Ditemukan 60279 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Suwarno vs i. kepala kantor pertanahan kota semarang. Ii. kementerian pertahanan ri; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA;;
59 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/TUN/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
157 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., II. PT. PERTAMINA EP vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., II. ALFRED WIJAYA;
174 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., II. PT. PERTAMINA EP vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., II. ALFRED WIJAYA;
    ., kewarganegaraanIndonesia, jabatan Kepala Biro Bantuan WHukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU854/MK.6/2018, tanggal 10 Agustus 2018;PT PERTAMINA EP, tempat kedudukan di MenaraStandard Chartered Lt 2129, Jalan Prof Satrio Nomor164 Jakarta 12950, yang diwakili oleh Nanang AbdulManaf, Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa EdySunaedy, kewarganegaraan Indonesia, dankawankawan, Pekerja PT Pertamina EP, beralamat
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, danPemohon Kasasi II: PT PERTAMINA EP;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Register : 04-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/PDT/2021
Tanggal 22 Februari 2021 — KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
150 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
    ., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat(LBHSulbar), beralamat di BTN Marwah 2, Blok B.1, Nomor 6,Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten PolewallMandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Agustus 2020;Para Termohon Peninjauan Kembali;DanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSISULAWESI
    BARAT di Mamuju cq KEMENTERIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN POLEWALI MANDAR, berkedudukan di JalanTritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, KabupatenPolewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat:Turut Termohon Peninjauan Kembali:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Halaman 2 dari 13 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
114 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
    Antara Direktorat JendralPajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan ParaPemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3524 Dan No. 3526Serta No. 3532 Dan No. 3533 (D/H No.3483) Kelurahan Tanjung DurenSelatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 20-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 577 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI., IV. H. UMAR FARUQ;
104 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI., IV. H. UMAR FARUQ;
    Putusan Nomor 577 K/TUN/2020berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020;KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI, tempat kedudukan di Gedung D, KomplekKemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu,Senayan Jakarta 10270:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Ardhien NissaWidhawati Siswojo, S.H., LL.M., dan kawankawan,semuanya pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 1462/A4.2/HK.03.00/2019, tanggal 6September 2019:H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., 2. PT. PERTAMINA EP VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., 2. GUANTI KARNO, DKK;
107 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., 2. PT. PERTAMINA EP VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., 2. GUANTI KARNO, DKK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/TUN/2023
Tanggal 9 Februari 2023 — KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH., 2. IRWANDI YUSUF VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGROE ACEH;;
96 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH., 2. IRWANDI YUSUF VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGROE ACEH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2021
Tanggal 4 Februari 2021 — KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI, KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
183 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARYA INTERTEK KENCANA (KIK) VS DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI, KEMENTERIAN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
    ., & Rekan, beralamat di JakartaUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1307.1/KHBPK/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DANSISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, tempat kedudukan di GedungSyarifudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng TimurNomor 24, Jakarta Pusat 10710;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 28-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/TUN/2021
Tanggal 5 Agustus 2021 — DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA;
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA;
Pengadilan PN TAKENGON Perdata
Register : 22-01-2016 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 22-01-2016
Putusan PN TAKENGON Nomor 03/Pdt.G/2015/PN-Tkn
Tanggal 27 Oktober 2015 — Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC. BEBESEN Cq semula KEPALA DESA BELANG KOLAK I PEMERINTAH RI. Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC BEBESEN DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PUSAT DI JAKARTA Cq KANWIL BRI PROVINSI ACEH Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG TAKENGON PEMERINTAH RI.
106 — 28
  • Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC. BEBESEN Cq semula KEPALA DESA BELANG KOLAK IPEMERINTAH RI. Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. Cq GUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC BEBESENDIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PUSAT DI JAKARTA Cq KANWIL BRI PROVINSI ACEH Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG TAKENGONPEMERINTAH RI.
    Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI. CqGUBERNUR ACEH Cq BUPATI ACEH TENGAH Cq CAMAT KEC.BEBESEN Cq semula KEPALA DESA BELANG KOLAK I sekarangKEPALA KAMPUNG BELANG KOLAK ASLI, berkedudukan diKampung Belang Kolak Asli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;5 PEMERINTAH RI. Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI.
    Dalam hal ini disebut TERGUGAT I.Dalam Halaman pada poin 4 tertulis:4 PEMERINTAH RI Cq Kementerian Dalam Negeri RI Cq GubernurAceh Cq Bupati Aceh Tengah Cq Camat Kec. Bebesen Cq semulaKepala Desa Belang Kolak I Asli sekarang Kepala Kampung BelangKolak Asli berkedudukan di Kampung Belang Kolak Asli. Dalam halini disebut TERGUGAT IV.Yang benar:4 PEMERINTAH RI Cq Kementerian Dalam Negeri RI Cq GubernurAceh Cq Bupati Aceh Tengah Cq Camat Kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN;
191 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN;
    ., dan kawankawan, Aparatur SipilNegara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor W.19UM.01.013627,tanggal 28 Juni 2019;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:.
    Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, yang terletak di Jalan Aneka Tambang,Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2020Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, ProvinsiKalimantan Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugat:3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat HakPakai Nomor 07, tanggal 20 September 2016, Surat Ukur Nomor177/BKL/2016, tanggal 29 Juli 2016, Luas 9.996 M?, atas namaPemerintah Republik Indonesia Cg.
    Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, yang terletak di Jalan AnekaTambang, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, KotaBanjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1. Kompetensi Absolut;2. Kedaluwarsa;3. Gugatan Kabur (Obscuur Libels):Eksepsi Tergugat II Intervensi:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/TUN/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., II. PT. PERTAMINA EP VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., II. GUANTI KARNO, DKK;
107 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN., II. PT. PERTAMINA EP VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN., II. GUANTI KARNO, DKK;
    ., Kepala Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU737/MK.6/2018, tanggal 16 Juli 2018;. PT PERTAMINA EP, beralamat di Gedung MenaraStandard Chartered Lantai 21, Jalan Prof. Dr.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN danPemohon Kasasi II: PT PERTAMINA EP;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 10-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2021
Tanggal 27 April 2021 — DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI VS SADIN WIJAYA, DKK;
250 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI VS SADIN WIJAYA, DKK;
    002/007, Cicadas,Gunung Putri, Bogor, pekerjaan Swasta;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Tergugat berupa PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian
    Sari KeramindoInternational Bulan Januari dan Februari Tahun 2019;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Rl NomorHalaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 146 K/TUN/2021KEP.5/59/AS.00.01/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 tentangPerhitungan dan penetapan ulang Hakhak pekerja/ouruh berupa dendaketerlambatan pembayaran upah atas nama Sdr. Abdul Samad dkk 157(seratus lima puluh tujuh) orang pekerja / buruh PT.
    Mewajibkan kepada Pembanding untuk melaksanakan PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor KEP. 5/59/AS.00.01/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 tentangPerhitungan dan Penetapan Ulang Hakhak Pekerja/Buruh BerupaDenda Keterlambatan Pembayaran Upah Atas Nama Sadr. AbdulHalaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 146 K/TUN/2021Somad, dkk 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) Orang Pekerja/Buruh PT.Sari Keramindo International Bulan Januari dan Februari Tahun 2019;5.
    DIREKTURPENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Halaman 23 dari 24 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/TUN/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
66 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — THE COSTUME MAGNIFIQUE VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • THE COSTUME MAGNIFIQUE VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. Dr. SRI UNTARI BISOWARNO, M.AP;
633 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. Dr. SRI UNTARI BISOWARNO, M.AP;
    DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Gedung Direktorat Jenderal PeraturanPerundangundangan, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 67Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ardiansyah, S.H.,M.H., Direktur Litigasi Peraturan Perundangundangan,dan kawankawan, Aparatur Sipil Negara padaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorPPE.1.81.06.03, tanggal 19 Januari 2021;ll. Dr.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm
Tanggal 15 Juli 2019 — NAPA sebagai Tergugat - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
137 — 90
  • NAPA sebagai Tergugat- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR Cq.
    Napa (naturlijkperson) dan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten Timor TengahUtara (recht person), yang menjadi pokok eksepsi daei Tegugat adalah terletakpada subyek hukum Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten TimorTengah Utara baik dari sisi hirarki Kkewenangan dan penulisan cq.
    CgMenimbang, bahwa dengan mengacu pada Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang,Maka Kementerian sebagai Lembaga Negara yangbertanggungjawab kepadaPresiden sebagai pembantu Presiden yang menjalankan tugas dan fungsinya;Menimbang, setiap nomenklatur kKementerian sangat tergantung padakebijakan politik yang dipegang oleh Presiden, maka nomenklatur Kementerianbisa saja berubah terhantung pada kepentingan Presiden dalam menjalankanfungsi kenegaraannya
    sebagai kepala pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam BAB II Organisasi, Bagian Kesatu, SusunanOrganisasi, pasal 4 dengan redaksional Kementerian agraria dan Tata RuangHalaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfmterdiri atas : a.
    Staf Ahli Bidang MasyarakatAdat dan Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, denganmengacu susunan organisiasi Kementerian Negara tersebut, maka KementerianNegara tersebut memeliki kepanjangan tangan pada tiap provinsi,maupunkabupaten untuk melaksanakan tugas kementerian;Menimbang, bahwa dengan merujuk subyek hukum yang digugat olehPenggugat, yakni Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 13-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA;;
126 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS PT. VALE INDONESIA, TBK;
226 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS PT. VALE INDONESIA, TBK;