MENTERI KAHUTANAN RI VS PT. PUJI SEMPURNA RAHARJA;

MENTERI KAHUTANAN RI., II. PT. RIMBA ROKAN PERKASA

Terdahap kayukayu tersebut untukpengangkutannya harus dilengkapi dengan Faktur Angkatan Kayu Olahan (FAKO) yang diterbitkan oleh Petugas Perusahaan yang telah ditetapkan sebagaipenerbit FAKO oleh Dianas Kehutanan Provinsi Riau, dan ketika ditangkapterdakwa tidak dapat menunjukan dokumen FAKO tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undangundang Nomor 41Tahun 1999 tentang kahutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana. 5Menimbang

JUMANTO tidak pernah menunjukan Surat ijin pembukaan lahanperkebunan untuk masyarakat dusun Paket D4 Kecamatan Bunga RayaKabupaten Siak, JUMANTO juga tidak pernah memberikan dan ataumenunjukan dokumen surat ijin angkut kayu terhadap pekerjaan yangterdakwa lakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapatditerapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwadengan dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang kahutanan

jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanamaka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepadaterdakwa yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang kahutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanayang unsur unsur sebagai berikut :Unsur Setiap orang Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan Unsur Tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan a?

tujuan pemidanaan sebagaimanatujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal hal yangmemberatkan dan hal hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;Halhal yang memberatkan :e Tidak AdaHalhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukume Terdakwa dalam memberikan keterangannya berterus terang sehingga tidakmenyulitkan jalannya persidangan;e Terdakwa menyesSali perbuatannya;Mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kahutanan

dikenal baik oleh para saksidan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwatersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secaraalternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 50 ayat(3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI NO.41 th 1999 tentang Kahutanan

;atau Keduasebagaimana diatur dalam pasal MOH KARIM ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif,maka Majelis Hakim## untuk runtutnya pembuktian akan mempertimbangkan dakwaanKesatu terlebih dahulu / akan langsung membuktikan dakwaan kesatu/kedua yaitu terdakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal78 ayat (5) UU RI NO.41 th 1999 tentang Kahutanan;;/MOH KARIM yang mempunyaiunsurunsur hukum sebagai berikut:1 Unsur setiap

Terdahap kayukayu tersebut untukpengangkutannya harus dilengkapi dengan Faktur Angkatan Kayu Olahan (FAKO) yang diterbitkan oleh Petugas Perusahaan yang telah ditetapkan sebagaipenerbit FAKO oleh Dianas Kehutanan Provinsi Riau, dan ketika ditangkapterdakwa tidak dapat menunjukan dokumen FAKO tersebut.OOPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) Undangundang Nomor 41Tahun 1999 tentang kahutanan jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana.

tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;e Bahwa terdakwa dan terdakwa II tidak tahu jika tempat saksi bekerjamengangkut/melangsir kayu tersebut adalah kawasan margasatwa Giam19Siak Kecil, terdakwa baru mengetahuinya setelah diberitahu olehpetugas dari kehutanan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapatditerapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwadengan dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang kahutanan

jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanamaka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepadaterdakwa yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang kahutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanayang unsur unsur sebagai berikut :1.

pemidanaan sebagaimanatujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal hal yangmemberatkan dan hal hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;Halhal yang memberatkan :e Tidak AdaHalhal yang meringankan :e Para Terdakwa belum pernah dihukume Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya berterus terang sehinggatidak menyulitkan jalannya persidangan; Para Terdakwa menyesali perbuatannya;Mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kahutanan

Terdahap kayukayu tersebut untukpengangkutannya harus dilengkapi dengan Faktur Angkatan Kayu Olahan (FAKO) yang diterbitkan oleh Petugas Perusahaan yang telah ditetapkan sebagaipenerbit FAKO oleh Dianas Kehutanan Provinsi Riau, dan ketika ditangkapterdakwa tidak dapat menunjukan dokumen FAKO tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undangundang Nomor 41Tahun 1999 tentang kahutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.5Menimbang

JUMANTO tidak pernah menunjukan surat ijin pembukaan lahanperkebunan untuk masyarakat dusun Paket D4 Kecamatan Bunga RayaKabupaten Siak, JUMANTO juga tidak pernah memberikan dan ataumenunjukan dokumen surat ijin angkut kayu terhadap pekerjaan yangterdakwa lakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapatditerapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwadengan dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang kahutanan

jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanamaka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepadaterdakwa yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang kahutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanayang unsur unsur sebagai berikut :Unsur Setiap orang Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan Unsur Tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan AWNEUnsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh

tujuan pemidanaan sebagaimanatujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal hal yangmemberatkan dan hal hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;Halhal yang memberatkan :e Tidak AdaHalhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukume Terdakwa dalam memberikan keterangannya berterus terang sehingga tidakmenyulitkan jalannya persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya;Mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kahutanan

Bahwa TURUT TERGUGAT Il pada tanggal 26 November 2015 mengirimSurat Kepada Dinas Kahutanan Provinsi Sumatera Selatan perihalPermohonan Konfirmasi letak tanah berbatasan dengan Kawasan HutanTaman Puntikayu Palembang yaitu Surat Nomor 15884/3016.71/X1I/2015 danHalaman 4 dari 42 halaman Put.

No.16/PDT/2019/PT.PLG.10.11.pada tanggal 29 Desember 2015 TURUT TERGUGAT II kembali mengirimSurat untuk yang kedua kalinya Kepada Dinas Kahutanan Provinsi SumateraSelatan tentang Perihal yang sama Permohonan Konfirmasi letak tanahberbatasan dengan Kawasan Hutan Taman Punti Kayu Palembang yaitu SuratNomor 1777/316.71/X1/2015;Bahwa sesuai dengan Peraturan TURUT TERGUGAT (Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Republik Indonesia) Nomor:P.74/Menthk/Setjen/Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur PerangkatDaerah

Nomenklatur di Provinsiadalah Dinas Kehutanan Provinsi, maka Dinas Kahutanan Provinsi SumateraSelatan merupakan pihak yang diberikan tugas oleh TURUT TERGUGAT untuk melakukan kajian dan mengetahui secara jelas batas, letak dan posisikawasan hutan;Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Konfirmasi letak tanah berbatasandengan Kawasan Hutan Taman Puntikayu Palembang dari TURUTTERGUGAT Il, maka Dinas Kahutanan Provinsi Sumatera Selatan telahmelaksanakan pemeriksaan dan Pengecekan lapangan dalam rangkapengecekan

batas kawasan Hutan Taman Wisata Alam Punti Kayu denganAreal Penggunaan Lain sehubungan pelaksanaan pengukuran dan pemetaantanah atas nama PENGGUGAT dikelurahan Srijaya Kecamatan AlangAlangLebar dengan hasil areal seluar 0,65 Ha berada diluar kawasan Taman WisataAlam Punti Kayu;Bahwa Dinas Kahutanan Provinsi Sumatera Selatan mengirim Surat BalasanKepada TURUT TERGUGAT Il pada tanggal 29 Januari 2015 Nomor:Halaman 5 dari 42 halaman Put.

PA.TL.EfGSaneDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara gugatan cerai antara :YENI PUSPITASARI binti SOPINGI umur 25 tahun, agama Islam,pekerjaan Petani, tempat tinggal di DusunKedungmaron RT.04 RW. 01 Desa MlinjonKecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, sebagaiPenggugat ;LAWANSAIRI bin TUKIRAN umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,tempat tinggal di Dusun Kahutanan

Keputusan Kakan Pertanahan Kab.Tapsel No.460.1610/PIL/11/1998tanggal 10 Nopember 1998 tentang Perpanjangan Izin Lokasi;12.Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak disertai dengan kewajibanNo.1 tertanggal 4 september 1998;13.Surat Bupati KDH.TK.II Tapsel No.525.26/6078 tanggal 15 Juli 1999;14.Keputusan Menteri Kahutanan dan Perkebunan R.I No.905/KptsII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan PT.Barumun Raya Padang Langkat;4.

Perkebunan RI No.HK.350/ES.69/10.98 tanggal 26Januari 1998 tentang perpanjangan Persetujuan Prinsip;10.Keputusan Kakan Pertanahan Kab.Tapsel No.460.1610/PIL/11/1998tanggal 10 Nopember 1998 tentang Perpanjangan Izin Lokasi;11.Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak disertai dengan kewajibanNo.1 tertanggal 4 September 1998;12.Surat Bupati KDH.TK.II Tapsel No.525.26/6078 tanggal 15 Juli 1999;13.Keputusan Menteri Kahutanan dan Perkebunan R.I No.905/Kpts1/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Izin

., Petugas Pengukur / PetugasWasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian KayuGergajianRimba (PKGR) Dinas Kahutanan Propinsi Kalimantan Tengah,dengan disaksikan anggota Kepolisian Polres Kapuas, pada hari Jumat tanggal30 April 2021, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengkuran sebagai berikut : Hasil pengukuran kayu bulat/ log jenis Meranti (KBS) sebanyak 50 batang =4,74 MeBahwa berdasarkan keterangan Ahli JAKA LELANA Bin KARNADI dariDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Negara

keterangan sahnya hasil hutan sehingga selanjutnya terdakwa Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.BLH/2021/PN KIkyang disusul terdakwa Il beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuasuntuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengkuran Barang Bukti Sitaan (KayuOlahan) dihalaman Kantor Kepolisian Resor Kapuas, yang dibuat danditandatangani SABIRIN SYAPUTRO, SH., Petugas Pengukur / PetugasWasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian KayuGergajianRimba (PKGR) Dinas Kahutanan

Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yaituJAKA LELANA Bin KARNADI yang keterangannya dibacakan dipersidangansebagai berikut: Bahwa ahli menjelaskan ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan Berita AcaraPengkuran Barang Bukti Sitaan (Kayu Olahan) yang dibuat danditandatangani SABIRIN SYAPUTRO, SH., Petugas Pengukur / PetugasWasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian KayuGergajianRimba (PKGR) Dinas Kahutanan

kemudian Terdakwa ditangkap olehpetugas Satuan Polisi Hutan Raksi Cepat Unut Sultra, karena terdakwatidak memiliki jin dari pejabat yang berwenang; No Lokasi Titik koordinatxX Y1 Pengolahan kayu 122 56 33,4 04 42 51,4 Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemetaan pada lokasiterdakwa melakukan pengolahan tempat terdakwa mengambil kayutersebut yaitu berada pada titik koordinat sebagai berikut :Bahwa sesuai titk koordinat diatas setelah dimasukkan/ploting keadalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kahutanan

kemudian Terdakwa ditangkap olehpetugas Satuan Polisi Hutan Raksi Cepat Unut Sultra, karena terdakwatidak memiliki jin dari pejabat yang berwenang; No Lokasi Titik koordinatXx Y1 Pengolahan kayu 122 56 33,4 04 42 51,4 Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemetaan pada lokasiterdakwa melakukan pengolahan tempat terdakwa mengambil kayutersebut yaitu berada pada titik koordinat sebagai berikut : Bahwa sesuai titk koordinat diatas setelan dimasukkan/ploting keadalam peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kahutanan

Hulu SungaiSelatan; Bahwa Ahli juga telah melakukan pengukuran' terhadapbarang bukti yang ditunjukan oleh~ pihak penyidiksebagai barang bukti milik terdakwa dan setelah di ukurdi dapat ukuran 5 cm x 10 cm x 3 mberjumlah 40 (empatpuluh) potong dengan volume kubikasi 0,6000 m3 ataukurang satu kibik dari jenis kayu ulin; Bahwa terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapidokumen atau SKSHH maka dianggap kayu ilegal dan dapatdikenai UU No. 41 tahun 1999 tentang Kahutanan yangtelah di rubah dan ditambah

Hulu Sungai Selatan; Bahwa Ahli juga telah melakukan pengukuran terhadapbarang bukti yang ditunjukan~ oleh~ pihak penyidiksebagai barang bukti milik terdakwa dan setelah di ukurdi dapat ukuran 5 cm x 10 cm x 3 mberjumlah 40 (empatpuluh) potong dengan volume kubikasi 0,6000 m3 ataukurang satu kibik dari jenis kayu ulin; Bahwa menurut Keterangan Ahli terhadap kepemilikan kayuyang tidak dilengkapi dokumen atau SKSHH maka dianggapkayu ilegal dan dapat dikenai UU No. 41 tahun 1999tentang Kahutanan yang

Menurut Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Menteri Kahutanan Nomor :P41/MENHUTII/2014 tanggal 10 Juni 2014 pengangkutan hasilhutan kayu adalah setiap pengangkutan kayu olahan yang diangkutdari dan/atau ke industri pengolahan kayu wajib disertai bersamasama dengan Dokumen FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ;c.

Menurut Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Menteri Kahutanan Nomor :P41/MENHUTII/2014 tanggal 10 Juni 2014 industri pengolahankayu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) yaitu industri Primair,industri lanjutan atau industri terpadu ;Bahwa petugas yang menerbitkan FAKO yaitu :Menurut Pasal 13 Ayat (2) Nomor : P41/MENHUTII/2014 tanggal 10Juni 2014 penerbitan FAKO adalah petugas perusahaan ataupemegang izin dan memiliki ualifikasi GANISPHPL sesuaikompentensinya dan penetapannya oleh pemegang izin ;Lampiran Peraturan

Tahun 2004 terkait pemberian Izin lokasiuntuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan KapuasTengah Kabupaten Kapuas seluas sekitar + 12.500 Ha danberdasarkan Keputusan Bupati Kapuas tertanggal 15 Januari 2013Nomor : 176/ADMINSDA Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Lokasiuntuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan KapuasTengah dan Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten KapuasPada angka 18, katanya :Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutanberdasarkan Keputusan Menteri Kahutanan

Wana Catur Jaya Utamamelakukan pelanggaran atas ketentuan dalamkeputusan ini, dikenakan sanksi sesuaiketentuan peraturan perundang undangan.Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan, Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 29 Agustus 2014Menteri Kahutanan Republik IndonesiaHalaman 7 dari 14 hal,Put.No.72/PDT/2017/PT.PLK.Ttd ZUKIFLI HASANSalinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum dan Organisasi, KRISNA RYABahwa Penggugat memahami luas areal lahan yang dikelola oleh PT.

Jenis Honda Supra FitX tanpa nomor polisi dan tanpa bodi;e Bahwa Terdakwa menebang kayu tersebut atas permintaanPIR (DPO);e Bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah jeniskawang yang termasuk kelompok meranti merupakan kayukualitas ekspor kelas II A;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebangpohon dalam kawasan hutan;e Bahwa ijin yang harus dimiliki untuk menebang kayu diHutan Produksi atau Hutan Negara berupa Izin UsahaPemanfaat Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berdasarkan PeraturanMenteri Kahutanan

PinMenteri Kahutanan Nomor: P.46/Menhutll/2009 tentang TataCara Pemberian izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayuatau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi sertaPeraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhutll/2011tentang Izin Pemanfaatan Kayu;Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidakmempunyai ijin untuk menebang pohon dalam kawasan hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta tersebutdiatas, Majelis Hakim berkeyakinan menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil hutan di

diameternya; Bahwa kayu jenis keruing dan manggris tersebut tumbuhbiasanya di hutan alam dan kedua jenis kayu itu termasuk ke dalamjenis kayu yang diatur di dalam peraturan tentang kehutanan; Bahwa agar bisa mengangkut kayu yang tumbuh di hutan alamharus ada izinnya terlebih dahulu dari Kementerian Kehutanan; Bahwa yang memiliki tanah yang ditumbuhi oleh kayu tersebutboleh melakukan pengangkutan kayu apabila Caranya orang yangmempunyai tanah dan kayu tersebut terlebih dahulu mengajukan izin keKementerian Kahutanan

tumbuhbiasanya di hutan alam dan kedua jenis kayu itu termasuk ke dalam jeniskayu yang diatur di dalam peraturan tentang kehutanan; Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO,SIP Bin MUSIRINagar bisa mengangkut kayu yang tumbuh di hutan alam harus adaizinnya terlebih dahulu dari Kementerian Kehutanan; Bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO,SIP Bin MUSIRINorang yang memiliki tanah yang ditumbuhi kayu tersebut bolehmelakukan pengangkutan kayu apabila terlebin dahulu mengajukan izinke Kementerian Kahutanan

bahwa ahli SUWARDI, S.E Bin SUKAMTO jugamenerangkan kayu keruing dan manggris yang termasuk ke dalam kategorimeranti merah merupakan kayu yang tumbuh alami dan belum ada yangmembuddidayakan kayu tersebut di Kabupaten Seluma dikarenakan belum adabibit Kayu tersebut untuk dibudidayakan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli HARNUDIANTO,SIPBin MUSIRIN orang yang memiliki tanah yang ditumbuhi kayu tersebut bolehmelakukan pengangkutan kayu apabila terlebih dahulu mengajukan izin keKementerian Kahutanan

Pasal 50 ayat (3) huruf c butir 3 dan 4 UndangUndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kahutanan jo.

halhal yang akan dikemukan dipersidangan ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebutdinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananyayang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa terbukti scara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANAKEHUTANAN " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78 ayat (5) UU NO.41 Th1999 Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU NO.41 tentang Kahutanan

Toba Pulp Lestari (TPL)berdasarkan SK Menteri Kahutanan, Nomor : SK.58/MnhutIITPL/2011 yang berada di titikkoordinat 02 1551,8 LU dan 99 08'14,2BT sehingga kayu pinus tersebut beralihpenguasaannya kepada penguasaan Terdakwa dan saksi SARMAN SIREGAR Alias PAK RICKYdan saksi DAWES HUTASOIT;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terbukti danterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Ad.3.

Toba Pulp Lestari (TPL)berdasarkan SK Menteri Kahutanan, Nomor : SK.58/MnhutIITPL/2011 yang berada di titikkoordinat 02 1551,8 LU dan 99 08'14,2BT sehingga kayu pinus tersebut beralihpenguasaannya kepada penguasaan Terdakwa dan saksi SARMAN SIREGAR Alias PAK RICKYdan saksi DAWES HUTASOIT;Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang mengambil kayu pinus tersebut adalah saksiSARMAN SIREGAR Alias PAK RICKY dan saksi DAWES HUTASOIT atas perintah terdakwayang dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang mengambil

Pasal 50 ayat (3) huruf c butir 3 dan 4 UndangUndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kahutanan jo.