ADD1/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/X/2013.Tanggal 18 Oktober 2013.No. ADD2/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/I/2014.Tanggal 27 Januari 2014.No. ADD3/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/IV/2014.Tanggal 17 April 2014.No. ADD4/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/IX/2014.Tanggal 1 September 2014.No.

ADD1/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/X/2013.Tanggal 18 Oktober 2013.No. ADD2/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/I/2014.Tanggal 27 Januari 2014.No. ADD3/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/IV/2014.Tanggal 17 April 2014.No. ADD4/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/IX/2014.Tanggal 1 September 2014.Hal. 3 dari 33 halamanPutusan Perdata Gugatan No. 345/Pdt.G/2018/PN Tng. No. ADD5/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/IX/2014.Tanggal 1 September 2014.

ADD1/013/SPKCENGKR/PLPLCK/SAP/IV/14 tanggal 11 April 2014, (bukti P. 7);Fotocopy Surat Perintah Kerja No. ADD 4/013/SPKCENGKR/PLPLCK/SAP/XII/14 tanggal 30 Desember 2014 , (bukti P. 8);. Fotocopy Payment Journal Voucher (PJV) PT. Perkara Lestari Permai No.BH/BCA 1/13/07/000353 tanggal 10 Juli 2013, (bukti P. 9):Fotocopy Kwitansi No. 093/LCMPLP/VI/2013 yang diterima dari PT.

ADD1/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/X/13 tanggal 18 Oktober 2013, (bukti T 2);3. Fotocopy Surat Perintahn Kerja No. ADD2/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/I/14 tanggal 27 Januari 2014, (bukti T 3);4. Fotocopy Surat Perintah Kerja No; ADD3/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/IV/14 tanggal 17 April 2014, (bukti T 4);5. Fotocopy Surat Perintahn Kerja No; ADD4/010/SPK/PLPLCM/CENGKRACP/SA/IX/14 tanggal 1 September 2014, (bukti T 5);6.

Fotocopy Surat Perintah Kerja No.: ADD1/003/SPK/AEROSWIFTINN/I/2014tanggal 27Januari 2014, (bukti T 7);8. Fotocopy Surat Perintah Kerja No.: ADD2/003/SPK/AEROSWIFTINN/V/2014tanggal 5 Mei 2014, (bukti T 8);9.

Langsa Barat, Kota Langsa yangbekerja sama dengan Tergugat seSuai perjanjian kerja sama Nomor :No.110/PEKOLA/IX/2017 dan No. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017, tertanggal18 September 2017 Tentang Pengelolaan Fasilitas Ekowisata HutanManggrove Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat, dengan masa berlakuperjanjian 2 (dua) tahun dan berakhirnya perjanjian pada tanggal 18September 2019; (vide bukti P2)Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perubahan durasi waktukerjasama melalui Adendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1

(vide bukti P5)Dengan adanya surat permohonan tersebut, Penggugat sudah memohonperpanjangan perjanjian kerjasama kepada Tergugat 8 (delapan) bulansebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir yang manaperjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal18 Juni 2020 sesuai Adendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019,tertanggal 19 September 2019;Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan Surat pemberitahuan akhir masakerjasama berdasarkan Surat Nomor : 100/PEKOLA/XI/2019 tertanggal

Bahwa oleh karenanya tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakanPerjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir padatanggal 18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;7.

Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta AddendumNomor 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir tanggal18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan MelawanHukum;4.

Pelabuhan Kuala Langsa Energi Nomor :110/PEKOLA/IX/2017 Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18September 2017 tentang Pengelolaan Fasilitas Ekowisata HutanMagrove Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat dan telah diperpanjangmelalui Addendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19September 2019 dan berahhir tanggal 18 Juni 2020;Halaman 28 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA8. Bahwa terkait pelaksanaan Perjanjian tersebut sepenuhnya menjaditanggungjawab PT.

.: ADD1/017/SKaBGSP/PROJDIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019 ;Bahwa ADDENDUM Ke1 SURAT PERINTAH KERJA No.: ADD1/017/SKaBGSP/PROJDIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019, hanyamemuat tentang perubahan nilai kontrak yang semula sebesar Rp.19.108.617.000. (Sembilan Belas Milyar Seratus Delapan Juta EnamRatus Tujuh Belas Ribu Rupiah), berubah menjadi sebesar Rp.24.282.887.750.

.: ADD1/017/SKaBGSP/PROJDIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019, PENGGUGAT meminta danmemohon kepada TERGUGAT untuk memuat pula tentang jangka waktupelaksanaan mengingat bahwa SURAT PERINTAH KERJA, NO017/SkaBGSP/PROJDIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 memuatwaktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) HariKalender, akan tetapi permintaan dan permohonan PENGGUGATtersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT;Bahwa walaupun ADDENDUM Ke1 SURAT PERINTAH KERJA No.: ADD1/017/SKaBGSP/PROJDIR/SPK

:ADD1/017/SKaBGSP/PROJDIR/SPK/III/2019, Tanggal 26 Maret 2019,TERGUGAT selalu. membedakan dan memisahkan penilaianbobot/progress pelaksanaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, hal manatercermin dari Berita Acara Rapatrapat, laporan hasil penilaian progresspekerjaan setiap kali melakukan opname dan pembayaranpembayaran;Bahwa nilai bobot terakhir pekerjaan yang dilaksanakan olehPENGGUGAT yang dinilai oleh TERGUGAT adalah senilai 29,168% untukHalaman 10 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTKperkerjaan

(DuaMilyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan PuluhSembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), maka pekerjaanPENGGUGAT yang belum dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar3,333% untuk perkerjaan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, NO:017/SkaBGSP/PROJDIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 dan senilai43,146% untuk pekerjaan tambahan berdasarkan SURAT PERINTAHKERJA No.: ADD1/017/SKaBGSP/PROJDIR/SPK/III/2019, Tanggal 26Maret 2019;Bahwa apabila kekurangan nilai bobot pekerjaan yang belum

(Dua Milyar Delapan RatusDelapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan RibuEmpat Ratus Lima Puluh Rupiah), maka pekerjaan PENGGUGATyang belum dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar 3,333% untukpekerjaan berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA, NO : 017/SkaBGSP/PROJDIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 dansenilai43,146% untuk pekeraan tambahan berdasarkan SURAT PERINTAHKERJA No.: ADD1/017/SKaB GSP/PROJDIR/SPK/III/2019, Tanggal 26Maret 2019....

Langsa Barat, Kota Langsa yangbekerja sama dengan Tergugat seSuai perjanjian kerja sama Nomor :No.110/PEKOLA/IX/2017 dan No. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017, tertanggal18 September 2017 Tentang Pengelolaan Fasilitas Ekowisata HutanManggrove Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat, dengan masa berlakuperjanjian 2 (dua) tahun dan berakhirnya perjanjian pada tanggal 18September 2019; (vide bukti P2)Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perubahan durasi waktukerjasama melalui Adendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1

(vide bukti P5)Dengan adanya surat permohonan tersebut, Penggugat sudah memohonperpanjangan perjanjian kerjasama kepada Tergugat 8 (delapan) bulansebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir yang manaperjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal18 Juni 2020 sesuai Adendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019,tertanggal 19 September 2019;Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan Surat pemberitahuan akhir masakerjasama berdasarkan Surat Nomor : 100/PEKOLA/XI/2019 tertanggal

Bahwa oleh karenanya tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakanPerjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir padatanggal 18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;7.

Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta AddendumNomor 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir tanggal18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan MelawanHukum;4.

Pelabuhan Kuala Langsa Energi Nomor :110/PEKOLA/IX/2017 Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18September 2017 tentang Pengelolaan Fasilitas Ekowisata HutanMagrove Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat dan telah diperpanjangmelalui Addendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19September 2019 dan berahhir tanggal 18 Juni 2020;Halaman 28 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA8. Bahwa terkait pelaksanaan Perjanjian tersebut sepenuhnya menjaditanggungjawab PT.

Adendum No.0144/Add1/YSAKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008.

Addendum No.0144/Add1/YUSAKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008. Bahwa justru Penggugat lahyang telah wanprestasi karena tidak melaksanakan tahapan pembayaransesuai dengan yang telah disepakati.Bahwa ditunjuknya pihak lain untuk melakukan pekerjaan yang telahdilakukan oleh Tergugat sebelumnya adalah merupakan resiko dantanggung jawab dari Penggugat sendiri. Bahwa justru tindakan inimenunjukkan dengan jelas jika Penggugat menghindar untukmenyelesaikan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat.

Bahwa secara hukum tidak ada alasan bagi Penggugat untukmembatalkan SPK No.0180/ProcPTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007jo.Addendum No.0144/Add1/YSAKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008dan menuntut pengembalian uang yang telah dibayarkan kepadaTergugat.

Addendum No. 0144/Add1/YSAKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 jelasmerupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Penggugat Rekonpensitelah beberapa kali memperingatkan Tergugat Rekonpensi untukmenyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi namunsama sekali tidak ditanggapi. Tergugat Rekonpensi berulangkali mengulurulur untuk menyelesaikan kewajibannya dengan meminta PenggugatRekonpensi untuk mengupgrading syste,m alat ukur dari semula inventroysystem menjadi custody system.

No. 0144/Add1/YSAKR/II/2008 tanggal29 Februari 2008 ;Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat Rekonpensi sebesar USD 359.928,19 (tiga ratus lima puluhsembilan sembilan ratus dua puluh delapan sembilan belas sen US Dollar)ditambah EUR 5.361,88 (lima ribu tiga ratus enam puluh satu delapan puluhdelapan sen Euro) dengan perincian sebagai berikut :a.

Langsa Barat, Kota Langsa yangbekerja sama dengan Tergugat seSuai perjanjian kerja sama Nomor :No.110/PEKOLA/IX/2017 dan No. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017, tertanggal18 September 2017 Tentang Pengelolaan Fasilitas Ekowisata HutanManggrove Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat, dengan masa berlakuperjanjian 2 (dua) tahun dan berakhirnya perjanjian pada tanggal 18September 2019; (vide bukti P2)Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perubahan durasi waktukerjasama melalui Adendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1

(vide bukti P5)Dengan adanya surat permohonan tersebut, Penggugat sudah memohonperpanjangan perjanjian kerjasama kepada Tergugat 8 (delapan) bulansebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir yang manaperjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal18 Juni 2020 sesuai Adendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019,tertanggal 19 September 2019;Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan Surat pemberitahuan akhir masakerjasama berdasarkan Surat Nomor : 100/PEKOLA/XI/2019 tertanggal

Bahwa oleh karenanya tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakanPerjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir padatanggal 18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;7.

Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta AddendumNomor 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir tanggal18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan MelawanHukum;4.

Pelabuhan Kuala Langsa Energi Nomor :110/PEKOLA/IX/2017 Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18September 2017 tentang Pengelolaan Fasilitas Ekowisata HutanMagrove Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat dan telah diperpanjangmelalui Addendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19September 2019 dan berahhir tanggal 18 Juni 2020;Halaman 28 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA8. Bahwa terkait pelaksanaan Perjanjian tersebut sepenuhnya menjaditanggungjawab PT.

Langsa Barat, Kota Langsa yangbekerja sama dengan Tergugat seSuai perjanjian kerja sama Nomor :No.110/PEKOLA/IX/2017 dan No. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017, tertanggal18 September 2017 Tentang Pengelolaan Fasilitas Ekowisata HutanManggrove Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat, dengan masa berlakuperjanjian 2 (dua) tahun dan berakhirnya perjanjian pada tanggal 18September 2019; (vide bukti P2)Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perubahan durasi waktukerjasama melalui Adendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1

(vide bukti P5)Dengan adanya surat permohonan tersebut, Penggugat sudah memohonperpanjangan perjanjian kerjasama kepada Tergugat 8 (delapan) bulansebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir yang manaperjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal18 Juni 2020 sesuai Adendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019,tertanggal 19 September 2019;Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan Surat pemberitahuan akhir masakerjasama berdasarkan Surat Nomor : 100/PEKOLA/XI/2019 tertanggal

Bahwa oleh karenanya tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakanPerjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir padatanggal 18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;7.

Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta AddendumNomor 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir tanggal18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan MelawanHukum;4.

Pelabuhan Kuala Langsa Energi Nomor :110/PEKOLA/IX/2017 Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18September 2017 tentang Pengelolaan Fasilitas Ekowisata HutanMagrove Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat dan telah diperpanjangmelalui Addendum Nomor : 001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19September 2019 dan berahhir tanggal 18 Juni 2020;Halaman 28 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA8. Bahwa terkait pelaksanaan Perjanjian tersebut sepenuhnya menjaditanggungjawab PT.

(ADD1)94/PMK/XII/2007tanggal 05 Maret 2007; jo Perjanjian Addendum Kredit PK. No.(ADD2)94/PMK/XII/2007 tanggal 31 Oktober 2008 danPerjanjian Kredit No. 23/KI/V1/2008 tanggal 03 Juni 2008;Bahwa Perjanjian Kredit tersebut mengikat PT.

(ADD1)94/PMK/XII/2007 tanggal 05 Maret 2007; joPerjanjian Addendum Kredit PK. No. (ADD2)94/PMK/XII/2007 tanggal 31 Oktober 2008 dan Perjanjian Kredit No.23/KI/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008 pada saat PerjanjianKredit alm. Nur Ichsan Selaku Direktur PT. Papan MandiriUtama dengan PT.

(ADD1)94/PMK/XII/2007 tanggal 05 Maret2007; jo Perjanjian Addendum Kredit PK. No.

(ADD1)94/PMK/XII/2007 tanggal O5 Maret 2008; jo PerjanjianAddendum Kredit PK. No. (ADD2)94/PMK/XII/2007 tanggal 31Oktober 2008;b. Perjanjian Kredit No. 23/KI/V1I/2008 tanggal 03 Juni 2008; danc.

Kemudian dikarenakan adanya pekerjaan tambahan berupaAdditional Equipment for 2 Tank Gauging selanjutnya dibuat Addendum nomor 0144/Add1/YSAKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 dengan nilaikontrak EUR 5.750 (lima ribu tujuh ratus lima puluh euro) dan USD6,975,00 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima dolar Amerika).Bahwa keseluruhan pekerjaan termasuk pekerjaan tambahan tersebuttelah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan standartdan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam

Addendum Nomor 0144/Add1/YSAKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 ternyataTergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban pembayarannyasesuai dengan yang telah disepakati, bahwa sesuai dengan kesepakatanpara pihak maka Termin pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan olehPenggugat Rekonvensi diatur sebagai berikut :A.

Addendum Nomor 0144/Add1/YSAKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 jelasmerupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Penggugat Rekonvensitelah beberapa kali memperingatkan Tergugat Rekonvensi untukmenyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi namun samasekali tidak ditanggapi. Tergugat Rekonvensi berulangkali mengulurulurwaktu untuk menyelesaikan kewajibannya dengan meminta PenggugatRekonvensi untuk mengupgrading sistem alat ukur dari semula inventorysystem menjadi custody system.

Gedung yang terletak di Terminal Pelabuhan Stagen, Kota Baru,Kalimantan Selatan;Menyatakan sah dan mengikat surat perintah kerja (SPK) Nomor0180/ProcPTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 juli 2007 Addendum Nomor0144/Add1/YSAKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 dan perjanjianterkait lainnya;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji(wanprestasi) karena tidak memenuhi ketentuan kewajiban pembayaranpekerjaan yang tertuang dalam SPK Nomor 0180/ProcPTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 juli 2007

Addendum Nomor 0144/Add1/YSAKR/II/2008 tanggal 29 Februari 2008;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar USD 359.928,19 (tiga ratus lima puluhsembilan sembilan ratus dua puluh delapan sembilan belas sen US Dollar)ditambah EUR 5.361,88 (lima ribu tiga ratus enam puluh satu delapanpuluh delapan sen Euro) dengan perincian sebagai berikut :a.

Bukti P44Reguler 2019) Pekerjaan: Peningkatan jalanMaileppetSaliguma (DAK Reguler 2019) NomorKontrak: 620/22/PPKBM/DAK.R/DPUPR, TanggalKontrak: 15 April 2019, Nilai Kontrak:Rp.23.262.900.000, Add1 620/63/PPKBM/DAK.R/DPUPR tanggal 11 Juni 2019, Nilai Add1:Rp23.262.900.000, (Sesuai dengan asl);Monthly Certificate (MC) MC04 (empat) Bulan Juli2019 Program: Pembangunan jalan dan jembatankegiatan: Pembangunan dan Peningkatan jalanJembatan (DAK Reguler 2019) Pekerjaan:Peningkatan jalan MaileppetSaliguma

: 15 April 2019, Nilai Kontrak:Rp.23.262.900.000, Add1 620/63/PPKBM/DAK.R/DPUPR tanggal 11 Juni 2019, Nilai Add1:Rp23.262.900.000, (Sesuai dengan asl);Monthly Certificate (MC) MC06 (enam) BulanSeptember 2019 Program: Pembangunan jalan danPutusan Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN.PDGHalaman 53 dari 93 Halaman45.

(DAK Reguler 2019) Pekerjaan:Peningkatan jalan MaileppetSaliguma (DAK Reguler2019) Nomor Kontrak:620/22/PPKBM/DAK.R/DPUPR,Tanggal Kontrak: 15 April 2019, Nilai Kontrak:Rp.23.262.900.000, Add1 620/63/PPKBM/DAK.R/DPUPR tanggal 11 Juni 2019, Nilai Add1:Rp23.262.900.000., (sesua/ dengan asl);Monthly Certificate (MC) MC08 (delapan) BulanNovember 2019 Program: Pembangunan jalan danjembatan kegiatan: Pembangunan dan Peningkatanjalan Jembatan (DAK Reguler 2019) Pekerjaan:Peningkatan jalan MaileppetSaliguma

(DAK Reguler2019) Nomor Kontrak:620/22/PPKBM/DAK.R/DPUPR,Tanggal Kontrak: 15 April 2019, Nilai Kontrak:Rp.23.262.900.000, Add1 620/63/PPKBM/DAK.R/DPUPR tanggal 11 Juni 2019, Nilai Add1:Rp. 23.262.900.000., Nomor Add2 :620/80/PPKBM/DAK.R/DPUPR tanggal Add2: 20 November 2019Putusan Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN.PDGHalaman 54 dari 93 Halaman47.48.49,50.51.Bukti P.47Bukti P .48Bukti P.49Bukti P.50Bukti P.51Nilai Add2: Rp23.262.900.000, (Sesua/ dengan asili);Monthly Certificate (MC) MC09 (sembilan)

BulanDesember 2019 Program: Pembangunan jalan danjembatan kegiatan: Pembangunan dan Peningkatanjalan Jembatan (DAK Reguler 2019) Pekerjaan:Peningkatan jalan MaileppetSaliguma (DAK Reguler2019) Nomor Kontrak: 620/22/PPKBM/DAK.R/DPUPR, Tanggal Kontrak: 15 April 2019,Nilai Kontrak: Rp.23.262.900.000, Add1 620/63/PPKBM/DAK.R/DPUPR tanggal 11 Juni 2019, Nilai Add1:Rp. 23.262.900.000., Nomor Add2: 620/80/PPKBM/DAK.R/DPUPR tanggal Add2: 20 November 2019Nilai Add2: Rp23.262.900.000, (Sesua/ dengan asili)

surat kuasa penarikan kenderaan1 (Satu) lembar Surat kuasa membebankan jaminan fidusia1 (Satu) lembar Surat kuasa fidusia1 (Satu) lembar surat persetujuan2 (dua) lembar surat pernyataan1 (Satu) lembar kwitansi1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen 3 (tiga) lembar surat perjanjian 1 (Satu) lembar pemberitahuan penting bagi konsumen mengenaiasuransi 1 (satu) lembar pilinan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1 (Satu) lembar PO dengan lambang MCF1 (Satu) lembar NPP ADD1

surat kuasa penarikan kenderaan1 (Satu) lembar Surat kuasa membebankan jaminan fidusia1 (Satu) lembar Surat kuasa fidusia1 (Satu) lembar surat persetujuan2 (dua) lembar surat pernyataan1 (Satu) lembar kwitansi1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen3 (tiga) lembar surat perjanjian 1 (Satu) lembar pemberitahuan penting bagi konsumen mengenaiasuransi 1 (satu) lembar pilinan metode pembayaran angsuran 1 (satu) lembar metode pembayaran1 (Satu) lembar PO dengan lambang MCF1 (Satu) lembar NPP ADD1

,Halaman 5 dari 58 halaman61 (Satu) lembar NPP ADD1 (Satu) lembar NPP APVROPAL1 (Satu) lembar hasil verifikasi Konsumen by phone1 (Satu) ADD DataTagihan dari dealer anugrah yang terdiri dari :0 4 (empat) lembar Kwitansi1 1 (Satu) lembar Kwitansi Vang Muka Konsumenf 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen0 2 (dua) lembar gesekan cek nomor rangka dan nomormesin1 83 (tiga) lembar Surat Pernyataan serah terima kendaraandan penyerahan BPKB.Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara an.

surat kuasa penarikan kenderaan1 (Satu) lembar Surat kuasa membebankan jaminan fidusia1 (Satu) lembar Surat kuasa fidusia1 (Satu) lembar surat persetujuan2 (dua) lembar surat pernyataan1 (Satu) lembar kwitansi1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen3 (tiga) lembar surat perjanjian1 (satu) lembar pemberitahuan penting bagi konsumen mengenai 1 (satu) lembar pilinan metode pembayaran angsuran 1 (satu) lembar metode pembayaran 1 (Satu) lembar PO dengan lambang MCFUihih1 (Satu) lembar NPP ADD1

kuasa penarikan kenderaan1 (Satu) lembar Surat kuasa membebankan jaminan fidusia1 (Satu) lembar Surat kuasa fidusia1 (Satu) lembar surat persetujuan2 (dua) lembar surat pernyataan1 (Satu) lembar kwitansi 1 (Satu) lembar pemberitahuan tambahan bagi konsumen 3 (tiga) lembar surat perjanjian 1 (Satu) lembar pemberitahuan penting bagi konsumen mengenaiasuransi 1 (satu) lembar pilinan metode pembayaran angsuran1 (Satu) lembar metode pembayaran1 (Satu) lembar PO dengan lambang MCF1 (Satu) lembar NPP ADD1

Putusan Nomor 2895 K/Pdt/2015Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugatmelakukan penandatanganan kontrak/Surat Perjanjian Tahun Jamak NomorSP47/GKN.11/2012 jo Berita Acara Perubahan Kontrak Nomor BA001/GKN.11/2013 tanggal 1 Agustus 2013 jo addendum kontrak Nomor SP47/GKN.11/2012 ADD1 tanggal 6 Desember 2013 untuk melaksanakanPaket Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Keuangan NegaraManokwari (Kontrak/Surat Perjanjian Tahun Jamak Nomor SP47/GKN.11/2012, Berita Acara Perubahan

Kontrak Nomor BA001/GKN.11/2013 tanggal 1 Agustus 2013, dan addendum kontrak NomorSP47/GKN.11/2012 ADD1 tanggal 6 Desember 2013 untuk melaksanakanPaket Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Keuangan NegaraManokwari mohon selanjutnya disebut kontrak);Bahwa nilai kontrak yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalahsebesar Rp81.442.709.000,00 (delapan puluh satu milyar empat ratusempat puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);Bahwa Surat Perjanjian Tahun Jamak Nomor SP47/GKN.11/2012

Nomor 2895 K/Pdt/2015Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukumlainnya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Manokwari agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan berkekuatan hukum Kontrak/Surat Perjanjian Tahun JamakNomor SP47/GKN.11/2012, berita Acara Perubahan Kontrak Nomor BA001/GKN.11/2013 tanggal 1 Agustus 2013, dan addendum kontrak NomorSP47/GKN.11/2012 ADD1

verlaara);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telahmemberikan putusan Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Mkw tanggal 13 Oktober 2014dengan amar sebagai berikut:Dalam EksepsiMenyatakan Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan berkekuatan hukum Kontrak/Surat Perjanjian Tahun JamakNomor SP47/GKN.11/2012, berita Acara Perubahan Kontrak Nomor BA001/GKN.11/2013 tanggal 1 Agustus 2013, dan addendum kontrak NomorSP47/GKN.11/2012 ADD1

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Mkw. tanggal 13 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Dalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan berkekuatan hukum Kontrak/Surat Perjanjian Tahun JamakNomor SP47/GKN.11/2012, Berita Acara Perubahan Kontrak Nomor BA001/GKN.11/2013 tanggal 1 Agustus 2013, dan addendum kontrak NomorSP47/GKN.11/2012 ADD1

(ADD1) 94 /PMK / XII / 2007,yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2008 (vide bukti, P8), dand. Perjanjian Addendum Kredit, Nomor : PK.No ( ADD2 ) 94 /PMK / XII / 2007,yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2008 (vide bukti,P7);e. Akta Pengakuan Hutang, No.: 18/2008 yang diterbitkan oleh AHMADZAENUDDIN,SH.Mkn, tanggal 12 Februari 2008 (vide bukti,P7);f.

(ADD1)94/PMK/XII/2007 tanggal 05 Maret 2008; jo Perjanjian Addendum KreditPK. No. (ADD 294/PMK/XII/2007 tanggal 31 Oktober 2008.(Bukti T.1 3). Perjanjian Kredit No. 23/KI/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008.(Bukti T.1 4).Obyek gugatan/perlawanan terhadap lelang eksekusi dalam perkaraNomor 24/Padt.G/2011/PN.Mrk yang telah diputus oleh Mahkamah AgungNomor 2200 k/PDT/2013 adaiah sama dengan obyek gugatan daiamperkara saat ini yaitu agunan kredit an.

(ADD1)94/PMK/Xil/2007 tangga! 05 Maret 2008 2008.Perjanjian Addendum Kredit ini merupakan addendum kredit karenaadanya penambahan plafond kredit sebesar Rp.8.000.000.000.(delapan milyar rupiah). SPPK Nomor 08//103 tanggal 31 Oktober 2008 (Bukti T 11) yangberdasarkan SPPK tersebut kemudian ditandatangani PerjanjianAddendum Kredit PK No.

(ADD1)94/PMK/XII/2007 tanggal 05Maret 2008; jo Perjanjian Addendum Kredit PK. No. (ADD2)94/PMK/XII/2007 tanggal 31 Oktober 2008;b. Perjanjian Kredit No, 23/KI/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008; danc. Seluruh perjanjian accesoirnya (GKMHT, APHT/SHT dan Pengikatan Fiducia).d. Seluruh Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat , termasuk dantidak terbatas pada perjanjian AYDA Akta Nomor 33 dan Nomor 34.438.

(ADD1) 94 /PMK / XII / 2007,yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2008 (vide bukti, P8), dan48d. Perjanjian Addendum Kredit, Nomor : PK.No ( ADD2 ) 94 /PMK / XIl /2007, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2008 (videbukti,P7);e. Akta Pengakuan Hutang, No.: 18/2008 yang diterbitkan oleh AHMADZAENUDDIN,SH.Mkn, tanggal 12 Februari 2008 (vide bukti,P7);f.

SP47/GKN.11/2012 ADD1 tanggal 6 Desember 2013 untuk melaksanakanPaket Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung KeuanganNegara Manokwari (Kontrak/Surat Perjanjian Tahun Jamak No.SP47/GKN.11/ 2012, berita Acara Perubahan Kontrak No.BA 001/GKN.11/2013 tanggal 1 Agustus 2013, dan addendum kontrak No.SP47/GKN.11/2012 ADD1 tanggal 6 Desember 2013 untukmelaksanakan Paket Pengerjaan Konstruksi Pembangunan GedungKeuangan Negara Manokwari mohon selanjutnya disebut Kontrak) ;.

serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengajukan banding, verzet,kasasi maupun upaya hukum lainnya ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Manokwari berkenan memutuskan :Dalam Pokok Perkara :1.ZiMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan berkekuatan hukum Kontrak/Surat Perjanjian Tahun JamakNo.SP47/GKN.11/2012, berita Acara Perubahan Kontrak No.BA 001/GKN.11/2013 tanggal 1 Agustus 2013, dan addendum kontrak No.SP47/GKN.11/2012 ADD1

SP47/GKN.11/2012 ADD1 tanggal 6Desember 2013 untuk melaksanakan Paket PengerjaanKonstruksi Pembangunan Gedung Keuangan NegaraManokwari ;Menyatakan berkekuatan hukum Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) No.

Menyatakan berkekuatan hukum Kontrak/Surat PerjanjianTahun Jamak Nomor: SP47/GKN.11/2012, berita AcaraPerubahan Kontrak Nomor: BA 001/GKN.11/2013 tanggal 136f.Agustus 2013, dan addendum kontrak Nomor: SP47/GKN.11/2012 ADD1 tanggal 6 Desember 2013 untukmelaksanakan Paket Pengerjaan Konstruksi PembangunanGedung Keuangan Negara Manokwari ;Menyatakan berkekuatan hukum Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) Nomor: SPMK49/GKN.11/2012 23 Juli 2012 yangmemerintahkan Penggugat untuk mulai melaksanakanPembangunan

(2) huruf g poin 1 UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskanbahwa cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalamkontrak kerja konstruksi yaitu: tidak melakukan apa yang diperjanjikan;Dengan demikian Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepadaPenggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 8.6Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007tanggal 12 Desember 2007 serta Addendum Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 ADD1

Nomor 418 K/Pdt/201717.18.19.20.21.22.23.tanggal 12 Desember 2007 serta Addendum Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 ADD1 Nomor 020/SPPP/MSCKTM/VIII/2008 tertanggal 8Agustus 2008);Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya;Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat keduabelah pihak, atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakancukup untuk itu;Suatu perjanjian

Nomor 418 K/Pdt/2017KTM/XII/2007 ADD1 Nomor 020/SPPP/MSCKTM/VIII/2008 tertanggal8 Agustus 2008, karenanya secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sangatlah tepat untukmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yangtelah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;24.

tersebut, mohon kiranya sita jaminan(conservatoir beslag) dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun ada upayahukum banding dan kasasi (u/tvoerbaar bij voorraad);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.ds8.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 serta Addendum Nomor 020/SPPP/MSCKTM/XII/2007 ADD1

semuakewajibannya yang ditentukan di dalam akte perjanjian kredit tertanggal25 November 2016, semula dengan memberikan pinjaman uang sebesarRp. 75.000.000, (Tujuh PuluhLima Juta Rupiah), tetapi ternyata setelahkredit berjalan selama 2 (Dua) Bulan, Tergugat telah lalai darikewajibannya untuk melakukan angsuran hutang.Bahwa untuk menjamin kelancaran kredit yang sedang berjalanPenggugat dan Tergugat, telan pula sepakat dan setuju melakukanAddendum (Pertama) berdasarkan Addendum dengan Nomor Adendum:14/BPRBTP/ADD1

Tertanggal 25 November 2016.Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 72/PDT/2020/PT PDG9,10.11.Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memberikan AddendumPerjanjian kepada Tergugat untuk perubahan plafon kredit, suku bungakredit, dan jangka waktu kredit, berdasarkan Addendum (pertama)denganNo.Addendum : 14/BPRBTP/ADD1/042017/042023, tertanggal27 April 2017. Yang mana ketentuanketentuan dalam Addendum inimenjadi kesatuan dalam Surat Perjanjian Kredit No./113/BPRBTP/KUKIMK/11.2016/11.2017.

Tertanggal 25 November 2016.Dengan memberikanpinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 70.000.000, (Tujuh Puluh JutaRupiah) dengan bunga sebesar 16% (Enam Belas Persen) per tahun.Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajibanyang ditentukan di dalam Addendum (pertama) No.Addendum : 14/BPRBTP/ADD1/042017/042023, tertanggal 27 April 2017, denganmemberikan pinjaman uang sebesar Rp. 70.000.000, (Tujuh Puluh JutaRupiah), tetapi ternyata setelah kredit berjalan selama 2 (Dua) Tahun 4(Empat

(ADD1) 94 /PMK / XII /2007, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2008 (vide bukti,P8), dand. Perjanjian Addendum Kredit, Nomor : PK.No ( ADD2 ) 94 /PMK / XII /2007, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2008 (videbukti,P7);e. Akta Pengakuan Hutang, No.: 18/2008 yang diterbitkan oleh AHMADZAENUDDIN,SH.Mkn, tanggal 12 Februari 2008 (vide bukti,P7);f.

(ADD1)94/PMK/XII/2007tanggal 05 Maret 2008; jo Perjanjian Addendum Kredit PK. No. (ADD294/PMK/XII/2007 tanggal 31 Oktober 2008. (Bukti T.1 3).e Perjanjian Kredit No. 23/KI/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008.(Bukti T.1 4).e Obyek gugatan/perlawanan terhadap lelang eksekusi dalamperkara Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.Mrk yang telah diputus olehMahkamah Agung Nomor 2200 k/PDT/2013 adaiah samadengan obyek gugatan daiam perkara saat ini yaitu agunankredit an.

(ADD1)94/PMK/xXil/2007 tangga! 05 Maret 2008 2008.PerjanjianAddendum Kredit ini merupakan addendum kredit karena adanya penambahanplafond kredit sebesar Rp.8.000.000.000,(delapan milyar rupiah). SPPK Nomor 08//103 tanggal 31 Oktober 2008 (Bukti T 11) yangberdasarkan SPPK tersebut kemudian ditandatangani Perjanjian AddendumKredit PK No.

(ADD1)94/PMK/XII/2007 tanggal05 Maret 2008; jo Perjanjian Addendum Kredit PK. No. (ADD2)94/PMK/XII/2007 tanggal 31 Oktober 2008;b. Perjanjian Kredit No, 23/KI/V1I/2008 tanggal 03 Juni 2008; danc. Seluruh perjanjian accesoirnya (SKMHT, APHT/SHT dan PengikatanFiducia).d. Seluruh Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, termasukdan tidak terbatas pada perjanjian AYDA Akta Nomor 33 dan Nomor 34.8.

Nomor : 648.11/005/11.6/ADD1/PABSP/DCKAPBA/2014 tanggal 5 Mei 2014 sejumlah Rp. 537.600.000,;Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014 berdasarkan permohonan SuratPermintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) nomor : 000002/SPPBL/1.03.01.BG/2014 tanggal 5 Mei 2014, Kuasa Pengguna Anggaran (SaksiMuhammad Saen) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) denganNomor : 00011/SPMBL/1.03.03/2014 kepada Kuasa Bendahara UmumAceh untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untukHalaman 8 dari 53 Putusan Nomor 14/PID.SUS

Intimulya Multikencana selaku konsultan pengawasan melakukanpengawasan terhitung sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d 2 Desember 2014sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja pengawasan;Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pulo Nasi, Kab.Aceh Besar (deb swap RDI 352) diketahui telah dilakukan Addendumsebanyak 2 (dua) kali yaitu :e Addendum Nomor : 648.11.6/005/ADD1/PABSP/CDKAPBA/2014tanggal 5 Mei 2014 terkait dengan Volume pekerjaan;e Addendum Il Nomor : 648.11.6/005/ADDII/PABSP/CDKAPBA

Pengadaan Komputer Rp. 5.000.000,00 ; o Penggemukan Sapi Rp.40.000.000,00 ; > Sebagai pelaksananya dibentuk Panitia Pelaksana (Panlak), denganSurat Keputusan Kepala Desa Asinan Nomor: 412.6/06/2008, tanggal 10Juni 2008, dan Terdakwa berdasarkan Peraturan Bupati BanjarnegaraNo. 231/ 2008 tentang Pedoman Umum ADD sebagaiPenanggungjawab Pengelolaan ADD, susunan pengurus panitapelaksana SDD: nono nono nnn n nnn nnn nn nnn nnn anne ne ncns No NAMA JABATAN DALAM JABATAN DALAM TIMPEMERINTAHAN DESA PELAKSANAAN ADD1

musrenbangdes, diantaranyaharus digunakan untuk: "o Pengadaan Bibit teh Rp.40.545.000,00 ; o Pengadaan Bibit Mahoni Rp. 750.000,00 ; > Untuk melaksanakan kegiatan ADD tahun 2009, juga dibentuk PanitiaPelaksana (Panlak), dengan Surat Keputusan Kepala Desa AsinanNomor: 412.6/09/2009 tanggal 10 Maret 2009, dan Terdakwa sebagaipenanggungjawab pengelolaan ADD, susunan penguruspanitapelaksana SDD: nnn nnn ne nn nnn nnn enn nnn ne nnn cncnnnns No NAMA JABATAN DALAM JABATAN DALAMPEMERINTAHAN DESA TIM PELAKSANAAN ADD1

anggaransenilai Rp.500.000,00; > Dana ADD tahun 2011 sebesar Rp.61.235.000,00 itu, berdasarkanDURK dan RAB, yang dibuat dalam musrenbangdes, diantaranya harusdigunakan untuk: 222 n conn en nn nc nn nnno PeternakanLele; Rp.24.494.000,00 ; > Untuk melaksanakan kegiatan ADD tahun 2011, juga dibentuk PanitiaPelaksana (Panlak), dengan Surat Keputusan Kepala Desa AsinanNomor: 412.6/09/2011 tanggal 14 Maret 2011, susunan pengurus sbb: No NAMA JABATAN DALAM JABATAN DALAM TIMPEMERINTAHAN DESA PELAKSANAAN ADD1

5.000.000,00 ; o Penggemukan Sapi Rp.40.000.000,00 ; > Sebagai pelaksananya dibentuk Panitia Pelaksana (Panlak), denganSurat Keputusan Kepala Desa Asinan Nomor: 412.6/06/2008 tanggal 10Juni 2008, dan Terdakwa berdasarkan Peraturan Bupati BanjarnegaraNo 231/2008 tentang Pedoman Umum ADD, kedudukan TerdakwaHalaman 29 putusan No : 43/Pid.SusTPK/2014/PT.Smg.sebagai penanggungjawab pengelolaan ADD, susunan pengurus panitapelaksana sbb: No NAMA JABATAN DALAM JABATAN DALAMPEMERINTAHAN TIM PELAKSANAANDESA ADD1

dalam musrenbangdes, diantaranyaharus digunakan untuk: o Peternakan Lele ; Rp.24.494.000,00 ; > Untuk melaksanakan kegiatan ADD tahun 2011, juga dibentuk PanitiaPelaksana (Panlak), dengan Surat Keputusan Kepala Desa AsinanNomor: 412.6/09/2011 tanggal 14 Maret 2011, dan berdasarkanpedoman umum ADD tahun 2010, Terdakwa kedudukannyaPenanggungjawab pengelolaan dana ADD, susunan pengurus panitiapelaksana ADD Desa Asinan sbb: 200n nooo No NAMA JABATAN DALAM JABATAN DALAM TIMPEMERINTAHAN DESA PELAKSANAAN ADD1

./4060.10/ADD1/2007 tertanggal 28Desemebr 2007 dan adanya juga Surat Perjanjian addendum II(Kedua) Nomor: 600.611.12./3031.10/ADD/2008 tertanggal 28januari 2008, lalu adanya Surat Perjanjian addendum III(Tiga) Nomor: 600.611.11./3094.1/ADD/2008 tertanggal 28Maret 2008, lalu adanya Surat Perjanjian addendum IV(empat) Nomor: 600.611.11./4101.1/ADD/2008 tertanggal 28Mei 2008 dan adanya Surat Perjanjian addendum V (Lima)Nomor: 600.611.11./5408.28/ADD/2008 tertanggal 28 Juli2008;.