Jember tanggal 30September 2004 (P.2); 3.Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor:Kd.13.09/Hk.03.4/00/3/R/2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian AgamaKantor kabupaten Jember, tanggal 12 Januari 2012 (P.3);> Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami Awal pisah itu penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidakpamit sejak Mei 2011 dan sekarang berada dirumah Dusun Krajan RT.002 RW.011 Desa Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

akan tetapi tidakberhasil; == === 27 == 9= == === = Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ; Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.3, Penggugat adalah seorang PegawaiNegeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangtentang ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah menghadirkansurat yin untuk bercerai dari atasan dengan Nomor:6Kd.13.09/Hk.03.4/00/3/R/2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Cjrmencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat dan tidaktercatatnya pernikahan Para Pemohon sematamata karena kesengajaan ataukelalaian Para Pemohon;Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon pada tanggal 24 Mei2017, dilaksanakan pada saat Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agamadan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Daerah melalui kantor urusanagama kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil di seluruhwilayah Republik Indonesia, knususnya Kabupaten Cianjur, telah dan

Diberitanda P6;7 Fotocopy Tjazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Salang, KabupatenSimeulue, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiadengan Nomor DN06 DI 0050370 atas nama Wirayanti, tertanggal 1 Juni2013. Diberi tanda P7;8 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 441/SKK/ 2016 atasnama Wirayanti yang dikeluarkan oleh Yunarti, A.Md.Keb, tertanggal 27April 2016.

Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masingmasing bernama :anak pertama bernama Andika Rahman, anak kedua bernama Wirayanti dan anakketiga bernama Rahmad Hidayat.Menimbang, bahwa dari bukti surat P6 dan P7 yaitu Fotocopy KutipanAkta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue Nomor 47/III/VIIIO00 atasnama Wirayanti anak dari pasangan suami istri Radian Ahmad, S.Pd. danSandiweni, tertanggal 24 Agustus 2000 dan Fotocopy Ijazah Sekolah MenengahPertama Negeri 2 Salang, Kabupaten Simeulue, Kementerian

KEMENTERIAN KEUANGAN RI c.q. DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKNKANTOR WILAYAH I JAWA TIMUR SURABAYAc.q) KANTOR KPKNL WILAYAH MALANG,berkedudukan di Jalan S. Supriadi, Nomor 157,Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, diwakili olehTri Wahyuningsih Retno Mulyani, selaku DirekturHukum dan Humas DJKN Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, dalam hal ini memberikankuasa kepada Umbang Winarsa, selaku KepalaKPKNL Malang, dan kawankawan, berkantor diJalan S.

Menyatakan barang bukti berupa : Satu) lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2013 sejumlahRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Satu) lembar kuitansi tanggal 23 Januari 2014 sejumlahRp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah); Fotocopy surat Nomor K.2841/X1.28.11/15 tanggal 23 November 2015perinhal Pemberitahuan Penetapan Nomor Induk Pegawai dan namanama yang lulus dari jalur Kebijakan Kementerian; Fotocopy surat pernyataan melaksanakan tugas/draft nama kolektifpengangkatan pusat yang dititip masingmasing

Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2013 sejumlahRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Januari 2014 sejumlahRp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Fotocopy surat Nomor K.2841/X1.28.11/15 tanggal 23 November 2015perihal Pemberitahuan Penetapan Nomor Induk Pegawai dan NamaNama Yang Lulus Dari Jalur Kebijakan Kementerian; Fotocopy surat pernyataan melaksanakan tugas/draft nama kolektifpengangkatan pusat yang dititip

;Penjelasan: Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah yangmemerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum(dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/DepartemenPemukiman Dan Prasarana Wilayah);Dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan:(2). Biaya sabagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepadainstansi Pemerintahan yang memerlukan tanah, dst ...

;Penjelasan: Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah yangmemerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum(dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/DepartemenPemukiman dan Prasarana Wilayah;.

Biaya pengadaan tanah dibebankan kepada Instansi Pemerintahyang mementukan tanah, yang terdiri dari:A. wees ;b. pemberian ganti rugi kepada pemilik";Penjelasan: Yang dimksud dengan instansi Pemerintah yangmemerlukan tanah dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum(dahulu disebut sebagai Departemen Pekerjaan Umum/DepartemenPemukiman Dan Prasarana Wilayah);.

Pembayaran ganti rugi tanah yang dibebaskan bagi pembangunan untukkepentingan umum (dalam perkara a quo jalan tol) ditanggung olehpemerintah cq kementerian Pekedaan Umum (dahulu disebut sebagaiDepartemen Pekerjaaan Umum/Departemen Pemukiman dan PrasaranaWilayah), bukan oleh PT Jasa Marga (Persero), Tbk.;b.

Bahwa oleh karena itu, maka seharusnya yang digugat dan dihukum didepan Pengadilan terkait dengan pembayaran ganti rugi tanah yangdibebaskan bagi pembangunan untuk kepentingan umum (dalamperkara a quo jalan tol) adalah Pemerintah cq Kementerian PekerjaanUmum sebagai Departemen Pekerjaan Umum/Departemen PrasaranaWilayah), bukan PT Jasa Marga (Persero);VI.

Berdasarkan perjanjianpembiayaan tersebut, Terdakwa sebagai peminjam dan pemakai kendaraan tersebutdan berkewajiban untuk tidak meminjamkan, menjaminkan atau mengalihkankendaraan tersebut kepada orang lain dengan bentuk dan cara apaun juga selamahutang pembiayaan tersebut belum lunas sesuai dengan sertifikat jaminan FidusiaNomor W3.00046697.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 27 April 2018 jam 13:35:49 WIByang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM RI Kantor wilayah SumateraBarat kantor pendaftaran Jaminan

BA 8226 PR dengan nomor rangkaMK2U5TU2EHKOO6600 dan nomor mesin 4G15R00687;Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan itu, Terdakwa sebagaipeminjam dan pemakai kendaraan tersebut dan berkewajiban untuk tidakmeminjamkan, menjaminkan atau mengalihkan kendaraan tersebut kepadaorang lain dengan bentuk dan cara apaun juga selama hutang pembiayaantersebut belum lunas sesuai dengan sertifikat jaminan Fidusia NomorW3.00046697.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 27 April 2018 jam 13:35:49 WIByang dikeluarkan oleh kementerian

BA 8226 PR dengannomor rangka MK2U5TU2EHKOO06600 dan nomor mesin 4G15RO00687;Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan itu, Terdakwa sebagai peminjamdan pemakai kendaraan tersebut dan berkewajiban untuk tidakmeminjamkan, menjaminkan atau mengalihkan kendaraan tersebut kepadaorang lain dengan bentuk dan cara apaun juga selama hutang pembiayaantersebut belum lunas sesuai dengan sertifikat jaminan Fidusia NomorW3.00046697.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 27 April 2018 jam 13:35:49 WIByang dikeluarkan oleh kementerian

BA 8226 PRdengan nomor rangka MK2U5TU2EHKOO6600 dan nomor mesin 4G15R00687.Berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut, Terdakwa sebagai peminjam danpemakai kendaraan tersebut dan berkewajiban untuk tidak meminjamkan,menjaminkan atau mengalihnkan kendaraan tersebut kepada orang lain denganbentuk dan cara apaun juga selama hutang pembiayaan tersebut belum lunas sesuaidengan sertifikat jaminan Fidusia Nomor W3.00046697.AH.05.01 tahun 2018 tanggal27 April 2018 jam 13:35:49 WIB yang dikeluarkan oleh kementerian

Bahwa berdasarkanperjanjian pembiayaan itu, Terdakwa sebagai peminjam dan pemakai kendaraantersebut dan berkewajiban untuk tidak meminjamkan, menjaminkan ataumengalinkan kendaraan tersebut kepada orang lain dengan bentuk dan cara apaunjuga selama hutang pembiayaan tersebut belum lunas sesuai dengan sertifikatjaminan Fidusia Nomor W3.00046697.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 27 April 2018jam 13:35:49 WIB yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM RI Kantorwilayah Sumatera Barat kantor pendaftaran

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja, dan hasil risalah perselisihan hubunganindustrial atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial KementerianKetenagakerjaan Nomor B.338/PHIJSKPPHI/XII/2015, tertanggal 11Desember 2015 (vide bukti T28);Bahwa dengan demikian risalah yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor 567/10171/XII/2015/HIS,tertanggal 31 Desember 2015 adalah cacat secara prosedur dan premature,karena Mediasi dilakukan di Kementerian

Tenaga Kerja, Direktorat JenderalPembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja denganHasil Risalah Perselisihan Hubungan Industrial atas Anjuran MediatorHubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B.338/PHIJSKHalaman 13 dari 24 hal.

Bahwa terang dan jelas apa yang disampaikan saksi dibawah sumpah dimuka persidangan, karena regional penyelesaiannya melibatkan duaProvinsi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat, maka yang berwenangberdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan danPemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi,yang berwenang adalah Kementerian Tenagakerja Republik Indonesia;46.

Bahwa selanjutnya saksi M Munif menjelaskan di muka persidangan,Kementerian Tenaga Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah mengeluarkan hasilrisalah perselisihnan hubungan industrial atas Anjuran Mediator HubunganIndustrial Kementrian Ketenagakerjaan dan menyatakan agar pihakpengusaha Perum Peruri untuk memperkerjakan kembali Para PemohonKasasi/Para Tergugat pada posisinya semula, (vide bukti T28);47.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Raharjo dan M Munif tersebutdiatas, maka seharusnya Anjuran yang disampaikan TermohonKasasi/Penggugat dalam gugatan tidak berdasar, karena Dinas TenagaKerja Kabupaten Karawang tidak berwenang mengeluarkan Anjuran Nomor567/7873/HIS, tertanggal 29 September 2015, karena proses Mediasi inidalam perkara a quo telah diproses pada Kementerian KetenagakerjaanRepublik IndonesiaMenimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan

Dinas Sosial Kabupaten bermaterai danBanyuwangi Nomor telah dinatsegelB/211/V/2019/Reskrim, tanggal 06 Mei2019, Tentang Pendampingan TenagaPeneliti>30 T Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor Ada aslinya30 : 094/1116/429.111/2019, tanggal 16 bermaterai danMei 2019, ( surat dari Dinas Sosial telah dinatsegelBanyuwangi tentang pendampingandalam proses Peyelidikan terhadapkorban anakanak.1 2 3 431 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada aslinya31 Program Kesejahteraan Sosial Anak bermaterai dan dari Kementerian

Sosial RIBanyuwangi Nomor ; telah dinatsegel 14 460/1176/429.111/2019, tanggal 23Mei 2019, atas nama Saksi Korban :Nur Samsi. 32 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada aslinya32 Program Kesejahteraan Sosial Anak bermaterai dandari Kementerian Sosial RI telah dinatsegelBanyuwangi Nomor460/1174/429.111/2019, tanggal 23Mei 2019, atas nama Saksi Korban :Denis Gunawan.33 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada aslinya33 Program Kesejahteraan Sosial Anak bermaterai dandari Kementerian Sosial RI telah

dinatsegelBanyuwangi Nomor460/1171/429.111/2019, tanggal 23Mei 2019, atas nama Saksi Korban :Arief Pandu Buana.34 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada aslinya34 Program Kesejahteraan Sosial Anak bermaterai dandari Kementerian Sosial RI telah dinatsegelBanyuwangi Nomor :460/1173/429.111/2019, tanggal 23Mei 2019, atas nama Saksi Korban :Slamet Nuril Anwar.35 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada Aslinya Foto35 Program Kesejahteraan Sosial Anak Copy dari Fotodari Kementerian Sosial RI CopyBanyuwangi

Falasimo.36 T Foto Copy Laporan Hasil Opservasi Ada aslinya36 Program Kesejahteraan Sosial Anak bermaterai dandari Kementerian Sosial RI telah dinatsegelBanyuwangi Nomor460/1172/429.111/2019, tanggal 23Mei 2019, atas nama Saksi Korban :Anwar Nurohan.37 T Foto Copy Surat Permintaan Ada aslinya37 Pemeriksaan Kejiwaan Nomor : bermaterai danB/210/V/2019/Reskrim, tanggal 6 Mei telah dinatsegel2019, atas nama Saksi KorbanNursamsi.38 T Foto Copy Surat Permintaan Copy dari Foto38 Pemeriksaan Kejiwaan Nomor

Menyatakan SAH dan MENGIKAT Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01072842.AH.05.01 TAHUN 2020 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.015.000,00 ( satu juta lima belas ribu rupiah.);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

,dengan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU0139924.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 26 Agustus 2020, Badan Hukumyang didirikan menurut Hukum Indonesia yang berkantor Pusat di Grand SlipiTower Lt. 32 Jl. S. Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta Barat, dan/ataupada Kantor Cabang Sadang yang beralamat di JI. Raya Sadang No. 3, Kel.Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab.

dijadikan sebagaiJaminan Fidusia kepada PENGGUGAT sebagai Penerima JaminanHalaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PN Pwk11.12.13.Fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabilaPARA TERGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran bulanankepada PENGGUGAT ;Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor :011ZQ700176376 pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, telahdidaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01072842.AH.05.01TAHUN 2020 pada Kementerian

BPKB : 07869336e Atas Nama BPKB : IMAN RUDIMANMenyatakan SAH dan MENGIKAT Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W11.01072842.AH.05.01 TAHUN 2020 pada Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;.

di mana fungsi dwangsom di sini sebagai alat eksekusi bagi terhukumagar ia dengan segera memenuhi prestasi.Menimbang, bahwa adalah tidak berdasarkan hukum terhadap petitumagka 13, hal ini dengan mengingat Para Tergugat sudah terikat dalam PerjanjianPembiayaan Multiguna/ Investasi/ Modal Kerja Nomor : 011ZQ700176376pada hari Jumat Tertanggal 28 Agustus 2020, serta Sertifikat Jaminan FidusiaHalaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 5/Pdt..G/2021/PNPwkNomor : W11.01072842.AH.05.01 TAHUN 2020 pada Kementerian

Menyatakan SAH dan MENGIKAT Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W11.01072842.AH.05.01 TAHUN 2020 pada Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat;8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapbkan sejumlah Rp 1.015.000,00 ( satu juta lima belas riburupiah.);9.

Bahwa Tergugat melalui suratnyva Nomor 0263/TPVBODARS/VIV201516.tertanggal 25 Juli 2015 pernah mengajukan permohonan persetujuanPerubahan Data IzIn Stasiun Radio (ISR) Nomor 01011584000SU/20032015kepada Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu berupa : No Data Lama Data Baru 1 Merk dan Tipe Harris/TVTransmitter Electrosys/Y16A120 KAntena 2 Alamat Stasiun A Raya PerjuanganPerum Buana GardeniaKebon Jeruk, JakartaBlok C4 No. 40 RT.Barat (Kompl.

Tng. 18.19.20.Penegasan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Komunikasi danInformatika pada tanggal 22 September 2015 ;Bahwa pada prinsipnya Izin Stasiun Radio (ISR) diterbitkan denganberdasarkan pada Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). lzin Stasiun Radio(ISR) yang sah adalah yang datanya sesuai dengan Izin Prinsip Penyiaran(IPP) Nomor : 154/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tertanggal 16 Oktober 2006.Maka berdasarkan buktibukti pengajuan izinizin tersebut di atas, secarahukum data lIzin Stasiun Radio

(ISR) Nomor : 01011584000SU/20032015yang diakui Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah data yangdiajukan oleh MNC TV, yaitu : Alamat Kantor JL Pintu il TMI, Kelurahan Lubang Buaya,Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKIJakarta Alamat Stasiun Jl.

RCTI), Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610 Oleh karena itu Tergugat tidak memiliki hak untuk melakukan siaran, karenaIzZin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan lzin Stasun Radio (ISR) yangdijadikan dasar hukum untuk melakukan aktivitas penyiaran oleh Tergugattidak sesuai dengan data yang telah disetujuai oleh Kementerian Komunikasidan Informatika ;Bahwa mengacu pada data diatas, maka secara hukum yang berhakmelakukan siaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio di kanal 37UHF adalah

Bahwaberdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yangmemiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan jenis sabu tersebutternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukandigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 112 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

*Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwaperbuatan terdakwa yang memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidakberdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.e Saksi membenarkan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warnaputin yang diduga sabu yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnyadilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium

Benar terdakwa membeli sabu dari TAMA (belum tertangkap) rencananyaakan dipakai dan dijual.Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Idm*Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwaperbuatan terdakwa yang memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidakberdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.e Saksi membenarkan bahwa terhadap barang

dilakukanpenimbangan berat bersin sabu seluruhnya 15,2938 gram selanjutnya setelahdilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik BareskerimPolri disimpulkan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putihtersebut ternyata positif yang mengandung metamfetamina merupakan NarkotikaGolongan , selanjutnya berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwaperbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian

Ibrahim dilingkungan Kementerian Agama Kota Makassar atau Kantor UrusanAgama Kecamatan Mamajang ketika Pemohon dan Pemohon Ilmenikah, Pemohon II hanya mengetahui bahwa ketika itu H. Ibrahimyang sering menjadi penghulu di Kecamatan Mamajang. Bahwa ada 2 orang saksi namun saksi tidak mengetahui persiskarena pada saat Pemohon dan Pemohon II menikah saksi masihkecil. Bahwa ada mahar tapi saksi lupa apa bentuknya. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan.

No. 0160/Pdt.P/2017/PA.Paremengetahui apa jabatan H. lbrahim di lingkungan Kementerian AgamaKota Makassar atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang ketikaPemohon dan Pemohon Il menikah, Pemohon Il hanya mengetahuibahwa ketika itu H.

Fotocopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Darsino Irfa'i tertanggal18 Januari 2012 di keluarkan oleh Kantor Kementerian AgamaKabaupaten Banyumas, telah bermaterai cukup, telah di nasegelen dantelah di cocokan ternyata sesuai dengan aslinya, kKemudian diberi tanda(Bukti P.7);8.

Fotocopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Siti Yuneti tertanggal 18Januari 2012 di keluarkan oleh Kantor Kementerian Agama KabaupatenBanyumas, telah bermaterai cukup, telah di nasegelen dan telah dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya, kKemudian diberi tanda (BuktiP.8);B. Saksi:1.

Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota),tempat penduduk berdomisili untukditerbitkan akta kematian.Pencatatan/penerbitan kutipan akta kematiandilaksanakan dengan persyaratan,yaitu surat keterangan kematian dariKepala Desa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapanpengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukanjenazahnya serta foto copy Kartu Keluarga ;Menimbang,bahwa berdasarkan Surat Direktur JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

karenanyapermohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan ;Menimbang,bahwa oleh karena permohonan in casu adalahbersifat jurisdiksi volentair,maka biaya yang timbul dalam permohonanini haruslah dibebankan kepada Pemohon dengan besaran sebagaimanaakan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;Memperhatikan pasal 44 dan pasal 56 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Direktur JenderalKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Pemohon pada pokoknyamemohon supaya Pengadilan Negeri Mempawah agar memberikan Penetapanmemerintahkan ke Kantor Catatan Sipil menerbitkan Akte Kematian suami dariPemohon, dikarenakan kematian dari suami Pemohon sudah lebih dari 10 tahun,maka Pemohon diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untukmenerbitkan Akte Kematian ;Bahwa menurut ketentuan dari Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangandengan Undangundang dan beralasan menurut hukum, maka permohonanpemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk dibebankankepada pemohon tersebut ;Mengingat pasalpasal 93 STB.1917 No.130 yo STB. 1919 No.81, SuratDirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

KTP) NIK 1771022011590005, atasnama SULUSANIE GUMAY, diberi tandabukti P 1;Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1771021402130014 atas nama KepalaKeluarga SULUSANIE GUMAY, diberi tanda bukti P 2;Fotocopy Buku Nikah Nomor 486/I/1987 atas nama SULUSANIEGUMAY dan ERMA YULIS, diberi tandabukti P 3;Fotocopy akta kelahiran nomor 2033/um/2002 atas nama NURFADHILAH, tanggal 22 Juli 2002, diberi tanda bukti P 4;Fotocopy ljazah Sekolah Dasar Nomor DN26 Dd 0100486 atas namaNUR FADHILAH GUMAY yang dikeluarkan oleh Kementerian

Pendidikandan Kebudayaan, diberi tanda bukti P 5;Fotocopy Surat Keterangan Nomor 421.2/55/SDN5/2019 atas namaNUR FADHILAH GUMAY yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 5Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P 6;Fotocopy ljazah Sekolah Menegah Pertama Nomor DN26 DI/130000432, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan, diberi tanda bukti P 7;Fotocopy Surat Keterangan Nomor 421.1/095/SMPN.2/2019 atas namaNUR FADHILAH GUMAY yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 5Kota Bengkulu, diberi

., beralamat Kantor masingmasing diBiro Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia di GedungDjuanda Lantai Kementrian Keuangan, Jalan Dr.

DalamaBahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo, karena gugatan Penggugatmerupakan materi yang harus diperiksa, diadili dan diputus olehPengadilan Khusus nn nnn nnn nono nen nncennnneBahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik Menteridan Lembanga Pemerintah non Kementerian yang terkait dengankebijakan Tindakan Anti Dumping ;Bahwa gugatan Penggugat prematur, karena tidak terdapat kerugianyang nyata yang diderita oleh Penggugat ;

B.I/3/11074 tertanggal 24 September 2010 yang dikeluarkanoleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kartu Pegawai Negeri Sipil RepublikIndonesia No. L 043596 tertanggal 16 September 2003 yang dikeluarkan oleh BadanKepegawaian Negara, dan selanjutnya dipindah tugaskan pada MTsN Barus, berdasarkanSurat Keputusan Menteri Agama R.I.

Kw.02/1b/KP.07.1/155/MA/2011, tertanggal 12 April 2011, tentang Pemindahan tugas ke MTsN Barus,Kabupaten Tapanuli Tengah diberi tanda....... eee eee eesscceesseceesecesaeceeeaeeceeneeeeeeeeeeseeeeeneeeeees P12;Photocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan No.Kd.02.09/1.a/Kp.07.6/8013/2011,atas nama Jonni Ilyas, S.Pd diberi tanda.......0. 00. cence cence cece e eee eens P13;Photocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera UtaraNo.

Wahyoe Hidayatin
Pembanding/Penggugat III : Pramono Priyo Hutomo
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan Republik Indonesia C.q Menteri Pertahanan Republik Indonesia C.q Pnglima Tentara Nasional Indonesia C.q Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat KSAD C.q Panglima Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Kepala Agraria dan

Tara Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Indonesia C.q Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tara Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Indonesia DKI Jakarta C.q Kepala Kantor ATR dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia C.Q Menteri Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia C.q Menteri Kementerian Sosial Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV

KodamJaya, sehubungan bidang tanah tersebut telah tercatatsecagai aset Kementerian Pertanahan c.q. Markas BesarTNI AD c.g.