Ditemukan 39 data
15 — 1
- Mengabulkan permohonanPemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan anak yang bernama Loeby .Maulana Hikam lahir pada tanggal 12 Juli 2006 adalah anak dari Pemohon I ( Dr H. Kusyaeri alias Kusyaeri Bin KH H. Marzuki Dimyati .) dan Pemohon II (.Dewi Naelussyifa Binti Moh.
23 — 11
Unsur turut serta melakukan :Bahwa, istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memilikipengertian yang sama dan merupakan bagian dari penyertaan, sedangkanpengertian penyertaan sebagaimana dikemukakan LOEBY LOEKMAN(percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana, 1995, UFT PenerbitUNTAR, Jakarta, hal 61) adalah : apabila dalam suatu tindak pidana terlihatlebih dari satu orang, sedangkan ikut serta lebih dari satu orang, sedangkanikut serta salah satu bentuk dari penyertaan ikut
Kerjasama dalam tindak pidana harus secara phisikBahwa, dalam ikut serta mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebutharus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadarsecara bersamasama akan melakukan tindak pidana.Lebih lanjut dikemukakan LOEBY LOEKMAN bahwa : " meskipun dalammembentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukantindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untukmerencanakan tindak pidana sebelumnya.
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Loeby Loqman di atas bahwa syaratyang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah :1. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta.2. Kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik.Hal. 7 dari 11 hal. Put.
71 — 9
Orang yang turut serta (bersamasama) melakukan suatu perbuatanpidana (mede plegen);Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan,maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur turut serta melakukan;Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindakpidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian penyertaan,sedangkan pengertian penyertaan sebagaimana dikemukan Loeby Loqman(Percobaan,Penyertaan dan GabunganTindak Pidana, 1995 UPT PenerbitUNTAR, Jakarta,
Lebihlanjut dikemukakan Loeby Loqman, bahwa : meskipun dalam membentukkesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jaditidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidanasebelumnya, kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadipada saat terjadinya peristiwa;Menimbang bahwa menurut ilmu Hukum Pidana pengertian secarabersamasama dimaknai sama dengan turut serta melakuakan perbuatan(MEDEPLEGEN).
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Loeby Lukman bahwapemidanaan bertujuan untuk : Mencegah agar orang tidak melakukan Tindak Pidana denganmenegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaansehingga menjadi orang yang baik dan berguna; Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkankeseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; Membebaskan rasa bersalah narapidana;Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Loeby Lukman bahwapemidanaan bertujuan untuk :1. Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkannorma hukum demi pengayoman masyarakat ;2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehinggamenjadi orang yang baik dan berguna ;3. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkankeseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;4.
Terbanding/Terdakwa : TUKIYO, S.Pd Bin WARIJAN
80 — 33
Orang yang turut serta (bersamasama) melakukan suatu perbuatanpidana (mede plegen);Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatife atau pilihan,maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur turut Serta melakukan;Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidanamemiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian penyertaan, sedangkanpengertian penyertaan sebagaimana dikemukan Loeby Loqman(Percobaan,Penyertaan dan GabunganTindak Pidana, 1995 UPT PenerbitUNTAR, Jakarta
Lebih lanjutdikemukakan Loeby Loqman, bahwa : meskipun dalam membentuk kesadarankerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu.
295 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Loeby Luqman,S.H., selaku saksi ahli dalam persidangan ditingkat Judex Facti yang diajukan oleh PenuntutUmum berpendapat bahwa yang dimaksud denganekspor adalah mengeluarkan barang dari suatudaerah pabean dan harus memenuhi persyaratantertentu (vide hal. 65 66 putusan No.624/Pid.B/2005/PN.Dps) ;Lebih jauh lagi, saksi Prof. Loeby Luqman,Hal. 67 dari 74 hal. Put.
89 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa"merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwatindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidanakorupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudahdirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.Menurut Loeby Loeqman mengatakan ukuran untuk mengatakan suatuperbuatan melawan hukum secara materiil bukan didasarkan pada adaatau tidak adanya ketentuan dalam suatu undangundang akan tetapiditinjau dari nilai yang
82 — 81
Tanggal Kematian: 10 Juli 2007Surat Keterangan Waris Almarhum Loebby Loqman danAlmarhumah Tiemoe Loeby L. yang dibuat pada tanggal2 Mei 2010 oleh para ahli waris Almarhum LoebbyLoqman dan Almarhumah Tiemoe Loeby L., yangdiketahui oleh Lurah Petukangan Selatan, tanggal 6 Mei2010, dan Camat Pesanggarahan, serta para saksiKetua RT. 005 dan Ketua RW. 06 Kel. PetukanganSelatan, Kec.
136 — 78
Tanggal Kematian: 10 Juli 2007Surat Keterangan Waris Almarhum Loebby Loqman danAlmarhumah Tiemoe Loeby L. yang dibuat pada tanggal2 Mei 2010 oleh para ahli waris Almarhum LoebbyLoqman dan Almarhumah Tiemoe Loeby L., yangdiketahui oleh Lurah Petukangan Selatan, tanggal 6 Mei2010, dan Camat Pesanggarahan, serta para saksiKetua RT. 005 dan Ketua RW. 06 Kel. PetukanganSelatan, Kec.
145 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Loeby Loekman, SH,MH. Secara tegasmenyatakan bahwa sesuai amar putusan Mahkamah Agung 04/G/HUM/ 200I tanggal 9 Pebruari 2002, maka PP No. 110 Tahun 2000 telah batal sejaklahir.Bahwa pendapat ahli Prof DR.
Loeby Loekman, SH,MH ini dihubungkan 77dengan pernyataan dan pendapat Ketua Mahkamah Agung RI Prof BagirManan,SH yang memberikan konferensi Pers di Padang pada bulan Januari2004, secara tegas menyatakan bahwa PP No. 110 Tahun 2000 tidak perludibicarakan lagi, sebab PP tersebut sudah dibatalkan oleh MahkamahAgung.Bahwa pendapat kedua ahli hukum tersebut di atas sejalan denganpertimbangan Pengadilan Negeri Padang dalam Putusannya tanggal 17 Mei2004 Pidana No.131/PID.B/2003 PN PDG halaman 173 alinea
115 — 53
Loeby Lukman, S.H.
79 — 60
Orang yang turut serta (bersamasama) melakukansuatu perbuatan pidana (mede plegen);Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatife atau pilihan,maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur turut serta melakukan;Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidanamemiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian penyertaan, sedangkanpengertian penyertaan sebagaimana dikemukan Loeby Loqman(Percobaan,Penyertaan dan GabunganTindak Pidana, 1995 UPT PenerbitUNTAR, Jakarta
Lebih lanjutdikemukakan Loeby Loqman, bahwa : meskipun dalam membentuk kesadaranHal. 109 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMRkerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu.
63 — 36
Loeby Logman, SH, percobaan, penyertaan dangabungan tindak pidana, Universitas Tarumanegara UPTpenerbitan, Jakarta 1995, hal78);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ZULFIKAR adadiminta bantu oleh PT. ORION RESOURCES INDONESIA (PT.ORT)dalam hal ini NIKE FRIMADONA untuk mengamankan dan mengawalbatu bara yang akan diangkut dari stock room PT.
66 — 16
Orang yang turut serta (bersamasama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen).Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternative atau pilihan makaMajelis Hakim akan membuktikan unsur turut serta melakukanMenimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindakpidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian penyertaan,sedangkan pengertian penyertaan sebagaimana dikemukakan LOEBY LOQMAN(Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, 1995, UPT Penerbit UNTAR,129Jakarta
Lebih lanjutdikemukakan LOEBY LOQMAN, bahwa : meskipun dalam membentuk kesadarankerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu.
60 — 18
Orang yang turut serta (bersamasama) melakukan suatu perbuatan pidana(mede plegen);Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif atau pilinan, makaMajelis Hakim akan membuktikan unsur turut serta melakukan;Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindakpidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian penyertaan,sedangkan pengertian penyertaan sebagaimana dikemukan Loeby Loqman(Percobaan,Penyertaan dan GabunganTindak Pidana, 1995 UPT PenerbitUNTAR, Jakarta,
Lebihlanjut dikemukakan Loeby Loqman, bahwa : meskipun dalam membentukkesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jaditidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidanasebelumnya, kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadipada saat terjadinya peristiwa;Menimbang bahwa menurut ilmu Hukum Pidana pengertian secarabersamasama dimaknai sama dengan turut serta melakuakan perbuatan(MEDEPLEGEN).
NURHADI
Termohon:
Kepolisian Daerah Propinsi Lampung, Cq. Kapolda Lampung,
139 — 39
Dan demikian pula pendapat dari Loeby Loqman: fungsi pengawasanhorizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan lembagaPraperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidanaterpadu.
133 — 28
Loeby Loqman, SH dalam buku Percobaan,Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana , hlm 67).Menimbang bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagaiberikut:Bahwa benar dalam proses pemeriksaan persidangan, para anak memberikan keterangan yang berbeda dengan pemeriksaan para anak pada saat proses Penyidikan di BAP dan para anak tidak bisa menjelaskan alasan timbuInya perbedaan keterangan tersebut;Bahwa benar pada waktu pemeriksaan di Penyidik dan di buatkan BAP, anak di dampingi oleh orang tuanya dan
86 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Loeby Loqman (pakar hukum pidana UniversitasIndonesia), bahwa menentukan palsu atau tidaknya suatu dokumen harusada suatu tindakan yang dapat menyatakan, bahwa memang itu palsudan harus ada yang menunjangnya yaitu dari para ahli, jika Jaksamenuntut dalam dakwaan perihal dokumen palsu maka harus didukungkepada ilmu pengetahuan lain yang menegaskan benar itu palsu danapabila ada tuduhan pemalsuan suatu surat, harus dijelaskan secaraseksama surat mana yang dipalsu dan harus dibuktikan surat itu benarpalsu