dengan mengajukan Gugatanterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor:KEP00510/NKEB/WPJ.20/2017 Tanggal 13 Juni 2017.

Penggugat atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00510/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 13Juni 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama: PT.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00510/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 13 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajid Pajak, atas nama: PT. Mamuang, NPWP01.348.789.7007.000, alamat: JI. Pulo Ayang Raya Blok OR1,Halaman 3 dari 7 halaman.

/2017 tanggal 13 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat, NPWP : 01.348.789.7007.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00510/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 13 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil

/2017, tanggal 9 Februari 2017, PerihalHalaman 1 dari 8 halaman.

atas Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00247/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9 Februari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00940/107/14/007/15 tanggal 26 November 2015 Masa Pajak Januari 2014yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 991112042014, atas nama:PT Suryaindah Nusantarapagi, NPWP 01.353.306.2007.000, beralamat diJalan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00247/NKEB/WPJ.20/2017, tanggal 9 Februari 2017, tentangHalaman 3 dari 8 halaman.

/2017, tanggal 9 Februari 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00940/107/14/007/15, tanggal 26 November 2015, Masa Pajak JanuariHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 169/B/PK/Pjk/20192014, atas nama Penggugat, NPWP: 01.353.306.2007.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00247/NKEB/WPJ.20/2017, tanggal 9 Februari 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (

Putusan Nomor 3008/B/PK/Pjk/2018Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa, Penggugat mohon keadilan dengan mengajukan Gugatanterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor:KEP00246/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9 Februari 2017 PerihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak;Bahwa alasan Tergugat tidak sesuai dengan substansi dari ketentuanyang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor:PER24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanDirjen Pajak Nomor: PER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran, Tata CaraPengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara PembatalanFaktur Pajak, maka Penggugat mengusulkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar Surat Keputusan Tergugat Nomor:KEP00246/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan

Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak, dapatdibatalkan demi hukum:;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 3 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.89076/PP/M.XIIB/99/2017, tanggal 22 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00246/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9Februari 2017 tentang

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor:KEP00246/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014Nomor 00945/107/14/007/15 Tanggal 26 November 2015Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas nama PT. Suryaindah Nusantarapagi, NPVWP01.353.306.2007.000, beralamat di JI.

/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanHalaman 4 dari 8 halaman.

/2017, tanggal 10Maret 2017, perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakHalaman 1 dari 8 halaman.

Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00360/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01029/107/14/007/15 tanggal 10 Desember 2015 yangdibetulkan melalui Keputusan Tergugat Nomor: KEP00063/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23 September 2016 atas nama: PTBorneo Indah Marjaya, NPWP 01.760.732.6007.000

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00360/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017Halaman 3 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor: 01029/107/14/007/15 tanggal10 Desember 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor: KEPO0360/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil