BINGSEN TINAMBUNAN VS BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN;

BINGSEN TINAMBUNAN, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Tempat tinggal di Tano TabuKelurahan Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, KabupatenHumbang Hasundutan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Iqbal Tarigan, S.H.

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada kantor Biro Pelayanan Hukum Sanksakerta,beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Januari 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, tempat kedudukan didi Komplek Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan,Kel.Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, KabupatenHumbang Hasundutan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiHumbang Hasundutan Nomor: 426 Tahun 2018 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan a.n Drs. Bingsen Tinambunan, NIP. 196001201983021001 yangditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018;4.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam keadaansemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan KabupatenHumbang Hasundutan;5.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugatuntuk mencabut Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 426Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Bingsen TinambunanNIP. 196001201983021001 tertanggal 19 Desember 2018:4.

,M.Si VS BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN;

., M.H.dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada kantor Biro Pelayanan Hukum Sansekertaberalamat Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Januari 2020;Pemohon Kasasi:LawanBUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, tempat kedudukan diMayor Saur H.

Kompleks Perkantoran Bukit InspirasiDoloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;Termohon KasasiMahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiHumbang Hasundutan, Nomor 424 Tahun 2018, tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas nama Zimroben Ompusunggu, S.E., M.Si, dengan NIP196804261990031002, ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018:4.

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti kKeadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan;5.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulunya Terbanding/Tergugatuntuk mencabut Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 424Tahun 2018, tanggal 19 Desember tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaZimroben Ompusunggu, S.E., M.Si;4.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN., II. MARUAP MUNTHE, DKK;

Pemohon:
Torus Lumban Gaol
Termohon:
1.Kasat Reskrim Polres Humbang hasundutan
2.Kapolres Humbang Hasundutan

PURBA VS BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN DKK

LESNI Br PURBA 1.Janti Simanullang2.Bupati Humbang Hasundutan3.Kepala Dinas Pendidikan Nasional Humbang Hasundutan4.Kepala Desa Sigalogo Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan5.Kepala Sekolah Dasar Sigalogo Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan

Pemohon:
Torus Lumban Gaol
Termohon:
1.Kasat Reskrim Polres Humbang hasundutan
2.Kapolres Humbang Hasundutan

Trt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaiberikut dalam perkara Permohonan Pra Peradilan :Torus Lumban Gaol, beralamat di Sibatupaksa Desa Hurapaung KecamatanPullung Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya yakni Chise H. SimangunsongAdvokat dari Law Firm D.B.D Marbun & Partners yangberalamat di JL. Mayor CDJ.

Marbun Dusun Desa PansurBatu Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutanberdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2020,selanjutnnya disebut Pemohon;LawanKasat Reskrim Polres Humbang Hasundutan, beralamat di Jalan Siborongborong Dolok Sanggul KM 12 Kabupaten HumbangHasundutan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutungtertanggal 7 Juni 2020 No. 1/Pra.Pid/2020/PN.Trt, tentang Penunjukan MajelisHakim yang

MARGANTI MANULLANG, Dkk VS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang HasundutaN

JujurDalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telahtidak jujur, dimana TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah dengansengaja merugikan kepentingan hukum dari PENGGUGAT karena telahmemasukkan namanama Paslon yang tidak sah.c. AdilDalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telahtidak adil, dimana TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah berpihakpada pihak Paslon yang tidak sah, sehingga merugikan kepentinganhukum dari PENGGUGAT.d.

TUNMDN)Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, PENGGUGAT pernah mengirim suratkeberatan kepada TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan dan juga kepada PANWASHumbang Hasundutan, yang ditembuskan kepada instansiinstansi yang berhubungandengan Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan, bahwa Penetapan Paslon yangdibuatnya tersebut adalah Penetapan yang melanggar hukum, akan tetapiTERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan dan PANWAS Humbang Hasundutan tidakmenanggapinya dan tetap menyelenggarakan Pemungutan Suara di KabupatenHumbang

Humbang Hasundutan mengeluarkan Keputusan yang berbunyi : MenolakPermohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.Bahwa pada tanggal23 September 2015, berdasarkan Keputusan Panwaslih Kab.Humbang Hasundutan tersebut, Pasangan Calon Ir.

Humbang Hasundutan Tahun 2015, jo PengumumanKPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor : 129/KPU/002.434857/VIII/2015tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yangmemenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKab. Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, jo SuratKeputusan KPU Kab.

Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor:126/KPU/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Jo. KeputusanKPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor:129/KPU/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Jo. KeputusanKPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor:181/KPU/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 Jo.

Pembanding/Penggugat : ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Terbanding/Tergugat : Bupati Humbang Hasundutan

,M.Si, Warga Negara Indonesia, PekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelolaan KeuanganPendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan,tempat tinggal Jalan Lukas Pasaribu Kel/Desa PasarDoloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten HumbangHasundutan, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :1. M. IQBAL TARIGAN, S.H.,M.H.2. MURSYDA, S.H.3.

Amito No. 84 Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING :BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN; Berkedudukan di KompleksPerkantoran, Bukit Inspirasi Doloksanggul, Kabupaten HumbangHasundutan, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :1. SUHUT SILABAN, S.H, Kepala Bagian Hukum SetdakabHumbang Hasundutan;Halaman 1 , Putusan Nomor 237/B/2019/PT.TUNMDN.Formul02/Proksi03/KIM2.

SYAHRIJAL SIMAMORA, S.H, Kepala Bidang PembinaanKarir dan Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Kab.Humbang Hasundutan;3. SARWONO SIHOTANG, S.H, Kepala SubbagianPerundangundangan dan Kajian Hukum pada BadanKepegawaian Daerah Kab. Humbang Hasundutan;4. BOY ORLANDO TRISMANTOR SIRAIT, S.H,Kasubbagian Pelayanan Dan Dokumentasi Hukum padaBadan Kepegawaian Daerah Kab. Humbang Hasundutan;5. SERIAWAN LUMBAN TOBING, S.H, Staf pada BadanKepegawaian Daerah Kab. Humbang Hasundutan;6.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 424Tahun 2018, tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Zimroben Ompusunggu, S.E, M. Si;3.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

• Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 424 Tahun 2018, tanggal 19 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan

Si;

Penggugat:
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan

Ismailiyah No.15 F Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2019,selanjutnya disebut SCDAGAl ............cccceeceseeeeeeeeeeees PENGGUGAT ;BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN; Berkedudukan di Kompleks Perkantoran,Bukit Inspirasi Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan,dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :Putusan Nomor : 140/G/2019/PTUNMDN Halaman 11. SUHUT SILABAN, S.H, Kepala Bagian Hukum SetdakabHumbang Hasundutan.2.

Humbang Hasundutan.4. BOY ORLANDO TRISMANTOR SIRAIT, S.H, KasubbagianPelayanan Dan Dokumentasi Hukum pada Badan KepegawianDaerah Kab. Humbang Hasundutan.5. SERIAWAN LUMBAN TOBING, S.H, Staf pada BadanKepegawian Daerah Kab. Humbang Hasundutan.6. LORENSIUS LAMBASROHA LUMBAN BATU, S.H, Sitaf padaBadan Kepegawian Daerah Kab.

Bahwa pada tahun 2003 Penggugat pindah kepegawaiannya dariKabupaten Tapanuli ke Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai denganPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilsecara kolektif sebagai efek dari pemekaran Kabupaten Tapanuli Utaramenjadi Kabupaten Humbang Hasundutan dimana pada tahun tersebutPenggugat bekerja pada UPT Pasar daerah Doloksanggul yangmerupakan bagian dari wilayah Humbang Hasundutan;.

Humbang Hasundutan (EselonIll.b)sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan,Nomor. 821.23/2800/BKD/2010, Tentang Pengangkatan Dan MutasiPejabat Struktural Eselon III Dilingkungan Pemerintahan KabupatenHumbang Hasundutan, ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2010;Penggugat tahun 2012 mengalami kenaikan pangkat/golongan ruang:Penata Tingkat (IlII/d) menjadi Pembina (IV/a), Sesuai denganPetikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor.823.4/2420/2012, ditetapbkan pada tanggal 16 Mei 2012;

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor :821.23/2800/ BKD/2010, tentang Pengangkatan Dan MutasiPejabat Struktural Eselon Ill Di Lingkungan PemerintahKabupaten Humbang Hasundutan, tertanggal 29 Oktober2010, selanjutnya diberi tanda (Bukti P30) ;31.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

• Menolak Eksepsi Tergugat;-----------------------------------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----------------------------------------
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 426 Tahun 2018 tentang

Bingsen Tinambunan NIP. 19600120 198302 1 001, Tertanggal 19 Desember 2018;------------------------------------------------------------------

BINGSEN TINAMBUNAN
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan

,M.H. beralamat di Jalan Ismailiyah No.15F Medan Sumatera Utara, berdasarkan SuratKuasa tanggal 23 Maret 2019 Selanjutnya disebutSEDAQA ex cazs mersmersas seeremenmmennen commer PENGGUGAT ;LAWAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN ; Berkedudukan di Komplek Bupati KabupatenHumbang Hasundutan, Kel.Dolok Sanggul,Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten HumbangHasundutan,dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. SUHUT SILABAN,SH ; 2. SYAHRIJAL SIMAMORA,SH 5==3. SARWONO SIHOTANG,SH 5=====4.

Bahwa semenjak dimutasi dari SMP Negeri 3 Parlilitan KecamatanParlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan, Penggugat mengabdi diSMP Negeri 1 Baktiraja Kecamatan Baktiraja Kabupaten HumbangHasundutan dimana Penggugat melaksanakan tugas sebagai gurudengan penuh tanggungjawab dan selanjutnya pada tanggal 10Desember 2015 sesuai dengan Surat Dinas Pendidikan PemerintahKabupaten Humbang Hasundutan No. 822.4/48/SMP.021/XII/201518memperoleh kenaikan gaji berkala dari gaji pokok lama Rp.3.861.600, (tiga juta

Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasiPenggugat (Vide Pasal 53 UndangUndang No.9 Tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara) dalam kedudukan harkat dan martabatseperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di KabupatenHumbang Hasundutan;Vi.

;Bukti P13 Fotokopi Print Out Hasil Lacak krim surat Keberatan atas SuratKeputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat BupatiHumbang Hasundutan kepada Presiden RI melalui Ekspedisi JNEyang diterima pada tanggal O01 April3814.

Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;QoMenimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas,maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten HumbangHasundutan adalah Bupati Humbang Hasundutan, dengan demikian Tergugat in casuBupati Humbang Hasundutan secara delegasi berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkanpermasalahan hukum mengenai tidak disikapinya atau tidak diselesaikannya upayaadministratif oleh Presiden

KADIMAN PURBA ,Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DEMUS PURBA ;Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,bertempat tinggal di Lumban Gorat, Desa PurbaDolok, Kecamatan Dolok Sanggul, KabupatenHumbang Hasundutan, Provinsi SumateraKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,bertempat tinggal di Lumban Gorat, Desa PurbaDolok, Kecamatan Dolok Sanggul, KabupatenHumbang Hasundutan, Provinsi SumateraKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,bertempat tinggal di Lumban Gorat, Desa PurbaDolok, Kecamatan Dolok Sanggul, KabupatenHumbang Hasundutan, Provinsi

UU No.51 Tahun2004;29 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Humbang Hasundutan dengan Sertipikat HakMilik No. 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan DolokSanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 3Mei 2011 dengan surat ukur No: 00002 tanggal 3 Mei2011, seluas + 4.344 m2 dahulu atas nama ADOLFBASTIAN SIMAMORA dan tterakhir atas namaALFARED SIMANULLANG tertanggal 19 September2011 tidak dapat diterima oleh Para Penggugat dan sangatmerugikan Para Penggugat, baik secara moril maupunmateril

nnna ALFARED SIMANULLANG tertanggal 19September 2011, telah dinyatakan batal atau tidak sah,maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukumapabila, Tergugat diwajibkan untuk mencabutkembali Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Humbang Hasundutan Sertipikat Hak Milik No. 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan DolokSangeul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal3 Mei 2011 dengan Surat Ukur No: 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas + 4.344 m2 dahul nama ADOLFBASTIAN SIMAMORA dan terakhir atas

, tertanggal3 Mei 2011 dengan surat ukur No: 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas + 4.344 m2dahulu atas nnnma ADOLF BASTIAN SIMAMORA dan terakhir atas namaALFARED SIMANULLANG tertanggal 19 September 2011 ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Humbang Hasundutan, Sertipikat Hak Milik No. 91 Desa PurbaDolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, tertanggal3 Mei 2011 dengan Surat Ukur No: 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas + 4.344m2 dahulu atas nama

TanangPurba/Boru Togatorop yang memiliki sebidang tanah seluas + 49,5hektar yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul,Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

BINGSEN TINAMBUNAN
Terbanding/Tergugat : Bupati Humbang Hasundutan

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDINGLAWANBUPATI HUMBANG HASUNDUTAN ; Berkedudukan di Komplek BupatiKabupaten Humbang Hasundutan, Kel.Dolok Sanggul,Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 241/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMKecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten HumbangHasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. SUHUT SILABAN, SH ;2. SYAHRIJAL SIMAMORA;S H ;3. SARWONO SIHOTANG, SH ;4. BOY ORLANDO TRISMANTOR SIRAIT, SH ;5. SERIAWAN LUMBAN TOBING, SH ;6.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 426Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. Bingsen Tinambunan NIP.19600120 198302 1 001, Tertanggal 19 Desember3.

TONI HASUNDUTAN SITORUS.

Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, Kasat Reskrim Polres Humbang hasundutan

KOMBES (Purn) Drs S.C SIMAMORA ,Dkk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Pangaloan Kecamatan Dolok SanggulKabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberi kuasakepada ;1. MARULI TUA SILABAN, SH2. ANISDA NASUTION, SH3. MARIANTO SAMOSIR, SH., S.Fil4.

Indonesia, pekerjaan KepalaSeksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Humbang Hasundutan, berkantor di Jalan SidikalangKM 1,6 Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 114/18600.1216/11/2014tertanggal 26 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;JAUMAN SIMAMORA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Pangaloan, Kelurahan/Desa Lumban Tobing, KecamatanDolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam

Terletak di Desa Lumban Tobing,Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi SumateraUtara, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan(ic. Tergugat); sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ;Bahwa orang tua (Jomen Simamora/Ompu Bistok Simamora) Tergugat II Intervensimerupakan salah satu cucu dari ompu Pangaloan Simamora.

Foto Copy Peta Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul KabupatenHumbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan Badan PusatStatistik (BPS), selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int35 ;38. Foto Copy Peta Kelurahan Desa Lumban Tobing Kecamatan Doloksanggul KabupatenHumbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan Badan PusatStatistik, selanjutnya diberi tanda Bukti T II Int36 ;39.

datang dan saksi akhirnya memberikan keteranganahli waris pada bulan Januari tahun 2013 setelah dilakukan pengukuran oleh KantorPertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan ; Bahwa saksi tidak ikut mengukur dan tidak diajak ; Bahwa tidak ada dokumen atau datadata yang saksi miliki terkait dengan SHM ;53Bahwa surat keterangan yang saksi tandatangani dan akan diserahkan nanti kataKantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan ternyata sampai sekarangtidak ada diserahkanBahwa Jauman Simamora hanya menunjukkan

Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, Kasat Reskrim Polres Humbang hasundutan

Humbang Hasundutan Nomor Berkas Permohonan3949/2019, 3945/2019 dan 3947/2019 dan 1 lembar potocopy KTP atasnama M.

Paranginan Kab.Humbang Hasundutan Periode Tahun 2018 s.d.

Humbang Hasundutan).Surat Surat Keputusan Humbang Hasundutan Nomor 403 Tahun 2018tentang Pengesahan Pengangkatan MANOSOR TOGATOROP(ic.Pemohon) sebagai Kepala Desa Siborutorop Kec. ParanginanKab. Humbang Hasundutan Periode Tahun 2018 s.d. Tahun 2024. Kwitansi penerimaan uang Rp. 20.000.000. tanggal 3 September2019 yang distempel Kepala Desa Siborutorop.

Humbang Hasundutan Periode Tahun 2018 s.d.

,
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan

,
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan

KEPALA KEJAKSAANNEGERI HUMBANG HASUNDUTAN, berkantor di JalanRaya Dolok SanggulPakkat Km. 8, Kec. Dolok Sanggul,Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebutsebagai TERMOHON;Dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada 1. JENDA RIAHTASILABAN, S.H., 2. ADE F. D. SINAGA, S.H., 3. AFRIANSYAH NASUTION,S.H., 4. TOGI P. O.

PutriSeroja Mandiri mengikuti tender pengadaan melalui website LPSE PemkabHumbang Hasundutan berupa pekerjaan Peningkatan jalan Parbotihin Pulo Godang Temba, Kecamatan Pakkat, Kabupaten HumbangHasundutan yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Wilayah KabupatenHumbang Hasundutan, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.5.810.396.510,(Lima Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh EnamRibu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) yang bersumber dari Dana AlokasiKhusus (DAK) Kab.

Humbang Hasundutan T.A. 2016, sebagaimanadimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/BM.

, diberi tanda P 12;Fotocopy Laporan Hasil Pemnatauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerahs.d Semester Il Tahun Anggaran 2018 Pada Pemerintah dan Badan UsahaMilik Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor52/LHPt/XVIIIL.MDN/11/2018 tanggal 30 November 2018, yang dibuat olehBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan ProvinsiSumatera Utara, diberi tanda P 13;Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor R58/L.2.31.4/Fd.1/12/2019 tanggal 06 Desember 2019, perihal PermintaanKeterangan

Jufri Antoni, ST., M.Si., telah memberikan keterangan di bawah sumpah,yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa mekanisme permintaan Ahli di lembaga Kebijakan PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai LKPP) yakniSurat Permintaan dari Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan padatanggal 16 Maret 2020 dan kemudian oleh LKPP akan menugaskan Ahisesuai dengan permintaan tersebutBahwa Ahli telah 2 (dua) kali diperiksa sebagai Ahli pada KejaksaanNegeri Humbang Hasundutan yakni pada bulan

RAMSES PURBA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Humbang Hasundutan Nomor :03/PS/ PWSL.HBH.02.13/X1/2015);5. HARRY MARBUN MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR,berdasarkan Putusan PT.

TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/ PT.TUNMDN);Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat pernah mengirimsurat keberatan kepada Tergugat/KPU Humbang Hasundutan dan jugakepada PANWAS Humbang Hasundutan, yang ditembuskan kepadainstansiinstansi yang berhubungan dengan Pilkada di Kabupaten HumbangHasundutan, bahwa Penetapan Paslon yang dibuatnya tersebut adalahPenetapan yang melanggar hukum, akan tetapi Tergugat/KPU HumbangHasundutan dan PANWAS Humbang Hasundutan tidak menanggapinyadan tetap

SIHOMBING, SE dari jalurPartai Politik yang didukung oleh Golkar Versi Aburizal Bakrie ditolakpendaftarannya oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan karenahanya didukung oleh DPP Golkar Versi Aburizal Bakrie dan DPC GolkarHumbang Hasundutan versi Aburizal Bakrie.

JujurDalam melakukan tugasnya Tergugat/KPU Humbang Hasundutan telahtidak jujur, dimana Tergugat/KPU Humbang Hasundutan telah dengansengaja merugikan kepentingan hukum dari Penggugat karena telahmemasukkan namanama Paslon yang tidak sah.. AdilDalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutantelah tidak adil, dimana TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telahberpihak pada pihak Paslon yang tidak sah, sehingga merugikankepentingan hukum dari PENGGUGAT..

Humbang Hasundutan Nomor :03/PS/ PWSL.HBH.02.13/X1/2015);e. HARRY MARBUN MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR,berdasarkan Putusan PT.