KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI., 2. WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI;

MUHARSON, SH VS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 03 PAKAN KURAI, KECAMATAN GUGUK PANJANG, KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA;

., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 67, RT 01/ RW 01,Kelurahan Campago lIpuh, Kecamatan Mandiagin KotoSelayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat,pekerjaan Karyawan Swasta, bertindak selaku orang tua dariFadilah Putri, kKewarganegaraan Indonesia, siswi SekolahDasar Negeri 03 Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang,Kota Bukittinggi;Dalam hal ini diwakili oleh Irma Suarti, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Advokat/Pengacara

,jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pada SekretariatDaerah Kota Bukittinggi, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 421/489.SDNO3GP/2019,tanggal 8 Oktober 2019;Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah: Rapor dan Profil Peserta Didik atas nama Fadillah Putri, NISN/NIS0109619306, Kelas III.D, Semester (Satu) ganjil, Tahun Pelajaran2018/2019, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Pakan Kurai,Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, tertanggal 22Desember 2018; Rapor dan Profil Peserta Didik atas nama Fadilah Putri, tanpaNISN/NIS, Kelas III.D, Semester Il (dua) genap, Tahun Pelajaran2018/2019, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Pakan Kurai,Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi

Bukittinggi, ditetapkan tinggal dikelas 3 (tiga), tertanggal 22 Juni 2018;4.

Putusan Nomor 570 K/TUN/2020Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, tinggal dikelas 3 (tiga),tertanggal 22 Juni 2018;6. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmenerbitkan kembali Rapor dan Profil peserta didik tahun pelajaran20182019 semester 1 (satu) ganjil dan semester Il (dua) genap atasnama Fadilah Putri kelas III.D Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 PakanKurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, yang menetapkannaik ke kelas IV;7.

Pemerintah Kota Bukittinggi Cq. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi (T)

Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja Rehab Los daging PasarBawah kota Bukittinggi no. 18/SPKPEMB/DPP/IX/2011 Tanggal19 September 2011;3. Menghukum Tergugat :a. Melaksankan pembayaran Rehab los daging PasarBawah kota Bukittinggi kepada penggugat sebesar Rp.120.085.905, (Seratus Dua puluh juta Delapan puluhLima Ribu sembilan ratus lima Rupiah);b.

Surat teguran No. 20/DPPPKK/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnyadisebut dengan bukti P6;7. Surat teguran No. 22/DPPPKK/X/2011 tanggal 15 November 2011diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnyadisebut dengan bukti P7;Halaman ke 17 dari 35 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2012/PN. BT188.

Surat teguran No. 32/DPPPKK/X/2011 tanggal 17 Desember 2011diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnyadisebut dengan bukti P8;9.

Surat ketetapan retribusi tahun 2011 diterbitkan oleh Kantor PelayananTerpadu Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut dengan bukti P12;13.Jadwal rehab los daging Pasar Bawah Kota Bukittinggi tanggal 24Agustus 2011 diterbitkan oleh CV.

No. 22/DPPPPK/X/2011 tanggal 15 November 2011 diterbitkanoleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnya ditandaidengan bukti T/PR16;17.Notulen rapat tanggal 6 Desember 2011 diterbitkan oleh DinasPengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnya ditandai dengan buktiT/PR17,18.Surat permohonan pembayaran termyn tanggal 7 Desember 2011diterbitkan oleh CV.

MASRULlawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, Berdudukandi Jalan Prof. Hazairin Nomor 15 Balakang Balok Bukalagpi en Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. H. DELNI HERISWA, S.H.,M.H., Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi?2. EZWARTI, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan PadaKantor Pertanahan Kota Bukittinggi ; Semuanya Beralamat di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, JalanProf.

Berdasarkan Surat Kuasa dariKepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Nomor626/13.75/600/V1/2010 tanggal 7 Juni 2010 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2. WALIKOTA BUKITTINGGI, Berkedudukan di Jalan Kusuma Bakti, GulaiBancah, Bukittinggi ; Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada :1. ISRA YONZA, S.H, Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota Bukittinggi ; 2.

RENI NOFRIANTI, S.H., Kasubag Perundangundangan padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;4. ARI TEGUH Y, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bukittinggi ;5. RICHIE PERMANA, Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bukittinggi ;Semuanya..........Semuanya Beralamat di Jalan Kusuma Bakti Gulai Bancah,Bukittinggi. Berdasarkan Surat Kuasa dari Walikota BukittinggiNomor : 180/1358/Hk , tertanggal 26 Juli 2010 ;Selanjutnya disebut sebagai TTERGUGAT II ;3.

YULIAS ZAMAN, SE yang sekarang telah dibaliknamakan keatas nama SALMI berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama PPAT Husna Misbah, SHNo. 223/MKS/1999 tanggal 29 Nopember 1999 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Bukittinggi ( Tergugat I ) ; Adapun alasan gugatan adalah sebagai berikut ; ALASAN GUGATAN ; 1.

Bukittinggi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, KepalaDISTAKO dan panitia tim konsolidasi lainnya serta Penggugat bersama kuasa hukum(SKANDAR KHALIL, SH), dimana dalam rapat tersebut sudah ada kesepakatanbahwa pihak Tergugat II berjanji akan mencari solusi yang terbaik danmenyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin serta tidak akan menerbitkan sertifikatbaru diatas tanah milik Penggugat;10.11.

DESMIWARTI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI

MASRUL vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI

., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi;EZWARTI, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan KotaBukittinggi;kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Jalan Prof.Hazairin, S.H Nomor 15 Bukittinggi, baik bersama sama maupun masingmasing atau sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor626/13.75/600/V1/2010 tanggal 7 Juni 2010 ;2 WALIKOTA BUKITTINGGL berkedudukan di jalan Kusuma Bakti, Gulai1Bancah, Bukittinggi, selanjutnya

Nomor 193 K/TUN/2011LENNY HARLINDA, S.H., M.H., Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;RENI NOFRIANTI, S.H., Kasubag Perundangundangan pada Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;ARI TEGUH Y, S.H., Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahBukittinggi ;RICHIE PERMANA, Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahBukittinggi ;kesemuanya beralamat di jalan Kusuma Bakti Gulai Bancah, Bukittinggi,berdasarkan surat kuasa dari

Bukittinggi, Kepala KantorPertanahan Kota Bukittinggi, Kepala DISTAKO dan panitia tim konsolidasilainnya serta Penggugat bersama kuasa hukum (ISKANDAR KHALIL, SH),dimana dalam rapat tersebut sudah ada kesepakatan bahwa pihak TergugatII berjanji akan mencari solusi yang terbaik dan menyelesaikan permasalahanini secepat mungkin serta tidak akan menerbitkan sertifikat baru diatas tanahmilik Penggugat ;Bahwa ternyata pihak Tergugat II sama sekali tidak pernah konsekuen dengankesepakatan yang telah dibuat

Bukittinggi dengan suratkeputusan DPRD Kota Bukittinggi No. 05/SK/DPRD/2000 tanggal 20 Maret 2000yang akan mengklarifikasi permasalahan penanganan/penyelesaian tanah By PassBukittinggi (akan Penggugat serahkan nantinya dalam acara pembuktian),yang dalam kesimpulan temuantemuan Pansus DPRD tersebut secara garisbesarnya menjelaskan antara lain ;1 Terdapat kekurangan pengembalian sebahagian tanah masyarakat ;2 Konsolidasi tanah By Pass dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan ;3 Telah terjadi pembuatan

YULIAS ZAMAN, SE yang sekarang telah dibaliknamakan keatas namaSALMI berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama PPAT Husna Misbah, SH No.223/MKS/1999 tanggal 29 November 1999, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Bukittinggi (Tergugat I) ;Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 363/ManggisGanting, GS No. 25/1999 Tanggal 8 Juni 1999 luas 1564 M2 atas nama 1. ADLINIDRIS, 2. SALMI, 3.

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI, vs. H. NAZARUDDIN, SKM., M.Kes., dkk

Alamsyahfuddin (P) >< Kepolisian Resort Kota Bukittinggi Dkk (T)

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejakputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini.Apabila Pengadilan Negeri Kota

Bukittinggi berpendapat lain mohon kiranyamemberikan putusan yang adil (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa di persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya1.

Wib, bertempat di Jalan By PassAnak Air Kota Bukittinggi, ketika korban (Alm) Erik Alamsyah dan Nasution Setiawan(saksi dalam perkara pidana No. 75/Pid.B/2012/PN BT), berada di depan kostberboncengan di atas sepeda motor yang tidak jalan, kemudian datang anggota Polisi dariPolsekta Bukittinggi Riwanto Manurung dan Deki Masriko (Tergugat III, V) daribelakang dengan jalan kaki, lalu korban Erik Alamsyah mengatakan kepada saksi NasutionSetiawan Lari dek ada polisi;Menimbang, bahwa kemudian (Alm) Erik

Muntarizal dan Tergugat VII DODI HARIANDI menghadang,kemudian Nasution Setiawan dan korban Alm Erik Alamsyah terjatuh ke kanan terlemparke jalan dan kepala (Alm) Erik Alamsyah mengenai besi pagar rumah orang dan dihimpitoleh sepeda motornya dan selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Kota Bukittinggi untukpemeriksaan;Menimbang, bahwa sesampainya di Polsek Kota Bukittinggi, (Alm) ErikAlamsyah diperiksa di ruangan opsnal, dan dalam pemeriksaan tersebut Tergugat II s/d VIImelakukan penganiayaan terhadap

Bukittinggi) selaku atasanTergugat II s/d VU, telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudPasal 1367 ayat (1) KUHPerdata;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdata, menyatakanbahwa: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atasperbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan orangorang yangmenjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barangbarang yang berada di bawahpengawasannya;Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai atasan

YAYASAN AQABAH KOTA BUKITTINGGI, ; SAIDAH, S.Pd, DEWI, S.Pd, dkk.

VIYA INDRIYANI VS PT DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA BUKITTINGGI

Terbanding/Tergugat I : KPKNL Kota Bukittinggi
Terbanding/Tergugat II : PT BNI Kota Bukittinggi

Penggugat:
Rusdy Nurman
Tergugat:
1.Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi
2.Ketua DPRD Bukittinggi
3.Walikota Kota Bukittinggi

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI2. NURMANIS

Pemuda No. 15 A RT/RW 003/005,Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, KecamatanGuguk Panjang, Kota Bukittinggi; Bertindak sebagai Anggota Kaum; 5. RAHMI AKBARI CHOFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat tinggal JI. Nauman Djamil Dt.

MangkutoAmeh No. 50 RT/RW 001/001, Kelurahan Koto Selayan,Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi; Bertindak sebagai Anggota Kaum; Dalam hal ini memberikan kuasa kepadaIRMA SUARTI, S.H, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantoradvokat/Pengacara IRMA SUARTI, S.H, samping MesjidALFalah Jambu Air, Kota Bukittinggi, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 08/S.K/IR/2016, tanggal 18November 2016; Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;MELAWAN1.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di JL.Prof. Hazairin S.H. No. 15, Kota Bukittinggi, ProvinsiSumatera Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUNPDGHalaman 21. H. DELNI HERISWA, S.H, M.H. KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflikdan Perkara Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi; 2.

, dahulu tercatat atas nama NAZARUDDIN TK LUBUAK, terakhir tercatatatas nama NURMANIS, yang terletak di Kelurahan Pulai Anak Air, KecamatanMandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat; B.

Bukittinggi, Provinsi Sumatera Baratoleh Penyelidik Polsek Kota Bukittinggi; 2.

MITRA SAKINAH CONSULTANT VS KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI;

., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota Bukittinggi;2 NENTA OKTAVIA, SSTP, MPA, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;3 YUDY ANDRY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Bukittinggi;4 ARI TEGUH Y, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum

dan HAM SekretariatDaerah Kota Bukittinggi;Halaman 1 dari 21 halaman.

penandatanganan kontrakantara Penggugat selaku penyedia jasa dengan Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Bukittinggi yang diwakili oleh Ir.

Bukittinggi Nomor188.45/DISBUDPAR/BUDPARPAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016,Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PenggunaAnggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor188.45/DISBUDPAR/BUDPARPAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016,Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;Halaman 12 dari 21 halaman.

Putusan Nomor 272 K/TUN/2017Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Bukittinggi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PenggunaAnggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi Nomor188.45/DISBUDPAR/BUDPARPAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016,Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;4.

Penggugat:
HASNON
Tergugat:
KEPALA BADAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Daerah Kota Bukittinggi;3 Yulia, S.H. : Kasubbag PerundangUndanganNIP. 19780713 200901 2 004 Pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota Bukittinggi;4 Popy Maylisa, S.Sos. : Kasubbag Dokumentasi danNIP. 19811211 200501 2 007 Penyuluhan Hukum Pada BagianHukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Bukittinggi;5 Devi Primawita, S.E. : Fungsional Umum Pada BagianNIP. 19750519 200212 2 002 Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Bukittinggi;6 Richie Permana, S.H. : Fungsional Umum Pada BagianNIP. 19831017

pada tanggal 8 Juni 2018;g Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Penggugat telahmelakukan pembayaran Uang Wajib Tahunan Tahun 2018 kepadaPemerintah Kota Bukittinggi melalui Bendahara Penerima/BendaharaPenerimaan Pembantu Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagaimanaTanda Bukti Pembayaran Seri A Nomor Bukti No. 009724 dariYNIZAR/HASNON, Alamat Simp.

Hasnon (Fotokopi sesual fotokopi) ;Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LaporanKeuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran2015, Nomor : 25.B/LHP/XVIII.PDG/65/2016, tanggal 25Mei 2016 ( fotokopi sesuai asli) ;Surat Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi kepadaPemilik/Penyewa Toko (Hak Guna Bangunan diatas TanahHak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi)Nomor : 030/775/BK.06/2018 tanggal 5 Juli 2018, PerihalUndangan ( Fotokopi sesuai asli) ;Daftar Hadir Undangan, tanggal 12 Juli 2018 (

Fotokopisesuail asli) ;Surat Ketetapan Penerimaan Daerah Tahun 2018 olehKepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Nomor : 0057tanggal 14 September 2018, atas nama 1.

Bukittinggi beriringan dengan saksimenerimanya sekitar bulan September 2018; Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan pedagang lainnya adamenerima undangan dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan menerimaKetetapan pembayaran yang dikeluarkan Badan Keuangan Kota Bukittinggi; Bahwa saksi menerangkan Hasnon telah membayar sesuai suratPenetapan Pembayaran yang diterimanya yang besarnya hampir samadengan saksi sekitar tujuh jutaan; Bahwa saksi menerangkan alasan Penggugat dan pedagang lainnya yangtelah

Menyatakan batal Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/ DISBUDPAR/ BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;---------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi No: 188.45/DISBUDPAR/BUDPAR-PAR/2016, Tanggal 23 Februari 2016, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi;----------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang mencabut Penggugat dari pencantuman Daftar Hitam Nasional;------------------------5.

MITRA SAKINAH CONSULTANTLAWANKEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Nomor : 525/7-13.75/XI/2016, Hal : Pemecahan Sertipikat, Tertanggal 22 November 2016 yang ditujukan kepada Yth : Sdri Novi Ariyani Syafitri, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Yarmen Eka Putra & Rekan qq. Yosita Komala Santi dan Zalfi, Jl. Veteran Simpang Lampu Merah, Jirek di Bukittinggi;----------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Nomor : 525/7-13.75/ XI/2016, Hal : Pemecahan Sertipikat, tertanggal 22 November 2016 yang ditujukan kepada Yth : Sdri Novi Ariyani Syafitri, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Yarmen Eka Putra & Rekan qq. Yosita Komala Santi dan Zalfi, Jl. Veteran Simpang Lampu Merah, Jirek di Bukittinggi;------------------------4.

ZALFILAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI

ZALFl, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kubu Ateh,RT.007/RW.001, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, KecamatanMandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat,Pekerjaan Pedagang; 2200222 2022220 =>Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:1. YARMEN EKA PUTRA, S.H.;""2. HARMEN, S.H.j22 22222 nnn ne nnn nnn nn cence ence3.

.++ PARA PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, Tempat Kedudukan diJalan Prof. Hazairin, S.H. No. 15, Kelurahan Belakang Balok,Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, ProvinsiSumatera Barat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;1. H. DELNI HERISWA, S.H.

., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Plt.Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Tempat TinggalJalan Kusuma Bhakti Nomor. 54 RT.009/RW.002, KotaBukittinQQl; 222 nn nn nnn nen nn nnn nen nn enn2. TIN GUSTIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiKantor Pertanahan Kota Bukuttinggi, Kepala Sub.

Nomor. 15, Kota Bukittinggi, SumateraBarat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 252/SK13.75/X1I/2016, tanggal 21 Desember 2016 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang denganNomor: 10/SK/31/II/2017/PTUNPDG, tertanggal 8 Pebruari 201 7;Untuk selanjutnya disebut Sebagai.............

Kewenangan Mengadili Ptun;Nama Pejabat yang mengeluarkan objek gugatan adalah Kepala KantorPertanahan Kota Bukittinggi, Tempat Kedudukan Jl. Prof. Hazairin No. 15Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, maka Kewenangan mengadiliadalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;: Teriggang Walt jqs

Penggugat:
EFRIANTO
Tergugat:
PT.DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA BUKITTINGGI

SOETRISNO (P) >< Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi (T)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, Qq Pengguna AnggaranKegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Representatif DinasPekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013, beralamat diJalan Ombilin Nomor 169, Belakang Balok, Kota Bukittinggi;Untuk selanjutnya disebut Tergugat ;2.

Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Pengadaan LanjutanPembangunan Gedung Parkir Representatif Dinas Pekerjaan Umum KotaBukittinggi Tahun Anggaran 2013, beralamat di Jalan Ombilin Nomor169, Belakang Balok, Kota Bukittinggi;Untuk selanjutnya disebut Tergugat II;Tergugat dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Herriman, SH.M.Hum, dkk, untuk selanjutnya disebut Para Tergugat.Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah membaca surat gugatan tanggal 4 Juni

Penggugat:
YARLIS
Tergugat:
KEPALA BADAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

SekretariatDaerah Kota Bukittinggi;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawalNegeri Sipil, memilin alamat atau berkantor di Kantor SekretariatDaerah Kota Bukittinggi Jalan Kusuma Bakti Nomor 1, Bukit GulaiBancah, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;Halaman 2 dari 36 halamanPutusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.PDGBerdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 030/680/BK/2019, tanggal 11September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Padang tanggal 17 September

SimpangAur Dalam Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;c.

Bukittinggi ke tanggal 1 Januari 2018.

Bukittinggi, yang menyatakan :Pasal 110.

(fotokopi sesuaifotokopi);Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LaporanKeuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran2015, Nomor : 25.B/LHP/XVIII.PDG/65/2016, tanggal 25Mei 2016, halaman 9 sampai dengan halaman 14 .(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor030/775/BK.06/2018, tanggal 5 Juli 2018, kepadaPemilik/Penyewa Toko (Hak Guna Bangunan diatasTanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bukittinggi.