BAGOES SOEPRAYOGO, S.E., dan Terdakwa Il.TONY BAHARAWAN, S.E., MSA., tidak terbukti bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPJuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;2. Membebaskan Terdakwa I.

., terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama danberlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPJuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.

., tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 57/ Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby. tanggal 30September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.Sby. tanggal 18Juni 2013;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa . BAGOES SOEPRAYOGO, S.E., dan Terdakwa Il.TONY BAHARAWAN, S.E., MSA., telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi;2.

Sby, tanggal 30 September 2013 JunctoPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 07/Pid.Sus/ 2013/PN.Sby, tanggal 18 Juni 2013 sebagaiberikut :KEBERATAN PERTAMA.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sertaMahkamah Agung RI telah melakukan kesalahan dalam mengadili perkara inikarena putusannya tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup;a.

No. 204 PK/PID.SUS/2017Bahwa alasanalasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b poin 1 serta poin 2 tersebut sama sekalitidak diperiksa dan dipertimbangkan, oleh karena itu dalam memutus perkarayang dimohonkan Peninjauan Kembali ini Pengadilan Tingkat Pertama danTingkat Banding hingga Tingkat Kasasi tidak didasarkan pada pertimbanganyang cukup;KEBERATAN KEDUA.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1)KUHP ; 222 e eee eee ee eee eee eee eee eensIII. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 27Nopember 2008, No.Reg.Perkara : PDS25/SRG/ 09/2008, yangpada pokoknya sebagai berikut1. Menyatakan terdakwa Ir. GAOS S.

Pasal 18Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP dalam DakwaanPrimair ;5 . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

GAOS MISBACH, MM BinH.MISBACHUDIN terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana *Korupsi yangdilakukan secara berlanjut ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut olehkarena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundan denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta2arupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan terdakwa menjalani pidanakurungan selama 6 (enam)bulan ;5 3.

Februari 2009, Nomor : 780/Pid.B/2008/PN.Srg,Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggarPasal 3 Jo.Pasal 18 Undang Undang R.I No.31 Tahun 1999 Jo.Undang Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Undang Undang No.20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 21, Pasal27, Pasal 193 (1), Pasal 197 ayat (1) dan (2), Pasal 241serta Pasal 242 KUHAP dan Pasal Pasal lain dari UndangUndang yangbersangkutan ; 1. Menerima Permintaan banding dari JaksaPenuntut Umum ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan NegeriSerang tanggal 3 Februari 2009 Nomor780/Pid.B/2008/PN.SRG, yang dimintakanbanding tersebut ; 3.

Menyatakan terdakwa NUR INDAH MUBARAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI; 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;5.

Sus/TPK/2015/PN.Mam.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertamayang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraatas nama terdakwa sebagai berikut :Nama lengkap : NUR INDAH MUBARAKTempat lahir : MamujuUmur / Tgl.

/Pky/Ft.1/08/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya MajelisHakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskansebagai berikut:MENUNTUT:Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa NURINDAH MUBARAK memutuskan:1.

Menyatakan Terdakwa NUR INDAH MUBARAK tidak terbuktisecara sah menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan bUndangUndang Nomor 31 4Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 20013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;.

Menyatakan Terdakwa NUR INDAH MUBARAK terbuktibersalah secara sah menurut hukum melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiuraikan dalam Dakwaan Subsidiair ;.

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencargencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2.

No. 2367 K/Pid.Sus/2012bila ada pelanggaran mengenai spesifikasi atau pelanggaran tentang bestekadalah merupakan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa dihubungkan dengan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimaka akan terjadi pertentangan karena dalam Pasal 14 UndangUndangTindak Pidana Korupsi menyebutkan :setiaop orang yang melanggar ketentuan UndangUndang yang secarategas

menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang in?

;Bahwa dengan demikian Pembuat UndangUndang telah dengan tegasmengatur kalau dalam UndangUndang tersebut tidak menyebutkan bahwapelanggaran dalam UndangUndang tersebut bukan korupsi makapelanggaran terebut tidak dapat dibawa ke ranah korupsi ;Bahwa dengan demikian setiap tindakan ataupun perbuatan yang dapatmenimbulkan kerugian bagi Negara ataupun perekonomian Negara tidaklahsecara mutlak harus di bawa ke ranah korupsi, seolaholah Pasal 2 danPasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah

No. 2367 K/Pid.Sus/2012pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengamankanpembangunan akan menjadi bias.

Kepentingan umum terlayani ;Di dalam berbagai yurisprudensi yang tetap, dapat kita simak bahwapraktek peradilan dalam perkara korupsi telah menggunakan prinsipmateriele wederrechttelijkheid dalam tindak pidana korupsi, kami kutipputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 01. K/ KR/1973 yang menyebutkan : bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 45/ 1972/ Pid./PT.

Menyatakan Terdakwa DWI PRAYOGI, SE BIN HADI SUMARDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI PRAYOGI, SE BIN HADI SUMARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) Tahun dan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh jita rupiah ) apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 ( tiga ) bulan;3.

PUTUSANNomor: 64/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkatpertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : DWIPRAYOGI, SE., Bin HADI SUMARDI.Tempat lahir : Pati.Umur /tanggal lahir : 42 tahun/12 Juni 1969.Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat

., dalam bukunya Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbitan Sinar Grafika 2006,halaman 37 menjelaskan, bahwa oleh karena yang dapat memangku suatu jabatanatau kedudukan hanya orang perorangan, maka tindak pidana korupsi yang diaturdalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan,sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa Dr. Amiruddin, SH.

Sedangkan kesempatan adalah peluang yang dapatdimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalamketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnyayang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan54secara lisan sebagai Bendahara Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangandesa menggantikan Sdr. Ali Askuri yang meninggal dunia.

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban56BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan = yangmenyertakan modal Negara dan Perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan Perjanjian Negara;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999yang dimaksud dengan kata dapat* sebelum prasa merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakandelik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya

Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana, dan UndangUndang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan65Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan Peraturan Perundangudangan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa DWI PRAYOGI, SE BIN HADI SUMARDI terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;2.

Penuntut Umum, sejak tanggal April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;DesPerpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri,sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri,sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013;.

Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi, sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013;. Perpanjangan ke2 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi, sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013;. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;Hal. dari 67 hal. Put. No. 828 K/Pid.Sus/20148.

Primair yaitu melanggar : Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL HAMID BIN MASTURdengan pidana :e Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwamenjalani tahanan

No. 828 K/Pid.Sus/20147 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan TinggiBanjarmasin Nomor : 18/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM.tanggal 20 Nopember 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :46Menerima permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dan PenuntutUmum ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 17 September2013

Selanjutnya, Judex Facti Majelis HakimTingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.TPK.BJM tanggai 20 Nopember 2013 menjatuhkan pidana tambahanberupa uang pengganti sebesar Rp.767.942.893, (tujuh ratus enam puluh tujuh jutasembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), apabilaTerdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu (satu) bulan setelah

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda, sejak tanggal 5 Mei 2015 s/d tanggal 3 Juni 2015 ;4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal tanggal 4 Juni 2015 s/d tanggal 2Agustus 2015 ;Hal. dari 23 hal. Put.

diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;3.

Menyatakan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaansubsidair ;4.

No. 20/Pid.Tipikor/2015/PT.SMRe Bahwa perihal keberatan memori banding Penuntut Umum Tanggal 10November 2015 in prinsip secara substansial sependapat denganpertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Pertama No.26/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr tertanggal 16September 2015 in cassu, maka pertimbangan hukum terhadapnya akandianggap sebagai kesatuan dengan pertimbangan Majelis Hakim TinggiTindak Pidana Korupsi pada Tingkat banding terhadap putusanpengadilan tindak pidana korupsi pada

UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, dan Undangundang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi, Undangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturanlain yang terkait;MENGADILI:1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda No.26 /Pid.SusTPK/2015/PN.SmrTanggal 16 September 2015 atas nama

Menyatakan Terdakwa I Joko Muhammad Dahlan Bin Sumarji dan Terdakwa II Wahyudi Bin Minto Diyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ; 2.

Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.. Menyatakan Terdakwa JOKO MUHAMMAD DAHLAN BIN SUMARJI dan Terdakwa WAHYUDIBin MINTO DIYONO bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaim ana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

IndriantoSenoeadji dalam bukunya Korupsi Dan Hukum Pidana tahun 2001 menyatakan bahwa perbuatanpidana korupsi dari pelaku aktual seperti halnya dalam tindak pidana korupsi adalah Law Visibilityyaitu perbuatan korupsi itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yangrutin, melibatkan professional dan sistim organisasi yang kompleks;Menimbang, bahwa menurut Robert Klitgaard dalam bukunya Controling Coruption 1991menyatakan bahwa korupsi merupakan salah satu masalah paling

JurAndi Hamzah, dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional daninternasional, edisi 2007, menyatakan, secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan,kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, yang kemudianpengertian ini dapat bervariasi sesuai dengan waktu, tempat dan bangsa;Menimbang, menurut Cuse Prayudi,S.H., dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi dipandangdalam berbagai aspek (September 2010) bahwa modus operandi penyimpangan keuangan

merupakandelik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsurunsur perbuatan yangdirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 disebutkanbahwa dalam UU ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai findak pidana formil.Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam UU ini,meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi

sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang No. 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundangundangan lain yang berkenaandengan perkara ini;MENGADILI:1.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11Desember 2014 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Drs. SUHRAWARDY bin H. AKMAL PASHA, SH.tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

AKMAL PASHA, SHtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Nomor:....yang dibuat olehPanitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2015, PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2015 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28April 2015;Membaca

Terlepas dari alasanalasan kasasi, Judex Facti telah salah menerapkanhukum dalam mengadili Terdakwa, putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalembang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana dalam dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dalamdakwaan Subsidair dan karena itu dijatuhi

., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;2. Membebaskan Terdakwa BENEDIKTUS BAHAN KELEN, S.T., oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;3. Memerintahkan supaya Terdakwa BENEDIKTUS BAHAN KELEN, S.T., dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kupang ;4.

PUTUSANNomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN.KpgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Benediktus Bahan Kelen, S.T.Tempat Lahir : LamawalangUmur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 Juni 1980Jenis Kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat

Menyatakan bahwa Terdakwa BENEDIKTUS BAHAN KELEN, S.T., tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaanprimar yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64ayat (1) KUHP;2. Membebaskan Terdakwa BENEDIKTUS BAHAN KELEN, S.T., oleh karena itu daridakwaan primair tersebut;3.

., tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaanprimair yang diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP;4.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidanaJo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST. selaku Anggota PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung KantorBappeda Kabupaten Nagekeo

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor41/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg

Makassar sejak tanggal 06Oktober 2011 s/d tanggal 04 NevemberPerpanjangan Penahanan Oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 05 November 2011 s/dtanggal 03 Januari 2012; e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTinggi Makassar sejak tanggal 04 Januari 2012s/d tanggal 02 FebruariPara terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar di dampingi Penasihat Hukumnya:1.

Pasal 18 ayat(1) Sub a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; ~~~~~~~~SUBSIDAIRBahwa terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd (selaku PejabatPembuat Komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunanlanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo TahunAnggaran 2008) dan terdakwa Drs. H.

Pasal 18ayat (1) Sub a dan b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanHal. 27 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks28atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair JaksaPenuntut Umum jee ccc ec ceo2.Membebaskan Terdakwa I DRS. SURIADI, M.Pd dan TerdakwaIl DRS. H.

ANDI ADAM HASAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi ""secara bersamasamadengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Suba dan b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

NO.31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU.RI NO.20 Tahun 2001 tentang perubahanatas, UU.RI.NO.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP, UU.RI.No.46Tahun 2009. Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sertaketentuan Perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADItLI1.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

No. 1038 K/Pid.Sus/2015Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,sebagaimana dalam dakwaan Primair ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADNAN berupa pidana penjaraselama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;.

tercela yangmenurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana ;Dalam UndangUndang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegassebagai tindak pidana formal.

Hal ini sangat penting untuk pembuktiandengan rumusan secara formal yang dianut dalam UndangUndang ini,meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindakpidana korupsi tetap diajukan kepengadilan dan tetap dipidana ;Berdasarkan penjelasan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Bab Ilpasal demi pasal, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : yang dimaksuddengan Secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup perbuatanmelawan

Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa ADI MUKHLIS Bin H.

Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangHal. 25 dari 58 hal. Put. No. 2565 K/Pid.Sus/201 1Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana ;LEBIH SUBSIDAIRBahwa Terdakwa ADI MUKHLIS Bin H.

Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSungai Penuh tanggal 14 Juli 2011 sebagai berikut :1. Menyatakan ADI MUKHLIS, SH Bin H.

ADNAN ILYAS terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan, Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturHal. 37 dari 58 hal. Put. No. 2565 K/Pid.Sus/201 1dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana termuat dalamdakwaan Primair ;2.

ADNAN ILYAS, terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI MUKHLIS, SH BIN H.

M E N G A D I L I Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 16 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut dalam amar putusannya, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa MOHAMAD YUSRAN MANAN, ST alias YUSRAN alias UCAN, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;4.

SALINANPUTUSANNomor 5/Pid.SusTPK/2017/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindakpidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:1. Nama Lengkap. Tempat lahir. Umur/Tgl. Lahir. Jenis kelamina F&F W PP. Kewarganegaraan/Kebangsaan6. Tempat tinggal7. Agama8.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 21 Maret 2017, Nomor5/Pid.SusTPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;2.

sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Terdakwa MOH.

sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi, serta UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHalaman 48 dari 52 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2017/PT PALHukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permintaan banding yang diajukan

Menyatakan Terdakwa MOHAMAD YUSRAN MANAN, ST alias YUSRANalias UCAN, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan LebihSubsidair;4.