Ditemukan 129 data
133 — 37
61 — 0
Menetapkan Barang Bukli berupa; 204 Promise KSP Bangun Jaya Makmur Dokumen bukti permohonan pinjaman, peminjaman, pencairan uang Kas KSP Bangun Jaya Makmur kepada nasabah lewat Terdakwa; 6 (enam) lembar dokumen hasil audit tanggal 28 Pebruari 2014 KSP Bangun Jaya Makmur (Rekap Penyelewengan keuangan kas KSP Bangun Jaya Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 21.937.000,-); 1 (satu) lembar dokumen tambahan hasil audit tanggal 08 Maret 2014 KSP bangun
Jaya Makmur (Rekap Penyelewengan keuangan kas KSP Bangun Jaya Makmur yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.348.000,-); Selembar surat pemyataan pengakuan sdr.
27 — 8
.- 2(dua)lembar data penyelewengan keuangan nasabah fiktif.Dikembalikan kepada KSP Prima Dana Mulya ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Menetapkan barang bukti berupa :e 19(sembilan belas) lembar bukti pinjaman nasabah (promise).e 1(satu) lembar penyelewengan (angsuran yang tidak disetor kekasir).e 34 (tiga puluh empat) lembar bukti pinjaman nasabah (promise)fiktif.e 2(dua)lembar data penyelewengan keuangan nasabah fiktif.Dikembalikan kepada KSP Prima Dana Mulya ;6.
62 — 8
ADYA BAGUS GINANJAR Bin TONI AGUS PURNOMO;- 1 (satu) lembar dokumen hasil audit tanggal 3 oktober 2014, KSP Bangun Jaya Makmur (rekap penyelewengan keuangan Kas KSP Bangun Jaya Makmur yang dilakukan oleh sdr.
Menyatakan barang bukti berupa:e 36 promise KSP Bangun Jaya Makmur. dokumen bukti permohonan pinjaman,peminjaman, pencairan uang kas KSP Bangun Jaya Makmur kepada nasabah lewat sdr.ADYA BAGUS GINANJAR Bin TONI AGUS PURNOMO,;e 1 (satu) lembar dokumen hasil audit tanggal 3 oktober 2014, KSP Bangun JayaMakmur (rekap penyelewengan keuangan Kas KSP Bangun Jaya Makmur yang dilakukanoleh sdr.
Nama nama tersebut terdakwa tulis dalam promes kemudiandiajukan ke pimpinan koperasi, setelah disetujui pimpinan lalu uang terdakwa ambil darikasir dan tanpa seijin koperasi digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa (tidak diberikanpeminjam/nasabah).Pada tanggal 3 Oktober 2014 RULI YUDIANTO slaku pimpinan Cabang danYOYOK PRANOTO Pengawas KSP Bangun Jaya Makmur melakukan audit terhadapkeuangan koperasi dan akhirnya menemukan penyelewengan keuangan sebesarRp.4.202.000,00 (empat juta dua ratus dua
keuangan Kas KSP Bangun Jaya Makmur yang dilakukanoleh sdr.
Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagaibarang bukti dalam perkara lain.Menimbang. bahwa barang bukti berupa:e 36 promise KSP Bangun Jaya Makmur, dokumen bukti permohonan pinjaman,peminjaman, pencairan uang kas KSP Bangun Jaya Makmur kepada nasabah lewat sdr.ADYA BAGUS GINANJAR Bin TONI AGUS PURNOMO,; 1 (satu) lembar dokumen hasil audit tanggal 3 oktober 2014, KSP Bangun JayaMakmur (rekap penyelewengan keuangan Kas KSP Bangun Jaya Makmur yang dilakukanoleh sdr
Menetapkan barang bukti berupa ;e 36 promise KSP Bangun Jaya Makmur. dokumen bukti permohonan pinjaman,peminjaman, pencairan uang kas KSP Bangun Jaya Makmur kepada nasabah lewat sdr.ADYA BAGUS GINANJAR Bin TONI AGUS PURNOMO,; 1 (satu) lembar dokumen hasil audit tanggal 3 oktober 2014, KSP Bangun JayaMakmur (rekap penyelewengan keuangan Kas KSP Bangun Jaya Makmur yang dilakukanoleh sdr.
82 — 18
Sos Bin CHAMSAH : Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi yang berkaitan dengan dugaan adanyatindak pidana Korupsi / penyelewengan Keuangan milk PD BKK Kendal Kotayang dilakukan terdakwa Pulanggeni. Bahwa keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar. Bahwa dalam memberi keterangan tidak ada tekanan, paksaan maupun aniaya daripenyidik. Bahwa saksi adalah Direktur Utama PD BKK Kendal Kota.
HADI RISWOYO :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi yang berkaitan dengan dugaan adanyatindak pidana Korupsi / penyelewengan Keuangan milk PD BKK Kendal Kotayang dilakukan terdakwa Pulanggeni.Bahwa keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar.Bahwa dalam memberi keterangan tidak ada tekanan, paksaan maupun aniaya daripenyidik.Bahwa Terdakwa jabatannya adalah Kabid Pemasaran dan tugasnya di bagian
SARMO :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi yang berkaitan dengan dugaan adanyatindak pidana Korupsi / penyelewengan Keuangan milk PD BKK Kendal Kotayang dilakukan terdakwa Pulanggeni.Bahwa keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar.41Bahwa dalam memberi keterangan tidak ada tekanan, paksaan maupun aniaya daripenyidik.Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman di PD.
DARMADI SETIAWAN Bin FX SETYO :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi yang berkaitan dengan dugaan adanyatindak pidana Korupsi / penyelewengan Keuangan milk PD BKK Kendal Kotayang dilakukan terdakwa Pulanggeni.Bahwa keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar.Bahwa dalam memberi keterangan tidak ada tekanan, paksaan maupun aniaya daripenyidik.Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman uang di PD.
SANWAN :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;43Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi yang berkaitan dengan dugaan adanyatindak pidana Korupsi / penyelewengan Keuangan milk PD BKK Kendal Kotayang dilakukan terdakwa Pulanggeni.Bahwa keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar.Bahwa dalam memberi keterangan tidak ada tekanan, paksaan maupun aniaya daripenyidik.Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman uang di PD.
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
B01/Q.2.12/Dek.3/06/1997 perihal permintaan keterangan sehubungandengan adanya laporan penyelewengan keuangan dalam pembangunanSMUN Plampang tanggal 23 Juni 1997 ;Surat dari CV Arafah tertanggal 30 Juli 1997 pada M.
B01/Q.2.12/Dek.3/06/1997 perihal permintaan keterangan sehubungandengan adanya laporan penyelewengan keuangan dalam pembangunanSMUN Plampang tanggal 23 Juni 1997 ;Surat dari CV Arafah tertanggal 30 Juli 1997 pada M. Nukman ;Hal. 9 dari 16 hal. Put.
PT. PERKASA ADIGUNA SEMBADA
Tergugat:
SAPTRI KUSNURBAYANI
66 — 75
Bahwa Tergugat adalah bekas karyawan Penggugat yang karenamelakukan penyelewengan keuangan telah dikeluarkan dari PT. PerkasaAdiguna Sembada;3. Bahwa penyelewengan keuangan yang dilakukan Tergugat adalahsebagai berikut:Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 693/Padt.G/2018/PN Jkt.Utra. Membuat, mengubah dan mengirimkan PO atas nama PT. PerkasaAdiguna Sembada tanpa diketahui direksi;b.
rupiah) setiap bulan,akan tetapi Tergugat hanya melakukan cicilan ke1 sebesar Rp.5.000.000, (limajuta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi bernamaBeni Nurafiat, Inne Mulyani, Puspita Sari, yang menerangkan Tergugat bekerjasebagai General Manager di PT.Perkasa Adiguna Sembada, yang beralamat diRukan Villa Gading Indah A1/3A, Jalan BGR Boulevard, Kelapa Gading Barat14241, dan Tergugat dalam menjalankan pekerjaannya seharihari telahmelakukan penyelewengan
keuangan PT.Perkasa Adiguna Sembada dengancara: (1).Membuat, mengubah dan mengirim PO atas nama PT.PerkasaAdiguna Sembada tanpa sepengetahuan Direksi, (2).Membuat, menggantidan menghilangkan dokumen pembayaran para supplier, (3).Merubah datarekap dan laporan surat jalan, serta merubah nilai pada kwitansi tagihan,(4).Membuat penyelesaian TDP (Tagihan Dalam Proses) dimana dalampengajuan pembelian barang tidak sesuai, (5).Mengalinkan uang perusahaanyang peruntukkannya untuk membayar supplier tetapi
54 — 1
SUNADI; Dokumen Audit KSP Bangun Jaya Makmur (Rekap Penyelewengan Keuangan Kas KSP Bangun Jaya Makmur yang dilakukan oleh Sdr. SUNADI sebesar Rp. 20.571.000,-); 24 (dua puluh empat) lembar Kwitansi penyalahgunaan uang kantor oleh Sdr. SUNADI hingga total Rp. 20.571.000,-.Dikembalikan kepada KSP Bangun Jaya Makmur6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
38 — 12
Ketut Bagiadha Rayon II;Bahwa dalam audit tersebut ditemukan selisih keuangan sejumlahRp.1.996.914.157, ( satu Milyar sembilan ratus sembilan puluh enamjuta sembilan ratus empat belas seratus lima puluh tujuh rupiah);Bahwa audit dilakukan dari Tanggal 20 Juli 2012 s/d Tanggal 3September 2012; di mana ditemukan bahwa Terdakwa tidakmenyetorkan sebagian atau seluruh hasil penjualan BBM;Bahwa penyelewengan keuangan yang dilakukan Terdakwa sejakTanggal 1 Januari 2011 s/d Tanggal 30 Juni 2012; yaitu:1.
penanggungjawab keuangan milik KetutBagiadha Group;Bahwa tugas saksi diantaranya menerima setoran penjualan BBM danmelaporkan pada Terdakwa secara bulanan serta melaporkan pada Ketut Bagiadha;Bahwa besaran jumlah uang yang diserahkan pada Terdakwa tidaktentu; tergantung dari hasil penjualan pada saat itu; dengan mekanismehasil penjualan dari jam 07.00 s/d jam 13.00 disetorkan ke rekeningBank atas nama Ketut Bagiadha,; sedang penjualan dari jam 13.00 s/djam 19.00 diserahkan pada Terdakwa;Bahwa mengenai penyelewengan
keuangan yang dilakukan olehTerdakwa saksi tidak tahu; hanya mendengar kalau pada saat diauditterdapat selisin Rp.1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);SAKSI: MOHAMMAD SOLEHAN.Bahwa apa yang saksi terangkan di muka penyidik adalah sudah benar;Bahwa saksi di perusahaan milik Ketut Bagiadha Group adalah sebagaipekerja di SPBU Kediri sebagai penanggungjawab sementara kegiatanoperasionanya; setelah penanggungjawab sebelumnya adalah GustiNgurah Bagus Parama Wangsa;11Bahwa Terdakwa adalah
sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dapatlah terpenuhinya;oleh karena uang milik KETUT BAGIADHA yang berada di Bank BCA dan BankMandiri hingga berjumlah keseluruhannya Rp.1.143.585.000, (satu milyarseratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa ada ijin dari KETUTBAGIADHA; bahkan menurut hasil audit Independen/Publik ABDUL HAMID &KHAERUNNAS keseluruhan kerugian di perusahaan KETUT BAGIADHA GROUPsebagai akibat dari penyelewengan
keuangan di perusahaan KETUT BAGIADHAGROUP yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp.1.996.914.157, (satu milyarsembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribuseratus lima puluh tujuh rupiah);Menimbang, bahwa unsur barang tersebut berada dalam tangannyabukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang menguasaannyaterhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karenapencarian atau karena upah untuk itu, juga terpenuhi; oleh karena Terdakwadiangkat sebagai pekerja
63 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUBAIDAH BAWASDA 5.000.000, 2.000.000, 7.000.000,JUMLAH 200.550.000, 81.000.000, 281.550.000, Sehingga nampak jelas bahwa terjadinya penyelewengan keuangan baik kreditUsaha Dagang maupun Usaha Kredit pada Pusat Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (PKPRl) Pamekasan sejak tahun 2002 yang permodalannyabersumber dari pihak ke Ill, Pengurus, dan APBD Il Kabupaten Pamekasanguna menjalankan Usaha Dagang (Usaha kredit kendaraan bermotor roda dua)dan Usaha Kredit, Perhotelan, Persewaan kursi dan terop pengantin
SUBAIDAH BAWASDA 5.000.000, 2.000.000, 7.000.000, JUMLAH 200.550.000, 81.000.000, 281.550.000, Sehingga nampak jelas bahwa terjadinya penyelewengan keuangan baik kreditUsaha Dagang maupun Usaha Kredit pada Pusat Koperasi Pegawai RepublikIndonesia(PKPRI)Pamekasan sejak tahun 2002 yang permodalannyabersumber dari pihak ke Ill, Pengurus, dan APBD Il Kabupaten Pamekasanguna menjalankan Usaha Dagang (usaha kredit kendaraan bermotor roda dua)dan Usaha Kredit, Perhotelan, Persewaan kursi dan terop pengantin
EFENDI SUTRISNO, M.M. selaku Bendahara PKPRIPamekasan, yang kesemuanya itu ia Terdakwa lakukan sematamata untukmenutupi terjadinya penyelewengan keuangan pada lembaga PKPRIPamekasan.Sehingga atas perbuatan diri Terdakwa Drs. EC.
(dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan beban bunga sebesarRp.81.000.000, (delapan puluh satu juta rupiah) sehingga total keseluruhanpenyimpangan keuangan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI)Pamekasan adalah Rp.743.632.350, ditambah Rp.281.550.000, adalahsebesar Rp.1.024.182.350, (satu milyar dua puluh empat juta seratus delapanpuluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terjadi sejak tahun 2002 ;Penyelewengan keuangan pada PKPRI Pamekasan tersebut baik padaUsaha
EFENDI SUTRISNO, M.M., selaku Bendahara PKPRI Pamekasan,yang kesemuanya itu ia Terdakwa lakukan sematamata untuk menutupiterjadinya penyelewengan keuangan pada lembaga PKPRI Pamekasansebagaimana yang juga ia Terdakwa lakukan terhadap buku kas masukkeluar/masuk besar, buku keluar dan Neraca akhir yang dibuat seolaholah tidakada tunggakan sejak tahun 2002.Sehingga atas perbuatan diri Terdakwa Drs. EC.
SOKHINAFAO NDRAHA
Tergugat:
1.BUPATI NIAS
2.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS
119 — 46
Keuangan Desadimungkinkan diperiksa secara pidana tergantung isu hukum yang menjadipermasalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas, bahwa padapokoknya permasalahan hukum administrasi yang menjadi perselisinan diantarapara pihak bersengketa adalah sebagai berikut:1.
KecamatanBawolato Kabupaten Nias, Tanggal 19 Desember 2019 atas namaSokhinafao Ndraha, (Vide bukti P2 = T1);Bahwa di ketahui dalam Keputusan in casu objek sengketa di keluarkanatas tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat DaerahKebupaten Nias Nomor 356.043/16/LHP/ITDA tanggal 30 September2019 Tentang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait dugaanIndikasi Penyelewengan Keuangan Desa TA. 2018 sertaPenyalahngunaan wewenang sebagai Kepala Desa SitolubanuaKecamatan Bawolato a.n.
Keuangan DesaTahun Anggaran 2018 serta penyalahgunaan wewenang sebagaiHalaman 63.
Tertanggal 30September 2019 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu (ODTT) atas Laporan Pengaduan Masyarakat TerkaitDugaan Indikasi Penyelewengan Keuangan Desa TA. 2018 SertaPenyalah Gunaan Wewenang Sebagai Kepala Desa Sitolubanua,Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias A.n. SOKHINAFAO NDRAHA.Susuai Surat Bupati Nias Nomor 140/636/DPMD/2019 tertanggal 12Agustus 2019.
(Vide bukti T9); Surat Bupati Nias Nomor 356.043/366/PDTT/TTDA tertanggal 11Oktober 2019 yang di tujukan Kepada Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa Kabupaten Nias dan Camat Bawolato, perihalTindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat KabupatenNias Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Laporan PengaduanMasyarakat terkait dugaan indikasi Penyelewengan Keuangan DesaTA. 2018 Serta Penyalah Gunaan Wewenang Sebagai Kepala DesaSitolubanua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias A.n.SOKHINAFAO NDRAHA
158 — 81
Pegadaian sebagai sebuah Lembaga dan Perusahaan Badan UsahaMilk Negara (BUMN), dan TUPOKSI serta Jabatan terakhir yang diemban oleh Tergugat,sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Atapupu (Kantor Cabang Pasar Baru Kantor Wilayah Denpasar) dengan upah pokok, plus (+) tunjangan tetap, yangkeseluruhannya sebesar Rp. 4.897.000,/bulan.Bahwa tidak benar dalil dalil Penggugat pada butir: 5, 6, 7, 8, dan 9, yang menjelaskanperbuatan penyelewengan keuangan yang dilakukan Tergugat, yang menyatakan padapokoknya
keuangan Tergugat, telah11.12.13dikembalikan seluruhnya kepada Penggugat seketika diketahuinya penyelewengan tersebutpada tanggal 09 April 2013, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan PKB terbaru padahal. 62; Dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlakuyang pada pokoknya menyatakan bahwa apa bila Pengusaha melakukan tindakan PHKterhadap pekerja/buruh tanpa prosedur dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku, maka Pengusaha
Keuangan)pernah dilakukan oleh Karyawan lain, atas nama NATY YULIANUS HADJOH, padaKantor PT.
keuangan yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 13 April 2013, adalah merupakan tindakanyang bertentangan dengan ketentuan regulasi internal perusahaan PT.
Keuangan) pernah dilakukan oleh Karyawan lain, atas namaNATY YULIANUS HADJOH, pada Kantor PT.
SAMHORI, SH
Terdakwa:
KURNIADI BIN SANDI
69 — 263
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Pengawas Keuanganyang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dan telahmelakukan penyelewengan Keuangan PT.
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugasnyadengan baik dan benar dan telah melakukan penyelewengan Keuangan PT.Pertamina (Persero) Regional Il Palembang di terminal BBM PangkalbalamKota Pangkalpinang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tersebuttelah merugikan Negara Cq.
keuangan di TBBMPangkalbalam yaitu adanya transaksi pembayaran travel expense fiktif sejaktahun 2001 sampai dengan 2016.Bahwa saksi mengetahui akibat terjadi penyelewengan keuangan di TBBMPangkalbalam, Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp..4.9 Milyar.
Keuangan PT.
68 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
ratus limapuluh ribu rupiah) dengan rincian modal pokok Rp 200.550.000, (dua ratus jutalima ratus lima puluh ribu rupiah) dan beban bunga sebesar Rp 81.000.000,(delapan puluh satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan penyimpangankeuangan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Pamekasanadalah Rp 743.632.350, ditambah Rp 281.550.000 adalah sebesarRp 1.024.182.350 (satu milyar dua puluh empatjuta seratus delapan puluh duaribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terjadi sejak tahun 2002 ;Penyelewengan
keuangan pada Pusat Koperasi Pegawai RepublikIndonesia (PKPRl) Pamekasan tersebut baik pada Usaha Dagang (UD)maupun Usaha Kredit (UK) yang terjadi sejak tahun 2002 sampai dengan 2003yang dilakukan dengan cara membuat namanama para peminjam secara fiktif/rekayasa serta mencantumkan suatu barang sebagai agunan yang padadasarnya hanyalah rekayasa belaka yang diajukan untuk mendapatkan uangsebagai suatu bentuk pinjaman baik melalui Usaha Kredit (UK) maupun UsahaDagang (UD) pada Pusat Koperasi Pegawai
SUBAIDAH BAWASDA 5.000.000, 2.000.000, 7.000.000,JUMLAH 200.550.000, 81.000.000, 281.550.000, Sehingga nampak jelas bahwa terjadinya penyelewengan keuangan baikkredit Usaha Dagang maupun Usaha Kredit pada Pusat Koperasi PegawaiRepublik (PKPRI)permodalannya bersumber dari pihak ke Ill, Pengurus, dan APBD IlIndonesia Pamekasan sejak tahun 2002 yangKabupaten Pamekasan guna menjalankan Usaha Dagang (usaha kreditkendaraan bermotor roda dua) dan Usaha Kredit, Perhotelan, Persewaankursi dan terop pengantin
SUBAIDAH BAWASDA 5.000.000, 2.000.000, 7.000.000,JUMLAH 200.550.000, 81.000.000, 281.550.000, Sehingga nampak jelas bahwa terjadinya penyelewengan keuangan baikkredit Usaha Dagang maupun Usaha Kredit pada Pusat Koperasi PegawaiRepublikIndonesia(PKPRI)Pamekasansejaktahun 2002 yangpermodalannya bersumber dari pihak ke Ill, Pengurus, dan APBD IlKabupaten Pamekasan guna menjalankan Usaha Dagang (usaha kreditkendaraan bermotor roda dua) dan Usaha Kredit, Perhotelan, PersewaanHal. 14 dari 36 hal.
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
material batu,kerikil dan pasir serta adanya 11 kwitansi pembayaran pembayaran yangdibuat tahun 2007 bulan Agustus tanpa tanggal yang dibuat oleh paraTerdakwa, padahal proyek telah berakhir tahun 2006 sehingga perbuatanPara Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesarRp87.697.293,44, (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluhtujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen)sebagaimana dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tentangdugaan adanya penyelewengan
keuangan dana PKPSBBM IP NomorBANWAS 2/47/PEMSUS2006 tanggal 08 Mei 2007, sementara dalamUndangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan setiaporang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2 ayat !)
PengadilanTinggi Kupang telah lalai dalam memeriksa dan mengadili perkara inidengan mengabaikan keterangan ahli di depan persidangan yangmenyatakan pekerjaan kurang sebesar Rp87.697.293,44 (delapan puluhtujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluhtiga rupiah empat puluh empat sen) Sesuai dengan hasil perhitungankerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan daerahKabupaten Flores Timur sebagaimana dituangkan didalam laporan hasilpemeriksaan tentang dugaan adanya Penyelewengan
Keuangan DanaPKPS BBM IP Nomor BANWAS 2/47/pemsus/2009 TANGGAL 08 Mei 2007.KESIMPULAN.Berdasarkan Uraian diatas maka jelas bahwa alasan yang dikemukakanoleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambilh alih pertimbanganHakim tingkat Pertama, tidak dapat diterima dan Peraturan Hukum tidakditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.Apabila dalam memeriksa dan mengadili serta membuktikan perbuatanmereka Terdakwa tersebut Majelis Hakim dengan benar menerapkanaturan Hukum sebagaimana mestinya
keuangan Dana PKPS BBM IP Nomor BANWASHal. 28 dari 33 hal.
61 — 19
Saksi.....sebagai berikut : Hal. 4 dari 21 hal Put No.83/Pid.B/2017/PN KkaBahwa saksi adalah karyawan Koperasi Purnama;Bahwa ada masalah penyelewengan keuangan Koperasi Purnama yangdilakukan oleh terdakwa;Bahwa mengetahui karena sekitar bulan Maret 2016 diperintahkan olehPimpinan Koperasi Purnama melakukan pemeriksaan dilapangan;Bahwa melakukan pengecekan langsung terhadap nasabah danditemukan pertama ada beberapa orang nasabah yang promisnyadengan data promis koperasi tidak cocok;Bahwa terdakwa
Saksi YOGI CITRA BUDONA, dibawah sumpah, yang pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah karyawan Koperasi Purnama;Bahwa ada masalah penyelewengan keuangan Koperasi Purnama yangdilakukan oleh terdakwa;Bahwa saksi sekitar bulan Maret 2016 di perintahkan koperasi PimpinanKoperasi Purnama untuk melakukan pemeriksaan dilapangan;Bahwa saksi melakukan pengecekan langsung terhadap nasabah;Bahwa dilapangan ditemukan ada beberapa promis nasabah yang tidakcocok dengan promis milik koperasi;Bahwa
116 — 51
tidak pernah diberikesempatan untuk mengajukan HAK JAWAB SECARA TERTULISYANG DISERTAI DATA DAN BUKTI, serta PENGGUGAT juga tidakpernah diberi kesempatan untuk didampingi Penasehat Hukum, dan jugatidak boleh membawa saksisaksi, dan disamping itu pemeriksaan yangdilakukan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Rembangterhadap PNGGUGAT, faktanya hanya diarahkan untuk menekan,memaksa dan membohongi PENGGUGAT agar menandatangani BeritaAcara Pemeriksaan yang isinya memeras PENGGUGAT supayamenanggung penyelewengan
keuangan desa, keuangan daerah dankeuangan negara yang dilakukan oleh oknumoknum yang oknumdimaksud PENGGUGAT laporkan di ranah pidana, tanpa memeriksaBPD Sendangwaru, Perangkat Desa dan tanpa melakukan PemeriksaanSetempat ;Cc.
8 — 0
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dsan pertengkaranmasalahnya sewaktu Pemohon menjabat sebagai Ketua Koperasi tahun 2004 ternyatabendaharanya terjadi penyelewengan keuangan oleh bendahara, sehingga Pemohonmerasa bertanggung jawab maka Pemohon selalu pergi mengadakan nego denganpara peminjam uang dan pengurus lama, sehingga Pemohon sering pulang larutb. Dengan kejadian Pemohon kadang pulang malam, Termohon memprotes padahalmaksud dari Pemohon positif;c.
17 — 16
Pelecehan harga diri saya alami ketika saya sebagai suami yang sah mengambil alihkartu ATM saya pribadi dari saudari Penggugat Asli yang pada waktu itu telahmelakukan banyak penyelewengan keuangan keluarga (banyak timbul hutang tanpasepengetahuan suami) sehingga membuat memutuskan untuk mengambil alih kartuATM tersebut. Namun apa yang dilakukan ? saudari Penggugat Asli melaporkansaya kepada Polisi dengan tuduhan mencuri kartu ATM dari dia. Bagaimana sayamencuri kartu ATM saya sendiri.
Banyaknya hutang yang timbul baik dalam bentuk uang maupun barang tanpasepengetahuan saya yang diakibatkan oleh penyelewengan keuangan rumah tanggamaupun keuangan usaha toko yang mana saya sebagai suami tidak pernahdiberitahu dan tidak pernah tahu untuk apa uang keluarga dan uang usaha toko itudigunakan ;b.
Yang terakhir adalah pasal penipuan karena saudariPenggugat Asli telah banyak melakukan penyelewengan keuangan dan membawa kabursejumlah uang usaha toko serta lalai dalam memenuhi kewajiban dalam memnuhitanggungan hutang yang diakibatkan oleh saudari PenggugatMajelis Hakim yang saya hormati,Semua tanggapan dan jawaban telah saya sampaikan maka dengan ini saya yangbernamamenyatakan ;I.
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bonindo Abadi), sebesar Rp249.177.100,00(dua ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratusrupiah), penyelewengan keuangan sebesar tersebut di atas dilakukan olehTergugat terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Oktober 2009;Bahwa, terkait dengan adanya penemuan penyelewengan keuangantersebut di atas, Tergugat berusaha melakukan pendekatan penyelesaiansecara kekeluargaan dengan Penggugat;Bahwa, atas upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut, selanjutnyaantara
pertimbangan hukumnya serta dikuatkan olehPengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah mengandung kesalahankesalahan di dalam pertimbanganpertimbangannya sehingga sampaimenyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar;Bahwa, inti pokok perkara ini sengketa antara Para Termohon Kasasidengan Pemohon Kasasi adalah: Tergugat (in casu Indra Yuniarsih, yang merupakan karyawati PT.Bonindo Abadi), sebesar Rp249.177.100,00 (dua ratus empat puluhsembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah),penyelewengan
keuangan sebesar tersebut di atas dilakukan olehTergugat terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan Oktober2009; Tergugat dengan bantuan dan persetujuan Tergugat II (in casu ChristianEndri Yonathan, suami Tergugat I!)