TAMBOK N.SIMATUPANG ; KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI

,Advokat dan Konsultan Hukum pada KantorHukum Sebelas Bhakti Associate, berdomisili diJl.Pondok Betung Raya No:72 Bintaro Sektor IVTangerang Selatan, berdasarkan Surat KuasaNomor : 007/SK/SKPdt/SBA//2017, tanggal 21Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MELAWANKEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3Kebayoran Baru Jakarta 12110, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1. Dr. Bambang Husadi, M.M.Pangkat : Brigadir Jenderal polisi;2. Drs.

KAYANMA POLRI Nomor : B/68//2017/YANMA, tertanggal 17 Januari2017, Prihal: pengosongan aset Negara/rumah dinas Polri di komplek PolriPejompongan Jakarta pusat yang ditujukan Kepada PENGONTRAK/PENYEWARUMAH DINAS POLRI DIKOMPLEK POLRI PEJOMPONGAN JAKARTA PUSAT,Kususnya untuk Lampiran Daftar Pengontrak/Penyewa dan Usaha Dalam RumahDinas Polri Di Komplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat,Nomor Urut 4.Jl.DanauGelinggang Cll/63, PT.Kijang Holiday International Tour. yang diKeluarkan olehKEPALA PELAYANAN MARKAS

Bahwa Penggugat sudah pernah Mengajukan Surat Kepada KomandanDatasemen Markas Besar Kepolisisan Republik Indonesia diJakarta denganNomor: 01/21.X/PMPP/JKT/81 Prihal: Permohonan Membeli Rumah DinasDi Pejompongan Jakarta,Tertanggal 21 Oktober 1981 untuk di turunkan dari Golongan Il menjadiGolongan Ill ,. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 TentangPerubahan Atas Aturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang RumahNegara dapat diajukan oleh: Pasal 17 ayat 1 nomor 4.

Surat KAPOLRI Nomor 21 tahun 2010 lampiranN Yanma Polritentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi padatingkat markas besar kepolisian republik Indonesia.Pada lampiran N: YANMA nomor: 1 huruf a. poin 3.f tertuangsebagai berikut: dalam melaksanakan tugas, Yanma Polrimenyelenggarakan fungsi: Poin f. Pemeliharaan Fasilitas UmumPerkantoran dan Perumahan. Dalam Hal Ini TERGUGAT Tidakmenjalankan Tugas pemeliharaan tersebut.b. Peraturan Kapolri no.Pol.

(fotokopi sesuai denganaslinya);Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 21 Tahun 2010 lampiran N Yanma Polri tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi padaTingkat Markas Besar Kepolisian Negara RepublikIndonesia.(fotokopi dari fotokopi);Peraturan Kapolri No.Pol.:Kep/17/VIIV2001 tanggal 31Agustus 2001 tentang Petunjuk Administrasi Ketentuanketentuan Penggunaan Perumahan Dinas di LingkunganPolri.

SULA TANGAHU, DkkLAWAN- PIMPINAN MARKAS BESAR LEGIUN VETERAN RI Cq PIMPINAN MARKAS DAERAH LEGIUN VETERAN RI PROVINSI GORONTALO Cq PIMPINAN MARKAS CABANG LEGIUN VETERAN RI KOTA GORONTALO, Dkk

Pimpinan Markas Besar Legiun Veteran RI Cq.Pimpinan Markas Besar Legiun Veteran RIHalaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Padt.G/2016/PN GtoProvindi Gorontalo Cq. Pimpinan Markas BesarLegiun Veteran RI Kota Gorontalo, berkantor diKelurahan lIpilo Kecamatan Kota Timur KotaGorontalo, selanjutnya disebut TERGUGAT ;Yang diwakiliolen kuasanya CHAIRUL KATILI, S.lodan TAJIB K. LUMULA berdasarkan Surat Tugastanggal 14 Juni 2016;2. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.

Bulota Tangahu dengan Pihak Tergugat 1bertempat di dalam bangunan obyek sengketa dimana Rapat tersebutdipimpin oleh Pimpinan Markas Cabang Legiun Veteran R.l KotaGorontalo ( Tergugat 1 ) ;> Bahwa catatan hasil Keputusan Rapat pada waktu itu adalah :1. Tergugat 1 mengakui sedang menguasai obyek sengketaberdasarkan Surat Pernyataan dari Pucuk Pimpinan Pejuang2Kemerdekaan R.. di Daerah Gorontalo tertanggal 27 Agustus 1982sesuai UU. No. 7 Tahun 1967 dan KEPPRES No. 25 Tahun 1980.

DANKEMUDIAN ALMARHUM BAPAK NANI WARTABONE PADA TANGGAL27 AGUSTUS 1982 DALAM SURAT PERNYATAANNYAMENYERAHKAN GEDUNG SEKALIGUS TANAHNYA ~ UNTUKDIGUNAKAN OLEH MARKAS CABANG LEGIUN VETERAN REPUBLIKINDONESIA DAERAH GORONTALO UNTUK KESEJAHTERAAN DANMENINGKATKAN PENGABDIAN PARA ANGGOTA MELANJUTKANPERJUANGAN CITACITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI.TIDAK BENAR TANAH DAN GEDUNG NASIONAL MILIKPENINGGALAN ALMARHUM BULOTA TANGAHU KARENA TANAHOBYEK SENGKETA TERSEBUT ANTARA LAIN SEBAGIAN MILIKMBUI KIKI MONOARFA SEORANG

Ahmad Tangahu hanyalah salah seorang pengurusLegiun Veteran di Kota Gorontalo yang ditugaskan untuk mengurusadministrasi dari Tergugat ;Bahwa Gedung Nasional yang kini ditempati sebagai Markas CabangLegiun Veteran Republik Indonesia Dati Il Gorontalo adalah dibangunoleh RAKYAT/PEJUANG KEMERDEKAAN di Daerah Gorontalo;Bahwa Legiun Veteran adalah satusatunya organisasi yangHalaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Gtomenghimpun dan membina potensi Nasional bekas PejuangpejuangKemerdekaan

Bahwa NANI WARTABONE sebagai pucuk pimpinan Pejuangpejuangkemerdekaan RI di daerah Gorontalo menyatakan tidak berkeberatandan menyerahkan Gedung tersebut sekaligus tanahnya untukdipergunakan sebaikbaiknya oleh Markas Cabang Legiun VeteranRepublik Indonesia Daerah Tk.ll Gorontalo untuk kesejahteraan danpeningkatan pengabdiannya para anggotaanggotanya melanjutkanperjuangannya mencapai citacita Proklamasi 17 Agustus 1945 yaknimasyarakat adil, makmur dan sejahtera lahir bathin, berdasarkanPancasila dan

Adi Markas Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;5.

Adi Saputra Als Adi Markas Bin Abdullah

Nama lengkap : Adi Saputra Als Adi Markas Bin Abdullah;2. Tempat lahir : Palembang;3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 1990;4. Jenis Kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Mahmud Badarudin Il Lr.MargoRT.30 RW.12 Kel.Sukodadi Kec. SukaramiPalembang;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Tukang Ojek;Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan suratpenangkapan tanggal 31 Desember 2015 No. Sp.

Menyatakan terdakwa ADI SAPUTRA ALIAS ADI MARKAS BIN ABDULLAH,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke3,4,5 KUHP dalam surat DawkaanTunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SAPUTRA ALIAS ADI MARKASBIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangiselama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;3.

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (duaribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :DAKWAANKESATU:Bahwa ia terdakwa ADI SAPUTRA ALIAS ADI MARKAS BIN ABDULLAHbaik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama sepakat satu sama lain yaitudengan temannya yaitu sdr.

Adi Markas Bin Abdullah telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencuriandengan pemberatan;2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;5.

SIMATUPANG; KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI;

SULA TANGAHU, dkk VS PEMERINTAH RI cq PIMPINAN MARKAS BESAR LEGIUN VETERAN RI cq PIMPINAN MARKAS DAERAH LEGIUN VETERAN RI PROVINSI GORONTALO cq PIMPINAN MARKAS CABANG LEGIUN VETERAN RI KOTA GORONTALO, dkk

PIMPINAN MARKAS BESAR LEGIUN VETERAN RI Cq. PIMPINAN MARKAS BESAR DAERAH LEGIUN VETERAN RI PROVINSI GORONTALO Cq. PIMPINAN MARKAS CABANG LEGIUN VETERAN RI KOTA GORONTALO, DKK

Hadi Suprayitno Kopka / 607870 Taban RL Ki Markas Korem 091/Asn

red54;;;;PENGADILAN MILITER I07BALI KPAPANPUTUSANNomor : 54 K/PM 107/AD/ VII / 2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer 107 Balikpapan yang bersidang diBalikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidanapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : Hadi SuprayitnoPangkat / Nrp : Kopka / 607870Jabatan : Tabak RL Ki Markas Korem 091/AsnKesatuan : Korem 091/AsnTempat tgl lahir: Balikpapan, 20

Pembanding/Penggugat : Tambok N.SIMATUPANG
Terbanding/Tergugat : KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI

Margono, dkk vs Komandan Markas Besar TNI Angkatan Udara, dkk

Nama : Komandan Markas Besar TNI Angkatan UdaraAlamat : Jl! Raya Hankam Jakarta Timur, Indonesia 138702. Nama : Komandan Komando Pendidikan TNI AngkatanUdara CilangkapAlamat : Jl Golf Raya No.1 Halim Perdana Kusuma JakartaTimur, Indonesia3.

Nama : Komandan Markas Besar TNI AngkatanUdaraAlamat : J Raya Hankam Jakarta Timur, Indonesia 13870342. Nama : Komandan Komando Pendidikan TNIAngkatanUdara CilangkapAlamat : J1 Golf Raya No.1 Halim Perdana Kusuma JakartaTimur, Indonesia3.

pertahanan serta dukungan administrasi; PanglimaTNI dan Menteri Pertahanan kedudukannya dibawah Presiden;35Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat adalah gugatan terhadapTNI Angkatan Udara, sebagai salah satu komponen Tentara Nasional Indonesia dansebagai komponen Aparatur Pemerintah pusat ; Maka seharusnya gugatan paraPenggugat ditujukan kepada pimpinan Departemen/Kementerian yang bersangkutan(vide pasal 6 Rv), yaitu ditujukan kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAQQ PANGLIMA TNI QQ KOMANDAN MARKAS

BESAR TNI ANGKATANUDARA QQ KOMANDAN KOMANDO PENDIDIKAN TNI Angkatan Udara QQKOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ADI SUMARMO, (videputusan Mahkamah Agung RINomor : 1004 K/Sip/1974) ; DAN /ATAU gugatanditujukan kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ MENTERIPERTAHANAN RI QQ KOMANDAN MARKAS BESAR TNI ANGKATAN UDARAQQ KOMANDAN KOMANDO PENDIDIKAN TNI Angkatan Udara QQKOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ADI SUMARMO; Dengantidak memerinci menjadi : KOMANDAN MARKAS BESAR TNI ANGKATANUDARA (sebagai Tergugat

BESAR TNI ANGKATAN UDARA36QQ KOMANDAN KOMANDO PENDIDIKAN TNI Angkatan Udara QQKOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ADI SUMARMO; DAN/ATAU gugatan ditujukan kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQMENTERI PERTAHANAN RI QQ KOMANDAN MARKAS BESAR TNIANGKATAN UDARA QQ KOMANDAN KOMANDO PENDIDIKAN TNI AngkatanUdara QQ KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ADISUMARMO; (Pasal 6 RV dan putusan Mahkamah Agung RI 1No. 004 K/Sip/1974);Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat mempersoalkan surat kuasa khususpara

Sutriyani
Termohon:
Kepala Bareskrim Markas Besar Kepolisian RI

Markas Besar POLRI yang beralamat Kantor Di :Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, NamunPejabat Tata Usaha Negara Cq.

Markas Besar POLRI mengabaikan Pasal53 ayat (3) UndangUndang Aparatur Pemerintah (UU AP) yang menyatakanApabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badandan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelahpermohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan;l. DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMOHON :1.

Markas Besar POLRI yang beralamat Kantor Di :Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, NamunPejabat Tata Usaha Negara Cq. Markas Besar POLRI agar dapatmenggunakan Kendaraan tersebut agar dapat dipakai usaha demimenghidupi keluarganya, atas diamnya Termohon mengakibatkanPemohon mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakanKendaraan yang dimohon tersebut untuk menghidup! Keluarganya;V. POSITA/ALASAN PERMOHONAN :1. Bahwa Ny. Sutriyani (Ic.

Markas Besar POLRI yangberalamat Kantor Di : Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru JakartaSelatan 12110;2. Bahwa Ny. Sutriyani (Ic.

Markas BesarPOLRI mengabaikan 53 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (UU AP), maka Pemohon mengajukanpermohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusanHalaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2021/PTUNJKTpenerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53ayat (3) UU AP;4.

/Ba Rai Markas. /Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas

DJODY SUBIANTORO melawan MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

disayangkan bahwa dengan adanya buktibukti dan faktayang sudah demikian jelasnya pun, Termohon tetap memaksakan untukmenghentikan proses penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon tersebut, denganalasan bahwa berdasarkan hasil penyidikan disimpulkan bahwa Laporan PolisiPemohon terhadap Para Terlapor bukanlah merupakan tindak pidana, sehinggadihentikan penyidikannya.TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM MENYIDIK PERKARA A QUO14 Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Mei 2008, telah melaporkan Soedibjo danPara Terlapor ke Markas

dasar tersebut telahditempatkan oleh Para Terlapor, Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 sahamatau sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah). 100% (seratus persen)dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atauseluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000, tersebut telah disetor penuh denganuang tunai kepada perseroan oleh masingmasing tersebut di atas sebelumpenandatanganan akta ini ;e Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Mei 2008, telah melaporkan Soedibjodan Para Terlapor ke Markas

MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, Melawan DJODY SUBIANTORO

bahwa dengan adanya buktibuktidan fakta yang sudah demikian jelasnya pun, Termohon tetap memaksakanuntuk menghentikan proses penyidikan atas Laporan Polisi Pemohontersebut, dengan alasan bahwa berdasarkan hasil penyidikan disimpulkanbahwa Laporan Polisi Pemohon terhadap Para Terlapor bukanlahmerupakan tindak pidana, sehingga dihentikan penyidikannya;Termohon tidak profesional dalam menyidik perkara a quo;14.15.16.Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Mei 2008, telah melaporkanSoedibjo dan Para Terlapor ke Markas

sesuai Pasal45A Ayat (2) a UndangUndang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, bahwa perkara a quotidak memenuhi syarat untuk diperiksa pada tingkat kasasi apalagi pada tingkatpeninjauan kembali, oleh sebab itu berdasarkan hal tersebut di atas makapermohonan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan :Markas

Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI36Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Termohon Praperadilan : MARKAS

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parulian Tampubolon Als Markas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan

Penuntut Umum:
SERLI DWI WARMI, SH.M.Kn
Terdakwa:
PARULIAN TAMPUBOLON ALS MARKAS