Putusan Perkara Nomor : 173/G/2019/PTUN.SBY.OBYEK SENGKETABahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah : SuratKeputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2090/KEP/413.013/2019tentang Pengangkatan Kepala Desa Dradahblumbang, KecamatanKedungpring, Kabupaten Lamongan atas nama KARI MUJI SANTOSO,tanggal 7 November 2019;KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)Bahwa obyek sengketa ini berupa: Surat Keputusan Bupati LamonganNomor : 188./2090/KEP/413.013/2019 tentang Pengangkatan KepalaDesa Dradahblumbang

Bahwa Gugatan TUN ini dengan obyek sengketa berupa : SuratKeputusan Bupati Lamongan Nomor : 188./2090/KEP/413.013/2019tentang Pengangkatan Kepala Desa Dradahblumbang, KecamatanKedungpring, Kabupaten Lamongan.

Bahwa obyek sengketa ini berupa: Surat Keputusan Bupati LamonganNomor : 188./2090/KEP/413.013/2019 tentang Pengangkatan KepalaDesa Dradahblumbang, Kecamatan Kedungpring, KabupatenLamongan.

./2090/KEP/413.013/2019 tanggal 7 November 2019 ) artinyatidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ; Bersifat individual ( SK ada nama individual Kari Muji Santoso)artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamatmaupun hal yang dituju.

Bukti T.1Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Lamongan Nomor :188/565/KEP/413.013/2019 tentang Hari PemungutanSuara Pada Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak diKabupaten Lamongan Tahun 2019, tanggal 20 Pebruari2019;Halaman 45 dari 68 hal.

Menyatakan batal atau tidak sah :Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/220/KEP/413.013/2020tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka UsahaLamongan Jaya Kabupaten Lamongan tertanggal 5 Juni 2020 atas namaHANI FATRIA, S.T.;3.

Menyatakan Sah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/220/KEP/413.013/2020, tertanggal 5 Juni 2020 tentang Pemberhentian DirekturPerusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya KabupatenLamongan atas nama HANI FATRIA, S.T.;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;5.

Bukti P7Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Lamongan Nomor :188/68/Kep/413.013/2018 tentang Pengangkatan DirekturPerusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya KabupatenLamongan Periode Tahun 20182022, tanggal 1 Maret 2018;Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Lamongan Nomor :188/220/Kep/413.013/ 2018 Tentang Pemberhentian DirekturPerusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya KabupatenLamongan, tanggal 5 Juni 2018;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Hani Fatria, S.T.

,tanggal 15 Juli 2020, perihal: Keberatan Atas Surat KeputusanBupati Lamongan Nomor 188/220/KEP/413.013/2020, tentangPemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Aneka UsahaLamongan Jaya Kabupaten Lamongan, tertanggal 5 Juni2018, ditujukan kepada Bupati Lamongan;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Lamongan,Nomor : 180/166/413.013/2020, tanggal 28 Juli 2020, Perihal :Penjelasan Pemberhentian Direktur Perusahaan UmumDaerah Aneka Usaha Lamongan Jaya, ditujukan kepadaJacobus & Partners di Sidoarjo

Jacobus, S.H., tanggal 15 Juli2020, perihal: Keberatan atas Surat Keputusan BupatiLamongan Nomor 188/220/KEP/413.013/2020, TentangPemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah AnekaUsaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan tanggal 5 Juni2020, yang ditujukan kepada Bupati Lamongan;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Bupati LamonganNomor 180/166/413.013/2020, tanggal 28 Juli 2020, Perihal :Penjelasan Pemberhentian Direktur Perusahaan UmumDaerah Aneka Usaha Lamongan Jaya, yang ditujukan kepadaSdr.

Achmad Dahlan No.1Lamongan, yang dalam hal ini diwakili oleh A.FARIKH, SH, MM, MOHAMMADDWI KORIANTO, SH,CN, MATALI, SH, JOKO NURSIYANTO, SH, MH,NIKMAH, SH, semuanya adalah penerima kuasa berdasarkan Surat KuasaNomor:181/439/413.013/2013 tertanggal 25 Nopember 2013 dan SuratPerintah Nomor:181/441/413.013/2013, tertanggal 25 Nopember 2013.

Perjanjian Pembangunan/ Renovasi PasarAgrobis Babat dan Pembangunan Pasar Babat dengan Sistem Bangun SerahGuna Nomor 181.1/12/413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009 ditambahdan diubah dalam Addendum Nomor 181.1/141/413.013/2011 121/ADM/31 putusan No.28/pdt.G/2013/PN.LmgKBBP/2011 pada tanggal 03 Oktober 2011.

/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009 ditambah dan diubahdalam Addendum Nomor 181.1/11/413.013/201005/ADM/KBBP/2010 padatanggal 21 Juni 2010 yang mengubah pasal 7 huruf a yang kemudian berbunyi :a.

Addendum Il Perjanjian Pembangunan/Renovasi Pasar Agrobis Babat danPembangunan Pasar Babat Modern Dengan Sistem Bangun Serah Guna,Nomor : 181.1/ 12 /413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009, antaraPemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa,Nomor : 181.1/ 14.1 /413.013/2011121/ADM/SPK/KBBP/ 2011, pada hariSenin, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu sebelas (03102011) yangbertanda tangan antara : H.

BANGUN PERKASA sebagai Pihak Kedua yang kemudiantelah dirubah dengan Addendum Perjanjian Pembangunan/ Renovasi PasarAgrobis Babat dan Pembangunan Pasar Babat dengan Sistem Bangun SerahGuna Nomor 181.1/12/413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009 yang diubahdengan Addendum Nomor 181.1/11/413.013/201005/ADM/KBBP/2010 padatanggal 21 Juni 2010 yang diubah lagi dalam Addendum Il PerjanjianPembangunan/ Renovasi Pasar Agrobis Babat dan Pembangunan Pasar Babatdengan Sistem Bangun Serah Guna Nomor 181.1/12/413.013

TRUBUS Bin MASDAR ;Tempat lahir : Lamongan ;Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 27 November 1968 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Jabung, Kecamatan Laren,Kabupaten Lamongan ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan.yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan tersebutkarena didakwa :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa TRUBUS bin MASDAR selaku Ketua BPD DesaJabung yang diangkat berdasarkan SK Bupati Lamongan No.188/227/kep/413.013

Sesuai denganSurat Keputusan Bupati Nomor 188/213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli2009 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi, bagi pemilik tanah Yasan/hak milik mendapat ganti rugi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) perm2 dan bagi penggarap tanah Negara mendapat uang santunan sebesarRp 9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) per m2.

Samian perihal penyerahan atas hakpengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada Syaiful, SH ;Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak28 eksemplar ;Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34pemohon ;Surat Keputusan Bupati Nomor 188/227/KEP/413.013/2007 tentangPemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa JabungKecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;Dipergunakan dalam perkara lain ;.

Samian perihal penyerahan atas hakpengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada Syaiful, SH ;e Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak28 eksemplar ;e Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34pemohon ;e Surat Keputusan Bupati Nomor 188/227/KEP/413.013/2007 tentangPemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa JabungKecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;Dipergunakan dalam perkara lain ;5.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 ada adendum antara Tergugat denganTergugat Il terhadap Perjanjian Nomor 181.1/12/413.013/2009 dan Nomor01/ADM/SPK/KBBP/VII/2009 yaitu adendum Nomor 181.1/11/413.013/2010dan Nomor 05/ADM/KBBP/2010 pada angka 2 terdapat perubahan istilahdari Pasar Babat Modern menjadi Pasar Babat;.

Bahwa Addendum Perjanjian Pembangunan/ Renovasi Pasar AgrobisBabat dan Pembangunan Pasar Babat Modern dengan sistemBangun Serah Guna Nomor 181.1/12/413.013/200901/ADM/Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 1671 K/Pdt/2016SPK/KBBP/VII/2009 ditambah dan diubah dalam Addendum Nomor181.1/11/413.013/201005/ADM/KBBP/2010 pada tanggal 21 Juni2010 antara Bupati Lamongan (Tergugat !)

Perkasa sebagai Pihak Kedua yangkemudian telah dirubah dengan Addendum Perjanjian Pembangunan/Renovasi Pasar Agrobis Babat dan Pembangunan Pasar Babat denganSistem Bangun Serah Guna Nomor 181.1/12/413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009 yang diubah dengan Addendum Nomor181.1/11/413.013/201005/ADM/KBBP/2010 pada tanggal 21 Juni 2010yang diubah lagi dalam Addendum Il Perjanjian Pembangunan/ RenovasiPasar Agrobis Babat dan Pembangunan Pasar Babat dengan SistemBangun Serah Guna Nomor 181.1/12/413.013/200901

Nomor 1671 K/Pdt/2016KBBP/VII/2009 yang diubah dengan Addendum Nomor181.1/141/413.013/2011121/ADM/KBBP/2011 pada tanggal 03 Oktober2011.

Bahwa selanjutnya dalam pembangunan/renovasi pasar babat modernditindaklanjuti dengan adendum antara Termohon Kasasi denganTermohon Kasasi II terhadap Perjanjian Nomor: 181.1/12/413.013/2009dan Nomor 01/ADM/SPK/KBBP/VII/2009yaitu addendum Nomor:181.1/11/413.013/2010 dan Nomor 05/ADM/KBBP/2010 tanggal 21 Juni2010 pada pasal 1 angka 2 terdapat perubahan istilah dari Pasar BabatModern menjadi Pasar Babat;8.

., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenLamongan, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 181/13/413.013/2020, tanggal 10 Januari2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati LamonganNomor 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan KepalaDesa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan,tertanggal 7 November 2019;3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati LamonganNomor 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan KepalaDesa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan,tertanggal 7 November 2019;4.

Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayarseluruh biaya perkara menurut hukum;Atau:Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Oktober2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Lamongan Nomor 188/2007/KEP/413.013/2019 tentangPengangkatan Kepala Desa

NIKMAH, SH ( Staf pada Bagian Bantuan Hukum SetdaKabupatenLITTON AN) jensen escent nenoneniemen ennaiBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/07/413.013/2014 tanggal 8 Januari 2014 ;selanjutnya disebut sebagal................ ee TERGUGAT / PEMBANDING;MELAWANSUBANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Desa Ngarum Rt.04 Rw. 01, Kecamatan Sekaran,Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini diwakili KuasaHukumnya yang bernama NUR AZIZ SH.S.IP. MH danHASNOMO, SH.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/995/Kep/413.013/2013 tertanggal 20 Nopember 2013 tentang pemberhentiandan pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran, KabupatenLamongan atas nama Khusnul Khotimah;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiLamongan Nomor : 188/995/kep/413.013/2013 tertanggal 20 Nopember2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Ngarumkecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama Khusnul Khotimah;Menghukum Tergugat

PTUN.SBY tanggal 4 Maret 2014beserta suratsurat lain yang terkait, maka dalam musyawarah Majelis HakimBanding pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 telah dicapai sepakat, bulattentang pertimbangan hukum dan amar putusan atas sengketa tersebut ditingkatbanding sebagaimana diuraikan dibawah ini ;20Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding didalam gugatannya telahmendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah surat keputusan Tergugat/Pembanding Nomor : 188/995/Kep/413.013

Obyek gugatan adalah surat keputusa Bupati Lamonga Nomor : 188/995/Kep.413.013/2013 tanggal 20 Nopember 2013;Hal. 7 Putusan 108/B/2014/PTTUN.SBY2. Penggugat adalah Subandi;"3. Tergugat adalah Bupati lamongan;4.

lahir : 40 Tahun / 15 Maret 1969 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Desa Jabung RT. 03 RW. 01 KecamatanLaren, Kabupaten Lamongan ;agama : Islam ;pekerjaan : Wiraswasta/Wakil Ketua BPD DesaJabung ;Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa:Primair :Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin KASTUM (Alm) selaku Wakil Ketua BPDDesa Jabung, yang diangkat berdasarkan SK Bupati Lamongan No. 188/227/Kep/413.013

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/213.1/Kep/413.013/2009, tanggal 17 Juli 2009 tentang Penetapan Besarnya Uang GantiRugi, bagi pemilik tanah Yasan/hak milik mendapat ganti rugi sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu Rupiah) perm? dan bagi penggarap tanah Negara mendapatkan uangsantunan sebesar Rp. 9.000, (sembilan ribu rupiah) perm7.

Bin KHAYATUN (Kepala Desa),sehingga keseluruhan SPPT PBB yang terbit adalah untuk 33 orang penggarap ;Bahwa Terdakwa JUNAIDI BIN KASTUM (Alm), selaku Wakil Ketua BPDDesa Jabung yang diangkat berdasarkan SK Bupati Lamongan No. 188/227/Kep/413.013/2007, tanggal 16 Januari 2007, dalam pelaksanaan proyek Jabung RingDyke LSRIP Phase II di Kabupaten Lamongan tahun 2009, bersamasama dengansaksi TRUBUS Bin MASDAR (Ketua BPD), saksi AHMAD ROZI, SE.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/213.1/Kep/413.013/2009, tanggal 17 Juli 2009 tentang Penetapan Besarnya Uang GantiRugi, bagi pemilik tanah Yasan/hak milik mendapat ganti rugi sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) per m? dan bagi penggarap tanah Negara mendapatkan uangsantunan sebesar Rp. 9.000, (sembilan ribu rupiah) perm?.

SAMIAN perihal Penyerahan atas HakPengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada SY AIFUL, SH;e Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak 28Eksemplar ;e Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34 Pemohon ;e Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/227/KEP/413.013/2007 tentangPemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabung KecamatanLaren Kabupaten Lamongan ;Dipergunakan dalam perkara lain ;4 Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan

NIKMAH, SH..........5 NIKMAH, SH ( Staf pada Bagian Bantuan Hukum SetdaKabupaten Lamongan);Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :181/07/413.013/2014tanggal 8 Januari 2014 selanjutnya disebutsebagai.... TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 218,K/PEN.TUN/2012/PTUN.

21Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya, pada tanggal 21 Nopember 2013, dengan register perkara Nomor: 218/G/2014/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telahdiperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 7 Januari 2014 denganmengemukakan alasanalasan gugatan sebagaiberikut: 227 272222 22222222222 =A OBJEK GUGATANBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan BupatiLamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013

/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan SekaranKabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH;BDASAR DAN ALASAN GUGATANBahwa Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KepalaDesa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNULKHOTIMAH diketahui oleh Penggugat dalam acara Pemeriksaan Persiapan padaTanggal 24 Desember 2013 ;Bahwa gugatan ini diajukan

Bahwa.......131317 Bahwa atas tindakan Penggugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati1819Lamongan Nomor: 188/995/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Nopember 2013Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum KecamatanSekaran Kabupaten Lamongan atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, jelas dapatmerugikan hakhak Penggugat selaku Calon Kepala Desa Ngarum Ngarum yangseharusnya pelaksanaan PILKADES tersebut harus berjalan secara demokratis,jujur dan adil akan tetapi pelaksanaan pemilihan Calon Kepala

,Benarkah Penggugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati LamonganNomor: 188/995/Kep/413.013/2013 tersebut dan adakah kewenangan Penggugatuntuk membuat Keputusan Bupati Lamongan?

pembayaran santunan tahapkedua dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2010 ;Bahwa sebelum realisasi ganti rugi dan santunan dilaksanakan, santunantelah dilakukan sosialisasi oleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah) / Panitia 9Kabupaten Lamongan, yang menjelaskan bahwa dasar penerimaan santunantanah Negara adalah surat pernyataan penggarap, surat keterangan tanah darikepala desa, surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah dan kartu tandapenduduk sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/213.1/Kep/413.013

KASWANTO yaitu 26 SPPT PBB, danselebinnya 6 (enam) SPPT PBB dibuat pada masa jabatan Terdakwa sebagaiKepala Desa Jabung ;Bahwa untuk melengkapi berkas pengajuan permohonan santunanTanah Negara yang syaratnya mengacu pada ketentuan Surat KeputusanBupati Nomor : 188/213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan petunjukPelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdari Penitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lamongan Nomor : 04//01/P2T/2009tanggal 01 Juli 2009, Terdakwa AHMAD ROZI,

LarenKab.Lamongan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LamonganNomor : 188/1330/Kep/413.013/2007 tanggal O08 Juni 2007 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa JabungKec. Laren Kab. Lamongan, yang juga menjadi Anggota P2T (PanitiaPengadaan Tanah) / Panitia 9 Kab. Lamongan yang mempunyai kewenangandalam menentukan obyek penerima santunan atas tanah Negara di Ds.

SAMIAN perihal Penyerahan AtasHak Pengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa)kepada SYAIFUL, SH.e Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak 28 Eksemplar.e Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atasnama 34 Pemohon.e Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/227/KEP/413.013/2007tentang Pemberhentian Anggota Badan PermusyawaratanDesa Jabung Kec. Laren Kab.

SAMIAN perihal Penyerahan AtasHak Pengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa)kepada SYAIFUL, SH.Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak 28 Eksemplar.Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atasnama 34 Pemohon.Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/227/KEP/413.013/2007tentang Pemberhentian Anggota Badan PermusyawaratanDesa Jabung Kec. Laren Kab. Lamongan.Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.6.

Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan :* Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/220/KEP/413.013/2020 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum DaerahAneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan tertanggal 5Juni 2020 atas nama HANI FATRIA, ST., sampai dengan adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewijsde)dalam perkara ini; "92" 22 00DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati LamonganNomor 188/220/KEP/413.013/2020 tentang Pemberhentian DirekturPerusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya KabupatenLamongan tertanggal 5 Juni 2020 atas nama HANI FATRIA, ST.; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat KeputusanBupati Lamongan Nomor 188/220/KEP/413.013/2020 tentangPemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka UsahaLamongan Jaya Kabupaten Lamongan tertanggal 5 Juni 2020 atasnama HANIFATRIA, S1.; 227" 272222 eon nnn nee nee nnn6. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat dalamkedudukan, harkat dan martabatnya, serta mengembalikan Penggugatpada jabatan semula atau jabatan yang setingkat.

Bin KHAYATUN (Kepala Desa) ;Bahwa untuk melengkapi berkas pengajuan permohonan santunan tanahnegara yang syaratnya mengacu pada ketentuan Surat Keputusan BupatiNomor : 188/ 213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan petunjukPelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lamongan Nomor : 04/01/P2T/2009tanggal 01 Juli 2009, Terdakwa MOH. AMIN Bin KATIMIN (Alm), bersamasamadengan saksi TRUBUS Bin MASDAR dan saksi H.

Samian perihal penyerahan atashak pengelolaan (garap) di atas tanah Negara (rawa)kepada Syaiful, S.H.e Surat pernyataan pengembalian dana santunan sebesar30% (tiga puluh persen) sebanyak 28 eksemplar.e Surat permohonan pengajuan santunan tanah Negara atasnama 34 (tiga puluh empat) pemohon.e Surat Keputusan Bupati No. 188/277/KEP/413.013/2007tentang Pemberhentian Anggota Badan PemusyawaratanDesa Jabung Kec. Laren Kab.

Samian perihal penyerahan atashak pengelolaan (garap) di atas tanah Negara (rawa) kepadaSyaiful, S.H.e Surat pernyataan pengembalian dana santunan sebesar 30%(tiga puluh persen) sebanyak 28 eksemplar.e Surat permohonan pengajuan santunan tanah Negara atasnama 34 (tiga puluh empat) pemohon.* Surat Keputusan Bupati No. 188/277/KEP/413.013/2007tentang Pemberhentian Anggota Badan PemusyawaratanDesa Jabung Kec. Laren Kab.

Ahmad Dahlan Nomor 1Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 181/448/413.013/2014 Tanggal 31 Desember 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telahmengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 108/B/2014/PT.TUN.SBY., TanggalHalaman

OBJEK GUGATAN;Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Lamongan Nomor 188/995/Kep/413.013/2013 Tanggal 20Nopember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala DesaNgarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan atas nama KhusnulKhotimah;B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;1.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/995/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Kepala Desa Ngarum Kecamatan Sekaran KabupatenLamongan atas nama Khusnul Khotimah diketahui oleh Penggugatdalam acara Pemeriksaan Persiapan pada Tanggal 24 Desember2013;2.

Sedangkan Gugatan yang telah diperbaiki oleh Penggugat dalamPerkara Nomor 218/G/2013/PTUN.SBY tertanggal 7 Januari 2014,Penggugat melakukan perubahan yang sangat signifikan, yakni:1.Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor188/995/Kep/413.013/2013,Tanggal 20 Nopember 2013 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ngarum,Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, atas nama KhusnulKhotimah;Pihak Penggugat adalah Sdr.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor188/995/kep/413.013/2013 tertanggal 20 Nopember 2013 tentangpemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Ngarum KecamatanSekaran, Kabupaten Lamongan atas nama Khusnul Khotimah;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiLamongan Nomor 188/995/kep/413.013/2013 tertanggal 20 Nopember 2013tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Ngarum kecamatanSekaran Kabupaten Lamongan atas nama Khusnul Khotimah;4.

222 222 nnonane nnn nnn nnn nnn nnn nen n nn nnn nnn nee eeeHalaman 2 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBYBahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo Surat KeputusanBupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang PengangkatanKepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan,tertanggal 07 November 2019 5 2222222 22 nnn nen nen nn nee.

Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tertanggal 7 Nopember 2019 CacatHukum Karena Didasarkan Pada Pemilihan Kepala Desa YangMelanggar Ketentuan Perundangundangan, Melanggar AsasKepastian Hukum, Asas Jujur dan Adil :1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati LamonganNomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan KepalaDesa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan,tertanggal 07 November 2019Halaman 33 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati LamonganNomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan KepalaDesa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan,tertanggal 07 November 20194. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang berisiPenetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Desauntuk Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan ;5.

Menyatakan Sah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, KecamatanBrondong, Kabupaten Lamongan, tertanggal 07 Nopember 2019 ;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini5.

No. 2564 K/Pid.Sus/2011Bahwa untuk melengkapi berkas pengajuan permohonan santunan TanahNegara yang syaratnya mengacu pada ketentuan Surat Keputusan BupatiNomor 188/213.1/Kep/413.013/2009 tanggal 17 Juli 2009 dan petunjukPelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umumdari Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lamongan Nomor 04/01/P2T/2009tanggal 01 Juli 2009, Terdakwa H. Sulkhan bin Kasjadi, bersamasama dengansaksi Trubus bin Masdar dan saksi Moh.

Samian perihal penyerahan atas hakpengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada Syaiful, SH;Surat pernyataan pengembalian dana santunan sebesar 30% sebanyak28 eksemplar ;Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34pemohon ;Surat Keputusan Bupati Nomor 188/227/KEP/413.013/2007 tentangPemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa JabungKecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2564 K/Pid.Sus/2011Dipergunakan dalam perkara lain ;.

Samian perihal penyerahan atas hakpengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada Syaiful, SH ;e Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak28 eksemplar ;e Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34pemohon ;e Surat Keputusan Bupati Nomor 188/227/KEP/413.013/2007 tentangPemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa JabungKecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain ;8.

Samian perihal penyerahan atas hakpengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada Syaiful, SH;Surat Pernyataan Pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak28 eksemplar ;Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34pemohon ;e Surat Keputusan Bupati Nomor 188/227/KEP/413.013/2007 tentangPemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa JabungKecamatan Laren, Kabupaten Lamongan ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain ;7.

Samian perihal penyerahan atas hakpengelolaan (garap) di atas Tanah Negara (rawa) kepada Syaiful, SH;e Surat pernyataan pengembalian dana santunan sebesar 30% sebanyak28 eksemplar ; Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34pemohon ;e Surat Keputusan Bupati Nomor 188/227/KEP/413.013/2007 tentangPemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa JabungKecamatan Laren Kabupaten Lamongan ;Dipergunakan dalam perkara lain ;5.

LMG dan surat Perintah/ hal 1 dari 56 halaman Putusan No. 22 / Pdt.G / 2012 / PN.LMG2.Nomor : 181 / 246 / 413.013 / 2013 dari Bupati Lamongan tertanggal 25 Juni2013. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGATBadan Permusyawaratan Desa (BPD), berkedudukan di Desa Taji,Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini diwakili kKuasanyaA.

LMG dan surat Perintah Nomor : 181 / 246 / 413.013 / 2013dari Bupati Lamongan tertanggal 25 Juni 2013. Untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT IL NURAJL umur 49 Tahun, Jenis Kelamin LakiLaki, Kebangsaan Indonesia,Tempat Tinggal Desa Taji Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Dalamhal ini diwakili kuasanya A. Farikh, SH, MM., Mohammad Dwi Korianto, SH.,CN., Joko Nursiyanto, SH. MH., Matali, SH., Nikmah, SH., semuanyaberkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Jalan KH.

LMG dan surat PerintahNomor : 181 / 246 / 413.013 / 2013 dari Bupati Lamongan tertanggal 25 Juni2013.

Farikh, SH., MM dan Mohammad Dwi Korianto, SH., CN berdasarkan Surat KuasaKhusus masingmasing tertanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 1 Juli 2013 dan telah/ hal 7 dari 56 halaman Putusan No. 18/didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dan berdasarkan suratPerintah Nomor : 181 / 246 / 413.013/2013 dari Bupati Lamongan tanggal 25 Juni2013, sedangkan Tergugat IV tidak datang menghadap dan tidak menunjuk wakilnyadi persidangan j 2 nnn nnn nn nnn ne nce nnn nce nn nena name nn nannies nasMenimbang

No. 1078K/Pid.Sus/2009Proyek WSLIC2 (Water and Sanitation For Low IncomeCommunities 2) di Desa Turi Banjaran, Kecamatan Maduran,Kabupaten Lamongan yang ditunjuk dalam Jabatan tersebutberdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor188/450/Kep/413.013/2006 tentang Pembentukan Tim KerjaMasyarakat Proyek Second Water Sanitation For Low IncomeCommunities tahun anggaran 2009 Kabupaten Lamongan tanggal20 Juli 2006, bersama dengan Ngasuwi, SH., (dalam perkaralain) secara bersamasama dan bersekutu) atau denganperanannya

Machid, SE. bin Paji adalahsebagai Unit Pengelola Keuangan (UPK) TKM yangdibentuk untuk melaksankan program WSLIC2 danberdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor188/ 450/ Kep/ 413.013/ 2006 tentang PembentukanTim Kerja Masyarakat Proyek Second WaterSanitation For Low Income Communities tahunanggaran 2009 Kabupaten Lamongan tanggal 20 Juli2006, dengan susunan TKM Desa Turi Banjaran,Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan adalah Penasehat Ketua : Drs.Marsam Zakariya; Ketua : Shokeh; Wakil ketua SekretarisK.H.Khusen

Machid, SE. bin Paji selakubendahara TKM (Tim Kerja Masyarakat) yang melaksanakanProyek WSLIC2 (Water and Sanitation For Low IncomeCommunities 2) di Desa Turi Banjaran, Kecamatan Maduran,Kabupaten Lamongan yang ditunjuk dalam Jabatan tersebutberdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor188/450/Kep/413.013/2006 tentang Pembentukan Tim KerjaMasyarakat Proyek Second Water Sanitation For Low IncomeCommunities tahun anggaran 2009 Kabupaten Lamongan tanggal20 Juli 2006, bersama dengan Ngasuwi, SH., (dalam

Machid, SE. bin Paji adalahsebagai Unit Pengelola Keuangan (UPK) TKM yangdibentuk untuk melaksanakan program WSLIC2 danberdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor188/ 450/ Kep/ 413.013/ 2006 tentang PembentukanTim Kerja Masyarakat Proyek Second WaterSanitation For Low Income Communities tahunanggaran 2009 Kabupaten Lamongan tanggal 20 Juli2006, dengan susunan TKM Desa Turi Banjaran,Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan adalah Penasehat Ketua : Drs.Marsam Zakariya; Ketua : Shokeh; Wakil ketua SekretarisK.H.Khusen

Nomor : 050/19/413.501/2012Tertanggal 10 Pebruari 2012 (didalilkan Penggugat sebagaiSurat Keputusan Tata Usaha Negara atas nama BupatiLamongan Nomor : 050/19/413.501/2012 Tertanggal 10 Pebruari2012) bukan diterbitkan oleh Bupati Lamongan (Tergugat J),melainkan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah KabupatenLamongan selaku Pengarah dalam Tim ; Sosialisasi danPemasaran Toko/Stand/Kios dan Los Pasar Babat KabupatenLamongan, sebagaimana Keputusan Bupati Lamongan tanggal12 Oktober 2009 Nomor : 188/245/Kep/413.013

Karsa Bayu Bangun Perkasa Nomor : 181.1/12/413.013/2009 tanggal 29Juli 2009 ; 01/ADM/SPK/KBBP/VII/200917 BuktiP17 : Fotokopi dari fotokopi Addendum PerjanjianPembangunan/Renovasi Pasar Agrobis Babat Dengan Sistem Bangun SerahGuna Nomor : 181.1/12/413.013/200901/ADM/SPK/KBBP/VII/2009 antara Pemerintah KabupatenLamongan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa Nomor :181.1/11/413.013/201005/ADM/KBBP/2010tanggal 21 Juni 2010 ; 18.

BuKti...4 Bukti T.I dan T.II4 i Fotokopi sesuaidengan aslinya Surat Komnas HAM Republik IndonesiaNomor : 2.373/K/PMT/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010perihal Penyelesaian permasalahan pembongkaran danPembangunan Pasar Babat ; 5 Bukti T.I dan T.II5 : Fotokopi sesuaidengan aslinya Surat Sekretaris Daerah KabupatenLamongan kepada Ketua KOMNAS HAM RepublikIndonesia Nomor : 180/178/413.013/2010, tanggal 22November 2010 perihal Klarifikasi Pembangunan Pasar6 Bukti T.I dan T.I6 : Fotokopi sesuaidengan aslinya

obyek gugatan tidak jelas ; Bahwa obyek gugatan I didalilkan Penggugat sebagai Surat Keputusan TataUsaha Negara atas nama Bupati Lamongan No. 050/19/413.501/2012 tanggal10 Pebruari 2012, faktanya bukan diterbitkan oleh Bupati Lamongan(Tergugat I), melainkan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah KabupatenLamongan selaku Pengarah dalam Tim Sosialisasi dan Pemasaran Toko/Stand/Kios dan Los Pasar Babat Kabupaten Lamongan, sebagaimanaKeputusan Bupati Lamongan tanggal 12 Oktober 2009 Nomor : 188/245/Kep/413.013

didalilkan oleh Penggugat sebagai Surat KeputusanTata Usaha Negara Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nomor :050/130/314.021/2012 tanggal 16 Pebruari 2012, faktanya bukan diterbitkanoleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan (Tergugat ID, melainkanditerbitkan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris DaerahKabupaten Lamongan selaku Koordinator Tim Sosialisasi Dan PemasaranStand/Kios/Los Pasar Babat Lamongan, sebagaimana Keputusan BupatiLamongan tanggal 12 Oktober 2009 Nomor : 188/245/Kep/413.013

pekerjaan : PNS (Sekretaris TKM) ;Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karenadidakwa :KESATUBahwa Terdakwa NGASUWI Bin DJANIMAN (alm) dalam kedudukannyasebagai selaku Sekretaris TKM (Tim Kerja Masyarakat) yang melaksanakanProyek WSLIC2 (Water and Sanitation For Low Income Communities2) diDesa Turi Banjaran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, yang ditunjukdalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan No. 188/ 450 / Kep / 413.013

Proyek WSLIC2 (Water and Sanitation For Low IncomeCommunities2) bersifat swakelola penuh yang dikelola atau dilaksanakansendiri oleh masyarakat.Sehubungan dengan pelaksanaan Proyek WSLIC2 (Water andSanitation For Low Income Communities2), dibentuklah tim pelaksana yaituTIM KERJA MASAYARAKAT (TKM) berdasarkan Surat Keputusan BupatiLamongan No. 188 / 450 / Kep / 413.013 / 2006, tanggal 20 Juli 2006, dengansusunan anggota sebagai berikut :e Penasehat : MARSAM ZAKARIYA, S.Ag.e Ketua : H.

Bin DJANIMAN (alm) selakuSekretaris TKM (Tim Kerja Masyarakat) yang melaksanakan Proyek WSLIC2(Water and Sanitation For Low Income Communities2) di Desa Turi BanjaranKecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, yang ditunjuk dalam jabatantersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan No. 188 / 450 / Kep /413.013 / 2006 tentang pembentukan Tim Kerja Masyarakat Proyek SecondWater and Sanitation For Low Income Communities (WSLIC2) tahun anggaran2006 Kabupaten Lamongan tanggal 20 Juli 2006, bersama dengan

Proyek WSLIC2 (Water and Sanitation For Low Income Communities 2)bersifat swakelola penuh yang dikelola atau dilaksanakan sendiri olehmasyarakat.Sehubungan dengan pelaksanaan Proyek WSLIC2 (Water andSanitation For Low Income Communities2), dibentuklah tim pelaksana yaituTIM KERJA MASAYARAKAT (TKM) berdasarkan Surat Keputusan BupatiLamongan No. 188 / 450 / Kep / 413.013 / 2006, tanggal 20 Juli 2006, dengansusunan anggota sebagai berikute Penasehat : MARSAM ZAKARIYA, S.Ag.e Ketua : H.

,Kewarganegaraan Indonesia, Kepala Kejaksaan NegeriLamongan, jalan Veteran No. 4 Lamongan, berdasarkanSurat Kuasa khusus Nomor 181/329/413.013/2013tertanggal 13 September 2013;FATKHURROHMAN ROSYIDI, SH., MH., JaksaPengacara Negara; INDRO SUBAGYO, SH, Jaksa Pengacara Negara ;Hal.3 Put.64/B/2014/PT.TUN.SBY9.