Bahwa guna memperlancar pelaksanaan dari segala kegiatan dan peribadatan dariPerkumpulan pada saat itu "ISRAELITSCHE GEMEENTE SOERABAJA (JemaatIsrael di Surabaya), maka para pendiri kemudian mendirikan SYNAGOGUE di JalanBubutan Surabaya.

Karena sangat jelas yang mana Para TERGUGAT dalam perkara a quosudah bukan lagi sebagai pengurus atau pun anggota dari Perkumpulan"ISRAELITSCHE GEMEENTE SOERABAJA (Jemaat Israel di Surabaya)", hal inidiperkuat adanya Berita Acara Rapat yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1995kepengurusan secara sah telah beralin pada PENGGUGAT Bahwa disamping itu TERGUGAT telah terang dan jelas mengetahui para Tergugatdalam perkara Aquo (perkara Nomor : 49/PDT.G/2011/PN.SBY) telah meninggaldunia beberapa tahun sebelum

Nomor: 49/PDT.G/ 2011/PN.SBY adalah pihakpihak yang telah meninggal dunia dan bukan lagi sebagaipengurus dari Perkumpulan "ISGRAELITSCHE GEMEENTE SOERABAJA (JemaatIsrael diSurabaya)" sehingga Para Tergugat dalam perkara Nomor 49/PDT.G/ 2011/PN.SBY sudah tidak berkedudukan sebagai Subyek hukum secara perdata.Disamping itu.

Pada hal sangat terang dan jelasTERGUGAT tidak memiliki hak apa pun terhadap Objek Sengketa mengingatberdasarkan Berita Acara Rapat tahun 1991 dan Berita Acara serah terimapengurusan ISRAELITSCHE GEMEENTE SOERABAJA TERGUGAT hanyaberkedudukan sebagai SHAMASH, yaitu yang bertugas menjaga kebersihan danmenyiapkan segala keperluan guna peribadatan dalam Perkumpulan"ISRAELITSCHE GEMEENTE SOERABAJA (Jemaat Isarael di Surabaya)". sehinggaperalihan hak atas Objek Sengketa dari TERGUGAT kepada TERGUGAT Ilmerupakan

SOERABAJA(Jemaat Israel di Surabaya), yang dalam perkumpulan tersebut jelas TERGUGAT IIadalah bukan sebagai pengurus maupun anggota dan TERGUGAT II hanyamerupakan anak menantu. dari TERGUGAT yang dalam Perkumpulan"ISRAELITSCHE GEMEENTE SOERABAJA (Jemaat Israel di Surabaya), hanyasebagai SHAMASH.

Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai Ketua dari Perkumpulan"ISRAELITISCHE GEMEENTE SOERABAJA (Jemaat Israel di Surabaya)yang beralamat di JI. Kayoon No.46 Kelurahan Embong Kaliasin KecamatanGenteng Surabaya, berdasarkan Berita Acara Serah Terima tertanggal 1Oktober 1995, yaitu Surat BERITA ACARA SERAH~ TERIMAKEPENGURUSAN yang lama yaitu dari Ny. DJOEWATI MUSSRY kepadaDAVID MUSSRY yaitu Penggugat hingga saat ini ;2.

Latumanuwij yangbertindak selaku Kepala dan pejabat Pembantu Kantor Pendaftaran Tanah diSurabaya ;Bahwa setelah Objek Sengketa sah menjadi milik Perkumpulan"ISRAELITSCHE GEMEENTE SOERABAJA (Jemaat Israel di Surabaya),selanjutnya para pengurus melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) guna didirikan bangunan sebagai pusat kegiatan dan peribadatan kaumYahudi di Surabaya, dimana kemudian Walikota Surabaya pada saat itumengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.

Ag. 6901/14 tertanggal 28Januari 1950 yang diatas namakan NAZLOOMIAN ;Bahwa seiring dengan perkembangan waktu para pengurus pada saat itumelakukan musyawarah dan untuk menjaga kelangsungan dari Perkumpulan"ISRAELITSCHE GEMEENTE SOERABAJA (Jemaat Israel di Surabaya)kemudian pada tahun 1995 menunjuk PENGGUGAT sebagai Ketua dariPerkumpulan "ISRAELITSCHE GEMEENTE SOERABAJA (Jemaat Israel diSurabaya) ;Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 777/PDT/2020/PT SBY.10.11.12.Bahwa berdasarkan atas Berita Acara

Surabaya), yang dalam perkumpulan tersebut jelas TERGUGAT IIadalah bukan sebagai penguruSs maupun anggota dan TERGUGAT II hanyamerupakan anak menantu. dari TERGUGAT yang dalam Perkumpulan"ISRAELITSCHE GEMEENTE SOERABAJA (Jemaat Israel di Surabaya),hanya sebagai SHAMASH.

Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 777/PDT/2020/PT SBY.N.Menyatakan PENGGUGAT adalah sebagai Ketua/Pengurus Perkumpulan"ISRAELITSCHE GEMEENTE SOERABAJA (Jemaat Israel diSurabaya)";oO.

, atas nama De Gemeente Soerabaja(Pemerintah Kota Surabaya) ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaituSertipikat Hak Pakai Nomor : 15 K/Kelurahan Darmo, tanggal 8 September1980, Surat Ukur No. 613, tanggal 30 Nopember 1922, seluas 730 M?

,berasal dari Persil Konversi berdasarkan PMDN No. 2/1970, ps. 2, ay.2.petunjuk : bekas Eigendom Perponding No. 10550, Surat Hak Tanahtanggal 3111928, No. 1028, berakhirnya hak tanggal 2391980, pemegang hak atas nama De Gemeente Soerabaja ;bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 15 K/Kelurahan Darmo, tanggal 8September 1980, atas nama De Gemeente Soerabaja (Pemerintah KotaSurabaya), surat ukur tanggal 30 November 1922, No. 613, Luas 2083 m7?

Soerabaja ;Bahwa, sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban tersebut diatas bahwaperolehan Sertifikat Hak Pakai No. 15 K/Kelurahan Darmo, tanggal 8September 1980, atas nama De Gemeente Soerabaja (Pemerintah KotaSurabaya), surat ukur tanggal 30 November 1922, No. 613, Luas 2083 m?

,berasal dari Persil Konversi berdasarkan PMDN No. 2/1970, ps. 2, ay.2.petunjuk : bekas Eigendom Perponding No. 10550, Surat Hak Tanahtanggal 3111928, No. 1028, berakhirnya hak tanggal 2391980, pemegang hak atas nama De Gemeente Soerabaja ;Bahwa tanah dengan bukti berupa Sertifikat Hak Pakai No. 15 K/KelurahanDarmo, tanggal 8 September 1980, atas nama De Gemeente Soerabajatersebut menjadi barang milik daerah Pemerintah Kota SurabayaHalaman 26 dari 44 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/2018/PTUN.SBYberdasarkan

, atas nama Pemegang HakHalaman 31 dari 44 halaman, Putusan Perkara Nomor : 103/G/2018/PTUN.SBYDe Gemeente Soerabaja ;2.

Gemeente Makassar / Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 20 Oktober 2011, atas nama Ahmadi Alwie;-------------------------------------------------------3. Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Wakil Walikota Makassar), berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor. 529.2/1037/Kep/X/2011, tentang penunjukan Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah Ex.

Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 20 Oktober 2011, atas nama Ahmadi Alwie;----- 4. Membebankan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 202.000,- ( dua ratus dua ribu rupiah);-------------------------------------------------------------------------

Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah KotaMakassar, tertanggal 20 Oktober 201 1;6.

Gemeente Makassar/Tanah Hak PengelolaanPemerintah Kota Makassar yang terletak di Jalan Kancil Utara No. 64, kemudian pada tanggal 20Oktober 2011 beralih dalam bentuk Pelepasan Hak kepada Tergugat II Interven (Ahmadi Alwi)sebagai Penerima Penunjukan Hak atas Tanah Ex. Gemeente Makassar sesuai Surat KeputusanWalikota Makassar Nomor 529.2/1037/Kep/X/2011 seluas 557 M2;4.

Gemeente; + == 2 $23 23 nn nn nnn nnn nnn nnn na ren nnn nnn ee ne nee ene eenBahwa semua tanah disitu tanah Ex.

Gemeente Makassar / TanahPengelolaan Pemerintah Kota Makassar, sesuai Surat Keputusan Nomor. 592.2/409/Kep/IV/2010,Tanggal 05 April 2010 (Vide bukti T3) dan menurut Tergugat Pendelegasian wewenang tersebutKepada Wakil Walikota Makassar untuk menandatangani Penunjukkan Penerima Hak Atas PelepasanTanah Ex. Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar dimaksudkan gunameningkatkan pelayanan yang optimal terhadap Pelepasan Tanah Ex.

Gemeente Makassar / Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar,tertanggal 20 Oktober 2011, atas nama Ahmadi Alwi (Tergugat II Interven) yang dikeluarkan olehTergugat dalam hal in.

De Groot tetapi atas nama De Gemeente Batavia,tanpa memperlihatkan dan atau membuktikan Vervonding Nomor6393 De Gemeente Batavia, hanya berdadarkan bukti TT6, TT7 yang tidak ada penjelasan asalusul Verponding Nomor 6393atas nama De Gemeente Batavia tahun berapa penerbitannya,berasal dari mana, oleh karenanya sangat diragukankebenarannya dikarenakan tidak ada dukungan alat buktiVerponding Nomor 6393 atas nama De Gemeente Batavia yangdiperlihatkan dan dijadikan alat bukti dipersidangan;Bahwa dalam

Berdasarkan /nstellingOrdonantie Staatbladvan NederlanscheIndie Nomor 204/1905 tanggai 18 Maret 1905dan berlaku 1 April 1905, gemeente tidak berwenang mengurusimiliter, mengawasi jalan kereta api negara, bahkan pelabuhanTanjung Priok.

Jangkauan kerja Gemeente Batavia lebihcondong pada masalah lokal seperti memelihara dan menyiramijalan, mengurug lubang di jalan umum, mengawasi kuburan,menaikkan taraf kesehatan umum, memajukan transportasiumum, memperindah kota, dan melengkapi kekuranganperaturan lokal (Bukti P22);Bahwa struktur organisasi De Gemeente Batavia pada masapermulaan terdiri dari seorang Burgermeester dan Wethouders(pembantu wali kota) yang didampingi tiga komisi, yaitu: 1)Commisseies in den Raad, yang temudian berubah

Namunsakibatbanyaknya kritikan tajam karena dianggap menghalangiwewenang Wethouders, komisi ini kemudian dibubarkan;Bahwa oleh karena Termohon Kasasi dan Turut TermohonKasasi tidak dapat membuktikan Verponding Nomor 6393 atasnama De Gemeente Batavia untuk membantah keberadaanVerponding Nomor 6393 atas nama WL. A. De Groot, makasudah seharusnya yang dimakisud dengan Verponding Nomor6393 untuk hak dasar atas tanah terperkara adalah VerpondingNomor 6393 atas nama WL. A.

De Grood telah disangkal oleh Turut Tergugat dimana sesuai dalam catatan diBPN bukti TT6, TT7 Eigendom Verponding Nomor 6393 atasnama De Gemeente Batavia dan di samping itu berdasarkansaksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Andi IndahKairunisa dan Edy Ruchiyat tidak ada satupun yang mengetahuiobjek sengketa milik siapa";Bahwa Majelis Hakim dalam menyampaikan pertimbanganterkesan sangat mencaricari pembenaran untuk melakukankeberpihakan, alat Bukti P5 yang dihadirkan Pemohon Kasasidikeluarkan

Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, sesuai SuratKeputusan Nomor. 592.2/409/Kep/IV/2010, Tanggal 05 April 2010;6.2. Bahwa Pendelegasian wewenang tersebut oleh Tergugat KepalaWakil Walikota Makassar untuk menandatangani PenunjukkanPenerima Hak Atas Pelepasan Tanah Ex.

Gemeente Makassar/TanahPengelolaan Pemerintah Kota Makassar dimaksudkan gunameningkatkan pelayanan yang optimal terhadap Pelepasan Tanah Ex.Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassardengan merujuk pada UndangUndang No. 29 Tahun 1959 (LN.RITahun 1959 No. 74) dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822juncto UndangUndang No.5 Tahun 1960, jo. UndangUndang No. 10Tahun 2004 dan masih ada beberapa peraturan lainnya;6.3.

Gemeente Makassar/TanahHak Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar dan sebagai Pemegang HakPakai Sewah diatas tanah tersebut adalah MAKKASAU ALWI i.c. orang tuaTergugat Il Intervensi dan BUKAN ATAS NAMA BESSE LEMPONGHalaman 11 dari 26 halaman.

Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan PemerintahKota Makassar tertanggal 20 Oktober 2011, atas nama Ahmadi Alwie;3. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat (Wakil Walikota Makassar), berupa KeputusanWalikota Makassar Nomor 529.2/1037/Kep/X/2011, tentang penunjukanPenerima Hak Atas Pelepasan Tanah Ex. Gemeente Makassar/TanahPengelolaan Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 20 Oktober 2011, atasnama Ahmadi Alwie;4.

Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar.4. Berita acara serah terima hak atas tanah Ex. Gemeente Makassar/TanahPengelolaan Pemerintah Kota Makassar yang ditanda tangani oleh WakilWalikota Makassar Drs. H. Supomo Guntur, MM. No.592.2/183/BA/HK/X/2011, Tanggal 20 Oktober 2011;5.

No. 378 PK/Pdt/2006Vreest God Eard Den Koning dan anah ex eigendom verponding No.123 atas nama de Kerkeraad Der Protestanche Gemeente,dinyatakan menjadi atas nama Welhelmina Van Gelder ;Bahwa ternyata dalam amar putusan judex facti pada butir 4.1 danbutir 4.2 telah dicantumkan nama Welhelmina Van Gelder padaeigendom verponding 1198 dan 123 tersebut.

II Semarang di Ungaran,tanggal 21 Januari 1978, No. 184/PT/1978, yang menyatakan bahwaberdasarkan data yang ada pada arsip tanah ex Eigendom Verp No.123 an De Kerkeraad Der Protestansche Gemeente te Ambarawasemula seluas + 2.075 m?, kemudian pada tanggal 21 April 1920dipecah seluas + 612 m?, dan dibalik nama kepada Veeniging VreestGod Eard Den Koning dengan nama hak Eigendom Verp No. 1198 ;iii.

Surat bukti T.IIIlV6, surat Keterangan Majelis Sinode GPIB yangmenyatakan bahwa :Vrees God eerd Den koning adalah merupakanbagian dari De Kerkeraad Der Protestansche Gemeente ;iv. Surat bukti T.IIl7, adalah Surat Dirjen Agraria tanggal 19 Juni 1978,No. Dph 6/765/678, yang memperkuat Surat Keterangan MajelisSinode GPIB (bukti T.III6) menyangkut Vreest God Eard Den Koning;v.

No. 378 PK/Pdt/2006Vreest Eerd Den Koning di Ambarawa dan Setifikat HM 308 atas namaDe Kerkeraad Der Protestansche Gemeente di Ambarawa tersebut jelastelah dilakukan secara tidak melawan hukum dan telah mempunyaikekuatan hukum.

SK 22/DDA/1969/D/13,tanggal 20378, dimana pada Nomor urut 68 ditegaskan bahwa DeKerkeraad Der Protestansche Gemeente Te Ambaawa, termasuk kedalam Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat ;b. Dirjen SK Dirjen tersebut di dasarkan pada Staadsblad HindiaBelanda Tahun 1927 No. 155, 156, 532 jo Staadsblad Tahun 1948,No. 305 (lihat bukti TIIIIV1, TIIIIV.2, TIIIIV3) ;c.

Nama Junus lahir di Malang pada tanggal 24Oktober 1939 pada Extract UITHET DOOP REGISTER DERProtestantsche Gemeente te MAGELANG (surat kenal lahir) No. 89/1940tanggal 18 Desember 1940.2. Nama Yunus Marlessy, Drs. lahir di Malang 24 Oktober 1939 dengan NIK3578212410390001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan CatatanSipil pada tanggal 2 Juni 2012.

Menetapkan bahwa orang yang bernama Marlessy Junus yangditulis pada Kutipan Akta Kematian No. 3578KM060920130040tanggal 10 September 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Surabaya, Kutipan Akta Kelahiran No. 89/1940tanggal 18 Desember 1940 yang diterbitkan oleh Kantor Register DerProtestantsche Gemeente te MAGELANG. Akta perkawinan No.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untukpemohon datang menghadap kuasanya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkandengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan suratpermohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, olehpemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :1.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 89/1940 tanggal 18 Desember1940 diterbitkan oleh Kantor Register Der Protestantsche Gemeente

permohonan pemohon, demikian pula halnyatidak ditentukan sebagai permohonan yang dilarang, karena tidak diatur dalamBuku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpermohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukahtidak ;Menimbang, bahwa dari bukti P1, adalah Kutipan Akta Kelahiran No.89/1940 tanggal 18 Desember 1940 yang diterbitkan oleh Kantor Register DerProtestantsche Gemeente

Lumumba 153155 ) Surabaya Ex hak Eigendom1304 sisa atas nama De Gemeente Soerabaja dengan batas batassebagai berikut :Utara : Jalan Mustika ;Timur : PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur ;Selatan : PT. Boma Bisma Indra ;Barat : Jalan Raya Ngagel ; Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja mengajukanpermohonan hak atas tanah obyek sengketa sedangkan dirinyamengetahui tidak memiliki hak atas obyek sengketa, adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum ; Menyatakan bahwa Tergugat !

Raya Ngagel ;(Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa.) dan obyek sengketatersebut merupakan barang milik daerah Pemerintah Kota Surabaya dantelah tercatat dalam daftar inventaris barang milik daerah PemerintahKota Surabaya dengan nomor register : 8695721, yang telah dikuasaioleh Penggugat sejak tahun 1919 berdasarkan Meetbrief Nomor 384seluas 6795 m2 dan Meetbrief No.385 seluas 5835 m2. dimana dalamMeetbrief tersebut hak Eigendom Nomor 1304 adalah sisa atas namaDe Gemeente Soerabaja.

Apakah tanah sengketa yang merupakan bagian dari EigendomVerponding 1304 sisa atas nama Gemeente de Soerabaja sebagaimanadisebutkan dalam gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut,merupakan tanah milik Terbanding semula Penggugat ataukah tidak;Halaman 22 dari 35 Putusan NOMOR 261/PDT/2019/PT SBY2.

Terhadap hal ini, MajelisHakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa mengenai asal hak atas tanah sengketa adalah EigendomVerponding 1304 sisa atas nama Gemeente de Soerabaja, telah diakui atausetidaktidaknya tidak disangkal oleh pihak Pembanding I, Il, III SemulaTergugat , Il, Ill dan didukung pula oleh bukti P1, P20, P21, P22, P23,bukti T.lll10, T.lll11, maka terbukti bahwa tanah sengketa adalah bekashak eigendom verponding;Bahwa dalam KetentuanKetentuan Konversi pasal ayat (

Terhadap hal ini Majelis Hakim PengadilanTinggi mempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa dalam posita gugatan angka 4 didalilkan bahwa berdasarkanMeetbrief Nomor 384 dan Meetbrief 385 diketahui bahwa terhadap HakEigendom Nomor 1304 sisa atas nama De Gemeente Soerabaja di atasnyaberdiri Hak Erfpacht, dalil ini diakui oleh Pembanding , Il, Ill SsemulaTergugat I, Il, Ill dengan mendalilkan bahwa berdasarkan Meetbrief 384 danMeetbrief 385 di atas Hak Eigendom 1304 sisa tersebut berdiri Hak ErfpachtHalaman

dengan batasbatas: Utara tanah Kamsan dan gemeente asal beli dari Sadjum dan Tamam;Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 55 k/Pdt/2014 Timur Gemeente asal beli dan M. Basar; Selatan Gemeente asal beli dari M. Basar; Barat Gemeente asal beli dari Sadjum dan Jalan kampung;5.

SitiMaemoenah dengan Gemeente Bandoeng Nomor 124/1938 tertanggal23 Desember 1938, tanah Jalan Dipati Ukur Nomor 21 Bandung (sebagaiobjek sengketa) bukan merupakan tanah kosong melainkan di atasnyaberdiri empat bangunan rumah beserta dapurnya, yaitu Rumah Nomor19, 21, 22, dan 23 Blok 50 yang berbentuk perkampungan;2) Bahwa batasbatas tanah dan objek sengketa (Jalan Dipati Ukur Nomor21 Bandung), sebagaimana yang di uraian dalam Point 2 di atas, tidakada tanah yang berasal dari tanah milik Kotamadya

Siti Maemoenah yang dibeli oleh PemerintahDaerah Kota Besar Bandung sebelah selatannya berbatasan dengantanah Gemeente asal beli dari M.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republi Indonesia( NKRI) ;s4 Bahwa berdasarkan fakta sejarah jauh sebelum Negara Kesatuan RepublikIndonesia ( NKRI ) ini berdiri Desa Popoh pada saat Sastrowidjojosebagai Kepala Desa berdasarkan Ordonansi tanggal 3 Februari 1906 yangmengatur Pemerintahan dan rumah tangga Desa di Jawa dan Madurakemudian dimuat dalam Staadblad 1906 No. 83, dan diubah denganStaadblad 1910 No. 591, Staadblad 1913 No. 235 dan Staadblad 1919 No.217 kemudian dikenal dengan nama Islandsche Gemeente

Ordonnantie99Java en Modoera ( IGO ) dan penjelasanya dimuat dalam Bijblad6567 mengatur bentuk, kewajiban dan hak kekuasaan Pemerintah Desa baikberdasarkan hukum ketataprajaan maupun berdasarkan hukum perdatadan pengaturan kedudukan hukum Desa sebagai pemilik hartabenda ;5 Bahwa semula pada waktu Kepala Desa Sastrowidjojo memimpin PemerintahDesa Popoh Pertama berdasarkan Islandshe Gemeente Ordonnantie (1GO) hak desa untuk mendapat dan menguasai milik sendiri denganberdasarkan hukum tersebut, Pemerintah

Umar dan P.Kisnan Hadi .Sebelah Barat : Tanah Ganjaran / Tanah Kas Desa1 Bahwa Kepala Desa Sastrowidjojo meninggal dunia pada tahun1953 dan kemudian Desa Popoh mengadakan pemilihan KepalaDesa pada tahun 1954 dan terpillih BURHAN SASTRODIMULJO sebagai Kepala Desa Popoh dengan sistim adatsetempat ( Desa Popoh ), kendati Indonesia telah menyatakanmerdeka Pemerintahan Desa Popoh masih menggunakan Islandsche Gemeente Ordonnantie Java en Modoera ( IGO )namun negara masih mengakui dan menghormati kesatuan

berhakmengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untukmengurus kepentingan masyarakat setempat ( Desa Popoh )berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakuidalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di DaerahKabupaten ( Kabupaten Sidoarjo ) ;2 Bahwa sebagaimana Reglemen 1928 dimana Agrarische Wettahun 1870 untuk Java en Modoera bentuk pengaturan subyekhak, obyek hak dan jenis haknya atas tanah tentang tanah adat( tanah ganjaran / tanah kas desa ) dengan berdasarkan padaIslandsche Gemeente

Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai tanah ganjaran / tanahkas desa Desa Popoh angka 10 gugatan ini sejak masa jabatansebagai Kepala Desa Popoh tahun 1997 s/d tahun 2007 priodepertama ( selama + 10 tahun ) dan priode kedua ( tahun2013 s/d 2019 ) subyek hak, obyek hak dan jenis haknya atas tanahganjaran / tanah kas desa di Desa Popoh adalah berdasarkan hukumyang sah berdasarkan pada Islandsche Gemeente Ordonnantie Javaen Modoera ( IGO) jo Pasal 1 Undang Undang Nomor. 22 Tahun1948 tentang Pemerintahan

bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugattelah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 303 K/TUN/2001, tanggal 10 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali , Ildahulu Pemohon Kasasi , I/Pembanding/ Tergugat, Tergugat Intervensidengan posita gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai penerima hakatas pelepasan tanah Ex Gemeente

1dan 2 dalam gugatan ini semakin menunjukkan Penggugat aspek legalitasdari surat keputusan Tergugat No. 556/SKEP/59382/1997 baik segi formilmaupun maiteril;Bahwa sekalipun demikian Tergugat mengambil tindakankontradiktifterhadap keputusannya semula dengan cara menerbitkan surat keputusanbaru No.107/SKEP/59382/00 tanggal 1 Pebruari 2000 tentang pencabutansurat keputusan Kotamadya Ujung Pandang No.556/SKEP/593/1997tanggal 18 Oktober 1997 tentang penunjukkan penerimaan hak ataspelepasan tanah Eks Gemeente

Gemeente Makassar/tanahpengelolaan pemerintah Makassar; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugattertanggal 01022000 No. 107/S.Kep/593.82/00 tentang PencabutanSurat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il UjungPandang No. 556/S.Kep/593.82/1997 tertanggal 18 10 1997 tentangpenunjukan penerima hak atas pelepasan tanah ex GemeenteMakassar/tanah pengelolaan pemerintah Makassar; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 106.500, (Seratus enam ribu lima

No.1472 K/Pdt/201 1Utara berbatas dengan jalan Gemeente ................06: 15 M,Selatan berbatas dengan rumah R. Mattaheraan ......... 15M,Barat berbatas dengan batas kebun T.

Abie .............. 16 M,Timur berbatas dengan jalan Gemeente ..............+: 16 M,Letak, batas dan ukuran dimaksud sebagaimana adanya dalam tahun 1966;Bahwa setelah sekian lama masa berganti tahun, terjadilah perubahanperubahan yang disebabkan pembangunan dan pengembangan kota Bireuenserta pelebaran jalanjalan sehingga tanah sebagaimana tersebut diatas, tanahtersebut terakhirnya hanya tersisa dengan ukuran 5 x 11 M dengan batasbatas:Utara berbatas dengan tanah kosong yang ditempati Tergugat Il;

Nomor 828, Distrik Mariso ;Bahwa selama objek sengketa tersebut tanahnya masih berstatus sewapemerintah Kotamadya Makassar oleh Penggugat yang membayar sewanya,kemudian oleh Penggugat memohon pelepasan hak atas tanah tersebut yaknidari tanah Ex Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Makassar,dan selanjutnya oleh Pemerintah Kota Makassar mengadakan serah terimapelepasan hak atas tanah Ex Gemeente Makassar/tanah Pengelolaan Makassartersebut kepada Penggugat sesuai dengan Berita Acara Serah

TerimaPelepasan Hak Atas Tanah Ex Gemeente Makassar/tanah pengelolaanPemerintah Makassar tanggal 6 Oktober 2008 dan telah terbit Surat KeputusanSekretaris Daerah Kota Makassar Tentang Penunjukan Penerima hak ataspelepasan tanah Ex.

Gemeente Makassar/tanah pengelolaan Pemerintah KotaMakassar Nomor 593.82/733/Kep/X/2008, tanggal 6102008 kepada H.Bachtiar Sahabuddin,SH., (Penggugat) atas dasar surat kepemilikan Penggugattersebut terbitlan Sertifikat Hak Milik Nomor 20085, tanggal 14 November 2008,surat ukur tanggal 7 Juli 2008 Nomor 00112/Mamajang Luar/2008, atas nama H.Bachtiar Sahabuddin,SH., dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 20085,tersebut adalah sah dan mengikat ;Bahwa Penggugat setelah membeli objek sengketa tersebut

gugatannya tidak melibatkanPemerintah Kota Makassar (Walikota Makassar) dan Kepala Kantor PertahananKota Makassar sebagai pihak dalam perkara a quo ; Padahal pihakpihaktersebut berperan langsung dalam proses kepemilikan Penggugat sebagaimanayang didalilkan Penggugat dalam gugatan butir 4, bahwa selama objeksengketa tersebut tanahnya masih berstatus sewa Pemerintah KotamadyaMakassar oleh Penggugat membayar sewanya, kemudian Penggugat bermohonPelepasan Hak atas tanah tersebut yakni dari tanah Ex Gemeente

SEIKATANIGS Gemeente ene ernceenrntiatiinannenbintinaimeaninenniaramanee4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat belumberhubungan suami isteri (qobladdukhul) ;020 Putusan Cerai Gugat, nomor: 1030/Pdt.G/2012/ Halaman 1 dari 9PA.TL. 5.

Neen eesiareeeteas ever tee eecpsa Gemeente ectrratennaueres ) Oa.TANDA BUKTI EKSEKUSI :Mo, ROR Ke laKS ai cicracececetecsesesccerenscevsvennenctcstcssesassonrenseusestenvsecusice Pada hari ini Rabu tanggal 16 September 2020 telah dilaksanakan eksekusi atas putusan perkara tersebut diatasberupa pembayaran uang denda sebesar RP.......1:s++e (Goeestsrepaseecasteeeentrsvassnsvecesy

ANAK(alm);Bahwa pada Tahun 1971 ALMARHUM telah meninggal dunia;Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Tanah dan Bangunan yangterletak di Jalan Tupai No. 36 (lama)/ 38 (baru) dengan status hak sewaatas tanah ex gemeente / Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassaryang kemudian dikenal dengan Persil no: 23 dengan Luas Lebih Kurang261 M2, Surat Ukur No. 00320/ Bonto Biraeng/2012, dengan Batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara : Jl.

Tupai Sebelah Selatan : TETANGGA Sebelah Barat :LorongBahwa sejak tahun 1953 Penggugattinggal dan berdomisili pada Obyek aquo dengan status hak sewa atas tanah ex gemeente/ Tanah PengelolaanPemerintah Kota Makassar;Bahwa Obyek sengketa a quo dari tahun 1953sampai dengan tahun 2016dikuasai dan di huni oleh Penggugat dengan cara menyewa kepadaPemerintah Kota Makassar, dan pembayaran tersebut di titipkan kepadasalah satu anak penggugat yaitu ANAK sampai pada tahun 2010;Bahwa sesuai dengan peraturan

Kasasi dahulu) sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dan Il dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang padapokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan TergugatNo. 107/SKEP/59382/00 tanggal 1 Pebruari Tahun 2000 yang isinya mencabutSurat Keputusan No. 556/SKEP/593.82/1997 tanggal 18 Oktober 1997 ;Bahwa Penggugat ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima hak ataspelepasan tanah Ex Gemeente

No. 303/K/TUN/2001SKEP/59382/1997 tanggal 18 Oktober 1997 bertujuan untuk menetapkansiapa yang berhak menerima pelepasan tanah Ex Gemeente/tanah pengelolaanKotamadya Tingkat II Ujung Pandang ;Bahwa untuk menetapkan siapa yang berhak atas pelepasan tanah adalahmerupakan kewenangan hakim perdata dengan demikian Peradilan Tata UsahaNegara tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini ;Bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 3 tersebut diatas dengan tidakperlu. lagi mempertimbangkan keberatan keberatan kasasi

Suo a la he 1 eesereerperrorrrKetua Pengadilan Agama Bcadow.0o.s.cadengan ini menerangkan bahwa :IN 2a IMA) ah erscoscactsacesscsccecccaceraeceries SUPTMANG sersescccssesencevescesesccsasscressane bin .P.eTanggal lahir/Umur ....0:s:c:s0 2Are COM AM pr rsccatrerss tiers encr ee tse nn atne tre senen sents tn crest sensi ete tn er estan teen ete sereP@KENjaaN on. .ccscesceccsccetcceeeseeesceene NERD ed geet eel eee eee ee eee eee ee eee eee te eePAU AT ea Gemeente ree eneeeeere teen POOR (A CAN TOGO

A deGROOD melainkan atas nama DE GEMEENTE BATAVIA ; Bahwa terhadap tanah yang disengketakan tersebut, telah terbit :a Sertipikat Hak Guna Bangunan No.521/Setiabudi semula tercatat atasnama GABUNGAN KOPERASI BATIK INDONESIA, disingkatGKBI, berkedudukan di Jakarta seluas 13.130 M2, sebagaimanadiuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 15 Mei 1992 No.511/1992,berasal dari pemisahan Hak Guna Bangunan No.484/Setiabudi,terletak di Jalan Setiabudi II Rt.007/07, Kelurahan Setiabudi,Ketjamatan Setiabudi, Kotamadya

Situasi tanggal 15 Mei 1992 No.513/1992, terbitberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKIJakarta tanggal 6 Agustus 1992 No.1.711.2/1689/0904/360/B/1992,terletak di Jalan Karet Karya Rt.007/07, Kelurahan Setiabudi,Ketjamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, terbit tanggal 10September 1992Adapun riwayat penerbitannya yaitu :1 Bahwa sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanahtanggal 22 Mei 1992 No. 3788/1992 adalah bekas HakEigendom Verpondong Nomor 6939 sisa tercatat atasnama DE GEMEENTE

Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, KotamadyaJakarta Selatan hak dasarnya Eigendom Verponding Nomor 6939 tercatas atasnama DE GEMEENTE BATAVIA ; (print out)Bukti P38 : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dengan nomorsurat :4077/1.722 tertanggal 9 juli 2013 perihal permohonan penerbitan SPPTPBBP2 a.n RM Eddy Purwanto Haryonegoro telah diteruskan kepada UPPDSetiabudi untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.Bukti P39 : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dengan nomorsurat :4072/1.722 tertanggal 9 juli

DEGROOD telah di sangkal oleh turut Tergugat di mana sesuai dalam catatan di BPN buktiTT 6, TT7 Eigendom Vervonding No. 6393 atas nama DE GEMEENTE BATAVIAdan di samping itu berdasarkan saksi yang di ajukan oleh pengugat yang bernama AndiIndah Kairunisa dan Edy Ruchiyat tidak ada satu pun yang mengetahui objek sengketamilik siapa ;Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 3 UndangundangNo. 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah Partikelir di sebutkan sejak mulaiberlakunya Undangundang

A.De Groot tetapi atas nama De Gemeente Batavia hal tersebut berdasarkan riwayatpenerbitan sertifikat a quo yaitu sesuai dengan surat keterangan pendaftaran tanahtanggal 22 Mei 1992 No. 3788/1992 adalah bekas Hak Eigendom Vervonding No. 6393sisa tercatat atas nama De Gemeente Batavia terletak di Jl Setiabudi/ Karet KaryaRt.007/07 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan berdasarkan suratkeputusan Menteri Muda Agraria tanggal 15 Januari 1960 No.