Menyatakan terdakwa IWAN WIDIYANTO bin LEGIMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Gabungan Beberapa Perbuatan Pencurian ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun ;3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.5.

Menyatakan terdakwa IWAN WIDIYANTO bin LEGIMAN terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN PENCURIAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP JO Pasal 65ayat 1 KUHP dakwaan tunggal kami;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjaraselama 4 (empat) tahun di kurangi selama terdakwa beradadalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.3.

Gabungan dari beberapa perbuatan yang masingmasingmenjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yangsejenis101.uwnsur baran iMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapadalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyekhukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagaipelakutindak pidana.

Unsur gabungan dari beberapa perbuatan yang masingmasingharus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri danyang masingmasing menjadi kejahatan yang terancam denganhukuman utama yang sejenis.Menimbang, bahwa Fakta persidangan mengungkap bahwaseluruh perbuatan terdakwa tersebut masingmasing berdirisendirisendiri dan telah selesai secara sempurna, yaknipada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 12.00WIB terdakwa bertemu dengan Edi Haryanto alias Komplong,setelah minum minuman Alkohol, kemudian

Nokia diambil sendiri, sedangkan barangbarang lain dibuang ke sungai, sehingga keseluruhanperbuatan terdakwa merupakan gabungan perbuatan yangberdiri sendirisendiri.Menimbang, bahwa Dengan demikian unsure ini telahterbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsuruntuk adanya perbutan pidana dalam pasal 362 KUHP telahterpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah

Menyatakan terdakwa IWAN WIDIYANTO bin LEGIMAN tersebuttelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Gabungan Beberapa PerbuatanPencurian ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya denganpidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun ;3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan.5S.

GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK (GPMT) VS PRESIDEN RI;

Putusan Nomor 8 P/HUM/20204.3.4.4.4.5.trader dan distributor bahan pakan untuk pembuatan pakan ternakdan/atau pakan ikan yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 97Notaris Buniarti Tjandra, S.H, tanggal 28 Juli 1984 tentangAnggaran Dasar Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Indonesiadan Akta Nomor 02 Notaris len Zaenab Heru Partuti, S.H., M.Kn.

,tanggal 28 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan KongresPerkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak dan telahdimuat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NomorAHU0081850.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Gabungan Perusahaan MakananTernak (GPMT) tanggal 30 Desember 2016. (Bukti P10):Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat perkumpulan, sesuaidengan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar, didirikan dengan tujuan:a.

Putusan Nomor 8 P/HUM/202010.11.12.13.14.Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P9);Fotokopi Akta Nomor 97 Notaris Buniarti Tjandra, S.H, tanggal 28 Juli1984 tentang Anggaran Dasar Gabungan Perusahaan Makanan TernakIndonesia, Salinan Akta Nomor 2 tanggal 28 Desember 2016 tentangPernyataan Keputusan Kongres Perkumpulan Gabungan PerusahaanMakanan Ternak, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0081850

Bahwa Pemohon tidak dapat mengatasnamakan perkumpulan/gabungan perusahaan produsen pakan ternak, karena ternyatasebagian dari anggota perkumpulan tersebut telah mendapatkanfasilitas pembebasan PPN, sehingga tidak memenuhi kriteriapihak yang telah dirugikan oleh berlakunya peraturan perundangundangan di bawah undangundang yang diuji sebagaimanadimaksud oleh ketentuan tersebut di atas;6.

,M.Kn., tanggal 28 Desember 2016 tentang Pernyataan KeputusanKonggres Perkumpulan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak dantelah dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0081850.AH.01.07 Tahun2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanGabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) tanggal 30Desember 2016 (Bukti P10);e Bahwa berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar, Akta PernyataanKeputusan Kongres Perkumpulan Gabungan Perusahaan MakananTernak Nomor

GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN UNTUK TERNAK (GPMT) / INDONESIAN FEEDMILLS ASSOCIATION VS MENTERI KEUANGAN RI;

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK (GPMT)/INDONESIAN FEEDMILLS ASSOCIATION tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 137 PK/FP/TUN/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Menyatakan terdakwa SUKARNO bin PILANG YOSO SUKARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Investasi Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang merupakan gabungan beberapa tindak pidana; 2.

Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagaibeberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dandilakukan oleh hanya satu orang;Menimbang, bahwa apabila seseorang melakukan beberapatindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindaktindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandangsebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

GABUNGAN PURBA, SH

PUTUSANNo. 715 K/Pid/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara para TerdakwaNama : GABUNGAN PURBA, SH.;Tempat lahir : Tapanuli;Umur/Tanggal lahir > 44 tahun/14 Pebruari1962;Jenis kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

Terusan Logam (BuanaSari Raya No. 2)RT. 08/04Kelurahan Kujangsari, KecamatanBatunungga, Kota Bandung;Agama : Katholik;Pekerjaan : Swasta;Pemohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan;Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan NegeriBandung karena didakwa:KESATU :Bahwa la Terdakwa Gabungan Purba, SH., pada hariSenin tanggal 2 Mei 2005, sekitar jam 15.30 WIB atausekitar waktu itu, setidak tidaknya pada waktu lain masihdalam tahun 2005, di Rumah Sakit Santo Yusup, Jalan CikutraNo. 7 Bandung atau pada

Perbuatan tersebut dilakukannyadengan cara sebagai berikut Bahwa ia Terdakwa Gabungan Purba, SH. pada saat itusebagai Ketua Koperasi Kredit (Kopdit) Santo YusupBoromeus menawarkan kepada para anggotanya yangterdiri dari karyawan Rumah Sakit Boromeus dan RumahSakit Santo Yusup Bandung pemilikan rumah kredit (KPRMerpati Duta) di daerah Cimenyan Bandung.

Tetapi kenyataannya Bank menagih danmemotong gaji para peserta KPR tidak sesuai apa yangdijanjikan oleh Terdakwa tentang adanya pembebasanuang muka sebesar 30% tersebut ;Perbuatan ia Terdakwa Gabungan Purba, SH. diatur dandiancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke1KUH Pidana;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Gabungan Purba, SH. pada waktu dantempat sebagai terurai dalam dakwaan kesatu di atas, secarabersamasama satu sama lain dengan Hamzah Mulyatno (berkasHal. 2 dari 16 hal. Put.

didapatkan saldomengendap penyimpanan uang dana talangan sebesarkurang lebih Rp. 200 juta;Perbuatan ia Terdakwa Gabungan Purba, SH. diatur dandiancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo.

GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS PRESIDEN RI;

Dalam hal ini, Pemohon yangmerupakan Perkumpulan organisasi yakni Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Selanjutnya disebut sebagai GAPKI) yang terbentuk pada tanggal27 Februari 1981 berkedudukan di Jakarta merupakan suatu organisasi dibidang perkebunan kelapa sawit mempunyai tujuan untuk mempersatukan parapelaku bidang usaha perkelapasawitan di Indonesia dan menjadi mitraPemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka membuatkebijakan usaha perkelapasawitan di Indonesia untuk meningkatkan

Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biayaperkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Bahwa di dalam perkara sejenis dalam Perkara Nomor 62P/HUM/2013 yangdiputus tanggal 18 November 2013, Perkara Permohonan Hak Uji Materiilantara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melawanMenteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Majelis Hakim H. Yulius,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.

PERKUMPULAN GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT (GAPKI) VS GUBERNUR SULAWESI BARAT;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2016 Tanggal 18Mei 2016 Tentang Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan BuahSegar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Sulawesi Barat, pada tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:PERKUMPULAN GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT(GAPKI), beralamat di Rukan Sudirman Park, Blok

Ketentuan yang Permohonan Uji40/2/2013 * Isi dimohon Materil(Permentan) eskan ujimateril4 Tim Pasal 8 ayat (1) Tim Provinsi Pasal12 e GAPKI memangPenetapan Tim Penetapan dengan ayat (1) merupakanHarga TBS dengan keanggotaan gabungan pelakukeanggotaan: terdiri dari: usaha industria. Pemerintah a. Asisten sawit namunProvinsi, Sekretaris tidak serta mertaKabupaten/Kota Daerah semua pengusahab. Dinas Bidang sawit tergabungProvinsi, Ekonomi di GAPKI danKabupaten/Kota Pembangu tidak memiliki.

GAPKI Wilayah Sulawesi;APKASINDO Provinsi Sulawesi Barat;Sementara di Pasal 8 ayat (1) PERMENTAN NO 14 TAHUN 2013disebutkan para pihak inti untuk menjadi tim penetap;Tim Penetapan Harga TBS dengan keanggotaan:a.b.c.d.e.Pemerintah Provinsi, Kabupaten/KotaDinas Provinsi, Kabupaten/KotaPerusahaan PerkebunanWakil Pekebun (kelembagaan pekebun)Instansi terkait lainnyaBahwa dalam PERGUB jelas telah menghilangkan satu SUBJEK hukumpaling kompeten, yakni PERUSAHAAN PERKEBUNAN/PENGUSAHA,GAPKI memang merupakan gabungan

Sulawesi mengirimkan surat kepada GAPKIPusat/PEMOHON, dengan surat: Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Indonesian Palm Oil Producers Association). J. Lasinrang No.71 Makasar Sulawesi Selatan. Phone (0411) 8522938 39, Fax. (0411)871507. Tanggal 19 Oktober 2016. No Surat: 0110/ GapkiSul/ X/ 2016.Perihal: Permohonan bantuan Advokasi terkait permberlakuan PeraturanGubernur (Pergub) Sulawesi Barat No. 12 Tahun 2016.

GabunganPengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) yang berbadan hukum sesuai dengan AktaNomor 241 dan 242 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan NotarisSusanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn dan telah disahkan dengan KeputusanMenteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU106.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 16Nopember 2015, yang dalam hal ini diwakili oleh Joko Supriyono dan PierreTogar Sitanggang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum dan selakuSekretaris Jenderal, oleh karenanya bertindak untuk dan atas namaPerkumpulan Gabungan

GABUNGAN PENGUSAHA KECIL DAN JASA (GAPENSA) ; PT. ARTDECO SEJAHTERA ABADI Dkk

PUTUSANNo. 9 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :GABUNGAN PENGUSAHA KECIL DAN JASA (GAPENSA),berkedudukan di Bandung, yang diwakili oleh H.

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutanatau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang No.14 Tahun1985 yo UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan undangUndang No.3 Tahun2009 tentang Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : GABUNGAN

Penggugat:
Sahrano
Tergugat:
BMT UGT (usaha gabungan terpadu)

GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) BAGAN MAKMUR BERSATU MelawanKEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI RIAU

MKn. yang dalam hal ini diwakili1.Nama : RONI BUDIANTOKewarganegaraan : Indonesia,Pekerjaan : Ketua Gabungan Kelompok Tani BaganMakmur Bersatu ,Tempat Tinggal : Jalan Jadi Mulya Desa Bagan Makmur,Kecamatan Bagan Sinembah ;2.Nama : ALIMAN SINAGAHal dari 74 hal Putusan No : 17/G/2014/PTUNPbrKewarganegaraan : Indonesia,Pekerjaan : Sekretaris Umum Gabungan Kelompok TaniBagan Makmur Bersatu ;Tempat Tinggal : Jalan Jadi Mulya Desa Bagan Makmur,Kecamatan Bagan Sinembah 53.Nama : RATAMA SARAGIHKewarganegaraan

: Indonesia,Pekerjaan : Sekretaris Gabungan Kelompok Tani BaganMakmur Bersatu ,Tempat Tinggal : Jalan Jadi Mulya Desa Bagan Makmur,Kecamatan Bagan Sinembah ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Melawan1.

SK.99 / MenhutII / 2006Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HutanTanaman Kepada PT.Sumatera Riang Lestari Atas Areal Hutan Seluas +/65.000(enam = puluh lima ribu) MHektar di Propinsi SumateraI KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa dengan telah diterbitkannya objek sengketa diatas Lahan Areal HutanPangkuan Desa yang termasuk di dalam wilayah Sei Kabaro Kabupaten RokanHilir yang mana Araeal Hutan Pangkuan Desa sudah lama dekerjakan AnggotaMasyarakat desa yang tergabung dalam Lembaga Gabungan

Akta perubahan No. 4 tanggal 13 Agustusd Setelah dilakukan pengecekan di Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir danDinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, Gabungan Kelompok Tani(GAPOKTAN) Bagan Makmur Bersatu tidak terdaftar sebagai salah satubadan hukum koperasi di Kabupaten Rokan Hilir dan tidak terdaftar sebagaianggota Himpunan Kerukukan Keluarga Petani Perkebunan (HKP2)Kabupaten Rokan Hilir, sehingga sampai diajukannya gugatan Penggugatbelum berstatus sebagai badan hukume Oleh karena Penggugat

Pendaftaran tersebutdilakukan di Kementerian Hukum dan HAM kalau badan usaha (perseroanHal 41 dari 74 hal Putusan No : 17/G/2014/PTUNPbr42atau yayasan) atau. ke Dinas Koperasi kalau berbantukkoperasi ;d Setelah dilakukan pengecekan di Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilirdan Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, Gabungan Kelompok Tani(GAPOKTAN) Bagan Makmur Bersatu tidak terdaftar sebagai salah satubadan hukum koparasi di Kabupaten Rokan Hilir dan tidak terdaftarsabagai anggota Himpunan Kerukukan

GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP RI;

Bahwa Pemohon adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia(GAPKI) yang merupakan Perkumpulan Berbadan Hukum yang concernterhadap isu perkebunan kelapa sawit, didirikan berdasarkan AktaPendirian dan Anggaran Dasar tertanggal 27 Februari 1981 Nomor 59yang dibuat di hadapan Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan dantelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor AHU00551.60.10.2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentangPengesahan

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU00551.60.10.2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia. (Bukti P6);7. Fotokopi Akta tertanggal 20 Oktober 2015 Nomor 241 tentang Berita AcaraMunas, yang dibuat di hadapan Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn,Notaris di Kabupaten Bogor. (Bukti P7);8.

Fotokopi Akta tertanggal 20 Oktober 2015 Nomor 242 tentang AnggaranRumah Tangga Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI),yang dibuat di hadapan Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn, Notaris diKabupaten Bogor. (Bukti P8);9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU106.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 16 Nopember 2015 tentangPersetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas. (Bukti P9);10.

harus bersifat spesifik (kKhusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapatdipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dan berlakunya peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonanmaka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan halhalsebagai berikut:Bahwa Pemohon, GABUNGAN

GABUNGAN PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK (GPMT)/INDONESIAN FEEDMILLS ASSOCIATION : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pemohon dapat dibagi menjadi 2, yaitu:1) Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)/IndonesiaFeedmills Association;2) Distributor, importir dan trader yang memberikan kuasa;Bahwa walaupun terdapat 2 golongan Pemohon dalam perkara a quo,namun pada bagian persona standi hanya dijelaskan mengenaiidentitas dari Gabungan Perusahaan Makanan Ternak(GPMT)/Indonesia Feedmills Association saja.

(Footkopi dari prontout);Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak(GPMT)/Indonesian Feedmills Association kepada DirekturJenderal Pajak Nomor: 159/ZP/X1/2018, tanggal 5 November2018, perinal Permohonan Penundaan Pemeriksaan. (Fotokopidari fotokopi);Surat Kuasa Hukum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak(GPMT)/Indonesian Feedmills Association kepada DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: 161/ZP/X1I/2018, tanggal 7November 2018, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepadaMenteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 018P/BPGPMT/I/16, tanggal 27 Januari 2016, Perihal PermohonanPembebasan PPN Untuk Bahan Pakan. (Fotokopi dari fotokopi);Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepadaMenteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 018PR/BPGPMT/I/16, tanggal 27 Januari 2016, Perinal Revisi LampiranPermohonan Pembebasan PPN Untuk Bahan Pakan.

BuktiP40 :Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepadaMenteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 051P/BPGPMT/IV/16, tanggal 21 April 2016, Perihal PermohonanPembebasan PPN Untuk Bahan Pakan Ikan. (Fotokopi darifotokopi);Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepadaMenteri Perikanan RI Nomor: 077P/BPGPMT/IV/ 16, tanggal 26Mei 2016, Perihal Permohonan Tambahan Kriteria BahanPakan untuk dibebaskan dari Pengenaan PPN.

(Fotokopi darifotokopi);Surat Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) kepadaMenteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 078P/BPGPMT/V/16, tanggal 26 Mei 2016, Perihal PermohonanPembebasan PPN Untuk Bahan Pakan Ikan.

DEWAN PENGURUS PUSAT GABUNGAN PERUSAHAAN EKSPOR INDONESIA ; vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

GABUNGAN IMPORTIR NASIONAL SELURUHINDONESIA, vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

GABUNGAN PENGUSAHA KEPALA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;

Dalam hal ini, Pemohon yang bernama Gabungan PengusahaKelapa Sawit Indonesia (selanjutnya disebut sebagai GAPKI) yangterbentuk pada tanggal 27 Februari 1981 berkedudukan di Jakartamerupakan suatu organisasi di bidang kelapa sawit mempunyai tujuanuntuk mempersatukan para pelaku bidang usaha perkelapasawitan diIndonesia dan menjadi mitra Pemerintah Pusat maupun PemerintahDaerah dalam rangka membuat kebijakan usaha perkelapasawitan diIndonesia untuk meningkatkan daya saing usaha kelapa sawitIndonesia

dimaksud dengan peroranganadalan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyaikepentingan sama;Bahwa lebih lanjut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor01 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompokorang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agungatas berlakunya suatu peraturan perundangundangan tingkat lebih rendah dariundangundang;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dalildalil permohonan sertabuktibukti yang diajukan, ternyata Pemohon adalah Gabungan

objek permohonan hak uji materiil adalah pengaturan tentangPenggantian Nilai Tegakan sebagai salah satu kewajiban selain dari ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayarkepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutanmelalui izin pinjam pakai dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dandiberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutanberupa kayu dan pohon yang tumbuh secara alami sebelum lahirnya HGU.Pemohon sebagai gabungan

GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI), ; PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI,

PUTUSANNomor: 21 P/HUM/ 2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan memutus perkara permohonan Hak Uji Materiil pada tingkatpertama dan terakhir terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010tanggal 22 Januari 2010, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan FungsiKawasan Hutan, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA(GAPKI), beralamat di Jakarta JI. Rukan Sudirman Park, BlokB18, JI. KH.

No.21 P/HUMW2010Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyaikepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) maka dapat dinilai darihubungan hukum antara Pemohon dengan obyek permohonannya ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia (GAPKI) ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada pokoknyamenyatakan bahwa ketentuan Pasal 25 Jo.

KEMMALUDIN SABNANI MELAWAN DIREKTUR PABRIK CAMBRIC, GABUNGAN KOPERASI BATIK INDONESIA (PC.GKBI), DKK

:+++Pembanding/ PenggugatMelawan:I DIREKTUR PABRIK CAMBRIC, GABUNGAN KOPERASI BATIK INDONESIA (PC.GKBI) yang beralamat di Jl. Magelang Km.14 MedariKabupaten Sleman DIY.Selanjutnya disebut sebagal ...........eeeeeeseeeeeseeeeeeeees Terbanding I/ Tergugat IIL.Ny.Karyati ...... eeeI NY.

BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP-GAPENSI) ; vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksidan UndangUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pada tingkatpertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSINASIONAL INDONESIA (BPPGAPENSI), dalam hal ini diwakili oleh :1. Ir.H. Agus G. Kartasasmita, MT, Msc., Ketua Umum Badan PimpinanPusat Gapensi, beralamat di Graha Gapensi, JI. Raya RagunanNo.C/1 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta 12540.Nh.

No. 15 P/HUM/2008.atau keahliaan sesuai dengan criteria; b. mempunyai tujuanmemperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya.GAPENSI singkatan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi NasionalIndonesia, adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, sesuai Pasal 33ayat (1) UU. No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konsiruksi Jo. Pasal 24 ayat(4) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000, tentang Usaha dan PeranMasyarakat Jasa Konstruksi..

Ir.KRISMAN NAINGGOLAN >< BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI) CS

BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN' PELAKSANAKONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (yang untuk selanjutnyadisebut sebagai GAPENSI), beralamat di Graha Gapensi, JalanRaya Ragunan Nomor C/l, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta,selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat;2.

PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat telah menggugatTerbanding/semula Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 18Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dengan Nomor 535/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan perbaikan gugatantertanggal 18 Oktober 2017 sebagai berikut :I.1.KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN :Bahwa, Penggugat adalah perorangan Warga Negara Indonesia yangmenjadi Anggota Pengurus pada Badan Pimpinan Cabang (BPC) padaGapensi (Gabungan

Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia disingkatGapensi bertempat di Desa Tretes, Kecamatan Prigen, KabupatenPasuruan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 37 tertanggal 18 Maret2011 tentang Pendirian Gabungan Pelaksana Konstruksi NasionalIndonesia, dibuat di hadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih dan telahdidaftarkan serta teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dengan No. 91/A/DLL/HKM/201 1/PN.Jak.Sel tanggal 4 April 2011;Bahwa, pada Tahun 2015, Gapensi melakukan Musyawarah

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar PerkumpulanGapensi sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 06 tertanggal 5Februari 2016 tentang Perubahan yang dibuat di hadapan NotarisMarcivia Rahmani, S.H., M.Kn., yang tertulis :Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Gabungan PelaksanaKonstruksi Nasional Indonesia disingkat Gapensi, yang untukselanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Perkumpulan;c.