Penggugat:
ABIDIN SILOINYANAN, Alias Abidin SIloin, Alias Udin Refra
Tergugat:
Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)
Turut Tergugat:
1.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (YPMAK) (Sekarng), Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (LPMAK) (Dahulu)
2.PT Freeport Indonesia

Bahwa pada tahun 2017, ketika TERGUGAT hendakmelakukan pembangunan Kantor Lembaga Musyawarah AdatSuku Kamoro (LEMASKO) di Jalan Yos Sudarso KM7 DistrikWania TimikaPapua, membeli tanah milik PENGGUGAT sebagaiakses jalan masuk;3. Bahwa TERGUGAT, melihat tanah milik TERGUGAT tepatberdampingan dengan Kantor LEMASKO, maka TERGUGATmembeli tanah dimaksud untuk akses jalan dan juga proyekperumahan LEMASKO;4.

Bahwa berdasarkan poin 4, PENGGUGAT bersediatanahnya dijadikan sebagai akses masuk dan juga mengijinkankepada TERGUGAT menggunakan tanahnya digunakan untukpelebaran pembangunan pagar keliling Kantor LEMASKO;6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Ketua LEMASKOsebelumnya yakni Bapak Robertus Waraopea, S.H. menerbitkanSurat perintah pembayaran harga tanah sebagaimanadijelaskan pada poin 3.

Bahwa karena oleh TERGUGAT tidak membayar tanahuntuk membuat Jalan dan Pembangunan Pagar KantorLembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) diatastanah milik PENGGUGAT tersebut adalah merupakanPERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka sepantasnya apabilaTERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian kepadaPENGGUGAT;11.

Bahwa oleh karena Ketua LEMASKO sebelumnya yakniBapak Robertus Waraopea,S.H telah mengeluarkan perintahpembayaran tanah namun sampai dengan saat ini, TERGUGATbelum melakukan pembayaran, maka berdasarkan SuratPernyataan Ketua LEMASKO Nomor : yang pada pokoknyaHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/Padt.G/2020/PN Timbersedia membayar kerugian 40% (empat puluh persen) daritagihan pokok;12.

(seribu lima ratus meterpersegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso, KelurahanWonosari Jaya Sp4, dengan batasbatas tanah sebagaiberikut: Sebelah Timur : berbatasan dengan tanahKantor LEMASKO Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan RayaYos Sudarso Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan KantorLEMASKO Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanahDaeng Muhamad Ranili6.

Penggugat:
AGUSTINA SILOINYANAN, alias AGUSTINA SILOIN
Tergugat:
LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT SUKU KAMORO (LEMASKO)
Turut Tergugat:
1.Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sekrang, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) dahulu
2.PT FREEPORT INDONESIA

Agung Abadi Nusantaradengan Pihak Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro(LEMASKO) Tentang Penimbunan Areal Jalan KompleksPerumahan Dinas Dewan Adat LEMASKO, Penimbunan LahanParkir dan Penempatan Pos Jaga dan Pembangunan PagarKeliling Kantor LEMASKO (tahap II);3. Surat Penagihan Nomor 02/DIRAAN/TMK/XI/2018 tertanggal01 November 2018 Perihal Surat Perjanjian Kerja (kontrak)Nomor 90a/DPALEMASKO/D.1.II/XI/2017, antara CV.

AgungAbadi Nusantara dengan Pihak Lembaga Musyawarah Adat SukuKamoro (LEMASKO) Tentang Pemeliharaan Gedung KantorLEMASKO Tahun Anggaran 2017;8. Bahwa selanjutnya tagihantagihan tersebut diatas,diteruskan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGATI, dandilanjutkan lagi kepada TURUT TERGUGATII untuk persetujuanpembayaran atas proyekproyek milik Lembaga Musyawarah AdatSuku Kamoro (LEMASKO) (In Casu Tergugat);9.

Agung AbadiNusantara dengan Pihak Lembaga Musyawarah Adat SukuKamoro (LEMASKO) Tentang Penimbunan Areal JalanKompleks Perumahan Dinas Dewan Adat LEMASKO,Penimbunan Lahan Parkir dan Penempatan Pos Jaga danPembangunan Pagar Keliling Kantor LEMASKO (tahap Il)PENGGUGAT telah menyelesaikan pekerjaan tersebutsesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) dengan Jumlah nilai sebesar Rp.2.700.422.000, (dua milliar tujuh ratus juta empat ratusdua puluh dua ribu rupiah).3.

Menyatakan Sah dan Mengikat serta Berkekutan Hukumterhadap SuratSurat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan SuratPernyataan Ketua Lemasko (Robertus Waraopea,S.H) diantaranya:3.1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 87/DPALEMASKO/D.1.II/III/2016, tanggal O7 Maret 2016, antaraLembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) denganCv. Agung Abadi Nusantara;3.2.

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 90/DPALEMASKO/D.1.II/IX/2017 tanggal 25 September 2017, antaraLembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) denganCV. Agung Abadi Nusantara;3.3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 90a/DPALEMASKO/D.1.II/XI/2017 tanggal 25 September 2017, antaraLembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) denganCV. Agung Abadi Nusantara;3.4. Surat Peryataan Nomor : 60/DPALEMASKO/D.1.1I///2019, tertanggal 31 Januari 2019.4.

hibah dari PTFreeportIndonesia kepada masyarakat suku Kamoro pada tahun 2008 untuk dijual dandimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat 5 (lima) kampung antara lain kampungAyuka, Kampung Tipuka, Kampung Nawaripi, Kampung Koperapoka dan kampungNayaro, besi tua tersebut sebanyak 15.101 (lima belas ribu seratus satu ton);Bahwa pengelolaan besi tua tersebut diberikan kepada GEORGORIUS OKOAREsebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton dan sisanya sebanyak 5.000 (lima ribu) tondipercayakan pengelolaannya oleh LEMASKO

melalui Terdakwa;Bahwa sisa besi tua yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada LEMASKOsebanyak 1.044 (seribu empat puluh empat) ton;Bahwa saksi selaku Ketua LEMASKO pemah memerintahkan untuk menghentikansementara pengangkutan besi tua sebanyak 5.000 (lima ribu) ton yang dilakukanTerdakwa karena ada masalah internal antara saksi selaku Ketua LEMASKO dengan16GEORGORIUS OKOARE, pada saat itu dari 5.000 (lima ribu) ton tersisa sekitar1.044 (seribu empat puluh empat) ton yang belum diangkut,Bahwa untuk

sepakat terhadap harga besi tuatersebut yakni Rp.1.000,(seribu rupiah) per kilogram;Bahwa Terdakwa tidak memenuhi isi Surat Kesepakatan Bersama tersebut dengan tidakmembayar uang besi tua tersebut kepada pihak LEMASKO sebagaimana harga yangdisepakati, jadi total uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada LEMASKOyaitu sejumlah Rp.1.000, x 1.044 = Rp.1.044.000.000 (satu milyar empat puluh empatjuta rupiah);Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)dari

(LAURENSIUSPOTERPAO), GEORGORIUS OKOARE, POLICARPUS OWEMENA,LEONARD D.PIRY, JHON NAKIAYA, Charles Mapeko, Adolf Mapeko,28Barnabas, Vincent Mitapo, Feustidius A dan MOSES UTAURU (sebagaimanaterperinci dalam kwitansi yang diajukan sebagai barang bukti dalamperkara ini); Bahwa Terdakwa tidak melunasi pembayaran dikarenakan besi tua yangTerdakwa terima tidak utuh sejumlah 5000 (lima ribu) ton karena telah diambilsebagian oleh GEORGORIUS OKOARE dan Ketua Lemasko (LAURENSIUSPOTERPAO);e Bahwa Ketua Lemasko

(LAURENSIUS POTERPAO) mengambil besi tuayang seharusnya adalah milik Terdakwa sebanyak 100 (seratus) ton yaitu padatanggal 24 Desember 2011 dengan alasan untuk biaya Natal;e Bahwa Terdakwa tidak memberikan ijin kepada Ketua Lemasko untukmengambil besi tua akan tetapi Ketua Lemasko (LAURENSIUS POTERPAO)minta kepada PT.

Pemegang Kartu Tanda Pendudukdengan nomor ; 9109011212730005, dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO),berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 056/BMLEMASKO/IA.1/VII/2020,tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Lemasko Periode 20192024 dan Surat Keputusan Pendiri Lembaga Musyawarah Adat SukuKamoro (LEMASKO) Nomor:03/PENDIRILEMASKO/VIII/2020,Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA2.

Pemegang KartuTanda Penduduk dengan nomor : 9109012610770004, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Badan Musyawarah Adat LEMASKO(BAMUS LEMASKO), Berdasarkan Berita Acara Pemilihan danPengangkatan KETUA BADAN MUSYAWARAH pada hari Minggu, 23Agustus 2020,Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.Dalam rangka mengakhiri sengketa aquo antara PIHAK PERTAMA denganPIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA disebut sebagai Para Pihak.

PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan tanpa syarat Assetmilik Lemasko setelah PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melunasipembayaran atas tuntutan kerugian dalam gugatan ini. Adapun assetPIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dimaksud dalam penguasaanPIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:1. Tanah dan Bangunan seluas 3.313 M?

Tanah diatasnya telah berdiri bangunan Kantor LembagaMusyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) seluas 10.000 M?Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 395, Kampung WonosariJaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Propinsi Papua, yangberbatasan dengan Sebelah Utara berbatasan dengan TanahNegara; Sebelah Selatan berbatasan dengan M782; SebelahBarat berbatasan dengan Tanah Negera; Sebelah Timurberbatasan dengan tanah Lemasko.3. Hak Pihak Kedua dan Pihak Ketiga:a.

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selaku Pimpinan LembagaMusyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) wajib membayarsecara renteng dan seketika atas kerugian PIHAK PERTAMA baikKerugian Materiil maupun BiayaBiaya Lain akibat dari perbuatanPIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yaitu. sebesar Rp.1.610.361.327.000, (Satu Triliun Enamratus Sepuluh MilyarTigaratus Enampuluh Satu Juta Tigaratus Duapuluh TujuhRibu Rupiah); selambat lambatnya tanggal 30 Mei 2021.c.

Penggugat:
Abidin Siloinyanan
Tergugat:
Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)
Turut Tergugat:
1.Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro YPMAK (sekarang), Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro LPMAK (dahulu)
2.PT FREEPORT INDONESIA

Bahwa Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)(IN CASU TERGUGAT) yang menggunakan Jasa Kontraktor milikPENGGUGAT untuk mengerjakan proyek pembangunan KantorLEMASKO berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);3.

Bahwa PENGGUGAT telah selesai melaksanakan pekerjaansebagaimana dimaksud pada Poin 3, TERGUGATtidak belummelaksanakan kewajiban untuk membayar kepada PENGGUGATsebesar Rp. 2.600.000.000, (dua milliar enam ratus juta rupiah),maka pada tahun 2004, TERGUGAT membuat Surat PenyerahanAset LEMASKO Nomor 01/LEMASKO/I.E.1/l/2004 kepadaPENGGUGATuntuk ditempatinya;5.

BORONGAN PEKERJAAN BERDASARKAN RENCANAANGGARAN BIAYA (RAB)/REKAPITULASI,Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor LEMASKO danBangunan Kantor LEMASKO yang terletak di JI. A. Yani No.5 Timika untuk tahun anggaran 2002/2003, denganjumlah nilai sebesar Rp. 2.600.000.000, (dua milliar enamratus juta rupiah)ll.

Surya Kuasa Semesta dengan Pihak LembagaMusyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) tentang PaketPekerjaan: 1) Rehab Saranan dan Prasarana Kantor; 2)Rehab Pagar Keliling Bangunan; 3) Pembangunan PosJaga, Drainase dan Menara Air dengan jumlahnilaipekerjaan sebesar Rp. 3.273.000.000, (tiga milliar duaratus tujuh puluh tiga juta rupiah);3.2.

Rekaputulasi / Rencana Anggaran Belanja TahunAnggaran 2002/2003; A) Pembangunan Pagar KantorLEMASKO; B) Pembangunan Gedung Kantor LEMASKO,dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.600.000.000, (duamilliar enam ratus juta rupiah).3.3. Surat Pernyataan Ketua Lemasko Nomor:60/DPALEMASKO/D.1.II/I/2019, tertanggal 31 Januari2019.4.

Untuk itu LEMASKO danLEMASA menunjuk pihak ketiga untuk mengambil dan menjual besi bekasPT Freeport Indonesia.

Surat Penunjukan Lembaga Musyawara Adat Suku Kamoro(LEMASKO) tanggal 27 Oktober 2005;4. Surat Rekomendasi Lembaga Musyawarah Adat Suku Amugme(LEMASA) Nomor: 029/LMA/SR/T/X1I/2005, tanggal 28 November2005;5. Surat Rekomendasi Bupati Mimika, Nomor : 503/037, tanggal 21Desember 2005;6. Surat Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor:503779/X1I/2006 Tanggal 28 November 2006;Surat Penyerahan Barang Scrap besi tua Nomor: 02/L.JR/TMK/2006;8.

Bahwa kejadiannya berawal PT Freeport Indonesia menghibahkan besibekas kepada 2 (dua) lembaga adat yang berada di Kabupaten Mimika,Papua yakni Lembaga Adat Musyawarah Suku Kamoro (LEMASKO) danLembaga Musyawarah Adat Suku Amugme (LEMASA). untuk itu LEMASKOdan LEMASA menunjuk pihak ketiga untuk mengambil dan menjual besibekas PT Freeport Indonesia. Adapun yang ditunjuk adalah saudara HabelYawa selaku Direktur Yayasan Wairi Grup.2.

Adat Suku Amugme (LEMASA). untuk itu LEMASKO dan LEMASAmenunjuk pihak ketiga untuk mengambil dan menjual besi bekas PT FreeportIndonesia.

agama, ras danantargolongan(SARA) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara carasebagai berikut: Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, TerdakwaSALMON YOWEI (pemilik akun facebook MONCEX FIANSINA JOWE)) aemelihat di Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) di handphone Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1; 861980044326870nomor EMEI 2; 861930044326862 dan nomor simcard 0813 3135 5330milik terdakwa, terdapat pada akun media sosial facebook berita onlineSEPUTAR PAPUA tentang LEMASKO

unit HP Oppo warna merah dengan sim card 0813 3135 5330; Bahwa 1 (satu) unit HP Oppo warna merah dengan sim card 0813 31355330 tersambung dengan akun facebook Monex Fiansina Jowel; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;Saksi Simson Saul Materaki dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian komentar difacebook; Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 saksi selaku Sekretaris Lemasko

LAB : 2069/FKF/IV/2021; Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Simson Saul Materakiselaku suku kamoro dan sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Kamoro(Lemasko) beserta seluruh suku Kamoro merasa marah dan terhina; Bahwa benar Terdakwa telah minta maaf dan menghapus komentarnyayang menuliskan Suku yg paling goblok di Papua itu Kamoro difacebook;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan

Tim Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Terdakwamelihat di Facebook di Group Info Kejadian Kota Timika (IKKT) beritatentang Lemasko Lapor Ke Komnas HAM dan Kutuk PelakuPenembakan di PoumakoSeputarPapua.Com, selanjutnya ada beberapakomentar kemudian pada komentar tersebut Terdakwa menuliskan Sukuyg paling goblok di Papua itu Kamoro menggunakan 1 (satu) unithandphone merek oppo warna merah;Bahwa pada Handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwaditemukan Riwayat akses ke akun Facebook

LAB : 2069/FKF/IV/2021; Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Simson Saul Materakiselaku suku kamoro dan sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Kamoro(Lemasko) beserta seluruh suku Kamoro merasa marah dan terhina; Bahwa benar Terdakwa telah minta maaf da menghapus komentarnyayang menuliskan Suku yg paling goblok di Papua itu Kamoro difacebook;Dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak menurutMajelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad.3.

Salah satu syarat Pemerintah Daerah membayarkan kepadapemilik tanah adalah harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko,bahwa benar pembayaran akan dilakukan kepada pemilik tanah yangbersangkutan. ;5. Akan ada pertemuan lanjutan antara Pemerintan DaerahKabupaten Mimika dengan pemilik tanah, untuk membicarakanmengenai harga tanah yang akan dibayarkan.;11.

Frans Samori, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkaraingkar janji (wanprestasi) antara Penggugat dengan PemerintahKabupaten Mimika; Bahwa Saksi hadir pada pertemuan tersebut, Saksi bukan pihaknamun Saksi hadir sebagai perwakilan dari Lemasko karena diundangoleh Pemerintah Daerah; Bahwa pertemuan dilakukan pada tanggal 18 September 2013 diGedung Kantor DPRD Kabupaten Mimika, hadir Bupati Abdul Muis, WakilKetua DPRD, Kabag

tidak ada disebutkan bahwa untuk Penggugat akandiberikan ganti rugi dengan menyebut jumlah nilai; Bahwa menurut Saksi pembayaran yang diterima oleh Penggugatmasih kurang; Bahwa Hakim Ketua, menunjukan surat bukti T4, Saksi tidakpernah membaca dan melihat surat dari Panitia Pengadaan Tanahtersebut, Saksi tidak pernah menandatangani berita acara pengadaantersebut;Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim Bahwa pada tanggal 18 September 2013 Saksi hadir mewakillLembaga Adat Lemasko

hadir hanya untuk mendengar; Bahwa letak tanah yang dibayarkan kepada Penggugat di SMANegeri ; Bahwa Penggugat mendapatkan risalah rapat tersebut dari KuasaHukum Penggugat langsung meminta dan menyurat ke Sekwan untukmeminta risalah rapat tersebut; Bahwa setelah pertemuan tanggal 18 September 2013, tidak adapertemuan selanjutnya namun langsung dibayarkan pada tanggal 23Desember 2013 dan yang membayar adalah Kabag Pertanahan sebesarRp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) untuk 7 (tujuh) lokasi; Bahwa Lemasko

KabupatenMimika membayar tanah ganti rugi tanah yang disesuaikan denganNJOP (Nilai Jual Obyek Pajak); Bahwa Hakim Ketua menunjukan bukti surat T11, Saksi pernahmelihat bukti surat T11, Saksi menandatangani bukti surat T11 tersebut,Damaris Tappi adalah staf Saksi; Bahwa yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakanuntuk membayar adalah Bupati dan aparat dibawahnya; Bahwa kesimpulannya ada pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat)bahwa masyarakat harus menyiapkan dokumen yang sah dan harus adapengakuan dari Lemasko

WINDI KALBI seluas 12m x 15m;10.EVI RADO seluas 12m x 15m;11.FAHMI RADA seluas 12m x 15m; dan12.ANASTASIA TEKEGE seluas 96m x 15m.e Bahwa Penggugat juga tidak menarik Kepala Desa Koperapoka,Kepala Kampung Inauga, Kepala Desa Kwamki, Kepala WilayahKecamatan Mimika Baru, Kepala Distrik Mimika Baru, LembagaMusyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), PAULUS AGAPA danELIAS MOTE sebagai pihak dalam perkara ini.

) Nomor 258/DIRLEMASKO/IIE.1/V/2012tertanggal 03 Mei 2012, diberi tanda (bukti T.14) ;Rekomendasi Ijin Pelepasan Hak atas Tanah Garapan(Adat) dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro(LEMASKO) Nomor 259/DIRLEMASKO/IIE.1/V/2012tertanggal 03 Mei 2012, diberi tanda (bukti T.15) ;Rekomendasi Pemilikkan Tanah Hak Garapan (Adat)dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro(LEMASKO) Nomor 146/DPALEMASKO/IIE.1/V/2014tertanggal 16 Mei 2014, diberi tanda (bukti T.16) ;Surat Keterangan Bukti Hak Garapan atas TanahNegara

Nusa Indah, di atas tanah tersebut tidak pernahada complain dari masyarakat pemilik hak ulayat ;e Bahwa setahu Saksi waktu itu belum ada Lembaga Adat(LEMASA/LEMASKO), dan di Tahun 2001 barulah ada LembagaAdat yang bernama LEMASKO ;e Bahwa situasi tanah waktu itu masih hutan lebat belum adaorang/penduduk yang masuk mendiami tempat itu ;e Bahwa yang Saksi pernah dengar ialah dari HAMSIR yangmengatakan telah miliki tanah yang dilepaskan dari hak adatoleh pemerintah desa dan diberikan kepada HAMSIR ;

Saksi FRANS SAMORI, pada pokoknya menerangkan :Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Tergugat ;Bahwa Saksi sudah tinggal di Timika sejak tahun 1996 ;Bahwa Saksi bekerja di LEMASKO (Lembaga Masyarakat Adat SukuKomoro), jabatan saksi sebagai staf biro adat ;Bahwa Saksi bekerja di lemasko sudah 5 (lima) tahun ;Bahwa setahu Saksi hanya ada 2 (dua) suku besar di KabupatenMimika, yaitu Amungme dan Komoro ;Bahwa Saksi pernah dengar mengenai Pelepasan tanah yangdilakukan oleh 16 (enam belas)

initidak pernah Lemasko memberikan surat pelepasankepada Penggugat ;30Menimbang, bahwa selain itu Turut Tergugat (LEMASA) melaluiKuasanya yang menyatakan tidak mengajukan bukti Surat, namunmengajukan Saksisaksi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu atas nama :1.

Untuk itu LEMASKO danLEMASA menunjuk pihak ketiga untuk mengambil dan menjual besi bekasPT Freeport Indonesia. Adapun yang ditunjuk adalah Terdakwa selakuDirektur Yayasan Wairi Grup. Bahwa sekitar tahun 2017 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Il diKantor Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI) yangberada di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

) dan Lembaga MusyawarahAdat Suku Amugme (LEMASA). untuk itu LEMASKO dan LEMASAmenunjuk pihak ketiga untuk mengambil dan menjual besi bekas PTFreeport Indonesia.

Bahwa kejadiannya berawal PT Freeport Indonesia menghibahkan besibekas kepada 2 (dua) lembaga adat yang berada di Kabupaten Mimika,Papua yakni Lembaga Adat Musyawarah Suku Kamoro (LEMASKO) danLembaga Musyawarah Adat Suku Amugme (LEMASA). untuk itu LEMASKOdan LEMASA menunjuk pihak ketiga untuk mengambil dan menjual besibekas PT Freeport Indonesia. Adapun yang ditunjuk adalah Terdakwa Habel Yawa selaku Direktur Yayasan Wairi Grup.2.

Adat Suku Amugme (LEMASA). untuk itu LEMASKO dan LEMASAmenunjuk pihak ketiga untuk mengambil dan menjual besi bekas PT FreeportIndonesia.

Penggugat:
CV AGUNG ABADI NUSANTARA
Tergugat:
Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro LEMASKO
Turut Tergugat:
1.Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro YPMAK
2.PT. Freeport Indonesia

Tanah Tempat Kantor Distrik Mimika Baru;Untuk lokasi Kantor Lurah Otomona tidak termasuk dalamkeputusan ini ; Untuk lokasi tanah Koperapoka dengan ukuran 25 1 disepakatiuntuk diserahkan kembali kepada pemilik tanah ;Pemilik Tanah harus menyiapkan dokumendokumen yang sah untukbernegosiasi masalah harga yang akan dibayarkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Mimika sebagai pelaksana teknis;Salah satu syarat Pemerintah Daerah membayarkan kepada pemiliktanah adalan harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko

Salah satu syarat Pemerintah Daerah membayarkan kepada pemilik tanahadalah harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko, bahwa benarpembayaran akan dilakukan kepada pemilik tanah yang bersangkutan;5.

antaralain :Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimikasepakat untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah tanahyang sedang disengketakan dan akan diakomodir dalam APBDPerubahan atau dalam APBD Induk ;Pemilik Tanah harus menyiapkan dokumendokumen yang sah untukbernegosiasi masalah harga yang akan dibayarkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Mimika sebagai pelaksana teknis ;Salah satu syarat Pemerintan Daerah membayarkan kepada pemiliktanah adalah harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko

Salah satu syarat Pemerintah Daerah membayarkan kepada pemilik tanahadalah harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko, bahwa benarpembayaran akan dilakukan kepada pemilik tanah yang bersangkutan ;Bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat/Terbanding, maupun saksiTergugat/Pembanding, tidak pernah ada pertemuan lanjutan antara Penggugatdengan Tergugat, setelan rapat tertanggal 18 September 2013, yang berartipula Penggugat tidak pernah melengkapi dokumen dokumen tanah yangdituntutnya termasuk didalamnya

Salah satu syarat Pemerintah Daerah membayarkan kepada pemiliktanah adalah harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko, bahwabenar pembayaran akan dilakukan kepada pemilik tanah yangbersangkutan;5.

membicarakan mengenai harga tanahyang akan dibayarkan;Menimbang, bahwa dari dalildalil Kedua belah pihak berperkara terurai diatas,Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa yang menjadi objek perkara adalahapakah pihak Pembanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidakmenyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyarSembilan ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti Surat P3 yang dikeluarkan olehLembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO

Salah satu syarat Pemerintah Daerah membayarkan kepada pemilik tanahadalah harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko, bahwa benarpembayaran akan dilakukan kepada pemilik tanah yang bersangkutan;Putusan perkara perdata Nomor 58/PDT/2021/PT JAP. Hal. 165.

Hal. 22disengketakan dan akan diakomodir dalam APBD Perubahan atau dalamAPBD Induk ; Pemilik Tanah harus menyiapkan dokumendokumen yang sah untukbernegosiasi masalah harga yang akan dibayarkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten Mimika sebagai pelaksana teknis ; Salah satu syarat Pemerintahn Daerah membayarkan kepada pemilik tanahadalah harus ada pengakuan dari Lemasa dan Lemasko, bahwa benarpembayaran akan dilakukan kepada pemilik tanah yang bersangkutan, dan ; Akan ada pertemuan lanjutan antara Pemerintah

Penggugat:
HERMANUS KAGOYA
Tergugat:
1.YOHANIS BOYOU alias YOHANIS YANCE BOYOU selaku Ketua Definitif LEMASKO
2.EDWARD YULIANUS OMEYARO
3.FELIX BER URUMAMI
4.ELIAS MSIRENH
5.PELIPUS TIANAIPA
6.PAULINUS MAPUARIP
7.MUHAMAD MARWAN
8.YOSEPH TRI KABARUBUN

Sos. selaku Ketua Badan Musyawarah ( BM) Lemasko,Bertempat tinggal di Mioka RT.003.RW. 000. Desa Kamora KecamatanMimika Tengah Kabupaten Mimika Propinsi Papua, berdasarkan SuratKuasa No. 23/DPALEMASKO/SK/IV/2021, tanggal 21 April 2021selanjutnya disebut Terbantah ;2. EDWARD YULIANUS OMEYARO Beralamat di kampung Koprapoka,Kabupaten Mimika, Papua selanjutnya disebut Terbantah Il;Halaman 1 Penetapan Nomor : 93/Pdt..BTH/2021/PN.CBI.3.

Penggugat:
Lembaga Musyawarah Adat Suku AIkawe Tipuka 1623 Mimika (LEMASAI)
Tergugat:
1.Lembaga Musyawarah Adat Suku Amugme (LEMASA)
2.Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)
3.PT. Freeport Indonesia

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas serta kewenangannya tersebutpada poin 1 posita di atas, Pemohon menemukan/menerima aduanmasyarakat dan laporan/pengaduan dari DPP Asosiasi MahasiswaPegunungan Tengah Papua seIndonesia dengan Surat Nomor 38/B/A1/J1/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 (bukti P5) dan Surat Dukungan dariLembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) yanggal 3 Oktober2016 (bukti P6) tentang pelanggaranpelanggaran yang dilakukan olehTermohon antara lain:a.

Dalam Negeri Nomor 903/047/OTDA, tanggal 5Januari 2017 kepada Gubernur Papua mengenai Penetapan Perda tentangPembetukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perda tentang APBDTahun 2017 Kabupaten Mimika (bukti P4);Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa PegununganTengah Papua seIndonesia Nomor 38/B/A1/J1/2016, tanggal 4 Oktober2016, mengenai Permohonan Tindak Lanjut Dugaan Penggugnaan ljazahPalsu bupati Timika (bukti P5);Fotokopi Surat Rekomendasi Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro(Lemasko

Bahwa sebaliknya para Tergugat dengan buktibuktinya masing tertandaTII1 sampai dengan 5, THI1 sampai dengan 5, TIV dan V1 sampai dengan 2, TVI1 sampai dengan 5.n Bahwa PII1,2,3,4 apabila dihubungkan dengan PII5, sehingga diperolehpelepasan hak atas tanah garapan telah disetujui oleh lembaga adat yang adadiwilayah tersebut Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO).29 Bahwa selanjutnya PIII1,2,3,4 apabila dihubungkan dengan PIII5, sehinggadiperoleh pelepasan hak atas tanah garapan telah disetujui

oleh lembaga adat yangada diwilayah tersebut Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro(LEMASKO).

Bahwa demikian juga PVI1,2,3,5 apabila dihubungkan dengan PIII4,sehingga diperoleh pelepasan hak atas tanah garapan telah disetujui oleh lembagaadat yang ada diwilayah tersebut Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro(LEMASKO).

mediasi, tertanggal 02 Mei2009 (Tertanda P36) ;Foto copy Surat Undangan Rapat dari LEMASA kepada Penggugat I,Tergugat I, Tergugat II dan Bapak POLCE KEMONG dalam rangka untukmembahas sengketa tanah, tertanggal 01 Oktober 2009 (TertandaFoto copy Surat Undangan Rapat oleh LEMASA kepada Penggugat I,Tergugat I, Tergugat II dan Bapak POLCE KEMONG untuk melakukanpembahasan final sengketa tanah, tertanggal 19 Oktober 2009 (TertandaFoto copy Surat Dukungan Kepemilikan Tanah Atas Nama TIRAUN M.PARDOSI dari LEMASKO

T.I.II3) ;e Foto copi surat perkawinan No : 277 , tanggal 16 Agustus 2002 (TertandaT.LII4) 5 222222 22a nn nnn nnn nnn nnn enncnneee Foto copi surat dari Dewan Adat Papua Nomor : 005/KETUMADAP/V/2010,tanggal 07 Mei 2010, (Tertanda T.I.I5) ;e Foto copi seruan Ketua Umum Dewan Adat Papua, tanggal 13 September 2009(Tertanda T.I.II6) ;e Foto copi surat dari Majelis Rakyat Papua Nomor : 593/158/MRP/2010, tanggal 18Mei 2010 (Tertanda T.I.II7) ;e Foto copi surat dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO

)Nomor : 697/LEMASKO/ILEI/X1/2010, tanggal 18 Oktober 2010 (TertandaT.LII8) ;22e Foto copi surat pernyataan kepemilikan tanah hak ulayat adat Nomor : 046/DALEMASA/VII/2010, tanggal 14 Juli 2010 (Tertanda T.I.I9) ;e Foto copi surat pengembalian kepemilikan tanah adat kepada pemilik sulung,tanggal 29 September 2009 (Tertanda T.I.II10) ;e Foto copi surat permohonan keluarga tentang tanggapan lembaga masyarakat sukuAmungme (Lemasa) menyangkut Pengembalian kepemilikan tanah adat kepadapemilik sulung,

HAMSIR ADAM, tertanggal 14 Oktober1996 (bukti P1, Copy sesuai dengan aslinya) ;2 Foto Copy Surat Rekomendasi Ijin Pelepasan Hak Atas TanahGarapan (ADAT) No: 132/LEMASKO/II E 1/1/2010 yang dikeluarkanoleh Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) atasnama MARIUANUS TOMATIPI kepada Drs.

MARIUS TOMATIPI ;Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P1 berupa Foto copy SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dan Gambar Situasi Lokasi Tanah,Kuasa Hukum Penggugat juga menyertakan bukti surat bertanda P2 yaitu berupaSurat Rekomendasi Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan (Adat) Nomor : 132/LEMASKO/I E 1/1/2010 tertanggal 15 Februari 2010 yang dikeluarkan olehLembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) Kabupaten Mimika yangmenerangkan bahwa Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro

(LEMASKO)memberikan rekomendasi ijin pelepasan hak atas tanah garapan adat berdasarkan4041Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dari MARIUS TOMATIPItertanggal 14 Oktober 1996 ;Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat jugamengajukan saksi Drs.

sepanjang kali UA (Kali Merah)sampai dengan Kampung Naena Muktipura (SP 6 ) Perbuatan Tersebutdiketahui oleh ke dua Camat / kepala Distrik Kuala Kencana dan MapuruHalaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN TimJaya dan telah direkomendasikan oleh Lembaga Masyarakat Adat SukuKomoro ( LEMASKO) Bukti P . 46.

Bahwa lebih buruk lagi turut Tergugat selaku Pejabat PembuatAkte Tanah turut mendukung perbuatan buruk dari tergugat , Il, Ill dan IVdikarenakan karena Surat Hibah/Surat pelepasan yang telah diberikankepada Penggugat pada tahun 2009 adalah diketahui dan telahditandatangani oleh ke 2 (dua) Camat/Kepala Distrik Kuala Kencana danDistrik Mapuru jaya dan telah di Rekomendasikan oleh LEMASKO adalahsyah, telah kuat Hukumnya.22. bahwa tindakan dan perbuatan turut Tergugat adalah keliru danmenyalahi Administrasi

Foto Copy REKOMENDASI IZIN PELEPASAN HAK ATAS TANAHGARAPAN (ADAT) NO:339/LEMASKO/II E I/X/2009 Kepada KeluargaBesar Merauke Tertanggal 23 Oktober 2009, foto copy sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda P 4;11. Foto Copy SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATASTANAH kepada YOPPY DAMARUBUN NO. 593/47/SPP/2012 OlehMATIUS MAUTIPURU yang diketahui kepala kampung lwaka HERMANKUMIYU Tertanggal 20 Desember 2018, foto copy sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda P 5;12.

Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan terkait masalahtanah; Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah pemberian orangMarauke karena pada saat itu saksi sebagai Ketua Lemasko; Bahwa tugas Lemasko menjaga, melindungi dan mengawasi asetaset salah satunya tanah yang ada di kabupaten Mimika; Bahwa pada tahun 2009 terdapat surat nomor 339 tentangrekomendasi status tanah, dan bila terjadi persoalan atau kekliruanharus diselesaikan, Lembaga kelaurkan rekomendasi berdasarkanhibah dari Masyarakat Iwaka