PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1840/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKIJakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan DirekturUtama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put011366.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00895/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00895/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S. H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1756/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKJakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa MuhammadAmri, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor

Pengadilan Pajak Nomor PUT011863.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturKEP00825/NKEB/WP.19/2019 25September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanJenderal Pajak Nomor tanggalPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera

Putusan Nomor 1756/B/PK/Pjk/2021Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari,Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;4.3 Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanPasal 21 Nomor 00056/501/17/051/19, tanggal 26

peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menyatakan Menyatakan menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00825/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 25 September 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1756/B/PK/Pjk/2021ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni = 2021,oleh Prof. Dr. H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1938/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKIJakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan DirekturUtama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Pengadilan Pajak Nomor PUT012148.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00992/NKEB/WPuJ.19/2019 tanggal 11 Oktober2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Final Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00992/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 11 Oktober 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1750/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKJakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa MuhammadAmri, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012152.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00906/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00906/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,Halaman 3 dari 8 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaliyang Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00906/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni = 2021,oleh Prof. Dr. H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2260/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatanDirektur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Pengadilan Pajak Nomor PUT012031.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00901/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 27September 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera

NilaiNomor 00148/107/17/051/19, tanggal 26 April 2019, Masa PajakSeptember 2017, adalah batal demi hukum;Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00901/NKEB/ WPUJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak September 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2260/B/PK/Pjk/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H.

BAHTERA PESAT LINTASBUANA, DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;

PT BAHTERA PESAT LINTASBUANA, tempat kedudukan di Jakarta,beralamat di Jalan Raya Bambu Nomor 5B, Pasar Minggu, JakartaSelatan, 12520, yang diwakili oleh Fadjar Oetomo, jabatan DirekturUtama:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :1. Wahyu Gumilar, S.H., M.H., C.L.A.;2. Nurlaila Oktariana, S.H., M.H.;3. Alfian Syam Tanjung, S.H.;4. Luthfi Hartanto, S.H.;Para Advokat dan Advokat Magang yang berkantor pada Kantor HukumDrawy & Droit Law Office, beralamat di Gedung DU Center, JI.

Notaris di Jakarta beserta Surat Keputusan MenteriKehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor C01059 HT.01.01.TH.2002tanggal 21 Januari 2002 (vide Bukti P1), Akta Pernyataan KeputusanPerseroan Terbatas PT Bahtera Pesat Lintasbuana No.01 tanggal 05 April2018 yang dibuat oleh Yuttie Botoh, S.H.

Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bahtera Pesat LintasbuanaNomor 01 tanggal 14 Desember 2001 yang dibuat oleh Tita Ariyani, S.H.Notaris di Jakarta beserta Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak AsasiManusia Nomor C01059 HT.01.01.TH.2002 tanggal 21 Januari 2002 (BuktiP1);2. Fotokopi Akta Keputusan Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PTBahtera Pesat Lintasbuana Nomor 22 Tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat olehYuttie Botoh, S.H.

Fotokopi NPWP : 020624813073000 atas nama PT Bahtera Pesat Lintasbuana (Bukti P8);9. Fotokopi Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ BuruhNomor 009/G.4./31.74.04.1001.03.015.K.3/3/1.837/2019 tanggal 6 September2019 (Bukti P9):Halaman 28 dari 70 halaman.

Putusan Nomor 35 P/HUM/202010.Fotokopi Keputusan Direkturjenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.60/PHIJSK/PP/I/2020 tanggal 14Januari 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bahtera PesatLintas buana (Bukti P10):11.Fotokopi Keputusan Direksi PT Bahtera Pesat Lintas buana Nomor31/BPL/KD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang PenempatanKaryawan dan Penetapan Grade atas nama Lya Prestita Rinny (Bukti P11):12.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1757/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKJakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa MuhammadAmri, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011866.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00884/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Putusan Nomor 1757/B/PK/Pjk/2021Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari,Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;4.3 Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanPasal 21 Nomor 00053/501/17/051/19, tanggal 26 April 2019, MasaPajak Juni 2017, adalah batal demi hukum;4.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaliyang Menyatakan Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00884/NKEB/WPUJ.19/2019tanggal 26 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni = 2021,oleh Prof. Dr. H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1667/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, NPWP:01.001.632.7051.000, beralamat di Jalan Kali Besar Timur1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakilioleh Ruly Firmansyah, selaku Plt.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011365.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00896/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak November 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera

Nomor 00065/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019, MasaPajak November 2017, adalah batal demi hukum;Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00896/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak November 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya yangmenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00896/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak November 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1725/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKIJakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah jabatan DirekturUtama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam

Pajak Nomor PUT011355.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00812/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 23September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak April2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00812/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 23 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayarPajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak April 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,Halaman 3 dari 8 halaman.

peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Penggugatterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00812/NKEB/WPu.19/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak April 2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataHalaman 7 dari 8 halaman.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

PUTUSANNomor 1704/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat sesuaiNPWP di Jalan Kali Besar Timur Nomor 1012, Tamansari,Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh RulyFirmansyah, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT011865.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00822/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 25September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00822/NKEB/WPVJ.19/2019 tanggal 25 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2258/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatanDirektur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Pajak Nomor PUT011361.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00881/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaberdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak Juli 2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00881/NKEB/ WPUJ.19/2019 tanggal 26 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7Halaman 3 dari 7 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MaajelisHakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2261/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatanDirektur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012032.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00907/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera

Pertambahan NilaiNomor 00145/107/17/051/19, tanggal 26 April 2019, Masa Pajak Juni2017, adalah batal demi hukum;Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00907/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2261/B/PK/Pjk/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H.